https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

October 3, 2022 – terasberita9

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Disbudpar Akan Gelar Kembali Pemilihan Kacong-Jebbing

Disbudpar Akan Gelar Kembali Pemilihan Kacong-Jebbing

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bangkalan akan kembali menggelar pemilihan Kacong dan Jebbing dalam waktu dekat. Sebelumnya kegiatan ini sempat tertunda karena pandemi Covid-19.

“Insyaallah akan dilaksankan pada bulan Oktober atau paling lambat bulan November,” kata kepala Disbudpar Bangkalan, Moh Hasan Faisol.

Faisol menyampaikan, pemilihan duta wisata Kacong Jebbing (Kajeb) ini sebenarnya akan digelar pada tahun 2021 lalu. Namun karena pandemi Covid-19 maka agenda tahunan ini dimundurkan. Adapun pelaksanaan pemilihan Kajeb tahun ini akan digelar bersamaan dengan hari jadi Bangkalan yang ke 491.

“Sejumlah persiapan sudah kita lakukan mulai dari pendaftaran pemilihan duta wisata Kacong Jebbing sudah dibuka dan untuk persyaratannya sama seperti tahun yang sebelumnya,” jelasnya.

Menurut Faisol, pemilihan duta wisata Kacong Jebbing sangat penting. Sebab kegiatan itu menjadi ajang pengembangan para generasi muda Kabupaten Bangkalan untuk mengenalkan budaya maupun pariwisata yang ada di Kabupaten Bangkalan.

“Makanya kegiatan ini akan kami usahakan dilaksanakan pada tahun ini dan kami optimis bisa dilaksanakan. Ya kalau meleset pada hari jadi Bangkalan terpaksa kita gelar pada bulan November,” tandasnya. pemk

Kabar Baik, Sebulan Terakhir Nihil Suspek Kasus PMK

Kabar Baik, Sebulan Terakhir Nihil Suspek Kasus PMK

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Bangkalan mengungkapkan penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) sudah condong melandai. Bahkan dalam sebulan terakhir sudah nihil laporan adanya ternak yang terpapar. Meski begitu, status darurat PMK belum bisa dilepas. Sebab, masih ada sekitar 600 ekor sapi belum terlaporkan kesembuhannya.

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan (Keswan) Disnak Bangkalan Ali Makki, mengungkapkan bahwa dalam sebulan terakhir sudah nihil laporan adanya ternak yang terpapar PMK. Meski begitu, belum sepenuhnya terbebas dari wabah yang menyerang ternak jenis rumanisia tersebut.

“Dalam sebulan terakhir ini sudah tidak ada kasus baru, tidak ada laporannya. Tapi belum zero reported death PMK, karena masih ada sejumlah kasus lama yang kami duga masih aktif hingga sekarang, belum ada laporan kesembuhannya,” ungkapnya.

Menurutnya, selama belum ada laporan resmi terkait kesembuhannya. Pemerintah akan tetap mengklaim bahwa ternak tersebut masih berstatus suspek. Sedikitnya, ada sekitar 600 ekor sapi yang terdata suspek.

“Yang suspek itu kasus lama semua, kalau yang baru sudah tidak ada,” imbuh Makki.

Kata Makki, dalam menangani penyebaran wabah pihaknya sudah kebagian jatah vaksin tambahan. Tambahan yang dialokasikan pada Bangkalan, sekitar 27 ribu dosis. Dengan tambahan itu, alokasi keseluruhan Bangkalan sudah sekitar 37 ribu dosis vaksin.

Rinciannya alokasi pertama 3 ribu, kedua 7 ribu dan untuk perluasan 27 ribu dosis. Dari jatah vaksin itu, sudah tersalurkan sekitar 11 ribu dosis atau sekitar 30 persen dari jumlah ketersediaan dosis vaksin.

“Vaksin yang tersedia masih sangat melimpah, masih sekitar 27 ribuan. Jatah itu harus selesai selama 45 hari, sekarang sudah berjalan berjalan setengah bulan dari target yang diberikan itu,” jelasnya.

Dalam merealisasikan vaksinasi itu, lanjut Makki, pihaknya mengaku harus menghabiskan sekitar 800 dosis dalam sehari. Meski begitu, ia optimistis akan mencapai sesuai target yang diberikan.

“Selama ini tidak ada kendala yang berarti, kegiatan vaksinasi berjalan dengan mulus. Kami yakin bisa menghabiskan rata-rata 800 dosis sehari,” pungkasnya. pemk

Dispenduk Bentuk Tim Internal untuk Verifikasi Data

Dispenduk Bentuk Tim Internal untuk Verifikasi Data

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bangkalan berencana akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap 101.935 data penduduk Kabupaten Bangkalan.

Dispenduk Bangkalan juga sudah membentuk Tim Internal untuk melakukan verifikasi data tersebut. Namun hingga kini, verifikasi itu belum juga dilakukan.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dispendukcapil Bangkalan, Agus Suharyono mengungkapkan, pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami sudah bersurat ke Kemendagri, memohon untuk diadakan validasi di Bangkalan. Nanti kalau sudah ada surat dari sana, baru kita bisa lakukan verifikasi,” ujarnya.

Agus juga mengungkapkan, pihaknya sangat berhati-hati dalam melakukan verifikasi data tersebut, sebab menurutnya, hal itu berkaitan dengan data seseorang.

“Jadi kami tidak semena-mena langsung turun verifikasi, karena data kita semuanya di pusat. Jadi harus konsultasi ke pusat,” katanya.

“Sementara kita usulkan untuk kertas dan tinta, semoga disetujui. Kalau untuk yang lain-lain, bagian perencanaan yang tahu,” lanjutnya.

Diketahui, sebanyak 101.935 data penduduk di kabupaten Bangkalan tidak mengalami pergerakan selama 10 tahun terakhir. Hal itu dinilai menjadi salah satu penghambat Bangkalan memperoleh UHC.

Pasalnya, dari total 1.083.000 penduduk Bangkalan, jumlah penduduk yang sudah tercover dalam BPJS Kesehatan masih sekitar 88 persen. Sementara untuk memperoleh UHC, minimal 95 persen penduduk sudah terdaftar di BPJS kesehatan. pemk

LIB hingga Kadispora Jatim diperiksa Bareskrim, buntut tragedi Kanjuruhan

LIB hingga Kadispora Jatim diperiksa Bareskrim, buntut tragedi Kanjuruhan

Terasberita9.com, Surabaya – Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa sejumlah pihak sebagai saksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, hingga mengakibatkan ratusan pendukung Arema FC meninggal dunia.

“Bareskrim Polri akan memeriksa beberapa saksi antara lain Direktur PT LIB, Ketua PSSI Jatim, ketua Panpel Arema FC dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Jatim. Insya Allah mereka akan dimintai keterangannya hari ini,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Kabupaten Malang, Senin.

Selanjutnya tim pemeriksa Bareskrim secara internal, yakni tim litsus (penelitian khusus) dan propam (profesi dan pengamanan) sudah melalukan pemeriksaan terhadap anggota yang terlibat langsung dalam pengamanan pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya.

“Sudah diperiksa 18 orang anggota yang tanggung jawab sebagai operator senjata pelontar. Dimintai keterangan litsus dan propam,” katanya.

Irjen Dedi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mendalami keterangan manager pengamanan dari pangkat perwira sampai perwira menengah.

Lebih lanjut, jenderal bintang dua itu mengatakan tim Laboratorium Forensik (Labfor Polri) telah bekerja mendalami dan menganalisa 32 titik CCTV yang ada di sekitar stadion Kanjuruhan dan beberapa lokasi.

Labfor juga menganalisa sejumlah ponsel yang diidentifikasi milik korban tragedi Kanjuruhan.

Sementara tim Inafis Polri bekerja sama dengan Tim DVI mengidentifikasi sebanyak 125 korban yang meninggal dunia.

“Kemudian tim Inafis juga nanti kerja sama dengan labfor, karena setelah berhasil analisis semua CCTV tim DVI akan lakukan identifikasi terkait terduga pelaku perusakan baik dalam stadion dan luar stadion,” katanya. ant

Sekjen Kosgoro harap Menpora awasi investigasi tragedi Stadion Kanjuruhan dengan ketat

Sekjen Kosgoro harap Menpora awasi investigasi tragedi Stadion Kanjuruhan dengan ketat

Terasberita9.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Sabil Rachman berharap Menpora Zainudin Amali mengawasi dengan ketat proses investigasi tragedi Kanjuruhan demi menekan berbagai spekulasi liar tanpa arah di ranah publik.

 

“Arahan Presiden yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menpora sudah jelas yakni lakukan investigasi menyeluruh atas kejadian tersebut. Tujuannya jelas agar hasil investigasi itu bisa membuka kotak pandora persoalan teknis penyelenggaraan pertandingan yang selain bisa keliru dari aspek prosedur juga membuka ruang lahirnya masalah teknis yang lepas dari antisipasi,” kata Sabil dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (3/10).

 

Menurutnya, spekulasi tersebut bisa makin menyulitkan untuk menemukan secara obyektif titik simpul dan benang kusutnya dari peristiwa yang terjadi usai laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (1/10).

 

Sabil Rachman menegaskan bahwa hal tersebut penting, selain dapat menutup kemungkinan hal yang sama terjadi di kemudian hari.

 

“Juga tidak membuat kita saling menyalahkan satu sama lain mengingat sepakbola pemelihara tradisi kegembiraan. Sehingga alih- alih dihentikan justru harus diarahkan, tetap menjadi sarana masyarakat menyaksikannya secara riang gembira dan menyenangkan tanpa sekat- sekat dan perbedaan atas nama etnis dan kelompok yang berpotensi melahirkan gesekan serta berujung pada konflik karena rendahnya sportifitas dan obyektifitas dalam menerima hasil pertandingan,” katanya menambahkan.

 

Tragedi Kanjuruhan, menurut Sabil semakin menyadarkan bangsa Indonesia atas pentingnya mendudukkan seluruh stakeholder sepakbola atau pelaksana pertandingan untuk berupaya menemukenali dampak pasca pertandingan.

 

Sebab, lanjutnya, menurut informasi bahwa ada permintaan Kapolres setempat agar pertandingan dimajukan sore hari. Begitu juga dengan saran pengurangan jumlah penonton dari kapasitas yang ada yakni 42 ribu penonton.

 

Meskipun demikian, Sabil menilai masih banyak hal lain yang bisa menambah daftar penting masalah sebagai bahan untuk di investigasi.

 

“Dalam kaitan itulah maka kita meminta Menpora atas nama perintah Presiden untuk mengawal dan mengawasi serta membantu seluruh proses investigasi menyeluruh ini bisa berjalan dengan baik,” pungkas Sabil Rachman. jp

Anggaran pemilu 2024 sudah di ajukan KPU ponorogo sebesar Rp 69 M

Anggaran pemilu 2024 sudah di ajukan KPU ponorogo sebesar Rp 69 M

Terasberita9.com, Ponorogo – Perhelatan pesta demokrasi, pemilu serentak bakal digelar tahun 2024 nanti.

 

Namun, persiapan demi persiapan sudah mulai dilakukan sejak tahun ini. Salah satunya terkait dengan pendanaan perhelatan pemilu serentak tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo sudah merinci anggaran untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 senilai Rp 69 miliar.

 

Anggaran pemilu serentak tahun 2024 itu sudah diajukan KPU Ponorogo kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo sejak bulan Januari lalu.

 

“Dana untuk pemilu 2024 sudah kita ajukan sejak bulan Januari 2022 lalu, yakni sebanyak Rp 69 miliar,” kata Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Ponorogo, Ali Mahfudz, Senin (3/10/2022).

 

Anggaran dana sebanyak Rp 69 miliar yang diajukan oleh KPU Ponorogo itu, kata Ali dengan skema pemilu masih dalam keadaan pandemi Covid-19. Sehingga pelaksanaannya masih format dengan protokol kesehatan. Alhasil, dalam rincian biayanya itu masih ada untuk pembelian alat pelindung diri (APD). Sehingga untuk penanggulangan Covid-19, total dianggarkan sebanyak Rp 8 miliar.

 

“Anggaran yang diajukan diformat masih dalam suasana pandemi Covid-19, jadi ada anggaran untuk pembelian APD dengan total biaya mencapai Rp 8 miliar,” katanya.

 

Namun seiring berjalannya waktu, dana pemili yang diajukan sebanyak Rp 69 miliar itu, bisa berpotensi turun. Hal itu bisa terjadi, ketika Pemerintah Indonesia mencabut status pandemi Covid-19, yang saat ini peredaran kasusnya benar-benar sudah landai. Dengan adanya keputusan itu, nanti KPU Ponorogo bakal melakukan kajian agar ada efisiensi dalam anggarannya.

 

“Jumlah dana yang kita ajukan bisa berkurang, kalau status pandemi dicabut oleh Pemerintah. Otomatis akan menghilangkan pembiayaan untuk APD, karena ya memang tidak memerlukan itu,” kata salah satu komisioner yang berdomisili di Kecamatan Jenangan itu.

 

Ali menambahkan bahwa dalam pengajuan dana pemilu sebesar Rp 69 miliar itu, rincian pos pengeluaran terbesar ada di honorarium petugas badan adhoc. Untuk honor tersebut, menelan biaya hingga Ro 32 miliar. Yakni untuk honor bagi petugas KPPS. Sebab jumlahnya memang besar. Jika untuk petugas KPPS saja ada 7 orang ditambah dengan Linmas 2 orang. Sementara tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Ponorogo ada sekitar 2100 lokasi.

 

“Dana paling besar untuk honorarium untuk petugas badan adhoc. Yakni kita anggarkan senilai Rp 32 miliar,” pungkasnya. bjm

Dua pengrajin batik dibawa Pemkab Pamekasan ikuti ajang KTT G20

Dua pengrajin batik dibawa Pemkab Pamekasan ikuti ajang KTT G20

Terasberita9.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, membawa dua perajin batik tulis premium ke Konferensi Tingkat Tinggi Grup 20 (KTT G20) untuk mengikuti pameran dan peragaan busana batik pada ajang internasional itu.

“Malam ini rombongan berangkat ke Bali, karena pameran dan peragaan busana akan digelar pada tanggal 5 hingga 7 Oktober 2022,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Achmad Sjaifuddin di Pamekasan, Jawa Timur, Minggu malam.

Batik tulis hasil kerajinan masyarakat ditunjuk oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menparekraf RI) Sandiaga Uno saat menghadiri acara pameran peragaan busana di Pamekasan.

“Saat itu, Menparekraf mengaku sangat tertarik dan menilai batik tulis hasil kerajinan masyarakat Pamekasan layak untuk dipromosikan di tingkat dunia,” kata Sjaifuddin.

Menurut Sjaifuddin, motif batik yang hendak dipentaskan dalam peragaan busana batik di KTT G20 itu motif ‘Fajar Menyingsing’, sedangkan yang dipamerkan bermotif Corona dan Sekar Jagat.

Ia menuturkan, Pemkab Pamekasan memiliki perhatian khusus pada upaya pengembangan usaha batik tulis para perajin batik tulis di Kabupaten Pamekasan. Bahkan, saat ini semua kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor milik pemkab semuanya telah di-branding batik tulis khas Pamekasan.

Selain untuk membantu mempromosikan batik tulis hasil kerajinan warga, menurut dia, branding batik tulis di kendaraan dinas itu juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menguatkan identitas Pamekasan sebagai kota batik.

Kabupaten Pamekasan merupakan satu dari empat kabupaten di Pulau Madura, Jawa Timur, yang sebagian warganya bergantung pada penghasilan usaha batik tulis. Perajin batik tulis di kabupaten itu tersebar di 38 sentra, dengan 933 unit usaha, dan 6.526 orang menggantungkan nasibnya pada jenis usaha kreatif ini.

Menurut data Disperindag Pemkab Pamekasan, usaha batik menyumbang 1-2 persen dalam sektor industri, lebih rendah dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 35,66 persen, kemudian posisi kedua ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran (19,61 persen), dan kontribusi terbesar ketiga adalah sektor konstruksi, yakni 10,12 persen.

Fokus Pamekasan untuk membantu perajin batik ini, karena selain jumlah perajin memang cukup banyak, juga dari sisi peluang pasar, batik tulis Pamekasan berpotensi akan lebih maju setelah dunia mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda yang berasal dari Indonesia. ant