September 2022 – Page 9

Kinerja positif Bank Jatim selama setahun dipaparkan

EKONOMI BINIS·September 14, 2022September 14, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memaparkan kinerja positif selama setahun terakhir melalui public expose sebagai bentuk keterbukaan atau transparansi bagi perusahaan publik yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kegiatan dilaksanakan secara virtual bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim Surabaya, Selasa (13/9).

Direktur Utama (Dirut) Bank Jatim Busrul Iman menjelaskan, selain sebagai bentuk kewajiban perusahaan dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara teratur dan berkala, kegiatan Public Expose ini juga merupakan kesempatan bagi Bank Jatim untuk menjelaskan seputar aksi korporasi maupun perkembangan kinerja perusahaan, yang nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan para investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi.

Dalam public expose tersebut digambarkan kinerja Bank Jatim dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year/YoY). Berdasarkan kinerja Agustus 2022, aset Bank Jatim tercatat Rp100,93 triliun atau tumbuh 5,74 persen.

Sedangkan laba bersih Bank Jatim tercatat Rp1,05 triliun atau tumbuh 3,43 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Jatim mencatatkan pertumbuhan 7,18 persen (YoY), yaitu sebesar Rp86,88 triliun.

Bank Jatim juga terus mencatatkan pertumbuhan kredit yang positif 5,24 persen (YoY) atau sebesar Rp 45,04 triliun. Pertumbuhan kredit di sektor UMKM menjadi penyumbang tertinggi, yaitu tumbuh 16,09 persen (YoY) atau tercatat Rp5,53 triliun. Diikuti oleh pertumbuhan kredit komersial yang tumbuh 4,73 persen atau tercatat Rp. 11,42 triliun.

Kredit di sektor konsumsi tumbuh 3,54 persen atau tercatat Rp28,09 triliun. Komposisi rasio keuangan Bank Jatim periode Agustus 2022 antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 15,88 persen, Net Interest Margin (NIM) sebesar 5,06 persen, dan Return On Asset (ROA) 1,97 persen.

Dirut Busrul Iman menyampaikan, pertumbuhan kredit UMKM yang tinggi ditopang oleh pertumbuhan KUR.

“Bank Jatim mendapatkan alokasi KUR sebesar Rp2 triliun. Alhamdulillah sampai dengan posisi terakhir sudah mencapai Rp1,85 triliun. Artinya pencapaian kami sampai dengan akhir tahun tinggal sedikit lagi. Kami sangat yakin akan tercapai karena di Jatim terdapat kurang lebih 9 juta UMKM,” kata dia. ant

Bangkalan Matangkan Satu Data melalui Diskominfo, Bappeda dan BPS

LENSA MADURA·September 14, 2022September 15, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggelar forum fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral. Hal itu untuk mewujudkan satu data Bangkalan,

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Bappeda dan BPS setempat terus mematangkan koordinasi dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat memaksimalkan OPD yang nantinya sebagai produsen data.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bangkalan Agus Sugianto Zain mengatakan tugas Diskominfo dalam mewujudkan satu data Bangkalan adalah sebagai wali data. Peran tersebut tidak lepas dari tupoksi Kominfo sebagai penyedia sistem elektronik pada proses pengelolaan, penyimpanan dan pemanfaatan yang bisa digunakan secara bersama.

Sistem satu data Bangkalan sesuai dengan perintah ypresiden dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 bab 2 pasal 3 yang berbunyi data statistik bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, akurat dan mutakhir guna mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

Sementara itu Kepala Bappeda Bangkalan Eko Setiawan mengatakan tim dari Bappeda, Kominfo dan BPS berkolaborasi untuk memfasilitasi dan mewujudkan data Kabupaten Bangkalan agar lebih optimal dan dapat diakses oleh para OPD dan masyarakat secepat mungkin. pemk

Hadiri rembuk tani di Malang, Gus Muhaimin minta Kapolri brantas para mafia pupuk

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 14, 2022September 14, 2022

Terasberita9.com, Malang – Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar berjanji, akan menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perihal sulitnya petani mencari pupuk bersubsidi.

“Saya akan menemui Kapolri secepatnya. Bisa hari ini, malam ini, atau besok, secepatnya saya harus sampaikan bahwa para mafia yang bermain pupuk dan merugikan petani, harus segera di berantas,” teriak Gus Muhaimin, dihadapan ribuan petani se Malang Raya, Rabu (14/9/2022) siang.

Muhaimin hadir dalam Rembuk Tani di Dome Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Rembuk Tani, digagas Gus Muhaimin yang juga mencalonkan diri sebagai Presiden RI 2024 mendatang.

Rembuk Tani digelar untuk menampung serta melihat dari dekat kondisi para petani ditengah naiknya sejumlah komoditi pangan. Melalui Rembuk Tani, Gus Muhaimin berharap kedaulatan pangan negara Indonesia, bisa menopang kekuatan bangsa dari sisi pangan. Serta, mengangkat harkat ekonomi para petani di seluruh wilayah Indonesia.

Gus Muhaimin menjelaskan, mafia pupuk sudah sangat merugikan dan membuat nasib petani semakin terpuruk. “Keluhan pupuk bagi petani ini sudah berkutat bertahun tahun, saya secepatnya akan menemui Kapolri, menteri pertanian, menteri perdagangan dan menteri BUMN untuk segera membahas rentetan masalah pupuk yang tidak bisa diatasi ini,” tegasnya.

Ia melanjutkan, dari seluruh wilayah di Indonesia, soal pupuk baik dari segi cara subsidinya, seluruh petani di Malang mengindikasi ada mafia pupuk. “Dari rembuk Tani ini, seluruh petani di Malang Raya mengindikasikan ada mafia pupuk. Dan tidak hanya petani di Malang saja, seluruh petani juga mengindikasikan itu, ada mafia pupuk,” kata Gus Muhaimin.

“Kami minta Kapolri dan instansi terkait untuk segera bertindak, ada mafia subsidi pupuk,” tambahnya.

Gus Muhaimin menambahkan, dirinya mendapat utusan dari petani agar permasalahan pupuk bersubsidi segera ditangani. “Kami mendorong pemerintah dari yang paling atas hingga paling bawah untuk melakukan pengawasan terhadap mafia pupuk ini,” pungkasnya. bjm

DPMD Bangkalan Jadwalkan 1 Oktober P2KD Selesai

LENSA MADURA·September 14, 2022September 15, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan menjadwalkan 01 Oktober 2022 sebagai hari terakhir pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tahap 2 tahun 2023 mendatang.

Berdasarkan data dari DPMD Bangkalan, sampai saat ini jumlah desa yang sudah membentuk P2KD sebanyak 39 Desa dari total 149 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak tahap II tahun depan.

Kepala DPMD Bangkalan Hosin Jamili mengimbau kepada seluruh BPD Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahap II segera melakukan pembentukan P2KD.

Selain itu, dia juga menekankan agar proses pembentukan P2KD dilakukan secara transparan dan melibatkan unsur Pimpinan Muspika dan tokoh masyarakat setempat agar tidak timbul gejolak di kemudian hari.

“Kami imbau kepada seluruh BPD Desa agar segera membentuk P2KD. Lbatkan tokoh masyarakat dan Muspika dalam proses pembentukannya,” katanya.

Diketahui, Pilkades serentak tahap II direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman secara resmi terkait tanggal pelaksanaanya. pemk

Kemenkumham Indra minta Jokowi pilih ASN internal jadi dirjen imigrasi

NASIONAL·September 14, 2022September 14, 2022

Terasberita9.com – Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) periode 2009-2011 M Indra meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih ASN internal untuk menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham. Dia menyebut, banyak ASN yang selama ini menapaki karier di bidang keimigrasian.

“Saya kira itu imigrasi itu satu profesi yang dilandasi satu undang-undang dan itu pekerjaan yang sifatnya khusus. Di sana jadi dirjen, selain bicara leadership tapi profesionalisme juga diperlukan di situ,” kata Indra kepada wartawan, Rabu (14/9).

Dia menyebut, banyaknya permasalahan di imigrasi karena selama ini pimpinan Imigrasi dipilih dari orang luar. Akibatnya, tidak menguasai sepenuhnya persoalan di imigrasi. Belum lagi karakter orang yang menjadi Plt tidak mau mendengarkan orang lain dan tidak mau belajar.

“Syarat pemimpin itu dia itu kan sebenarnya harus menguasai secara teknis dan substansi itu jelas. Dia harus tahu dari hulu sampai hilir kerjaan imigrasi, dia harus tahu apa persoalan di imigrasi. Ia harus mengenali anatomi organisasi terus mengenali SDM tentunya,” jelas Indra.

Meski demikian, dirinya tidak anti terhadap orang luar menjadi Dirjen Imigrasi. Dia juga mengakui banyak orang memiliki kapasitas untuk menjadi Dirjen Imigrasi. Hanya saja, lebih baik memberikan SDM di internal atua berkarir di Imigrasi yang memiliki kapasitas menjadi Dirjen.

“Jadi kalau menurut saya, jadi Dirjen lebih baik memilih orang dalam, ada yang sudah eselon 1 kok, ada yang sudah S3 eselon 1, kenapa nggak dipilih. Jadi kenapa mesti ngambil dari luar. Jadi sepertinya organisasi Kemenkumham ini batu loncatan dari luar untuk mendapat apalah gitu yah,” ucap Indra.

Selain itu, kata Indra, jika Dirjen Imigrasi dipimpin oleh orang dalam, maka memberikan optimisme kepada mahasiswa Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan ASN karir di Direktorat Imigrasi. Terlebih, Poltekim merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kemenkumham, yang menyelenggarakan pendidikan profesional kedinasan, terutama diarahkan pada penerapan keahlian, dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian.

“Beri mereka kesempatan dan tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan amanah itu secara baik dan benar,” pungkas Indra.

Sebagaimana diketahui, Plt Dirjen Imigrasi Kemekumhan Widodo Ekatjahjana mendapat sorotan setelah disentil Presiden Jokowi yang mengakui mendapat banyak laporan jelek mengenai kinerja layanan Imigrasi, terutama terkait visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Jokowi pun meminta Imigrasi berubah total atau semua pejabatnya diganti. jp

Bupati Abdul Latif Berkomitmen Cegah Desa Bebas Korupsi

LENSA MADURA·September 14, 2022September 20, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi se-Provinsi Jawa Timur secara daring, di Pendopo Agung Bangkalan.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, bahwa desa menjadi ujung tombak pemerintahan di Jawa Timur. Integritas desa menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan. Oleh karenanya untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Program Desa Anti Korupsi.

Program Desa Anti Korupsi, kata Gubernur, menjadi salah satu program untuk mencegah tindak pidana korupsi di desa. Sesuai dengan tema ‘Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi’.

“Kalau Program Desa Anti Korupsi semakin masif, insyaallah kemiskinan di Jawa Timur semakin turun lagi yang diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menegaskan, bahwa pihaknya mencermati tingginya dugaan penyimpangan dana desa dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga antirasuah tersebut pun akhirnya mengandeng Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meluncurkan Program Desa Antikorupsi.

“Pentingnya Program Desa Anti Korupsi karena KPK mempunyai kecintaan kepada para Kades, 686 kades tersangkut perkara korupsi, keprihatinan kami, jangan ada lagi Kepala Desa yang tersangkut perkara korupsi, kalau Kepala Desa sudah tidak ada yang korupsi tentu para Bupati dan Gubernur juga akan enggan melakukan korupsi. Karena gerakannya kita awali dari desa, kita wujudkan Indonesia anti korupsi,” tegasnya.

Sementara Bupati Bangkalan Abdul Latif menyambut baik kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut. Bupati berkomitmen akan mewujudkan desa bebas korupsi.

“Kami berharap dengan kegiatan ini, pengelolaan Dana Desa bisa semakin baik, transparan dan akuntabel untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang bebas korupsi.” kata Bupati Abdul Latif . pemk

KPAI harap sistem pengawasan pondok Gontor di evaluasi

HUKUM DAN KRIMINAL·September 14, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Kasus kekerasan menimpa Albar Mahdi salah satu santri di Pondok Pesantren Darusaalam Gontor yang menyebabkan anak asal Palembang meninggal dunia. Kasus ini mendapat kecaman dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dalam kasus ini kepolisian telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni MFA (18) asal Tanah Datar, Sumatera Barat dan IH (17) asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Namun penetapan tersangka saja bagi KPAI tak cukup, menurut KPAI, kasus ini tidak dapat ditolelir. Pihaknya menyoroti sistem pengawasan di Ponpes yang berada di Ponorogo, Jawa Timur itu.

“Kami berharap sistem pengawasan Ponpes Gontor perlu dievaluasi. Sebab manajemen ponpes umumnya memanfaatkan santri senior untuk melakukan pengawasan rutin. Apalagi dalam hal ini yang melakukan kekerasan adalah kakak kelas,” tegas Kadivwasmonev KPAI, Jasra Putra, Selasa (13/9/2022).

“Dan apakah selama ini ada teguran ketika para santri senior yang bertugas mengawasi santri junior melakukan kekerasan. Misalnya kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Apakah juga ada ketentuan di ponpes bahwa tidak diperkanankan melakukan kekerasan dengan alasan apapun. Termasuk atas nama mendisiplinkan,” tambah Jasra mempertanyakan.

Untuk itu, kata Jasra, pihaknya mengecam segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Apalagi sampai mengakibatkan kematian salah satu santri.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, sebenarnya ada 3 santri menjadi korban kekerasan fisik. Namun satu orang meninggal, dan 2 lainnya kemungkinan besar mengalami luka fisik,” jelasnya.

Dua santri lain tersebut, lanjutnya, harus dipastikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan jajarannya agar segera mendapatkan haknya. Tentu untuk mendapatkan rehabilitasi medis serta psikis akibat kekerasan yang dialaminya.

“Mengalami kekerasan dan melihat kawannya mendapatkan kekerasan hingga tewas, sangat mungkin kedua anak tersebut berpotensi kuat mengalami gangguan psikologis. Oleh karenanya diperlukan adanya assesmen psikologi segera oleh lembaga layanan di daerah,” tandasnya.

Kendati demikian, ia menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang dilakukan aparat penegak hukum. Serta mendorong penggunaan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

“Namun, karena kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan, dan melibatkan para peserta didik, maka seharusnya tidak semua ditimpakan kepada anak-anak pelaku. Pihak Ponpes harus ikut bertanggungjawab,” tegasnya lagi.

“Juga karena tindakan kekerasan terjadi diduga kuat akibat lemahnya sistem pengawasan ponpes. Kalau sistem pengawasannya bagus, tidak mungkin peristiwa seperti ini terjadi,” pungkas lulusan Megister Menejemen Administrasi Pendidikan Universitas Prof. Dr. Muhammadiyah Hamka Jakarta itu. bjm

6.000 data tenaga honorer dicatat BKPSDM Situbondo hingga 30 September

SEPUTAR JATIM·September 13, 2022September 13, 2022

Terasberita9.com, Situbondo – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Situbondo, Jawa Timur, mencatat sekitar 6.000 orang tenaga honorer memasukkan datanya melalui aplikasi BKN.

Kepala BKPSDM Situbondo Fathor Rakhman mengatakan sejak 12 September pihaknya mulai melakukan verifikasi data tenaga honorer yang ada di OPD, UPT, serta sekolah-sekolah negeri di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Pendataan ini akan berakhir pada 30 September mendatang.

“Alhamdulillah sampai dengan Senin (12/9) sore kemarin, OPD, UPT dan sekolah-sekolah yang sudah tercatat memasukkan data tenaga honorer kurang lebih 6.000 orang,” kata Fathor di Situbondo, Selasa.

Ia menjelaskan data tenaga honorer yang dimasukkan ke aplikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), meliputi SK sukwan tahun 2021, ijazah terakhir, daftar gaji tenaga honorer yang bersumber dari APBN maupun APBD tahun 2021, dan termasuk pula yang bersumber dari dana BOS bagi tenaga honorer sekolah.

Menurut ia, dasar pendataan tenaga honorer adalah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022.

“Berdasarkan data awal dari seluruh OPD, UPT, serta sekolah-sekolah negeri yang pernah kami informasikan ke Kementerian PAN-RB dan BKN tercatat ada 8.457 tenaga honorer,” katanya.

Fathor mengingatkan semua pihak yang terlibat dengan pendataan tenaga honorer, baik dpimpinan OPD, direktur RSUD, kepala UPT, korwil Dikbudcam, maupun kepala sekolah agar melakukan pendataan dengan jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai ada yang mencoba memanipulasi data. Mengapa hal ini saya tekankan karena para pimpinan OPD, direktur RSUD, kepala UPT dan kepala sekolah harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi materai,” ucap Fathor.

Seluruh data tenaga honorer yang masuk ke BKPSDM Situbondo nantinya akan diuji publik dan tenaga honorer, serta masyarakat boleh mengoreksi, bahkan melaporkan jika data tenaga honorer tersebut tidak benar. ant

Puan Maharani minta pemerintah segera atasi kebocoran data

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 13, 2022September 13, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh, menanggapi banyaknya kebocoran data oleh peretas belakangan ini.

“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Puan pun mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga. Ia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” ujarnya.

Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Hal ini, katanya, sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” ucapnya.

Kebocoran data pribadi, lanjut Puan, juga dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik itu pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menilai tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, di mana layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.

“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,” tutur mantan Menko PMK itu.

Di sisi lain, ujar dia, DPR RI terus berupaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah selesai dalam pembahasan tingkat I.

“DPR RI terus berkomitmen mengawal agar RUU PDP bisa segera disahkan sebagai undang-undang sehingga hak sipil warga negara terkait privasi atas data pribadinya, dapat dilindungi dan dijamin oleh negara,” kata Puan. ant

Menag cari solusi atasi polemik pembangunan gereja di Cilegon

NASIONAL·September 13, 2022September 13, 2022

Terasberita9.com – Kementerian Agama (Kemenag) tengah mencari solusi untuk mengatasi masalah polemik pembangunan gereja di Cilegon, Banten. Dalam waktu dekat, Kemenag akan mengundang sejumlah pihak termasuk Wali Kota Cilegon untuk membahas ini.

“Kita akan diskusikan solusinya dengan Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat. Saya mengundang mereka untuk bertemu pada 14 September mendatang,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (13/9).

“Saya sudah terima laporan dari tim, undangan pertemuan di kantor Kementerian Agama ini sudah dikirim ke para pihak, termasuk Wali Kota Cilegon,” sambungnya.

Pihak lain yang diundang, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Dari internal Kemenag, akan hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten, Plt. Dirjen Bimas Kristen Kemenag, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon.

Menurut Yaqut, persoalan ini perlu didudukkan secara jernih dan tidak emosional. Untuk itu, pertemuan para stakeholders terkait sangat penting untuk menyamakan persepsi persoalan dan menyelesaikan masalahnya.

“Beragam perspektif akan kita diskusikan bersama, baik dari aspek regulasi, kesejarahan, dan masing-masing relevansinya dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini. Insya Allah solusi terbaiknya akan bisa segera dicapai,” imbuhnya.

Yaqut yakin akan ada solusi terbaik. Sebab, semangat hidup beragama adalah mendekatkan manusia kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin sempit ruang bagi manusia untuk saling membenci dengan lainnya. Insya Allah akan ada solusi terbaiknya,” tandasnya. Jp