November 30, 2022 – terasberita9

Kawal Budaya Hong Bahong ke Pemprov, DPMD Berharap Segera Disahkan

LENSA MADURA·November 30, 2022December 1, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), Rabu (30/11/2022).

Tak hanya itu dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pendataan LKD meliputi RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Posyandu dan PKK.

Sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 ini diikuti oleh 18 Camat se-Kabupaten Bangkalan dan masing-masing Kecamatan membawa 3 Kepala Desa. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi berupa identifikasi, inventarisasi dan penataan LKD/LAD yang ada di Desa.

Kapala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan DPMD Bangkalan Ali Yusri Purwanto mengatakan selain LKD pihaknya juga mensosialisasikan Lembaga Adat Desa. Kini pihaknya tengah mengawal salah satu tradisi budaya Hong Bahong dari Desa Katol Barat Kecamatan Geger.

“Tradisi Hong Bahong ini kita kawal ke Pemerintah Provinsi agar dapat disahkan dan segera dibentuk struktur organisasinya terkait syarat terbentuknya Lembaga Adat Desa. Ini salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka menjaga kelestarian tradisi budaya adat yang ada di desa, terutama karena adanya ciri khas dan keunikan yang tidak ditemui di daerah lainnya di Indonesia,” kata Yusri

Dalam kegiatan tersebut pihaknya menghadirkan OPD terkait lintas sektor seperti Dinas Kesehatan (Posyandu), TP-PKK Kabupaten, Dinas Sosial (Karang Taruna), dan Bagian Adpum (RT/RW) dan Disbudpar (Lembaga Adat Desa). pemk

Getol Lakukan Sosialisasi, Pemasangan EarTag pada Hewan Ternak Naik Drastis

LENSA MADURA·November 30, 2022December 1, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan terus bergerak mensosialisasikan pemasangan EarTag pada hewan ternak utamanya sapi. Tujuannya agar sapi ternak di Kabupaten Bangkalan mudah untuk diidentifikasi.

Kepala Dinas Peternakan melalui Kepala Bidang Pembibitan, Pakan dan Produksi Peternakan (P4) Suba’i mengatakan, pemasangan EarTag sempat stagnan di angka 42 ekor yaitu di bulan Juni hingga Oktober.

Namun karena pihaknya terus melakukan sosialisasi di 18 kecamatan, pemasangan EarTag per tanggal 30 November naik drastis menjadi 17.929 ekor atau sudah mencapai 6,55 persen dari target 273.600 ekor.

Suba’i mengatakan, pihaknya getol melakukan sosialisasi pemasangan penandaan identitas atau EarTag pada hewan ternak dalam pengendalian wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Karena kita sudah mengantongi Surat Edaran Bupati selain juga pertaturan Menteri,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan pemasangan EarTag atau penandaan pihaknya juga kerap mensosialisasikan biosecurity atau penyemprotan disinfektan ke kandang hewan ternak.

Pihaknya berharap, dengan penandaan dan pendataan secara digital ini dapat mendukung optimalisasi antisipasi PMK. Termasuk pelaksanaan, pengendalian dan pencegahan perluasan kejadian PMK di lapangan.

“Dimanapun ternak itu pindah alur distribusi, petugas teknis di masing-masing Kabupaten/Kota bisa menscan barcode lewat androidnya, sehingga bisa diketahui asal hewan tersebut darimana, sudah vaksin atau belum untuk penuntasan wabah PMK di Indonesia khususnya di Bangkalan,” pungkasnya. pemk

Perkuat Sektor Pertanian, Bupati Jalin Kerjasama Dengan UTM dan Perusahaan Asal Korsel

LENSA MADURA·November 30, 2022December 1, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pertanian menjadi salah satu faktor penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Khususnya di Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Kabupaten Bangkalan masih banyak yang memiliki lahan pertanian produktif.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus melakukan upaya dalam mengembangkan dunia pertanian. Terbaru Pemkab Bangkalan melakukan penandatangan kerjasama dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dan PT Chunsan Petani Jaya.

Penandatangan kerjasama yang langsung dilakukan oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron itu dilaksanakan di Pendopo Agung setempat. Menurut Bupati kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan bersama UTM dan PT Chunsan asal Korea Selatan (Korsel) tersebut nantinya akan bergerak di bidang pertanian. Mulai dari program Pengembangan teknologi pertanian, pembinaan pertanian, peningkatan SDM bidang pertanian, penelitian dan pendidikan.

“Kami ingin mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, percepatan pengembangan inovasi teknologi pertanian dan hilirisasi inovasi teknologi pertanian secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kerjasama tersebut diharapkan kedepan bidang pertanian di Kabupaten Bangkalan bisa terus berkembang, maju, inovatif dan sejalan dengan penerapan teknologi pertanian.

“Saat ini masih ada permasalahan dan tantangan yang ada di bidang pertanian. Dengan kerjasama ini, kami juga berharap bisa memberikan solusi sekaligus semakin memperkuat sektor pertanian di Bangkalan,” pungkasnya. pemk

Aktif Berupaya dalam Penurunan Stunting, Forikan Bangkalan Dapat Penghargaan

LENSA MADURA·November 30, 2022December 1, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Kali ini penghargaan diberikan kepada Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan).

Penghargaan diberikan kepada Forikan Kabupaten Bangkalan pada acara Hari Ikan Nasional Provinsi Jawa Timur di Hotel Ryandra surabaya, 30 November 2022. Forikan Kabupaten Bangkalan mendapatkan Forikan Award dalam kategori upaya penurunan stunting teraktif se Jawa Timur tahun 2022.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan Muhammad Zaini berharap semoga kedepan pemerintah memberikan perhatian yang lebih baik lagi dalam hal program dan kegiatan Forikan.

“Kami berharap ada peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Bangkalan dan pengelolaan lebih baik lagi,” katanya.

Menurut dia mengkonsumsi ikan sangatlah baik. Kandungan yang ada di dalam ikan sangatlah bagus untuk mencegah terjadinya stunting.

“Jadi saya sangat mengharap masyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan untuk tidak segan-segan mengkonsumsi ikan dalam kesehariannya,” imbuhnya.

Maka dari itu apa yang telah dilakukan oleh Forikan dalam mengkampanyekan gemar konsumsi ikan sangatlah tepat. Upaya Forikan yang intens mengajak masyarakat untuk konsumsi ikan patut mendapat apresiasi.

“Sangat pantas untuk mendapat apresiasi. Semoga tidak hanya Forikan tapi banyak pihak lain yang melakukan hal serupa,” pungkasnya. pemk

Memperluas Tertib Administrasi Kependudukan, Wabup Minta Petugas Jemput Bola

LENSA MADURA·November 30, 2022December 1, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs. Mohni, MM menghadiri sekaligus membuka acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Sosialisasi yang digelar di Aula Ngudia Husada Bangkalan tersebut dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait, Kasi Pelayanan dan operator pelayanan dari Kecamatan serta perwakilan petugas administrasi dari Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Bangkalan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bangkalan mengapresiasi terlaksananya kegiatan sosialisasi. Sebab kata Wabup memiliki peranan yang penting terutama dalam upaya percepatan pemenuhan dokumen kependudukan bagi masyarakat Bangkalan.

“Kepemilikan dokumen kependudukan ini sangatlah penting bagi masyarakat, terutama untuk bisa mengakses berbagai pelayanan seperti pelayanan kesehatan, perbankan, akses bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu serta pelayanan lainnya,” ujarnya.

Wabup mengatakan, bahwa Bangkalan saat ini sudah mendapat predikat UHC, dimana masyarakat bisa mengakses kesehatan secara gratis dimanapun dengan syarat harus memiliki dokumen kependudukan berupa e-KTP.

“Karena itu saya mengimbau masyarakat yang belum memiliki e-KTP untuk segera mengurus, dan para petugas dari Dispenduk juga melakukan jemput bola,” pintanya.

Wabup juga berharap nantinya melalui sosialisasi ada interaksi antara peserta dengan Dispenduk, terutama tentang kesulitan dan berbagai masalah yang ada di lapangan.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan akan ada solusi, dan para peserta nantinya bisa memahami tata cara pengurusan dokumen kependudukan yang baik dan benar,” tandasnya. pemk

Ratusan guru di Surabaya terancam molor terima tunjangan profesi

SEPUTAR JATIM·November 30, 2022November 30, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Pencairan tunjangan profesi guru (TPG) terancam molor. Itu bagi guru yang sampai hari ini belum melengkapi berkas persyaratan. Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya memberikan tenggat hingga 8 Desember bagi tenaga pendidik untuk segera melengkapi dokumen tersebut.

Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, ada 214 guru yang berkasnya belum lengkap. Mereka diminta segera mengirim dokumen yang belum dilampirkan. ”Nama-nama guru yang berkasnya belum lengkap sudah kami umumkan,” ucapnya kemarin (29/11).

Untuk mendapatkan TPG, guru harus melengkapi beberapa berkas. Di antaranya penilaian kinerja guru (PKG). PKG sekurang-kurangnya bernilai baik. Guru juga harus melampirkan pemutakhiran data pokok pendidikan/dapodik (selengkapnya baca grafis).

Paling lambat berkas itu harus dilengkapi sebelum 8 Desember. Menurut Yusuf, semakin cepat guru melengkapi berkas, semakin cepat pula proses penerbitan surat keputusan tunjangan profesi (SKTP). ”Saya imbau agar berkas segera dituntaskan dan diinput melalui masing-masing operator sekolah,” ucap mantan sekretaris BPD dan Linmas Surabaya itu.

Guru yang berkasnya belum lengkap namun tidak segera melengkapinya harus bersiap menanggung risikonya. Pencairan TPG bisa molor. Bahkan, mereka tidak mendapatkan TPG. ”Karena untuk mendapatkan TPG ya berkasnya harus lengkap,” tutur Yusuf.

Besaran TPG setara dengan satu kali gaji guru per bulannya. Tunjangan itu diharapkan mampu menambah kesejahteraan para tenaga pendidik, baik itu guru ASN (aparatur sipil negara) maupun non-ASN.

Sementara itu, Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati mengatakan, setiap tahun dispendik mencairkan dana TPG. Prosesnya pun berjalan lancar tanpa ada protes. ”Bagi guru yang bermasalah dengan kesejahteraan, kami persilakan mengadu ke PGRI,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati meminta pemkot memperhatikan kesejahteraan guru. Seluruh tenaga pendidik harus mendapatkan upah yang layak agar lebih optimal saat mengajar. ”Harapan saya pencairan TPG tidak terlambat. Namun, guru juga harus melengkapi berkas persyaratan,” tutur politikus Gerindra itu.

Selain TPG, Ajeng meminta pemkot mencukupi kebutuhan guru. Sebab, lanjut dia, ada beberapa sekolah di metropolis yang masih kekurangan tenaga pendidik. Alhasil, proses belajar-mengajar pun terganggu. ”Dispendik harus memetakan sekolah mana yang kekurangan guru. Setelah adakan rekrutmen guru. Syarat menjadi guru juga jangan dipersulit,” tegasnya. jp

Pernyataan Bharada E soal Bharada J selalu dampingin Putri Candrawati

HUKUM DAN KRIMINAL·November 30, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Richard Eliezer atau Bharada E, mengatakan Yosua selalu mendampingi setiap kegiatan terdakwa Putri Candrawathi.

“Selalu didampingi (Brigadir J) karena korban merangkap driver sekaligus ajudan,” kata Eliezer ketika menyampaikan kesaksian di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya kepada Eliezer apakah Yosua selalu mendampingi Putri Candrawathi dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Eliezer menambahkan, Putri Candrawathi tidak memiliki supir khusus, sehingga Yosua merangkap menjadi sopir dan ajudan Putri.

Ketika hakim bertanya apakah Putri Candrawathi dan Yosua hanya pergi berdua saja tanpa ada orang lain, Eliezer mengatakan tak ada orang lain yang mendampingi meskipun ada dirinya dan Matius Marey yang juga merupakan ajudan Ferdy Sambo.

“Tidak ada (yang mendampingi), Yang Mulia,” kata Eliezer.

“Walaupun ada Saudara dan Saudara Matius? Tidak ada?” tanya Hakim Wahyu Iman Santoso ketika mengonfirmasi Eliezer.

“Tidak ada, Yang Mulia,” ucap Eliezer.

Eliezer juga menjelaskan bahwa dalam rentang waktu sebulan sebelum kejadian, tepatnya sebelum 8 Juli 2022, dia sering ditempatkan di kediaman Ferdy Sambo di Saguling. Saat ditanya hakim untuk kegiatan apa dan berapa lama, Eliezer menjelaskan bahwa ia hanya diminta untuk menjaga kediaman tersebut selama sebulan.

“Ada hampir sebulan. (Saya) Tidak mendampingi Ibu PC, cuma menjaga kediaman selama sebulan itu,” kata Eliezer.

Dalam persidangan tersebut, Richard Eliezer bersaksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan terdakwa Kuat Ma’ruf yang juga didakwa terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. ant

KPU Probolinggo catat jumlah pendaftar PPK tembus lebih dari 1.500 orang

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·November 30, 2022November 30, 2022

Terasberita9.com, Probolinggo – Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berakhir pada Selasa (29/11/2022) kemarin, KPU Kabupaten Probolinggo mencatat, ada 1.515 jumlah pendaftar.

Dari total jumlah pendaftar itu, 1.072 diantaranya merupakan laki-laki dan 443 pelamar perempuan yang tersebar di 24 Kecamatan.

Lukman Hakim, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo mengatakan, membludaknya pendaftar di tingkatan PPK ini merupakan keberhasilan KPU dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Selain itu menurut Lukman, tingginya animo masyarakat dengan mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan ini menunjukkan semangat warga Kabupaten Probolinggo dalam mensukseskan Pemilihan Umum pada tahun 2024 mendatang.

“Ini menunjukkan keberhasilan sosialisasi KPU Kabupaten Probolinggo dan sekaligus animo yang luar biasa dari masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024 dengan menjadi penyelenggara Pemilu,” katanya, Rabu (30/11/2022).

Diketahui, setelah tahapan pendaftaran PPK dilalui, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 2 hingga 4 Desember tahun 2022 mendatang, dan para peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi tertulis pada 5 hingga 7 Desember tahun 2022. bjm

Per November 2022 52,9 juta NIK sudah terintegrasi NPWP

EKONOMI BINIS·November 30, 2022

Terasberita9.com, Batam – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per November 2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor dalam acara temu media DJP di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, menyatakan bahwa berarti sekitar 75 persen identitas penduduk itu telah terintegrasi dengan NPWP.

“Update NIK dengan NPWP, sampai 15 November 2022 pukul 14.55 WIB, sudah ada 52,9 juta lebih NIK yang telah terintegrasi dengan NPWP. Jadi, kalau kita presentasekan itu sudah lebih dari 75 persen,” ujar pria yang akrab disapa Neil itu.

Adapun, penerapan format baru ini telah dimulai sejak Juli 2022, yang mana sampai 31 Desember 2023, layanan administrasi perpajakan masih akan dilakukan secara terbatas untuk penggunaan NIK dan NPWP dengan format 16 digit.

“Bahwa ini akan terintegrasi, ini masih bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak (WP) sampai 31 Desember 2023,” ujar Neil.

Sebagaimana diketahui, amanat pengintegrasian NIK dengan NPWP tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Upaya ini untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam melakukan transaksi pelayanan pajak, dan merupakan langkah awal untuk mensinergikan data dan informasi yang terkumpul di beberapa kementerian/ lembaga (K/L), serta pihak-pihak lain yang memiliki sistem administrasi serupa.

Lebih lanjut, pemerintah akan melakukan pengintegrasian data kependudukan dengan NPWP format 16 digit hingga akhir tahun depan, sehingga akan semakin banyak NIK yang valid berlaku sebagai NPWP.

“Ini masih akan bisa dimanfaatkan oleh WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, di beberapa sosialisasi sudah sering kita lakukan,” kata Neil.

Apabila ditemukan data yang tidak valid, wajib pajak terkait akan dihubungi oleh DJP dan dimintai konfirmasi.

Pemerintah menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2024, wajib pajak orang pribadi harus menggunakan NIK dan wajib pajak lainnya menggunakan NPWP format 16 digit untuk keperluan administrasi.

Selain itu, pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi pun sudah harus menggunakan NIK dan NPWP format 16 digit. ant