https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

September 2022 – Page 7 – terasberita9

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Pendaftaran calon Panwaslu Surabaya telah dibuka

Pendaftaran calon Panwaslu Surabaya telah dibuka

Terasberita9.com, Surabaya – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya membuka pendaftaran Calon Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan untuk persiapan menghadapi Pemilu Serentak 2024.

Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar, di Surabaya, Senin, mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat dengan Nomor: 038/KP.01.00/JI-38/09/2022 terkait pendaftaran Panwaslu kecamatan yang dimulai pada 21-27 September 2022.

“Kami mengajak warga Surabaya menjadi bagian dari pelaksanaan Pemilu 2024 dengan ikut mendaftar sebagai Panwaslu kecamatan,” kata Agil.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, dibuka kesempatan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu kecamatan.

Sejumlah persyaratan di antaranya WNI, berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selain itu, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar.

Kemudian, tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun.

Lalu, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih dan lainnya.

“Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi,” kata Agil.

Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diunduh di laman Bawaslu Kota Surabaya atau Bawaslu provinsi, media sosial, atau Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya.

Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 21-27 September 2022 pukul 09.00 WIB-17.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Surabaya, Jalan Tenggilis Mejoyo No. 1, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya.

Dokumen pendaftaran dapat dikirim secara daring ke alamat email rekrutmenpanwascam.sby@gmail.com atau melalui pos kilat dan disampaikan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Surabaya. ant

Pajak kendaraan mikrolet dan ojek daring dibebaskan Khofifah

Pajak kendaraan mikrolet dan ojek daring dibebaskan Khofifah

Terasberita9.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk angkutan umum orang jenis mikrolet dan ojek daring untuk meringankan beban masyarakat pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Masyarakat (BBM) oleh pemerintah.

“Kebijakan ini untuk seluruh angkutan umum orang jenis mikrolet dan ojek daring pelat Jawa Timur yang jatuh tempo mulai tanggal  19 September hingga 31 Desember 2022,” kata Gubernur Khofifah melalui keterangan tertulis di Surabaya, Senin.

Untuk mendapatkan insentif pajak nol rupiah tersebut, wajib pajak dapat mendaftarkan kendaraannya di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) setempat.

Gubernur Khofifah memastikan, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Maka melalui kebijakan ini diharapkan  memberikan  multiplier effect terhadap kondisi ekonomi, khususnya akibat dampak kenaikan BBM terhadap laju inflasi di Jawa Timur.

“Sektor transportasi menjadi salah satu yang sangat terdampak dari penyesuaian harga BBM. Karena dengan kenaikan biaya transportasi ini pula terjadilah kenaikan harga barang termasuk kebutuhan pangan,” ujar dia.

Untuk itu, Khofifah menandaskan, pemerintah terus mengupayakan berbagai format intervensi  agar beban masyarakat dapat terus diminimalisir, baik melalui bantuan langsung tunai maupun insentif pajak kendaraan seperti yang telah diluncurkan Pemerintah Provinsi Jatim.

Menurut dia, melalui program ini, setidaknya terdapat 7.921 angkutan umum jenis mikrolet dan 24.192 ojek daring akan menikmati kebijakan insentif. Dengan insentif tersebut, dampaknya terhadap pemerintah adalah berkurangnya potensi pajak yang diprediksi mencapai Rp9,5 miliar.

Gubernur Khofifah memastikan program pemutihan, meliputi pembebasan sanksi administratif PKB dan bebas Bea Balik Nama kedua dan seterusnya, yang telah dilaksanakan sejak April hingga 30 September 2022 juga akan tetap berjalan hingga tanggal 15 Desember mendatang.

“Pemutihan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada keringanan beban wajib pajak, melainkan juga mendorong gairah wajib pajak kendaraan di Jatim. Termasuk memacu registrasi kendaraan luar provinsi yang ada di Jatim. Semoga semua program ini memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata dia. ant

Hadiri Konferensi PCNU ke XII, Begini Harapan Bupati

Hadiri Konferensi PCNU ke XII, Begini Harapan Bupati

Terasberita9.com, Bangkalan – Konferensi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) ke XII Kabupaten Bangkalan digelar di Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Demangan. Konferensi tersebut digelar sejak tanggal 16 hingga 18 September. Tema yang dipilih untuk konferensi kali ini adalah “Bersama NU Mengawal Moderasi Beragama”.

Nahdlatul Ulama (NU) Sebagai organisasi agama islam terbesar di Indonesia termasuk di Bangkalan, telah banyak memberikan kontribusi baik dalam pembangunan serta menjaga semangat nasionalisme dan syariat islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hal itu diungkapkan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron saat menghadiri Konferensi PCNU Bangkalan. “Semangat, perjuangan serta tradisi NU harus tetap terjaga, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman,” kata Bupati Ra Latif.

Melalui konferensi ini tentunya ia berharap tidak hanya terpilih sosok kepemimpinan PCNU Bangkalan tetapi juga melahirkan program-program PCNU yang lebih baik sehingga dapat terus memajukan peranan NU baik dalam organisasi, masyarakat, maupun negara.

“Karena hal itu sesuai dengan ikhtiar para pendiri NU dan tradisi NU,” ujar Ra Latif.

Dari hasil konferensi ke XII yang dihadiri oleh segenap pengurus dan anggota PCNU Bangkalan tersebut, KH. Muhammad Makki Nasir kembali dipercaya menjadi ketua PCNU Bangkalan dan KH. Muhammad Faisol Anwar sebagai Rois Syuriah.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron juga berharap dari hasil musyawarah dan diskusi di konferensi NU ini Nanti melahirkan program kerja yang lebih baik lagi.

“Berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan arah NU Kabupaten Bangkalan kedepan,” harapnya. pemk

Pimpin Apel HUT PMI, Wabup Ucapkan Terima Kasih kepada Seluruh Relawan

Pimpin Apel HUT PMI, Wabup Ucapkan Terima Kasih kepada Seluruh Relawan

Terasberita9.com, Bangkalan – Wakil Bupati Bangkalan Drs Mohni mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangkalan yang selalu berada di garda terdepan dalam misi kemanusiaan.

Misi kemanusiaan yang dimaksud ialah dengan mendonor darah ke PMI, apalagi pada kondisi pandemi Covid-19, saat Rumah Sakit di Bangkalan kekurangan stok darah.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati saat memimpin Apel Peringatan Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia yang ke 77 bertempat di lapangan SMAN 04 Bangkalan, Sabtu (17/09/2022).

Dia menambahkan, Palang Merah Indonesia (PMI) harus terus berperan dan selalu berada digaris terdepan dalam penanganan bencana dan pengelolaan darah serta tugas kemanusiaan lainya.

“Tidak kalah pentingnya saya juga mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan langsung kepada para pendonor darah sukarela (DDS) yang telah melakukan donor sebanyak 25 kali dan ada juga yang 10 kali,” kata Wakil Bupati.

Dalam kesempatan tersebut PMI juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah relawan yang telah mendonorkan darah lebih dari 10 kali. Piagam tersebut langsung diberikan oleh Wakil Bupati. pemk

Belum Memadai, Pemkab Akan Tambah Sarpras Rumah Aman

Belum Memadai, Pemkab Akan Tambah Sarpras Rumah Aman

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan akan menambah fasilitas gedung baru rumah aman di Kelurahan Bancaran, Kecamatan Kota. Sebab, untuk menunjang kegiatannya dibutuhkan sarana perlengkapan yang memadai.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan rehabilitasi Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan, Ahmad Riadi mengatakan, sarana yang tersedia saat ini belum sepenuhnya memadai.

“Sarana dan prasaran masih kurang. Seperti tempat tidur masih dua, kita akan tambah lagi,” katanya.

Dalam memenuhi sarana yang masih kurang di gedung rumah aman, pihaknya akan menganggarkan kembali pada 2023 mendatang. Dia berharap rumah aman dapat dimanfaatkan dengan baik dalam memberikan pendampingan korban kekerasan.

“Mudah-mudahan rencana untuk penambahan sarana ini dapat disetujui oleh legislatif,” harapnya.

Dia menuturkan rumah aman sementara ini hanya bisa digunakan untuk korban dan pelaku kekerasan. Sedangkan untuk Anak Jalanan (Anjal) masih belum bisa. Sebab, kondisi gedung dan ruangan yang masih belum memadai.

“Untuk Anjal dan korban kekerasan kita tempatkan terpisah. Rumah aman hanya untuk korban kekerasan,” tandasnya. pemk

Bupati Abdul Latif Gelar Pisah Sambut  Kepala Kejari dan PA Baru Bangkalan

Bupati Abdul Latif Gelar Pisah Sambut Kepala Kejari dan PA Baru Bangkalan

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengadakan acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan dan ketua Pengadilan Agama (PA) Bangkalan pada Kamis, 15 September 2022 malam di Pendopo Agung Bangkalan.

Dr. Fahmi, SH.MH kini resmi menjabat sebagai Kepala Kejari Bangkalan yang baru. Dia menggantikan Candra Saptaji yang promosi menjadi Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaaan Tinggi Sumatra Barat.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Imron didampingi Ketua TP PKK Bangkalan bersama Wakil Bupati Bangkalan dan Forkopimda beserta ibu turut menghadiri acara pisah sambut tersebut.

Bupati Abdul Latif   mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kejari Bangkalan Candra Saptaji, SH, MH dan selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat dan selamat datang kepada Dr. Fahmi, SH.MH sebagai Kepala Kejari Bangkalan yang baru.

Disamping itu Bupati Abdul Latif juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Pengadilan Agama Bangkalan H. Mujtaba, S.Ag, SH, MH dan selamat datang kepada Drs. Khairudin, MH di Bangkalan.

Bupati Abdul Latif   berharap kedepan sinergitas diantara jajaran Forkopimda tetap terjaga dan lebih ditingkatkan lagi demi Bangkalan yang sejahtera. “Mari kita bersama-sama tetap jaga kekompakan untuk Bangkalan yang lebih baik lagi,” ujarnya. pemk

Sanksi penghapusan administrasi PBB Surabaya berlaku hingga November 2022

Sanksi penghapusan administrasi PBB Surabaya berlaku hingga November 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Program penghapusan sanksi administrasi pajak bumi bangunan (PBB) di Kota Surabaya, dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan berlaku mulai 15 September hingga 30 November 2022.

“Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, kebijakan tersebut, tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 74 tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan.

Untuk itu, kata dia, Musdiq mengajak masyarakat Surabaya yang memiliki tunggakan PBB untuk memanfaatkan program tersebut. Apalagi, kebijakan ini menghapuskan denda PBB mulai Tahun 1994 sampai Tahun 2022.

“Pemberian program penghapusan sanksi administratif terhadap denda PBB tersebut, dengan membayarkan pokok pajak pada periode tersebut,” kata dia.

Musdiq mengatakan, bagi masyarakat Surabaya yang membayar pokok PBB, maka secara otomatis akan terhapus sanksi administrasinya. Sementara cara pembayaran PBB di Surabaya pun cukup mudah.

“Masyarakat hanya perlu menunjukkan SPPT PBB yang dapat diunduh melalui laman pbb.surabaya.go.id,” ujar dia.

Pembayaran PBB tersebut dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Bapenda di Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya.

Selain itu, kata dia, pembayaran juga bisa dilakukan melalui Kantor UPTB pelayanan pajak terdekat, mobil layanan pajak keliling dan bank yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya yakni Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Bank BNI.

“Bagi masyarakat Surabaya yang tidak sempat datang ke tempat-tempat pembayaran tersebut, dapat melakukan pembayaran secara daring melalui marketplace yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan Bank Jatim,” kata dia.

Adapun marketplace yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan Bank Jatim dalam penyediaan pembayaran PBB adalah Tokopedia, PT Pos Indonesia, Blibli, Indomaret, Alfamart, Shopee serta Ovo.

Selain kantor Bapenda Surabaya, Musdiq juga menyebutkan sejumlah tempat lain yang menyediakan layanan pembayaran PBB di antaranya adalah UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 1 di Jl. Tambak Rejo V No 3, UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 2 di Jl. Rungkut Asri No 22.

UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 3 di Jl. Raya Menganti Wiyung No 247, UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 4 di Jl. Dukuh Kupang Barat I / 25 dan UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 5 di Jl. Sukodami No 1.

“Apabila terdapat informasi yang kurang jelas terhadap program penghapusan sanksi administratif dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan ini, masyarakat dapat mendatangi Kantor Bapenda di Jl. Jimerto Nomor 25-27, Surabaya,” kata dia. ant

Pemkab Situbondo bikin aplikasi “Kita Keren” guna mudahkan perencanaan pembangunan

Pemkab Situbondo bikin aplikasi “Kita Keren” guna mudahkan perencanaan pembangunan

Terasberita9.com, Situbondo – Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, bikin aplikasi “Kita Keren” atau klinik konsultasi teknik penyusunan dokumen perencanaan guna memudahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setempat menyusun dokumen hingga informasi pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo Sugiyono di Situbondo, Jumat, mengatakan, terobosan melalui inovasi “Kita Keren” penting karena menjadi tugas Bappeda untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengolahan data.

“Aplikasi ‘Kita Keren’ ini untuk mempermudah dan menyelaraskan perencanaan semua organisasi perangkat daerah (OPD). Tentunya sesuai dengan aturan perundangan,” kata Sugiyono.

Dia menjelaskan, aplikasi klinik konsultasi teknik penyusunan dokumen perencanaan ini dibuat untuk mendampingi perencana perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, dan memastikan kegiatan yang direncanakan tersebut sesuai dengan aturan.

Menurut Sugiyono, semua OPD bisa memanfaatkan layanan ini untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan lainnya.

Sugiyono menambahkan, aplikasi “Kita Keren” ini dibikin guna memudahkan OPD menyusun dokumen perencanaan. Terlebih, di setiap OPD banyak pegawai yang dimutasi ataupun dipromosikan jabatannya, sehingga mengakibatkan petugas penyusunan dokumen perencanaan berganti orang.

“Inovasi ini sebenarnya sangat mudah digunakan, meskipun petugas penyusun dokumen itu orang baru, karena mudah mengoperasikannya,” katanya. ant

Pelimpahan berkas perkara Ferdy Sambo dkk diterima Kejagung

Pelimpahan berkas perkara Ferdy Sambo dkk diterima Kejagung

Terasberita9.com – Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung terima pelimpahan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Berkas perkara dengan lima tersangka itu, salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo, telah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.

Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jampidum Kejaksaan Agung Agnes Triani mengatakan, pihaknya menerima pelimpahan berkas tersebut pada Rabu (14/9). ”Betul pada Rabu (14/9) pukul 11.30 WIB, kami telah menerima berkas perkara atas nama tersangka FS dan kawan-kawan untuk dilakukan penelitian kembali terkait petunjuk yang telah kami sampaikan sebelumnya,” kata Agnes seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (16/9).

Kelima berkas tersebut adalah tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi. Menurut Agnes, sebelum dilimpahkan kembali, jaksa peneliti melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut pengembalian berkas (P-19) dari jaksa ke penyidik Polri.

”Dari hasil koordinasi kami sebelum petunjuk tertulis, sebagian sudah dipenuhi penyidik. Lalu berkas masuk, kami sedang teliti,” terang Agnes.

Dia mengatakan, berkas yang telah masuk dan diterima JPU kembali diteliti apakah sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan jaksa oleh penyidik.

”Apabila petunjuk kami sudah dipenuhi kami akan nyatakan lengkap. Apabila belum dipenuhi kami akan segera berkoordinasi dengan penyidik dalam rangka pemenuhan petunjuk yang belum terpenuhi,” papar Agnes.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tahap I tersangka Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf pada Jumat (19/8). Setelah diteliti selama 14 hari, jaksa penuntut umum menyatakan berkas belum lengkap (P-18) dan dikembalikan dengan petunjuk jaksa (P-19) pada Kamis (1/9).

Sementara itu, Jampidum Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara atas nama tersangka Putri Candrawathi pada Senin (29/8). Berkas dikembalikan untuk dilengkapi penyidik pada Kamis (8/9).

Kini berkas perkara kelima tersangka telah dilimpahkan kembali oleh penyidik ke jaksa penuntut umum pada Rabu (14/9). Selanjutnya penyidik menunggu jaksa penuntut untuk meneliti berkas perkara apakah sesuai petunjuk dan dinyatakan lengkap atau (P-21).

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, jika berkas selesai diteliti dan dinyatakan lengkap atau P-21, dilanjutkan dengan tahap II, yakni pelimpahan berkas perkara disertakan dengan penyerahan tersangka beserta barang bukti.

”Kalau sudah dikembalikan lagi dari penyidik ke JPU, diteliti kembali kemudian kalau dinyatakan lengkap P-21 yang diikuti dengan tahap dua penyerahan barang bukti dan tersangka perkara,” tutur Ketut.

Dalam perkara itu kelima tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, dan atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. jp

Pemkab Jember raih peringkat 14 secara nasional upaya pencegahan korupsi

Pemkab Jember raih peringkat 14 secara nasional upaya pencegahan korupsi

Terasberita9.com, Jember – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Jember di peringkat 14 secara nasional dan perungkat 7 di Jawa Timur untuk upaya pencegahan korupsi.

Pemkab Jember memperoleh nilai 79 poin dalam MCP atau Monitoring Center for Prevention dari sebelumnya 73 poin. MCP adalah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Ini cukup membanggakan. Tapi perlu ada peningkatan lagi, agar kita bisa masuk lima besar pada tahun berikutnya. Dengan adanya peningkatan ini, tata kelola pemerintahan kita semakin bagus. Semakin efektif bagaimana kita memberantas korupsi,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto, Kamis (15/9/2022).

Aplikasi program MCP (Monitoring Centre for Prevention) ini mengintervensi delapan area, yakni perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerag, dan tata kelola keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Jember diharuskan melengkapi dokumen terkait delapan area intervensi tersebut untuk kemudian dinilai.

Hendy berjanji akan melaksanakan arahan dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Jatim. “Kami akan teruskan kepada masyarakat Jember, terutama ASN (Aparatur Sipil Negara) agar bisa mengelola anggaran sebaik-baiknya, melayani masyarakat sebaik-baiknya, Tidak ada korupsi. sehingga Jember bisa lebih baik lagi dan lebih cepat menyejahterakan masyarakat,” katanya. bjm