November 24, 2022 – terasberita9

Dinas Peternakan Raih Penghargaan Peringkat Pertama atas Pengendalian Wabah PMK

LENSA MADURA·November 24, 2022November 25, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan mendapatkan penghargaan peringkat 1 atas kinerja dalam pengendalian wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Penghargaan diberikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Ady Karyono selaku Ketua Satgas penanganan wabah PMK provinsi Jawa Timur di Hotel Grand Dafam Signature, Surabaya, Kamis (24/11/2022).

Penghargaan diterima Kadis Peternakan melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Drh. Ali Makki. Atas capaian itu, Kepala Dinas Peternakan Ahmat Hafid, SP, MM mengungkapkan, perolehan penghargaan merupakan hasil kerja keras Satgas PMK Kabupaten Bangkalan, Satgas PMK Kecamatan bersama instansi terkait, dengan berkolaborasi beserta masyarakat khususnya masyarakat peternak dan pelaku usaha peternakan yang punya andil dalam pengendalian PMK di Kabupaten Bangkalan.

Capaian itu juga atas peran besar kerja keras para dokter hewan dan para medik tanpa mengenal waktu dan lelah dalam melayani penanganan PMK.

“Alhamdulillah dengan gencarnya vaksinasi ternak yang sudah tervaksin hampir mencapai 20?ri populasi sapi di Bangkalan, sampai dengan detik ini selama kurang lebih 2,5 bulan sudah zero case dan tingkat kesembuhan jumlah sapi yang sakit sejumlah 6.465 ekor sudah mencapai 100%,” kata Hafid.

Pihaknya juga memohon doa agar Kabupaten Bangkalan segera bebas dari Penyakit Mulu dan Kuku.

Hafid mengatakan, pihaknya juga tengah gencar melakukan sosialisasi di 18 kecamatan tentang penandaan ternak (eartag) sapi dan kerbau.

“Yang sudah di eartag mencapai kurang lebih 10.000 ekor sapi. Yang awalnya capaiannya terendah di Madura dan jawa timur, dengan gencarnya sosialisasi di pasar hewan dan desa, sekarang sementara Kabupaten Bangkalan capai eartagnya pelan tapi pasti sudah merangkak naik tertinggi di Madura dan urutan ke 21 di Jawa Timur,” imbuhnya.

Hafid mengungkapkan, selain untuk penanda jika sapi/kerbau telah divaksin, eartag juga berfungsi sebagai identitas ternak legal dan prasyarat wajib sapi bereartag dalam jual beli sapi dan lalulintas ternak. pemk

Wabup Hadiri Rapurna TMMD di Mabes TNI

LENSA MADURA·November 24, 2022November 25, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM menghadiri kegiatan Rapurna TNI Manunggal Membangun Desa di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (24/11/2022). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.

Pada TMMD 113 Tahun 2022, Kodim 0829 Bangkalan dan Pemkab telah melaksanakan di Desa Gangsean, Kecamatan Sepulu.

TMMD diisi dengan kegiatan pengaspalan jalan Desa Gengsean, pembangunan penahan/tangkis jalan paving halaman Masjid Al-Hikmah Desa Gengsean, paving halaman sekolah SDN 02 Gengsean, peningkatan/pengembangan sarana air bersih (SPAM) dan pembangunan 4 unit MC serta 10 unit jamban.

Selain itu dalam kegiatan TMMD Pemkab dan Kodim juga membangun poskamling dan memberikan bantuan bibit/benih jagung, pupuk dan pendampingan kelompok tani.

“Kami juga menyerahkan bantuan bibit hijau pakan ternak, pelatihan tentang peternakan dan pengobatan hewan gratis,” kata Wabup.

Selain melakukan kegiatan fisik, TMMD juga melakukan sosialisasi tentang perijinan dengan Online Singgle Submition (OSS), yakni kemudahan mendapatkan nomor induk berusaha (NIB).

“Ada juga sosialisasi wawasan kebangsaan, kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan, pengobatan gratis masyarakat dan pelayanan KB gratis implan dan IUD,” tambahnya. pemk

Bupati Ikuti Rakor Virtual Percepatan Integrasi Perencanaan bersama KPK

LENSA MADURA·November 24, 2022November 25, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Pahala Nainggolan yang juga bertindak selaku Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) berharap penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat dimaksimalkan kinerja pemerintah. Sehingga mampu menjadi sistem yang terintegrasi dalam mewujudkan satu data Indonesia.

Hal ini diungkapkan Pahala saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan integrasi perencanaan-penganggaran daerah yang digelar secara daring, Kamis (24/11/2022).

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah di Indonesia ini, turut dihadiri Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron yang didampingi oleh Bappeda, Inspektorat dan BPKAD.

Lebih lanjut Pahala berharap setiap pengambilan keputusan di semua level didasari dari informasi yang ada dalam sistem yang terintegrasi sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mengefisienkan anggaran yang tersedia dengan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

12 Rencana aksi Stranas PK ini, lanjutnya, merupakan arahan Tim Nasional yang terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kantor Staf Presiden dan Ketua KPK RI.

“Lima instansi ini bersepakat untuk menyusun rencana aksi dilakukan oleh seluruh stakeholder mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat Kementerian,” ujar Pahala.

Sementara Bupati Bangkalan mengatakan sistem ini membantu pemerintah daerah untuk memulai sejak dini perencanaan, penganggaran serta penatausahaan keuangan agar lebih mudah.

“Memahami SIPD dan penatausahaan keuangan bukan hanya laporan keuangan tetapi bagaiman penguatan teknologi informasi. Untuk itu, kita harus tetap mengupgrade kemampuan dan performa, karena pemberi layanan adalah ketika mampu mendedikasikan dirinya untuk masyarakat,” kata Bupati. pemk

Bupati Hadiri Acara Dzikir dan Sholawat Kabupaten Bangkalan 2022

LENSA MADURA·November 24, 2022November 25, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menghadiri acara dzikir dan sholawat Kabupaten Bangkalan tahun 2022, Rabu (24/11/2022) malam. Acara tersebut dilaksanakan di Markas Shollu Comunity, Jl Halim Perdanakusuma, Bangkalan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati sangat mengapresiasi kegiatan dzikir dan sholawat yang merupakan inisiatif dari para tokoh agama dan ulama khususnya Bani Kholil.

“Ini kegiatan yang sangat luar biasa dan sangat mengapresiasi sekali,” ujarnya.

Menurut Bupati kegiatan ini sangat baik sekali, dimana bersholawat merupakan kegiatan yang sangat membanggakan dan positif.

“Tidak hanya hubungan kita dengan Allah tetapi juga dengan sesama manusia. Dengan sholawatan bersama akan membangun silaturahmi,” imbuhnya.

Acara keagamaan seperti ini diharapkan menjadi salah satu kegiatan peningkatan nilai-nilai keimanan umat sekaligus peningkatan kualitas hidup dalam bermasyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan.

“Semoga dengan kegiatan ini, kita semua bisa lebih meningkatkan nilai keimanan dan mengamalkannya di masyarakat,” pungkasnya. pemk

Bahas soal pengambilalihan perkara korupsi, KPK gelar FGD

HUKUM DAN KRIMINAL·November 24, 2022November 24, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) membahas soal kewenangan dalam mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis mengatakan pengambilalihan perkara adalah kerja yang tidak terpisahkan dengan kerja-kerja supervisi di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup).

Hal itu sejalan dengan pasal 10a Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam melaksanakan wewenang, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pengambilalihan penyidikan atau penuntutan bisa dilakukan dengan pelbagai alasan,” kata Nawawi.

KPK menjelaskan pengambilalihan perkara dapat dilakukan, yaitu dengan dasar laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.

Alasan lainnya, yakni penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi, hambatan penanganan tindakan pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif, dan keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan di atas merupakan penjabaran dari Pasal 6 huruf d di mana KPK memiliki tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, KK menyebut pengambilalihan perkara tidak dapat dipisahkan dari kegiatan supervisi.

Dalam catatan KPK, sejauh ini sedikitnya ada tiga proses pengambilalihan perkara yang dilakukan KPK sejak 2021, yaitu dari Polda Sumatera Selatan, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, menjelaskan pelaksanaan FGD mempunyai maksud dan tujuan untuk menyamakan penafsiran atau persepsi terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tugas supervisi dan kewenangan KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan pelaku korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan.

“Maka dianggap perlu dilakukan FGD dengan menghadirkan para narasumber yang memiliki keahlian materi tersebut sebagai bekal dalam melakukan analisis dan penyusunan rumusan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas supervisi pada Kedeputian Korsup,” kata Didik. ant

66 ribu pekerja program BPJS Ketenagakerjaan dibiayai lewat APBD Jember

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·November 24, 2022November 24, 2022

Terasberita9.com, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengikutsertakan 66.304 orang pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melalui pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat.

Rinciannya: 1.664 orang non aparatur sipil negara (ASN), 362 juru parkir, 4.343 orang guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, 270 orang petugas kebersihan, 14.380 orang kader posyandu, 289 orang pengemudi ambulans, 5.016 perangkat desa, 18.337 orang ketua rukun tetangga dan rukun warga, 9.908 orang tenaga keagamaan, 10.235 orang buruh tani, dan 1.500 orang nelayan.

“Klaim saat ini mulai awal dari Januari sampai November 2022, untuk kepesertaan melalui APBD ini, kami sudah menyalurkan (santunan) jaminan kematian ini kepada non ASN sebanyak 28 ahli waris dengan total nominal yang kami bayarkan Rp 483,28 juta,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember Dolik Yulianto, Rabu (23/11/2022).

BPJS Ketenagakerjaan juga sudah mengeluarkan santunan untuk 179 orang ketua RT dan RW yang meninggal dengan nominal Rp 7,498 miliar. Sebanyak 35 ahli waris perangkat desa menerima santunan total sebesar Rp 940,5 juta.

“Untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya, kami sudah membayarkan jaminan kematian ini untuk 30 ahli waris, dengan total jaminan Rp 766,5 juta. Jadi total keseluruhan sampai 22 November kemarin, ada 272 penerima santunan jaminan kematian, dengan total Rp 9,688 miliar,” kata Dolik.

Terbaru, pada Rabu siang, BPJS Ketenagakerjaan bersama Bupati Hendy Siswanto menyerahkan uang santunan jaminan kematian kepada empat orang ahli waris ketua RT dan RW dan tiga orang ahli waris peserta kredit usaha rakyat (KUR) Bank Mandiri Jember.

Dolik menyebut Jember adalah kabupaten percontohan dalam penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Jember merupakan pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang mengikutsertakan guru ngaji, nelayan, dan petani.

“Termasuk perangkat desa, seluruhnya sudah masuk (dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan). Di beberapa kabupaten dan kota, memang ada yang ikut. Tapi hanya sendiri-sendiri sesuai desa masing-masing. Kalau ini (di Jember) sudah diregulasikan, sehingga sudah jelas,” kata Dolik.

Langkah Pemkab Jember ini kemudian diikuti sejumlah pemerintah daerah. “Di sini jadi rujukan studi tiru beberapa kabupaten dan kota,” kata Dolik. Kebijakan Pemkab Jember dalam urusan ketenagakerjaan ini yang kemudian diganjar penghargaan Paritrana yang diserahkan di Istana Wakil Presiden tahun ini.

Dolik bersyukur bupati memiliki itikad baik untuk mengikutsertakan warga Jember dalam BPJS Ketenagakerjaan. “Pak Bupati yang paham betul tentang regulasi BPJS Ketenagakerjaan. Pak Bupati tidak mengada-ada, tidak bermain bisnis di situ. Ini program pemerintah, di mana Pak Bupati bisa menerapkan peraturan pemerintah. Ketika Pak Bupati memahami ini, semua berjalan enak,” katanya.

Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah, Dolik mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan Jember berkolaborasi untuk melakukan sosialisasi dan kegiatan. “Kami mengadakan monitoring evaluasi dua tahun sekali yang kami sebut FGD (Forum Grup Diskusi) dengan pemkab. Satu dua tahun kami melaporkan ke Pak Bupati tentang kepesertaan ini berapa klaim yang sudah kami bayarkan kepada masyarakat pekerja di Jember,” jelasnya. bjm

Susul realisasi SDI, Kediri gelar sosialisasi indeks pembangunan statistik

SEPUTAR JATIM·November 24, 2022

Terasberita9.com, Kediri – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, Jawa Timur, melakukan sosialisasi terkait dengan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) ke Tim Penilai Internal (TPI) Kota Kediri menyusul realisasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).

Kepala BPS Kota Kediri Lilik Wibawati mengemukakan tujuan dilakukannya kegiatan tersebut adalah untuk mengevaluasi seberapa jauh penyelenggaraan statistik di OPD Kota Kediri.

“Kami ingin nantinya mengukur sampai seberapa jauh capaian statistik sektoral di OPD guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintahan daerah, dan utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor statistik,” ujar Lilik di Kediri, Rabu.

Ia juga menambahkan, Pemkot Kediri sangat mendukung penyelenggaraan SDI dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Kediri. IPS merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan SDI dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

“Pemkot Kediri membutuhkan ketersediaan data yang lengkap yang berfungsi dalam perencanaan, penganggaran, monitor, dan evaluasi pembangunan daerah,” kata Lilik.

Untuk itu, dari itu SDI Kota Kediri hadir sebagai terobosan yang mampu menyinkronkan dan mengintegrasikan data-data di seluruh OPD Kota Kediri secara terpusat dan dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

“Satu Data Kota Kediri merupakan aplikasi terintegrasi yang mendukung ketersediaan data dari seluruh wilayah dan OPD, dengan satu input namun dapat menampilkan banyak output,” kata dia.

Terdapat empat value utama Satu Data Kota Kediri antara lain bagi masyarakat, bagi perangkat daerah, bagi Bappeda, serta value bagi wali data, forum data, dan pembina data.

Dalam menyukseskan program Satu Data Kota Kediri, BPS Kota Kediri berkolaborasi dengan OPD di kota ini utamanya Bappeda Kediri sebagai koordinator dan pembina data di bidang geospasial dan Dinas Kominfo selaku wali data.

Lilik berharap SDI khususnya Satu Data Kota Kediri dapat berjalan sesuai dengan kaidah statistik di dalam portal Satu Data Kota Kediri.

“Sebagai produsen data tugasnya memasukkan data di portal dan sebagai konsumen data bisa mengambil dari sana jadi tidak perlu meminta ke OPD cukup lewat portal. Semoga tidak ada tumpang tindih data-data pemerintah Kota Kediri,” kata Lilik.

BPS Kota Kediri menyelenggarakan Rapat Evaluasi Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (Long Form) dan sosialisasi atau pembekalan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) ke Tim Penilai Internal (TPI) Kota Kediri.

Acara yang berlangsung di hotel Kota Kediri itu dihadiri 50 peserta dari OPD di Kota Kediri, serta narasumber dari BPS Kota Kediri selaku pembina statistik dan Bappeda Kota Kediri selaku koordinator dan pembina data di bidang geospasial. ant