September 13, 2022 – terasberita9

6.000 data tenaga honorer dicatat BKPSDM Situbondo hingga 30 September

SEPUTAR JATIM·September 13, 2022September 13, 2022

Terasberita9.com, Situbondo – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Situbondo, Jawa Timur, mencatat sekitar 6.000 orang tenaga honorer memasukkan datanya melalui aplikasi BKN.

Kepala BKPSDM Situbondo Fathor Rakhman mengatakan sejak 12 September pihaknya mulai melakukan verifikasi data tenaga honorer yang ada di OPD, UPT, serta sekolah-sekolah negeri di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Pendataan ini akan berakhir pada 30 September mendatang.

“Alhamdulillah sampai dengan Senin (12/9) sore kemarin, OPD, UPT dan sekolah-sekolah yang sudah tercatat memasukkan data tenaga honorer kurang lebih 6.000 orang,” kata Fathor di Situbondo, Selasa.

Ia menjelaskan data tenaga honorer yang dimasukkan ke aplikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), meliputi SK sukwan tahun 2021, ijazah terakhir, daftar gaji tenaga honorer yang bersumber dari APBN maupun APBD tahun 2021, dan termasuk pula yang bersumber dari dana BOS bagi tenaga honorer sekolah.

Menurut ia, dasar pendataan tenaga honorer adalah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022.

“Berdasarkan data awal dari seluruh OPD, UPT, serta sekolah-sekolah negeri yang pernah kami informasikan ke Kementerian PAN-RB dan BKN tercatat ada 8.457 tenaga honorer,” katanya.

Fathor mengingatkan semua pihak yang terlibat dengan pendataan tenaga honorer, baik dpimpinan OPD, direktur RSUD, kepala UPT, korwil Dikbudcam, maupun kepala sekolah agar melakukan pendataan dengan jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai ada yang mencoba memanipulasi data. Mengapa hal ini saya tekankan karena para pimpinan OPD, direktur RSUD, kepala UPT dan kepala sekolah harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi materai,” ucap Fathor.

Seluruh data tenaga honorer yang masuk ke BKPSDM Situbondo nantinya akan diuji publik dan tenaga honorer, serta masyarakat boleh mengoreksi, bahkan melaporkan jika data tenaga honorer tersebut tidak benar. ant

Puan Maharani minta pemerintah segera atasi kebocoran data

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 13, 2022September 13, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh, menanggapi banyaknya kebocoran data oleh peretas belakangan ini.

“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Puan pun mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga. Ia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” ujarnya.

Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Hal ini, katanya, sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” ucapnya.

Kebocoran data pribadi, lanjut Puan, juga dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik itu pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menilai tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, di mana layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.

“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,” tutur mantan Menko PMK itu.

Di sisi lain, ujar dia, DPR RI terus berupaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah selesai dalam pembahasan tingkat I.

“DPR RI terus berkomitmen mengawal agar RUU PDP bisa segera disahkan sebagai undang-undang sehingga hak sipil warga negara terkait privasi atas data pribadinya, dapat dilindungi dan dijamin oleh negara,” kata Puan. ant

Menag cari solusi atasi polemik pembangunan gereja di Cilegon

NASIONAL·September 13, 2022September 13, 2022

Terasberita9.com – Kementerian Agama (Kemenag) tengah mencari solusi untuk mengatasi masalah polemik pembangunan gereja di Cilegon, Banten. Dalam waktu dekat, Kemenag akan mengundang sejumlah pihak termasuk Wali Kota Cilegon untuk membahas ini.

“Kita akan diskusikan solusinya dengan Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat. Saya mengundang mereka untuk bertemu pada 14 September mendatang,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (13/9).

“Saya sudah terima laporan dari tim, undangan pertemuan di kantor Kementerian Agama ini sudah dikirim ke para pihak, termasuk Wali Kota Cilegon,” sambungnya.

Pihak lain yang diundang, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Dari internal Kemenag, akan hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten, Plt. Dirjen Bimas Kristen Kemenag, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon.

Menurut Yaqut, persoalan ini perlu didudukkan secara jernih dan tidak emosional. Untuk itu, pertemuan para stakeholders terkait sangat penting untuk menyamakan persepsi persoalan dan menyelesaikan masalahnya.

“Beragam perspektif akan kita diskusikan bersama, baik dari aspek regulasi, kesejarahan, dan masing-masing relevansinya dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini. Insya Allah solusi terbaiknya akan bisa segera dicapai,” imbuhnya.

Yaqut yakin akan ada solusi terbaik. Sebab, semangat hidup beragama adalah mendekatkan manusia kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin sempit ruang bagi manusia untuk saling membenci dengan lainnya. Insya Allah akan ada solusi terbaiknya,” tandasnya. Jp

Polda Jatim dan Kemen PPPA bentuk satgas guna cegah kekerasan anak

HUKUM DAN KRIMINAL·September 13, 2022September 13, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Polda Jawa Timur dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk satuan tugas yang untuk mencegah kekerasan terhadap anak seperti tewasnya santri Pondok Pesantren Darusalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, terulang kembali.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya bersama Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmawati telah membahas bagaimana mekanisme edukasi dan pencegahan supaya hal ini tidak terjadi kembali khususnya di lembaga pendidikan yang ada di Jawa Timur.

“Kemudian dalam prosesnya kami kerja sama dengan stakeholder terkait dengan membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak agar kejadian seperti ini tak terulang kembali,” kata Irjen Nico.

Di dalam satgas tersebut, lanjut dia, juga berisi sejumlah dinas yang terkait, seperti dinas sosial, dinas agama, Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2TPA), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Di dalam pembentukan badan ini, kami mengedepankan kemudahan pemberian informasi dengan memberikan nomor hotline. Sehingga siapapun yang menjadi korban bisa segera melapor dan kami bisa cepat menindaklanjuti,” kata dia.

Jenderal bintang dua tersebut berharap setiap lembaga pendidikan agar mematuhi perlindungan kepada anak yakni untuk mendapat hak dalam memperoleh pendidikan tanpa ada kekerasan.

“Hal ini bisa didapatkan dengan peran aktif baik dari lembaga pendidikan, orang tua, maupun dari anak-anak sendiri yang sedang mengikuti pendidikan,” ujar dia.

Selain itu, dia mengingatkan, proses junior dan senior atau senioritas haruslah bersifat pengasuhan. Sehingga seorang anak memperoleh pendidikan yang wajar tanpa ada tekanan maupun kekerasan.

“Saya kira penting, kerja sama ini terus ditingkatkan. Sehingga ke depan kita mencetak anak-anak yang mempunyai ilmu pengetahuan yang baik, punya akhlak yang baik dan kedepan bisa berguna bagi bangsa dan negara,” kata Irjen Nico.

Mengenai perkembangan penanganan tewasnya santri Ponpes Modern Gontor, Ponorogo, Albar Mahdi (17), Kapolda menyatakan jika penyidik sudah menetapkan dua tersangka.

“Penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan telah menetapkan dua tersangka dengan inisial MF dan IH. Dalam prosesnya kemarin juga sudah dilakukan autopsi, itu juga menjadi bahan kelengkapan proses penyidikan,” kata Kapolda. ant

Dinas Perdagangan kota Madiun berupaya stabilkan kebutuhan pokok

EKONOMI BINIS·September 13, 2022

Terasberita9.com, Madiun – Dinas Perdagangan Kota Madiun, Jawa Timur terus berupaya menstabilkan harga beberapa bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional setempat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Anshar Rasidi mengatakan upaya menstabilkan harga bahan pangan diwujudkan dengan menginstruksikan kepada jajarannya untuk memeriksa langsung ke sentra produksi serta kemudian menjalin koneksi dengan daerah penghasil.

“Kami menjalin koneksi distribusi barang antardaerah. Tujuannya, kalau kebutuhan di Kota Madiun menipis, kita bisa ambil stok barang di daerah penghasil. Sehingga harga tidak melonjak, apalagi setelah penyesuaian harga BBM,” ujar Anshar Rasidi di Madiun, Senin.

Adapun sejumlah daerah yang digandeng Pemerintah Kota Madiun di antaranya Nganjuk sebagai penghasil bawang merah. Juga, ke Blitar sebagai daerah sentra produksi telur ayam ras dan daging ayam broiler.

“Kerja sama juga dilakukan dengan Kabupaten Malang dan Magetan sebagai penghasil cabai,” kata dia.

Menurut Anshar, setiap daerah tersebut telah siap mengirimkan komoditas unggulannya sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Kota Madiun. Bahkan, di Blitar terjadi surplus produksi telur ayam ras dan daging ayam broiler. Sehingga, mampu mencukupi kebutuhan daerah lain, seperti Kota Madiun.

Lebih lanjut, Anshar menjelaskan bahwa jalinan kerja sama antara Kota Madiun dengan daerah penghasil tersebut merupakan agenda rutin yang penting dilakukan Dinas Perdagangan untuk menjaga pasokan dan harga kebutuhan pokok di pasaran tetap terkendali.

“Kalau barang tersedia, harapannya harga tidak mengalami kenaikan, dan daya beli masyarakat masih mampu. Jangan sampai BBM sudah naik, ditambah dengan kenaikan harga barang yang melonjak,” katanya.

Ia menambahkan, selain menjalin koneksi dengan sentra produksi, Dinas Perdagangan Kota Madiun juga rutin melakukan pemantauan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pemantauan tersebut bertujuan untuk mengetahui fluktuatif harga serta stok komoditas di pasaran.

Diharapkan, dengan jaminan pasokan dan distribusi komoditas yang lancar, maka kenaikan harga bahan pangan pascapenyesuaian harga BBM tidak terlalu signifikan. ant

M	T	W	T	F	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30