September 21, 2022 – terasberita9

Hadiri Pengundian Hadiah BRI, Wabup Harapkan Sinergitas Pembangunan Ekonomi

LENSA MADURA·September 21, 2022September 21, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM didampingi Kepala Cabang BRI Bangkalan menghadiri sekaligus menarik undian untuk hadiah Grandprice I berupa satu unit mobil untuk nasabah Simpedes BRI pada acara Panen Hadiah Sempedes Semester 1 Branch Office Bangkalan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Cabang BRI Bangkalan tersebut juga dihadiri oleh Pinwil BRI Surabaya Bustomi dan perwakilan dari Polres dan Kodim 0829 Bangkalan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bangkalan mengatakan, perbankan yang salah satunya BRI memiliki peranan yang penting dalam pembangunan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Kehadiran BRI, menurut Wabup, sebagai salah satu perbankan di Bangkalan melalui berbagai programnya telah ikut dalam upaya menumbuhkan perekonomian masyarakat terutama di sektor mikro.

“Terlebih lagi BRI juga menjadi salah satu Bank yang mendapat kepercayaan dari masyarakat Bangkalan dengan cakupan pelayanan yang sangat luas hingga ke lini pedesaan,” ujar Wabup.

Wabup juga mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah dengan perbankan sangat penting. Karena itu pada kesempatan tersebut Wabup berharap BRI tetap berkomitmen terus menjadi mitra bagi Kabupaten Bangkalan.

“Sinergitas ini diharapakan mampu membangun Kabupaten Bangkalan serta memberikan kemudahan kepada sektor usaha kecil sehingga BRI semakin dekat di hati Rakyat dan selalu melayani dengan sepenuh hati,” tandasnya. pemk

19 balai RW di Surabaya mulai program sinau bareng secara serentak

SEPUTAR JATIM·September 21, 2022September 21, 2022

Terasberita9.com – Sebanyak 19 RW di 12 kecamatan di Kota Surabaya memulai program sinau bareng pada Selasa (20/9). Puluhan anak belajar bersama dengan didampingi seorang guru. Pemkot menargetkan, akhir tahun seluruh balai RW di metropolis menjalankan kegiatan itu.

Di balai RW 5 Kelurahan Genteng, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka program sinau bareng. Dia menjadi pengajar dadakan. Meski belum pernah menjadi guru, Eri tampak luwes dalam menyampaikan ilmu.

Eri ingin mengembalikan lagi fungsi balai RW seperti saat dirinya kecil. Kala itu, balai RW menjadi pusat kegiatan warga yang tidak pernah sepi. Anak-anak juga beraktivitas di bangunan tersebut. ”Saya ingin balai RW ini bisa hidup lagi. Menjadi pusat kegiatan warganya. Bisa untuk belajar anak-anak,” katanya.

Pada tahap awal, 19 RW menjadi percontohan sinau bareng. Selanjutnya, Eri meminta seluruh balai RW menjalankan program tambahan belajar bagi siswa itu. Di Surabaya total ada 1.360 RW. ”Saya targetkan semuanya menjalankan program ini. Desember saya minta semua jalan. Sambil kita benahi balai-balai yang rusak,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan, pihaknya bekerja sama dengan OPD lain untuk menggelar program sinau bareng. Dengan demikian, kegiatannya tak melulu belajar.

Ada juga mengaji bareng dan pusat pembelajaran keluarga (puspaga). ”Jadi, kegiatannya kompleks. Apa yang tidak ada di sekolah dihadirkan di sini. Nanti dibikin jadwal kapan saja kegiatan itu berlangsung,” paparnya.

Yusuf menambahkan, puspaga bisa menjadi sarana edukasi sekaligus pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dia berharap, adanya fasilitas itu mampu memberikan jaminan sekaligus klinik konsultasi bagi warga. ”Petugasnya sudah siap. Begitu juga pengajarnya. Kami upayakan Desember bisa terealisasi seperti harapan Pak Wali,” papar Yusuf. jp

Penyelarasan program dan anggaran Pemilu 2024 bersama 38 KPU

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 21, 2022September 21, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelaraskan program dan anggaran tahapan Pemilu 2024 untuk Tahun Anggaran (TA) 2022 bersama 38 KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya.

“Kami gelar rapat koordinasi sinkronisasi di Jombang, 20 – 21 September, yang diharapkan terbangun sinergi antar satuan kerja,” kata Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim Miftahur Rozaq, melalui keterangan tertulis di Surabaya, Rabu.

Dalam rapat koordinasi tersebut, setiap divisi dan sekretaris menyampaikan beberapa rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Masing-masing adalah Divisi Hukum dan Pengawasan yang dipimpin Komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat oleh Komisioner Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Data dan Informasi oleh Komisioner Nurul Amalia, Divisi Teknis Penyelenggara oleh Komisioner Insan Qoriawan.

Selain itu Divisi Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini. Bertindak memandu diskusi Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Jatim Nurita Paramita.

Ketua KPU Jatim Choirul Anam memastikan selanjutnya akan menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi tata kelola keuangan.

“Kami masih banyak menemukan kendala terkait pengelolaan keuangan, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun pola kerja yang selama ini dilakukan. Untuk itu perlu digelar rakor agar tim keuangan di semua satuan kerja berjalan dengan baik,” ujarnya.

Anam mendorong seluruh satuan kerja di kabupaten/kota menerapkan metode “Cash Management System” (CMS) karena kini eranya digitalisasi, bukan lagi manual yang ditemukan banyak kekurangan.

Selain metode pengelolaan, juga disarankan bagi para staf sekretariat yang telah mempunyai sertifikat menjadi bendahara untuk dimutasi di beberapa daerah yang masih mengalami masalah SDM, terutama tim keuangan.

Anam menandaskan, KPU secara kelembagaan bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU.

“Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Jatim agar mampu menjadi komandan yang baik untuk satuan kerja masing-masing. KPU RI dan KPU Jatim bisa menjadi pedoman dari setiap keputusan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota,” tuturnya. ant

BPS Situbondo lakukan pendataan Regsosek Oktober hingga November 2022

EKONOMI BINIS·September 21, 2022September 21, 2022

Terasberita9.com, Situbondo – Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo, Jawa Timur, mulai melaksanakan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022.

Sebanyak 1.233 orang petugas pendataan Regsosek bertugas mengumpulkan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraannya. Karena nantinya nantinya akan menjadi data tunggal pemerintah pusat hingga daerah.

“Pendataan Regsosek ini diharapkan mampu menghadirkan data keluarga yang valid sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat,” kata Bupati Situbondo, Karna Suswandi di Situbondo, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa hasil pendataan Regsosek nantinya akan menjadi data tunggal yang menjadi acuan pemerintah pusat hingga daerah dalam pengambilan berbagai kebijakan program-program maupun bantuan.

Oleh karena itu, lanjut bupati, pendataan Regsosek penting dilakukan dan dalam pelaksanaannya harus dipersiapkan sebaik mungkin agar menghasilkan data keluarga yang valid. Regsosek ini, kata dia, merupakan reformasi program perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah pusat untuk dijadikan sebagai data tunggal.

“Perlu adanya bersinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan BPS yaitu lembaga yang punya kewenangan melakukan pendataan. Kolaborasi penting sehingga kegiatan Regsosek ini mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Situbondo Berjaya (berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya),” ujar dia.

Bupati meminta kepala desa dan camat proaktif menyosialisasikan Regsosek kepada seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat bisa memahami ketika pendataan Regsosek dilakukan oleh petugas.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Situbondo, Bagas Susilo mengatakan hasil pendataan Regsosek akan digunakan pemerintah setelah Juli 2023.

Bagas mengaku, data berbasis keluarga yang ada saat ini perlu diperbaiki karena banyak data yang salah dan kurang lengkap, sehingga pemberian bantuan kepada keluarga baik miskin maupun tidak miskin tidak tepat sasaran.

“Data yang ada selama ini fokus dengan yang miskin. Padahal ada keluarga yang berstatus menengah seperti pelaku UMKM juga butuh bantuan,” katanya.

Bagas menambahkan, petugas melakukan pendataan Regsosek sesuai dengan kondisi ekonomi dan data keluarga mulai dari sangat miskin, miskin, rentan miskin, menengah, hingga keluarga mampu atau kaya. ant

Banding Sambo ditolak Polri, Kompolnas sebut keputusan sudah tepat

NASIONAL·September 21, 2022

Terasberita9.com – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan bahwa Polri sudah sesuai jalur dengan memutuskan menolak permohonan banding Ferdy Sambo atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

“Polri sudah on the track (tolak banding),” ujar Poengky. Menurut ia, putusan yang diambil sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, minim celah untuk pelanggar menggugat kembali hasil putusan banding yang sudah final dan mengikat tersebut. “Sudah sangat tepat Majelis Sidang Banding menolak permohonan banding FS dan menguatkan putusan Majelis Sidang KKEP. Putusan banding ini final dan mengikat,” ujarnya.

Poengky mengatakan, sejak awal Kompolnas menyambut baik putusan PTDH terhadap Ferdy Sambo yang dijatuhkan Majelis Sidang KKEP pada 26 Agustus 2022. Meskipun putusan tersebut mendapat perlawanan dari jenderal bintang dua itu dengan mengajukan banding, tetapi pelanggaran etik yang dilakukan FS dalam kasus pembunuhan Brigadi Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tergolong berat. “Kami sudah menduga bahwa permohonan banding FS ditolak oleh Majelis Sidang Banding,” kata aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) itu.

Lulusan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu berpendapat, perbuatan Ferdy Sambo sangat tercela dan mencoreng nama baik institusi Polri. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu menjadi otak tindak pidana pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J dengan melibatkan empat tersangka lainnya.

Poengky juga menyayangkan sikap Ferdy Sambo yang tidak kesatria mengakui perbuatannya, malah membuat skenario menutupi tindak pidana pembunuhan tersebut dan melakukan upaya menghalangi pengungkapan kasus (obstruction of justice) dengan merusak barang bukti di tempat kejadian perkara.

“Ia juga menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya terhadap sekitar 97 anggota Polri yang mengakibatkan mereka melakukan tindakan sesuai kehendak FS sehingga mereka diperiksa inspektorat khusus,” katanya.

Seperti diketahui, Komisi Sidang KKEP Banding memutuskan menolak permohonan banding Ferdy Sambo dan menguatkan putusan Sidang KKEP tertanggal 26 Agustus 2022 yang menjatuhkan sanksi PTDH. Pimpinan Sidang Banding juga menjatuhkan sanksi yang sama, yakni sanksi administratif berupa PTDH.

Menanggapi putusan banding tersebut, tim pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis, mengatakan pihaknya akan mempelajari putusan tersebut untuk merumuskan langkah hukum berikutnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. “Nanti kami akan pelajari dulu putusan bandingnya, pertimbangannya apa, setelah itu baru kami akan melakukan langkah hukum yang diatur dalam perundang-undangan,” kata Arman. jp