Bintang Pos, Jember – Ratusan tukang becak dan pemulung warga Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates, berunjukrasa di kantor kelurahan setempat, karena tak menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem).
Mereka mempertanyakan kenapa menjadi warga miskin tapi namanya tidak masuk dalam data penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM itu. Ratusan warga miskin yang selama ini tinggal di asrama Yayasan Dharma Bakti binaan Dinas Sosial Pemkab Jember mengaku heran karena tidak tercatat sebagai penerima Balsem. Padahal sebelumnya mereka tercatat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Kalau kami kaya kan tidak mungkin tinggal di asrama milik yayasan. Tapi kenapa kami yang jelas–jelas warga miskin ini tidak masuk dalam daftar penerima BLSM. Dulu waktu BLT kami masih terima, tapi sekarang ini BLT kan sudah tidak ada lagi,” kata koordinator aksi Sugeng Santoso, Kamis (4/7/2013).
Menurut Sugeng, ada sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang tinggal di asrama Yayasan Dharma Bakti. Rata–rata mereka bekerja sebagai pengayuh becak, pemulung dan pengamen. Mereka merupakan warga binaan Dinsos Pemkab Jember. Namun dalam pembagian Balsem yang dilakukan Selasa kemarin, tak satupun warga yang dapat.
“Waktu kita tanyakan, katanya kita sudah masuk orang kaya, lha kok bisa kita ini masuk orang kaya. Masak mereka tidak tahu kondisi kita ini seperti apa,” tukas Sugeng.
Sementara Lurah Jember Kidul, Suwarno, mengakui bahwa yang berunjuk rasa itu memang warganya dan mereka memang termasuk warga miskin. Kendati demikian, dia juga mengaku tak bisa berbuat banyak, karena tidak dilibatkan dalam pendataan penerima Balsem.
“Kemarin saya menerima data malam hari, sementara pagi harinya bantuan itu sudah harus dibagikan. Jadi ya kita tidak bisa berbuat apa–apa. Sebelumnya kita juga tidak dilibatkan dalam pendataan. Saya juga tidak tahu data itu diambil darimana dan tahun berapa. Saya juga kecewa karena warga saya yang benar–benar miskin itu ternyata tidak menerima,” urai Suwarno.
Mengenai langkah ke depan, Suwarno mengaku telah memerintahkan RT dan RW, juga kepala lingkungan, untuk melakukan pendataan warganya yang tergolong miskin. Data itu nantinya akan diserahkan ke pemerintah agar bisa ditindaklanjuti. “Karena hanya itulah upaya yang bisa saya lakukan,” pungkasnya.
Usai berunjukrasa di kantor kelurahan, para pendemo selanjutnya bergeser ke Puskesmas setempat. Para pendemo yang juga terdiri atas perempuan dan anak–anak itu, rencananya akan mempertanyakan pihak puskesmas karena mereka juga tidak mendapat program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari pemerintah.(dts)
