October 2022 – Page 2

Pelantikan Panwascam, Bupati Siap Dukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024

LENSA MADURA·October 27, 2022October 28, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan akan mendukung seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Bentuk dukungan Pemkab selain pemenuhan sarana prasarana, juga akan menyiapkan SDM terbaik untuk diperbantukan. Hal tersebut disampaikan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron saat menghadiri pelantikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Gedung Rato Ebuh Bangkalan.

Bupati mengatakan Dukungan pemerintah terhadap kelancaran Pemilu Serentak tahun 2024 adalah sebuah kewajiban. Pemkab Bangkalan menyadari, jika penyelenggara Pemilu baik itu KPU dan khususnya Bawaslu Bangkalan tidak dapat berjalan sendirian. Hal itu disebabkan beberapa wewenang dan kebijakan ada di Pemerintah Daerah.

Seperti yang tertuang pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 434, “Pemerintah Daerah Wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Hal itu ditindaklanjuti dengan surat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang isinya meminta Pemkab setempat untuk mendukung sarana prasarana, dukungan personil dan anggaran Pemilu 2024.

“Kami menyadari hal tersebut dikarenakan usulan baik dari KPU dan Bawaslu belum sepenuhnya dapat tertampung pada APBD,” imbuhnya.

“Adapun bentuk dukungan yang saat ini sangat diperlukan Bawaslu Bangkalan adalah pemenuhan SDM PNS. Pemkab Bangkalan menyambut baik Keputusan Menpan RB yang mengusulkan Bawaslu Bangkalan menjadi Unit Kerja Mandiri atau dikenal dengan Satker pada akhir tahun 2022 ini. Untuk itu Pemkab Bangkalan bertekad memberikan SDM PNS andalan, sehingga tidak ada kesan bahwa PNS Pemkab Bangkalan yang alih status atau ditugaskan di Bawaslu Bangkalan hanyalah PNS yang bermasalah atau yang tidak diharapkan selama ini,” tegas Bupati.

Pemkab Bangkalan, kata Bupati, juga sudah membuktikan dukungan kongkrit pada Bawaslu Bangkalan berkaitan dengan sarana prasarana dan operasional. Sewa kendaraan komisioner dan dukungan prasarana seperi laptop, printer dan lainnya sudah teranggarkan melalui Bakesbangpol. Sementara perbaikan ringan kantor Bawaslu Bangkalan sudah dilaksanakan PRKP Bangkalan.

“Kami meminta pada para Camat agar dapat menyiapkan ruang dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan Panwascam di masing-masing kecamatan,” ujar Bupati.

Bupati juga meminta Bappeda, BPKAD dan Bakesbangpol agar terus menyiapkan kebutuhan anggaran baik itu dukungan Pemilu 2024 dan terutama untuk Pilkada 2024.

“Sosialisasi dan pendidikan pemilih juga akan terus Pemkab lakukan agar gaung sukses gelaran Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan sukses bersama,” tandasnya. pemk

Sudjarno Dirut LIB datangi Polda Jatim terkait verifikasi stadion

HUKUM DAN KRIMINAL·October 27, 2022October 28, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Direktur Utama Operasional PT Liga Indonesia Baru (LIB) Sudjarno kembali diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kamis, terkait verifikasi stadion.

Sudjarno datang ke Gedung Ditreskrimum Polda Jatim pukul 12.40 WIB didampingi kuasa hukumnya.

“Pak Sudjarno hari ini memenuhi panggilan untuk yang ketiga kalinya untuk pendalaman terhadap pasal 103 Undang-Undang Keolahragaan. Jadi soal hak penonton, termasuk tanggung jawab verifikasi stadion itu menjadi tanggung jawabnya siapa,” kata kuasa hukum Sudjarno, Rochmad Amrullah.

Pihaknya juga membawa dokumen-dokumen tentang regulasi stadion untuk kebutuhan pemeriksaan. “Regulasi tentang stadion tahun 2021,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan penyidik kembali memanggil 15 saksi untuk diperiksa dalam kasus Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang.

Salah seorang saksi yang diperiksa adalah Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana atau yang dikenal dengan sebutan “Juragan 99”.

Gilang Widya Pramana hadir di Gedung Ditreskrimum sekitar pukul 13.20 WIB. Namun Presiden Arema FC itu juga tidak memberikan komentar ke awak media tentang pemeriksaannya hari ini. ant

Wapres minta pemerintah Arab Saudi beri perhatian khusus jamaah RI di Mina

NASIONAL·October 27, 2022October 28, 2022

Terasberita9.com – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima kunjungan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (26/10). Dalam pertemuan tersebut, Ma’ruf Amin menyampaikan, dirinya menyambut baik kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi, khususnya terhadap jamaah umrah dan haji Indonesia.

“Saya menyampaikan penghargaan atas berbagai kebijaksanaan baru yang tadi disampaikan baik yang menyangkut kunjungan umrah ataupun juga haji yang diberikan banyak kemudahan bagi para jamaah, khususnya jamaah Indonesia,” tutur Ma’ruf Amin dalam keterangannya, Kamis (27/10).

Dia mengungkapkan, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, animo masyarakat Indonesia untuk mengunjungi Arab Saudi baik untuk naik haji maupun umrah sangat besar. Berbagai kelonggaran yang diberikan pemerintah Arab Saudi untuk jamaah Indonesia ini diyakini akan semakin menambah semangat umat muslim Indonesia untuk mengunjungi Tanah Suci.

“Dengan adanya kesempatan-kesempatan bisa selain ke Makkah dan Madinah, bisa ke mana-mana ini, saya kira akan sangat mendorong orang Indonesia untuk lebih berkeinginan lagi untuk umrah sekaligus melihat berbagai daerah di luar haramain (dua kota suci, Makkah dan Madinah),” ujarnya.

Di sisi lain, Ma’ruf meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk dapat memberikan perhatian khususnya terhadap penempatan jamaah haji Indonesia di Mina, sehingga tidak terlalu jauh dari lokasi melempar jumrah. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kerja sama perdagangan antara kedua negara. Ma’ruf mengajak pemerintah Arab Saudi untuk sama-sama membangun kemitraan di bidang perdagangan.

“Tentu yang juga kita harapkan adalah hubungan dagang baik yang menyangkut kepentingan-kepentingan haji maupun yang lain. Kami juga ingin dibukakan perdagangan untuk mengekspor barang-barang kebutuhan jemaah haji khususnya Indonesia baik di saat umrah dan haji,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ma’ruf berharap hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi yang telah terjalin sejak lama akan semakin erat dan harmonis. “Hubungan Indonesia-Saudi ini sudah berjalan, bukan hanya pemerintah tapi masyarakatnya, sudah sejak lama. Ada banyak orang-orang Indonesia yang menetap di Saudi bahkan juga ada yang sampai wafat di Saudi. Jadi, antara Indonesia dengan Saudi ini memang hubungan yang sangat kuat sejak dahulu kala,” ucap Ma’ruf.

Sementara itu, Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah menyampaikan berbagai kebijakan baru yang telah diambil oleh pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah umrah dan haji bagi jamaah Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut, salah satunya yakni perpanjangan masa berlaku visa umrah yang semula 30 hari menjadi 90 hari.

Kemudian, kemudahan proses dalam pengajuan visa keberangkatan yang saat ini dapat dilakukan secara mandiri secara elektronik (tidak harus melalui agen perjalanan lagi). Serta, kebebasan dalam mengunjungi kota-kota lain di Arab Saudi tidak hanya terbatas di Makkah dan Madinah saja.

Terkait pemindahan penempatan jemaah haji Indonesia di Mina, Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan bahwa pihaknya sangat memberikan perhatian akan hal tersebut. Namun, Tawfiq mengakui bahwa Mina sangat sempit dan kecil.

“Saya berjanji di hadapan Yang Mulia Bapak Wakil Presiden, sepulang saya dari sini saya langsung akan membahas terkait tentang penempatan jamaah haji Indonesia di Mina. Kalau tidak bisa semuanya, tapi jumlah yang banyak itu bisa kita berikan tempat (terbaik),” pungkas Tawfiq. jp

Mas Dhito lakukan tes urine seluruh ASN Kediri untuk pastikan bebas narkoba

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 27, 2022

Terasberita9.com, Kediri – Memastikan seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri terbebas dari keterlibatan maupun penyalahgunaan narkoba, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melakukan tes urine kepada ratusan ASN.

Tes urine yang dilakukan di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri.

Bupati yang akrab disapa Mas Dhito tersebut mengungkapkan tes urine ini merupakan upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkoba bagi ASN.

“Tes urine ini jelas bentuk upaya kami untuk mencegah adanya pengguna hingga pengedar di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri,” kata bupati berkacamata tersebut.

Setelah hasilnya keluar, lanjut Mas Dhito, jika ada ASN yang terbukti memakai narkoba, pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

“Jika terbukti, tentunya akan kita tindak dan tidak ada toleransi bagi ASN yang menggunakan ataupun mengedarkan narkoba,” tegas Mas Dhito.

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin menjelaskan tes urine ini akan dilakukan setiap tahunnya untuk memastikan ASN siap bekerja tanpa pengaruh narkoba.

“Ini standart bagi kita ASN, memastikan bahwa kita siap bekerja. berarti harus sehat jasmani dan rohani, tentu kita tidak berharap ada diantara ASN kita ada yang pengguna atau pengedar,” tuturnya.

Sejumlah 600 ASN, kata Solikin, telah menjalani tes urine tersebut. Menurutnya, hasil dari tes urine tersebut akan diketahui dalam minggu ini.

“Hasilnya menunggu dari BNN, maksimal minggu ini hasilnya akan keluar,” pungkasnya. bjm

BPJS Kesehatan gelar kegiatan “BPJS Kesehatan Support Youth Generation” untuk bekali generasi muda

NASIONAL·October 27, 2022October 28, 2022

Terasberita9.com – Indonesia diperkirakan memasuki puncak masa bonus demografi antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia.

Meningkatnya bonus demografi di Indonesia harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan agar dapat terserap dalam pasar kerja yang kompeten. Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan potensi bonus demografi melalui sektor kesehatan, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan “BPJS Kesehatan Support Youth Generation”, Rabu (26/10).

“Program ini merupakan upaya BPJS Kesehatan dalam memberikan dukungan kepada para generasi muda untuk beradaptasi dengan cepatnya pergeseran aktivitas kehidupan, sehingga mereka bisa menjadi bibit-bibit unggul penerus bangsa yang berdaya saing tinggi,” jelas Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal dalam kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah pelajar dari SMP Negeri 2 Cisarua dan SMP Muhammadiyah Cianjur.

Afdal menjelaskan, BPJS Kesehatan tidak hanya memberikan jaminan pembiayaan kesehatan bagi peserta JKN dalam upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Lebih dari itu, BPJS Kesehatan juga berupaya melakukan upaya pencegahan penyakit melalui kegiatan promotif dan preventif, termasuk di dalamnya upaya edukasi.

Menurut Afdal, periode usia remaja merupakan masa yang paling rentan dan berisiko besar terpengaruh lingkungannya. Oleh karenanya, promosi pola hidup sehat kepada generasi muda harus dilakukan sejak dini, sehingga diharapkan para pelajar SMP dapat menanamkannya sebagai kebiasaan sehari-hari.

“Kami juga bekali mereka dengan nilai-nilai moral agar bisa lebih mawas diri dan tidak terjurumus ke dalam pergaulan bebas. Meski zaman sudah modern, namun norma etika, agama, dan adat istiadat harus tetap dipegang teguh, itu yang ingin kita wariskan kepada anak cucu kita. Melalui kegiatan BPJS Kesehatan Support Youth Generation, harapan kami generasi muda bisa menjalani hidup dengan lebih sehat, positif, dan produktif,” ujar Afdal.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengajak para siswa untuk lebih mengenal konsep jaminan kesehatan sosial dalam Program JKN guna meningkatkan pemahaman, kepedulian, kerelaan membantu sesama, dan gotong royong dalam diri para pelajar.

“Para pelajar ini termasuk kategori usia terbanyak dari total jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, peran generasi muda dalam mengawal keberlangsungan Program JKN di Indonesia sangatlah besar. Diharapkan dengan menanamkan rasa kepedulian dan gotong royong dalam jiwa pelajar sejak dini, generasi muda dapat membantu mewujudkan Indonesia yang lebih sehat,” kata Afdal. jp

Percepat Membangun Desa Cerdas, DPMD Gerakkan Duta Digital

LENSA MADURA·October 26, 2022October 27, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Setelah terpilih menjadi salah satu kabupaten sasaran program Membangun Desa Cerdas, Pemkab Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mulai melakukan upaya untuk menggali potensi yang ada di Desa. Pemkab mulai menggerakkan tim Duta Digital untuk mengeksplor potensi yang dimiliki desa.

“Ada 20 Desa yang menjadi sasaran. Tim ini ditugaskan untuk menggali potensi mulai dari pertanian hingga wisata,” kata Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan DPMD Bangkalan Ali Yusri Purwanto.

Tugas duta digital wajib melakukan pemetaan sesuai yang tertera di profil desa. Data itu bisa diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Hasilnya nanti akan dientri oleh tim.

“Makanya nanti desa yang menjadi lokus, harus memiliki jaringan internet yang kuat. Sehingga, harus ada peran dan kerja sama dengan pihak penyedia untuk peningkatan jaringan internet,” jelasnya.

Untuk mempercepat program Desa Cerdas, DPMD akan melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta bekerja sama dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Adapun Desa yang menjadi lokus diantaranya Desa Telang, Banyuajuh, Kamal, Gili Anyar, Kebun, Ko’ol, Batokorongan, Bulaporah, Bumi Anyar, Tambak Pocok, Soket Laok, Sukolilo Barat, Pangpong, Jambu, Burneh, Socah, Martajasah, Gebang dan Sabiyan. pemk

Mendagri Keluarkan SE Soal Maraknya Penyalahgunaan Nama KPK

LENSA MADURA·October 26, 2022October 27, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pemberitahuan maraknya penyalahgunaan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Pimpinan dan Pejabat KPK. SE ini ditujukan kepada Kepala Daerah, baik Gubernur atau Bupati.

SE tersebut dikeluarkan sehubungan dengan surat Pimpinan KPK pada tanggal 11 Juli 2022. Dimana disebutkan bahwa sedang marak penyalahgunaan nama KPK dengan cara membuat surat palsu, identitas palsu, seragam dan atribut berlogo KPK.

Biasanya orang yang melakukan hal tersebut mengaku sebagai mitra KPK yang digunakan sebagai sarana melakukan penipuan, pemerasan dan pemalsuan, sehingga perlu mewaspadai hal tersebut.

Dalam surat tersebut dicantumkan beberapa poin terkait kegiatan operasional KPK. Pertama, dalam menjalankan setiap penugasan pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dilakukan KPK.

Kedua, pegawai KPK dilarang menjanjikan atau menerima apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun.

Ketiga, adalah tidak benar jika ada yang menjanjikan bisa mengurus suatu kasus yang penanganannya dilakukan oleh KPK.

Keempat, KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara maupun perwakilan dari KPK.

Kelima, KPK tidak pernah menerbitkan atau bekerjasama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK.

Keenam, KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah.

Ketujuh, situs resmi yang dikelola oleh KPK adalah situs internet dengan alamat www.kpk.go.id.

Kedelapan, perangkat sosialisasi anti korupsi, baik berupa buku, poster maupun brosur yang diterbitkan oleh KPK diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara cuma-cuma (gratis).

Kesembilan, pelayanan yang dilakukan oleh KPK kepada masyarakat tidak dipungut biaya (gratis).

Kemudian poin terakhir dalam surat tersebut adalah meminta jika ditemukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebut diatas, mohon segara melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat atau bisa langsung kepada KPK melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada, Kav. 4, Setiabudi, Jakarta. Atau bisa juga melalui website http//kws.kpk.go.id serta SMS ke nomor 0855 857 5575, WhatsApp dengan nomor 0811 959 575 dan Email pengaduan@kpk.go.id. pemk

Keberatan penasehat hukum Ferdy Sambo ditolak PN Jaksel

HUKUM DAN KRIMINAL·October 26, 2022October 27, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santosa menyatakan bahwa majelis hakim menolak keberatan dari penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo untuk seluruhnya.

“Menolak keberatan dari penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo untuk seluruhnya,” kata Hakim Wahyu Iman Santosa dalam Persidangan Perkara Lanjutan Ferdy Sambo Dkk yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube PN Jakarta Selatan, dipantau dari Jakarta, Rabu.

Dengan demikian, majelis hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Adapun salah satu keberatan yang disampaikan oleh penasehat hukum Ferdy Sambo terkait dengan surat dakwaan yang, menurut para penasehat hukum, tidak disusun dengan hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan, serta tidak memenuhi syarat materiil.

Akan tetapi, majelis hakim menilai bahwa pembuatan surat dakwaan oleh para penuntut umum sudah memberikan deskripsi yang jelas mengenai siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa di dalam perkara, tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa, kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.

Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa surat dakwaan telah mendeskripsikan secara jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu, apa yang dihasilkan dari tindak pidana, serta motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

“Maka, keberatan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan yang disusun penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan, serta tidak memenuhi syarat materiil, tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan,” ucapnya.

Terkait dengan biaya perkara, majelis hakim memutuskan untuk menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

“Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir,” kata Wahyu.

Sidang kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan (dkk) bergulir sejak 17 Oktober 2022. Kini, pada Rabu (26/10), majelis hakim membacakan putusan sela.

Keputusan hakim dalam putusan sela akan menentukan apakah akan menerima nota keberatan para terdakwa, atau menolak dan melanjutkan proses persidangan ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi dan barang bukti. ant

Jampidsus minta Kejagung usut kasus dugaan korupsi impor baja

HUKUM DAN KRIMINAL·October 26, 2022October 27, 2022

Terasberita9.com – Tim Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung diminta untuk usut tuntas kasus dugaan korupsi impor baja. Selain Kejagung, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan disarankan melakukan bersih-bersih internal di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi itu.

“Rasanya tidak hanya di Kemendag aja, disetiap lembaga pemerintah harus menerapkan hidup bersih, antikorupsi maksudnya. Enggak menunggu ada kasus dulu,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto saat dihubungi wartawan, Selasa (25/10)

Menurut dia, cara pencegahan yang harus dilakukan Zulhas maupun instansi pemerintah lainnya yaitu mengaktifkan dan memperbaiki lagi pengawasan internal melalui APIP. “Misal aturan soal konflik kepentingan ditegakkan, pengendalian gratifikasi, sanksi kalah tidak lapor LHKPN, kasih reward kalo lapor, dan lainnya,” jelas dia.

Disamping itu, Agus meminta Kejaksaan Agung harus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi impor baja tersebut. Bahkan, kata dia, Kejaksaan perlu menetapkan tersangka siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor baja.

“Kejagung segera menuntaskan kasus ini dan segera menetapkan siapa pun orang yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun Kemendag,” ujarnya.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan Zulhas atau Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan harus berani melakukan pembenahan internal kementerian lantaran diduga adanya keterlibatan anak buahnya dalam kasus impor baja.

“Harusnya menterinya melakukan bersih-bersih. Karena kebobrokan administrasi di Kemendag, banyak oknum bermain dalam tataran kebijakan termasuk persoalan minyak goreng. Menurut saya, itu momen (bersih-bersih),” ungkapnya.

Namun, Trubus pesimis Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu berani mengambil tindakan tegas dalam rangka bersih-bersih ditubuh Kementerian Perdagangan. Biasanya, kata dia, elit partai yang menjadi pembantu Presiden Republik Indonesia itu hanya lips service saja.

“Harus ada keberanian. Saya yakin tidak berani, tidak akan melakukan (bersih-bersih). Kalau melakukan cuma lips service doang, namanya juga orang partai politik. Kalau terlalu keras ke orang, saya rasa akan menjadi situasi menyulitkan dia sendiri,” jelas dia.

Justru, Trubus mencium ada kemungkinan sudah melakukan pendekatan atau lobi politik supaya Kementerian Perdagangan tidak diusut terlalu jauh dalam kasus dugaan korupsi impor baja. Sebab, kata dia, partai politik butuh dana suntikan sehingga jadi kesempatan juga dipakai untuk dapat dana segar.

“Saya rasa tidak akan melakukan penegakan hukum yang tepat. Paling dia memutasi, kalau sanksi penegakan hukum saya rasa tidak akan dilakukan. Karena juga ditakutkan kegaduhannya, takut memancing emosi Presiden. Paling tidak mutasi atau menutup kasus ini,” ujarnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Mendag Zulkifli Hasan meminta para wartawan untuk bertanya langsung ke pejabat yang bersangkutan karena belum paham atas kasus yang dimaksud. Apalagi, kasus terjadi di era menteri sebelumnya. Tentu, Zulhas berjanji akan menyikat mafia impor baja yang merugikan negara dan merusak harga lokal besi dan baja tanah air. “Akan kita sikat,” katanya. jp

Produsen obat sirop mengandung EG dan DEG jadi sasaran razia Polri

HUKUM DAN KRIMINAL, NASIONAL·October 26, 2022October 27, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Tim gabungan Polri melakukan razia hingga penegakan hukum dengan menyasar produsen obat sirop yang produknya diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas hingga diduga menjadi penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak.

“Yang harus kami telusuri adalah siapa produsennya, yang kemudian memproduksi obat-obat sirop diduga mengandung EG (etilen glikol) maupun DEG (dietilen glikol) hingga mengakibatkan gagal ginjal. Itu fokusnya,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Jayadi dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menindaklanjuti merebaknya kasus gagal ginjal akut pada sejumlah anak di Tanah Air, Polri menerbitkan Surat Telegram Nomor: ST/192./RES.4/X/2022 Bareskrim Polri tertanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani Direktur Tidak Pidana Narkoba Brigadir Jenderal Polisi Krisno H. Siregar.

Dalam surat telegram tersebut, jajaran Polri seluruh Indonesia diimbau tidak melaksanakan razia atau penegakan hukum terhadap apotek atau toko obat yang diduga menjual sirop atau obat merk tertentu dengan kandungan EG maupun DEG melebihi ambang batas karena dasarnya apotek atau toko obat bukan pihak yang harus disalahkan.

Menurut Jayadi, surat telegram bersifat imbauan dalam rangka pengawasan. “Jadi, belum sampai ke upaya razia, kemudian penegakan hukum karena kalau penegakan hukum sebenarnya bukan apotek dan toko obat yang disasar,” katanya.

Jayadi menegaskan sasaran utama penegakan hukum dalam perkara ini adalah produsen obat, bukan apotek atau toko obat. Hal ini karena apotek dan toko obat hanya menjual bukan memproduksi obat-obatan.

“Yang memproduksi sebuah produk, kemudian produknya enggak benar, ada izin edarnya, kemudian apotek menjual, toko obat menjual, masak toko obatnya yang harus dimintai pertanggungjawabannya,” ujarnya.

Polri telah membentuk tim gabungan dalam menindaklanjuti kasus kematian sejumlah anak akibat mengalami gagal ginjal akut. Tim tersebut diketuai Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, serta anggota Dittipidnarkoba dan Dirtipidum.

Sejak Senin (24/10), tim tersebut telah turun melakukan pengecekan laboratorium dari sampel yang didapat dari Kementerian Kesehatan, yakni berupa urine, darah serta sampel obat.

Semua sampel itu diperiksa dan dalami oleh Laboratorium Forensik Polri. Selanjutnya hasil pengecekan dan pendalaman akan disampaikan kepada Kemenkes serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). ant