https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

August 22, 2022 – terasberita9

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Ganjar tantang pemuda GenRe Indonesia bebas dari 3 hal demi masa depan

Ganjar tantang pemuda GenRe Indonesia bebas dari 3 hal demi masa depan

Terasberita9.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi tantangan kepada Duta GenRe (generasi berencana) untuk membuat konten video pendek tentang kampanye generasi berencana, yang langsung diunggah ke medsos.

Tantangan itu diungkapkan Ganjar saat memberikan semangat kepada pemuda seluruh pelosok Tanah air yang tergabung dalam Forum GenRe Nasional di Jogja. Tak hanya Ganjar, juga ada Gubernur Daerah Istimewa Jogyajarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Di hadapan pemuda Forum GenRe, Ganjar mengatakan, generasi masa depan adalah generasi yang berencana. Mereka harus terbebas, setidaknya dari tiga hal. Yakni bebas dari pernikahan dini, pergaulan atau seks bebas, dan pengaruh narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza).

“Perkawinan dini, hari ini masih banyak. BKKBN tadi menyampaikan ada janda usia sekolah (JUS) mulai banyak ditemukan. Kalau seperti ini generasi kita akan terancam,” kata Ganjar usai acara Jambore Duta GenRe dan Ajang Kreativitas Remaja (Adujak Nasional) di Jogja, Minggu (21/8) malam.

Untuk menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi masa depan, lanjut Ganjar, harus ada komitmen tinggi. Contohnya, soal pernikahan dini, hal ini bukan hanya memberi dampak pada kondisi mental remaja yang belum siap. Namun, efeknya juga bisa menimbulkan persoalan lain.

“Kalau mereka sudah menikah di usia dini, mentalnya tidak siap, kesehatan tidak siap, potensi stunting juga tinggi. PR berikutnya tidak akan selesai,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Ganjar, sangat penting untuk mengajak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini, seks di luar nikah, dan napza. Duta GenRe dapat mengambil peran itu sebagai juru bicara dengan cara-cara yang populer dan mudah diterima oleh teman sebaya.

“Kita harapkan mereka makin kreatif, makin sering bertemu, makin sering diberi tugas. Lalu mereka berbicara dengan generasinya tentang jangan menikah dini, jangan terlibat narkoba. Kamu musti aktif untuk mengajak anak-anak seusiamu sekolah, belajar, dan menggapai cita-cita. Maka potensi-potensi terjadinya (ancaman) itu bisa kita cegah,” ujarnya.

Bagaimana cara Duta GenRe untuk bisa merangkul anak-anak muda? Ganjar mengatakan, salah satunya bisa memanfaatkan media sosial (mesdsos). Ganjar pun memberi tantangan perwakilan remaja dan Duta GenRe dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera untuk mencoba membuat konten kampanye tentang tiga ikrar Duta GenRe di medsos.

Keempat Duta GenRe itu adalah Marselius (Papua), Rosa Sartika (Sulawesi Selatan), Nurul Oktaviani (Kalimantan Barat), dan Dimas Ferdiansyah (Lampung).

“Kalian nge-vlog, nggak usah lebih dari satu menit. Unggah di akun media sosial masing-masing, lalu tag atau cc-kan ke saya,” ujar Ganjar kepada keempat perwakilan.

Ganjar menambahkan, keterlibatan Duta GenRe itu juga penting karena dapat menjadi agen-agen pencegahan stunting sejak awal. Artinya, mereka lebih tahu bagaimana merencanakan masa depan dan dapat membedakan mana hal positif dan mana yang negatif untuk dilakukan.

“Keterlibatan mereka bisa menjadi sangat penting karena banyak hal teknis, kemudian pesan-pesan yang sifatnya kebijakan bisa kita titipkan kepada mereka. Terbayang kan kalau jejaring mereka sendiri sangat produktif untuk mengampanyekan itu maka stunting bisa dicegah, pernikahan dini bisa dicegah, napza bisa dicegah dan seterusnya,” papar Ganjar.

Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, para perwakilan Duta GenRe yang hadir dari seluruh Indonesia ini bertemu untuk menyatukan program sesuai ikrar yang telah diucapkan. Selain itu, diharapkan para remaja dan generasi muda dari berbagai etnik itu juga dapat bertukar pengetahuan, tradisi dan budaya.

“Kita sebagai anak bangsa dengan etnik berbeda-beda harus menghargai sesama, tidak boleh ada dominasi karena kita dilindungi oleh konstitusi. Anda semua bertemu tidak untuk sekadar kenal seseorang dari etnik lain tetapi juga budaya yang ada di republik ini,” kata Sri Sultan HB x.jp

Hasil Triwulan II 2022 Surabaya turun hingga Rp 879 Miliar

Hasil Triwulan II 2022 Surabaya turun hingga Rp 879 Miliar

Terasberita9.com – Laju investasi di Kota Surabaya mulai melambat. Pada triwulan II (April sampai Juni)  2022, modal yang masuk ke Surabaya Rp 6,291 triliun. Nilai itu turun Rp 879 miliar ketimbang capaian investasi di triwulan I (Januari-Maret) 2022.

Pada triwulan pertama, nilai investasi Surabaya tercatat Rp 7,17 triliun. Awalnya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya optimistis angkanya makin naik di tiga bulan selanjutnya. Sayangnya, modal yang masuk justru menurun.

Kepala DPMPTSP Surabaya Dewi Soeriyawati menyampaikan, penurunan angka investasi tersebut belum resmi. Dia masih menunggu laporan investasi per tiga bulan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Nah, data investasi BPKM itu berasal dari laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) tiap pelaku usaha yang memiliki modal di atas Rp 1 miliar. ”Agar pelaku usaha rutin melaporkan, kami jemput bola,” ujarnya.

Karena masih menunggu keterangan resmi dari BKPM, DPMPTSP belum bisa menyampaikan detail nominal investasi di setiap sektor. Berbeda dengan laporan investasi triwulan pertama.

Di triwulan pertama, penanaman modal dalam negeri (PMDN) menyumbang investasi paling besar. Nilainya mencapai Rp 6,68 triliun. Perinciannya, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran memiliki persentase investasi 56,02 persen. Sedangkan hotel dan restoran 15,92 persen. ”Nominal investasi hotel dan restoran Rp 1,06 triliun,” jelasnya.

Sedangkan investasi penanaman modal asing (PMA) nominalnya hanya Rp 500 juta atau Rp 0,5 triliun. Menurut Dewi, rendahnya PMA tak menjadi soal. Saat ini pemkot sedang menyiapkan regulasi terkait penggunaan tenaga kerja.

Dalam aturan itu seluruh perusahaan di Surabaya wajib menyerap 70 persen tenaga kerja lokal. ”Itu wajib supaya mengangkat tenaga kerja Surabaya juga,” tambahnya.jp

Dugaan kebocoran data Kemenkominfo akan panggil Telkom-PLN

Dugaan kebocoran data Kemenkominfo akan panggil Telkom-PLN

Terasberita9.com – Sehubungan dengan adanya informasi dugaan kebocoran data pribadi pelanggan IndiHome, layanan internet dan TV berbayar milik PT Telkom Indonesia (Persero), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang melakukan pendalaman terhadap dugaan insiden tersebut.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, Kemenkominfo juga akan segera melakukan pemanggilan terhadap manajemen Telkom. “Hal ini untuk mendapatkan laporan dan langkah tindak lanjut Telkom terkait dengan dugaan insiden tersebut,” jelas Semuel melalui keterangannya.

Dia menambahkan, Kemenkominfo juga akan segera mengeluarkan rekomendasi teknis untuk peningkatan pelaksanaan pelindungan data pribadi Telkom. Kemudian, di saat yang bersamaan, Kemenkominfo juga akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Seperti sudah diberitakan sebelumnya, kabar kebocoran data IndiHome dibagikan akun media sosial Twitter @secgron yang membagikan bukti foto IndiHome merekam data browsing pelanggan. Dari foto yang dibagikan tersebut, terlihat data-data seperti domain, URL access, IP address, dan user info yang direkam oleh penyedia layanan internet pelat merah tersebut.

Unggahan tersebut disertai keterangan cukup menohok yang bersisi narasi bahwa provider IndiHome merekam data penjelajahan. Parahnya lagi, data yang bocor juga memperlihatkan bahwa IndiHome bisa melacak situs apa yang diakses pengguna berikut umur dan perangkat yang digunakan.

Soal bocor-bocor data, sehari sebelum kasus IndiHome terjadi, PLN juga mengalami hal serupa. Perusahaan Listrik Negara tersebut mengalami kebocoran sebanyak 17 juta data pengguna.

Kendati juru bicara PLN, Gregorius Adi Trianto dalam keterangan resminya menyebut data yang bocor tidak riil dan sudah tidak update, pihak PLN mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo serta BSSN untuk menelusuri dugaan kebocoran data pelanggan PLN.

’’Kami terus berkoordinasi dengan Kominfo dan BSSN untuk menemukan sumber data pelanggan yang beredar di internet sekaligus upaya untuk peningkatan pengamanan,” katanya.

Di satu sisi, pihak Kemenkominfo juga akan melakukan pemanggilan terhadap manajemen PLN. “Kemenkominfo telah menyampaikan rekomendasi teknis kepada PLN guna meningkatkan pelindungan data pribadi pelanggan PLN dan akan terus meninjau pemenuhan kewajiban PLN terhadap ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku, serta kewajiban lain sesuai aturan perundang-undangan,” tandas Semuel.jp

135 juta pangan disiapkan BPBD untuk bencana darurat

135 juta pangan disiapkan BPBD untuk bencana darurat

Terasberita9.com, Bangkalan – Sebagai antisipasi terjadinya bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan menyediakan anggarkan Rp 135 juta khusus penanganan bencana darurat. Anggaran tersebut, kini sudah terserap sekitar Rp 50 juta yang digunakan untuk penanganan bencana diawal tahun lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Bangkalan Rizal Morris, mengungkapkan bahwa setiap tahunnya memang selalu ada alokasi anggaran yang dikhususkan pada penanganan bencana. Anggaran itu, bisa dipergunakan untuk membantu warga terdampak bencana. Seperti kebakaran, puting beliung dan banjir.

“Tahun ini anggaran khusus penanganan bencana darurat, kami kebagian anggaran Rp 135 juta. Saat ini, dari anggaran tersebut tersisa Rp 85 juta. Karena, sebagian sudah dipergunakan pada bencana yang terjadi di awal tahun,” ungkapnya.

Menurutnya, penyerapan yang dilakukan pada anggaran kebencanaan itu dilakukan pada penanganan banjir yang beberapa waktu lalu terjadi di wilayah Blega dan Arosbaya. Serta memberikan bantuan pada korban kebakaran.

“Sekitar 50 juta sudah kami gunakan, untuk korban banjir dan kebakaran. Pada awal tahun itu, kita ketahui bersama ada sejumlah bencana yang menimpa masyarakat, makanya sudah ada yang digunakan. Sisanya itu nanti, kami persiapan jika terjadi hal-hal yang diluar dugaan lagi,” imbuh Rizal.

Rizal menuturkan bahwa sisa Rp 85 juta tersebut belum termasuk yang digunakan dalam penanganan bencana yang terjadi beberapa hari yang lalu.

“Penanganan bencana yang di beberapa hari yang lalu juga belum final, kami belum bisa memastikan berapa nanti yang sisa dari uang Rp 85 juta itu. Yang di Kecamatan Tanah Merah belum kami tangani, kami menunggu data dari pihak Kecamatan,” pungkasnya. pemk

Terkait tewasnya Brigadir J mantan Kapolres Jaksel jalani patsus

Terkait tewasnya Brigadir J mantan Kapolres Jaksel jalani patsus

Terasberita9.com,Jakarta – Mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol. Budhi Herdi Susianto menjalani penempatan khusus (patsus) di Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, terkait dugaan pelanggaran etik tidak profesional dalam penanganan tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya Brigadir J.

Informasi ini dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin.

“Iya betul (dipatsus di Mako Brimob),” kata Dedi.

Kombes Pol. Budhi Herdi Susianto dinonaktifkan dari jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan pada Rabu (20/7) lalu.

Penonaktifan tersebut terkait penyidikan kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Kompleks Asrama Polisi Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7) lalu.

Budhi selaku Kapolres kala itu memimpin penyelidikan dan penyidikan awal kasus terbunuhnya Brigadir J diduga tembak-menembak dengan Bharada Richard Eliezer (Bharada E).

Budhi bersama Karo Provost juga yang menyampaikan hasil olah TKP kepada Divisi Humas Mabes Polri bahwa peristiwa yang terjadi adalah tembak-menembak antara Bharada E dan Brigadir J.

Kemudian berdasarkan laporan tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, menyampaikan ke media tentang peristiwa tembak-menembak di TKP Duren Tiga.

“Kalau Karo (Karopenmas) kan menyampaikan fakta dari sumber yang datang ke TKP, yaitu Karo Provost dan Kapolres,” kata Dedi, Rabu (10/8) lalu.

Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan yang kala itu dipimpin oleh Budhi Herdy Susianto juga menerima dua laporan polisi, yakni dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawathi dan percobaan pembunuhan terhadap Bharada E.

Kedua laporan polisi tersebut dihentikan oleh Bareskrim Polri pada Jumat (12/8) lalu karena tidak ditemukan peristiwa pidananya.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi pada Jumat (12/8) menyebutkan, kedua laporan tersebut masuk dalam kategori sebagai upaya untuk menghalang-halangi penyidik dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Dengan sendirinya kedua laporan tersebut dinyatakan gugur.

“Kami anggap dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori “obstraction of juctice”, menjadi bagian dari upaya menghalangi-halangi pengungkapan dari pada kasus 340,” katanya.

Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf dan Putri Candrawathi.

Kelima tersangka disangkakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, ancaman maksimal hukuman mati.

Selain itu, penyidik juga menyidik perkara penghalang-halangi penegakan hukum atau obstruction of justice yang dilakukan tersangka Ferdy Sambo bersama lima perwira Polri lainnya.

Kelima perwira Polri tersebut adalah Brigjen Pol Hendra Kurniawan mantan Karo Paminal Div Propam Polri, Kombes Pol. Agus Nurpatria mantan Kaden A Biropaminal Div Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin mantan Wakaden B Biropaminal Div Propam, Kompol Baiqui Wibowo mantan PS. Kasubbag Riksa Bag Gak etika Rowabprof Div Propam Polri, dan Kompol Chuck Putranto mantan PS. Kasubbagaudit Bag Gak Etika Rowabprof Div Propam Polri.

Kelima perwira Polri tersebut terancam hukuman pidana melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.ant

CEO Baba Rafi dukung merek lokal wajib jadi tuan negeri sendiri

CEO Baba Rafi dukung merek lokal wajib jadi tuan negeri sendiri

Terasberita9.com,Surabaya – Founder dan group CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan merek lokal wajib menjadi tuan rumah di negeri sendiri seperti yang dikatakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dalam sebuah unggahan video di akun TikTok resminya pada Sabtu (20/8).

Sandiaga Uno saat menghadiri sebuah seminar lantang menyebut Indonesia tak perlu takut jika nantinya akan diembargo oleh Amerika akibat Indonesia mengimpor minyak dari Rusia.

“Ya biarin sajalah kalau diembargo, paling tidak bisa makan McDonald. Makan Baba Rafi lah,” ujarnya dalam video tersebut yang disambut tawa para peserta.

Bagi Hendy, hal tersebut dinilai tak hanya sebagai dukungan bagi salah satu merek kebab lokal miliknya, Kebab Turki Baba Rafi, tetapi juga wake-up call bagi para pelaku bisnis dan pemilik merek lokal di Indonesia.

“Kebanggaan lokal atau local pride harus didukung oleh segala lapisan masyarakat agar ekosistem industri brand lokal bisa semakin kuat,” kata Hendy melalui keterangannya yang diterima di Surabaya, Senin pagi.

“Bayangkan jika semua masyarakat Indonesia bangga menggunakan brand dan produk-produk lokal, tidak perlu lagi kita takut-takut diembargo seperti kata mas Sandiaga tadi,” tambahnya.

Dia juga mengajak brandbrand lokal Indonesia untuk terus berinovasi agar tidak kalah dengan merek-merek luar.

We need to level up. Bukan hanya untuk brand kita sendiri tapi juga untuk Indonesia. Untuk itu peran para pemimpin seperti mas Sandiaga yang mendukung industri kreatif lokal juga sangat dibutuhkan,” ucap Hendy Setiono.

Hendy Setiono mendirikan Kebab Turki Baba Rafi pada tahun 2003. Bermula dari satu gerobak dorong jalanan di Surabaya, kini Baba Rafi berkembang lebih dari 1.300 outlet tak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara, di antaranya India, Bangladesh, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Sri Lanka, China, dan Belanda.ant

Dinas PUPR siapkan 22 miliar untuk tingkatkan infrastruktur

Dinas PUPR siapkan 22 miliar untuk tingkatkan infrastruktur

Terasberita9.com, Bangkalan – Sebagai upaya peningkatan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangkalan, merencanakan 170 titik proyek jalan pedesaan dan tembok penahan jalan (TPJ) pada tahun ini. 170 titik proyek tersebut, tersebar di 18 Kecamatan dengan total anggarkan Rp 22 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga PUPR Bangkalan Guntur Setiyadi, mengungkapkan bahwa ada ratusan titik proyek peningkatan infrastruktur, terdiri dari akses jalan dan TPJ di wilayah pedesaan yang masuk dalam perencanaan.

“Ada banyak mas, kami tidak bisa menyebutkan rinciannya. Karena sistem rekapannya per wilayah, jadi kalau mau tau berapa yang jalan dan berapa yang TPJ membutuhkan waktu lama, karena harus menghitung satu-satu,” ungkapnya.

Menurutnya, ada sekitar 170 titik proyek infrastruktur jalan dan TPJ pedesaan. Keduanya merupakan titipan atau pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang melekat di instansinya. Anggarannya mencapai Rp 22 miliar.

“Semuanya Pokir mas, kalau yang kami tangani itu kan jalan Kabupaten, jadi kalau yang kayak gini masuk pedesaan berarti merupakan aspirasi dari masyarakat. Total anggarannya Rp 22 miliar. Banyak memang pokirnya,” jelas Guntur.

Kata Guntur, saat ini sebagian besar sudah berlangsung pengerjaannya. Dari 170 titik proyek tersebut, hanya 10 titik yang masih proses lelang di LPSE. Dirinya meyakini, bahwa titik pengerjaan yang masih dalam tahap lelang tersebut pasti akan selesai dalam waktu dekat.

“Hanya tinggal beberapa saja yang masih proses lelang, sebentar lagi pasti sudah pengerjaan. Sudah banyak yang selesai dan sedang pengerjaan juga banyak,” ujarnya.

Satuan titik proyek infrastruktur tersebut, lanjut Guntur, anggarannya diatas Rp 200 jutaan. Sehingga, perlu proses lelang tender.

“Tentu diatas Rp 200 juta, makanya masih harus lelang tender dulu,” pungkasnya. pemk

Dinkes gandeng UNAIR dan Universitas Australia tangani kasus ODGJ

Dinkes gandeng UNAIR dan Universitas Australia tangani kasus ODGJ

Terasberita9.com, Bangkalan – Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan. Bahkan Dinkes menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga untuk menangani kasus ODGJ.

Kasi Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit tidak menular Dinkes Bangkalan, Zuhdi menyampaikan, sedikitnya ada dua lembaga perguruan tinggi yang digaet Dinkes dalam penanganan ODGJ. Diantaranya Universitas Airlangga dan salah satu Universitas di Australia.

“MoU dengan Universitas Australia sudah kita tanda tangani pada bulan April 2022 lalu,” katanya.

Selain menjalin kerjasama dengan Universitas Australia, dalam penanganan ODGJ, Dinkes Bangkalan juga menjalin kerjasama dengan Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.

“Kalau Kerjasama dengan UNAIR ini sejak tahun 2015 namun aktifnya mulai 2017,” imbuhnya.

Kerjasama ini bentuknya yakni memberikan pelatihan kepada Kader ODGJ desa. Sementara ini Dinkes masih memiliki enam orang Kader ODGJ di tiap desa. Adapun Targetnya setiap desa ada 22 orang kader ODGJ. Dengan adanya Kader ODGJ desa ini kata Zuhdi, diharapkan nantinya di setiap desa memiliki Posyandu ODGJ.

“Saat ini masih ada 3 Posyandu ODGJ, yaitu Posyandu ODGJ di kecamatan Tanah, Kokop dan kecamatan Klampis,” tandasnya. pemk

Susunan fraksi DPRD Tulungagung diubah usai penangkapan KPK

Susunan fraksi DPRD Tulungagung diubah usai penangkapan KPK

Terasberita9.com,Tulungagung – DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menetapkan perubahan komposisi dan formasi susunan pengurus dua fraksi di lembaga tersebut menyusul penangkapan dua legislator oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya, perubahan ini dilandasi surat permohonan dari partai asal dua anggota kami yang ditahan KPK,” kata Ketua DPRD Tulungagung Marsono di Tulungagung, Minggu.

Dua legislator yang ditangkap dan ditahan KPK terkait dugaan suap pengesahan APBD Perubahan Tulungagung 2015-2018 yakni Wakil Ketua DPRD Tulungagung dari PKB, Adib Makarim dan Ketua Fraksi Hanura DPRD Tulungagung Imam Khambali.

Pada surat dari DPC PKB Tulungagung Nomor 513/DPC-25.04/02/VIII/2022, Ali Masrup ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua DPRD Tulungagung mengantikan Adib Makarim.

Sedangkan surat dari DPC Hanura Tulungagung Nomor : 2041/DPC-TAG/HANURA/VIII/2022, jabatan Imam Khambali sebagai ketua Fraksi digeser oleh Muti’in.

Selain Adib Makarim dan Imam Khambali, turut terseret mantan Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019, Agus Budiyarto. Ketiganya merupakan Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019.ant