November 2022 – Page 5

Dishub Tertibkan Parki Liar dan Parkir Berlangganan

LENSA MADURA·November 23, 2022November 24, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bangkalan melakukan penertiban dan penindakan parkir liar dan area parkir berlangganan, Rabu (23/11/2022). Penertiban itu melibatkan Unit Lantas Polres Bangkalan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polisi Militer (PM).

Ada 15 titik di area jalan protokol wilayah perkotaan yang menjadi sasaran penertiban. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Bangkalan Irfan Hidayat menyampaikan, penertiban parkir liar dilakukan untuk mengurangi banyaknya parkir liar pada rambu larangan parkir tepi jalan.

“Untuk parkir liar kami tertibkan, agar tidak diulangi kedepannya,” ucapnya.

Sedangkan untuk penindakan parkir berlangganan, Irfan akan melakukan penindakan, baik dengan peringatan hingga pembinaan jika ditemukan juru parkir yang melanggar aturan.

“Yang tidak pakai seragam, yang masih menarik retribusi di area parkir berlangganan,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Moawi Arifin mengungkapkan, penertiban ini merupakan tindak lanjut dari pemberitahuan kepada masyarakat terkait pemahaman tentang parkir berlangganan.

Selain itu kata Moawi, pihaknya juga melakukan penertiban juru parkir. Hal itu dilakukan di beberapa titik parkir yang masih belum ada ijinnya dan ada didalam kota Bangkalan.

“Operasi penertiban ini kita lakukan di beberapa titik parkir termasuk juru parkir ilegal yang ada di Kecamatan Kota Bangkalan, ” tuturnya. pemk

Wabup Buka Musyawarah Kabupaten PMI Bangkalan

LENSA MADURA·November 23, 2022November 24, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Musyawarah Kabupaten (Muskab) XI Palang Merah Indonesia (PMI)Kabupaten Bangkalan dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM yang dilaksanakan di Cafe and Resto Dapur Sambal.

Musyawarah Kabupaten PMI ini untuk menciptakan program yang berdampak positif dalam persoalan kepalangmerahan. Peran aktif PMI sangat membantu Kabupaten Bangkalan.

“Selama ini PMI cukup membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Bangkalan, salah satunya di bidang kesehatan,” kata Wabup.

Wabup menyampaikan apresiasinya kepada pengurus PMI Bangkalan sebelumnya. Menurut dia, pengurus telah melaksanakan program kerja selama lima tahun dengan baik.

Wabup berharap melalui Muskab ini, tersusun program kerja PMI Bangkalan selama lima tahun kedepan yang lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya program yang disusun dapat membantu program kerja Pemkab Bangkalan khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum.

“Saya harap terpilih penggerak yang amanah dan mampu meningkatkan performa PMI di masa depan. Terlebih dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini, diperlukan kesiapsiagaan dan strategi yang adaptif di segala kondisi,” ujar Wabup.

Sementara Ketua PMI Bangkalan Drs. H. Moh. Sa’ad Asj’ari, MM mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu atas terlaksananya kegiatan musyawarah ini dan berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan.

“Semoga PMI Bangkalan dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat di masa yang akan datang,” tandasnya.

Secara spontanitas dalam kegiatan Musyawarah Kabupaten ini dilakukan penggalangan dana untuk musibah di Cianjur dan terkumpul dana sebesar Rp. 2.845.000. pemk

Bupati Buka Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula

LENSA MADURA·November 23, 2022November 24, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bangkalan menggelar sosialisasi pendidikan politik demokratis kepada pemilih pemula di Aula Hotel Rose, Bangkalan, Rabu (23/11/2022). Peserta sosialisasi ialah siswa yang mempunyai hak pilih pertama kali pada 2024 nanti.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan Bambang Setiawan menjelaskan acara sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih pemula dalam Pemilu 2024 nanti.

“Peserta sosialisasi ini para siswa yang baru memiliki E-KTP dan menjadi pemilih pada Pemilu tahun 2024 nanti,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, jumlah peserta sosialisasi ini sebanyak 150 siswa termasuk Kepala Sekolahnya. Pihaknya berharap dari acara sosialisasi ini ada peningkatan partisipasi masyarakat utamanya pemilih pemula.

Sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Sementara materi tentang demokrasi disampaikan oleh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) Surabaya.

Pada kesempatan itu Bupati Ra Latif mengatakan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemilih pemula ini, merupakan tugas penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Kabupaten.

“Tujuannya agar pemilih pemula memahami Pemilu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 nanti,” kata Ra Latif.

Ra Latif berharap, pendidikan politik kepada pemilih pemula ini dapat memberikan gambaran agar pemilih pemula sadar akan hak dan kewajibannya dan ikut serta mensukseskan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 nanti.

“Saya harap pemilih pemula berpartisipasi dalam Pemilu nanti, baik Pileg, Pilpres dan Pilkada yang dilakukan secara serentak,”jelasnya. pemk

40 persen APBD 2023 untuk dorong UMKM agar tepat sasaran

EKONOMI BINIS·November 23, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya mendorong pelaksanaan 40 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp11,2 triliun untuk pemberdayaan UMKM terserap maksimal dan tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Rabu, mengatakan, 40 persen anggaran untuk pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari APBD 2023, diharapkan mampu menumbuhkan pergerakan ekonomi para pelaku UMKM.

“Tentunya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro di Surabaya,” kata Anas.

Menurut dia, banyak cara yang bisa dilakukan Pemkot Surabaya untuk penyerapan anggaran UMKM supaya maksimal dan tepat sasaran di antaranya menggelar pelatihan yang diikuti dengan pendampingan kepada para pelaku UMKM mulai dari pembuatan bahan baku, proses produksi sampai pemasaran.

“Dengan begitu para pelaku UMKM di Surabaya bisa mandiri nantinya,” kata Anas.

Selain itu, lanjut Anas, melalui Perda Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) yang sudah disahkan itu, Pemkot Surabaya memberikan penyertaan modal kepada bank BUMD tersebut sebesar Rp10 miliar di tahun 2022 dan Rp50 miliar di tahun 2023.

“Penyertaan modal tersebut penggunaannya diprioritaskan sebagai kredit usaha bagi pelaku UMKM di Surabaya. Bunganya ringan dan syaratnya mudah. Cukup datang ke BPR SAU,” ujar dia.

Supaya kredit tersebut terserap maksimal, Anas meminta supaya BPR SAU melakukan intens melakukan sosialisasi agar para pelaku UMKM tidak terlilit hutang ke pinjol (pinjaman online) atau rentenir dengan bunga tinggi.

“Supaya para pelaku UMKM ini bisa tumbuh bukannya terpuruk akibat hutang,” kata dia.

Anas menegaskan Komisi B akan serius mengawal pemberdayaan UMKM yang sudah diprogramkan anggarannya lewat APBD 2023, sehingga penggunaannya betul-betul untuk pemberdayaan UMKM.

“Ekonomi yang cenderung stagnan di masa pandemi, sekarang diharapkan bisa tumbuh dan bergerak. UMKM merupakan ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi,” kata dia. ant

Pengucapan sumpah Guntur Hamzah sebagai hakim MK disaksikan Jokowi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·November 23, 2022November 23, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah atau janji Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Pengangkatan Guntur Hamzah tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 114 P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi.

“Pertama, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Kedua, mengangkat Profesor Doktor Guntur Hamzah S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi terhitung sejak pengucapan sumpah janji,” demikian petikan keppres yang dibacakan dalam pengucapan sumpah tersebut.

Kemudian, Guntur Hamzah yang merupakan hakim konstitusi sesuai pengajuan dari DPR itu mengucapkan sumpah atau janji dengan disaksikan Presiden Jokowi.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan menjalankan perundang-undangan selurus-lurusnya,” ucap Guntur Hamzah.

Acara pengucapan sumpah sebagai hakim konstitusi itu diakhiri dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR RI pada 29 September 2022, Komisi III sepakat tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto sebagai hakim konstitusi. DPR juga sekaligus menetapkan Guntur Hamzah yang saat itu menjabat sekretaris jenderal MK menjadi hakim konstitusi berdasarkan pengajuan DPR.

“Tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usul lembaga DPR atas nama Aswanto, dan menunjuk saudara Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR saat itu.

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyebut pencopotan Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu karena kinerjanya dinilai mengecewakan. Bambang menyebut Aswanto kerap menganulir produk hukum yang dibuat DPR.

“Tentu kami kecewa karena setiap produk DPR selalu dianulir sama dia (Aswanto). Padahal dia wakilnya dari DPR. Kalau kamu mengusulkan seseorang untuk menjadi direksi di perusahaanmu dan dia mewakili owner, kebijakanmu tidak searah dengan owner gimana? Itu nanti bikin susah,” kata Bambang Wuryanto.

Guntur Hamzah sebelumnya merupakan sekretaris jenderal MK. Ia lulus S1 dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin Makassar, S2 dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, serta S3 dari Program Doktor di Bidang Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya. ant

Bupati Kunjungi Korban Puting Beliung, Kasih Bantuan Sembako dan Bahan Bangunan

LENSA MADURA·November 22, 2022November 23, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Bencana angin puting beliung yang melanda Kabupaten Bangkalan, pada Minggu (20/11/2022), mengakibatkan belasan rumah warga di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang rusak. Menurut laporan BPBD setempat sedikitnya ada 15 rumah rusak akibat terjangan angin.

Merespon hal tersebut, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan BPBD Bangkalan meninjau secara langsung korban puting beliung.

Bupati Bangkalan tidak hanya meninjau tetapi juga menyerahkan secara Langsung bantuan berupa material bangunan dan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak.

Bupati berharap bantuan yang disiapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

“Beberapa minggu terakhir ini, cuaca di Bangkalan lagi tidak bersahabat. Karena itu kami berharap masyarakat selalu berhati-hati dan waspada terhadap terjadinya bencana,” ujarnya.

Bupati juga meminta koordinasi baik antara masyarakat, kepala desa serta camat sangat diperlukan. Sehingga jika terjadi bencana dapat segera ditangani dan dapat menyalurkan bantuan pada masyarakat yang terdampak.

“Bencana ini menjadi tanggung jawab semuanya, jadi mari kita saling bahu membahu membantu masyarakat yang terdampak bencana,” ungkapnya. pemk

Banyak Keluhan Soal Pupuk, Dinas Pertanian TPHP Gerak Cepat Minta Pengiriman 200 Ton Perhari

LENSA MADURA·November 22, 2022November 23, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Bangkalan bergerak cepat untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait lambatnya distribusi pupuk. Bahkan, Dinas Pertanian TPHP telah melakukan audiensi ke PT Pupuk Indonesia Wilayah 4A Jawa Timur.

Audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero) menyanggupi untuk melakukan pengiriman 200 Ton per hari untuk Kabupaten Bangkalan.

Kepala Dinas Pertanian TPHP Kabupaten Bangkalan melalui Kepala Bidang (Kabid) Sarana, Prasana dan Penyuluhan CHK Karyadinata mengungkapkan PT Pupuk Indonesia menyanggupi untuk mengirimkan pupuk untuk Bangkalan idealnya distribusi pupuk per-hari minimal 200 ton hingga Desember mendatang.

“Sudah komitmen dengan kami, dan janjinya hari ini akan mengirimkan 240 Ton,” ujarnya.

Pihaknya berharap semoga komitmen bersama yang sudah disepakati dapat terealisasi. “Karena kuota sisa untuk Bangkalan masih aman per November-Desember ini sebanyak 6.500 Ton, dan kita usahakan untuk penambahan kuota,” katanya.

Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia mengakui jika sering lambatnya distribusi pupuk karena adanya penurunan kapasitas produksi dari Petrokimia Gresik yang standar 3000 ton per-hari menjadi 2000 ton per-hari.

“Namun sejak 19 November kemarin sudah normal kembali,” kata Che sapaan akrabnya. pemk

Pemkab Gelar Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Siskeudes dan TNDE-TTE

LENSA MADURA·November 22, 2022November 23, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggelar acara Sosialisasi Aplikasi Suskeudes dan TNDE-TTE sekaligus Perjanjian Kerjasama. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangkalan tersebut dilaksanakan di Aula Diponegoro Pemkab Bangkalan.

Dalam kegiatan yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Bangkalan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni mengatakan penggunaan kemajuan dalam pengelolaan pemerintahan merupakan hal yang tidak bisa dihindari.

“Melalui kemajuan teknologi akan semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan pemerintah,” kata Wabup usai membuka acara tersebut.

Melalui pemanfaatan Aplikasi Siswaskeudes, menurut Wabup, dapat digunakan untuk membantu Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan bersama antara Deputi Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

“Hadirnya Siswaskeudes diharapkan akan memudahkan pengawasan keuangan Desa serta dapat menentukan peringkat Desa berdasarkan faktor risiko keuangan dan non keuangan,” jelas Wabup.

Demikian juga dengan penggunaan tanda tangan elektronik dapat menjadi solusi pemenuhan legalitas dokumen di era digital. Penggunaan TTE ini juga akan berjalan seiring dengan tata kelola surat-menyurat digital serta sebagai nilai efisiensi.

“Tanda Tangan Elektronik yang digunakan juga akan tersertifikasi sehingga dapat di verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Diskominfo Kabupaten Bangkalan Agus Sugianto Zein mengatakan selain untuk disposisi elektronik, Tanda Tangan Elektronik (TTE) menjadi instrumen pemenuhan legalitas dokumen digital. TTE yang tersertifikasi memiliki kekuatan dan akibat hukum seperti halnya tanda tangan manual sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU ITE.

Melalui Perbup Nomor 24 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE telah diatur hal-hal yang menjadi legalitas dan keamanan TTE (Pasal 13 terkait Keamanan SPBE pada ayat 6 tentang sertifikat elektronik).

Agus mengatakan, Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSRE) yang dipilih Kabupaten Bangkalan adalah versi yang dimiliki pemerintah (BSSN & BRIN).

Pemkab Bangkalan telah melakukan PKS yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tanggal 24 Agustus 2022.

” Selanjutnya Diskominfo ditunjuk oleh BSRE sebagai verifikator bagi OPD yang ingin mendaftar atau mencabut sertifikat elektronik,” kata Agus.

Legalitas pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten juga telah diatur melalui Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 50 Tahun 2022.

“TNDE dimaksudkan agar dokumen bisa dikelola secara elektronik untuk mengurangi kebutuhan kertas (efisiensi),” imbuhnya.

Selain sosialisasi pada kegiatan itu juga digelar Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Diskominfo dengan Inspektorat Terkait penerapan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) secara online, serta dengan DPMD Terkait penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara online. pemk

Pastikan penanganan korban gempa Cianjur, Jokowi tinjau lewat jalur darat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·November 22, 2022November 22, 2022

Bintangpos.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menuju Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa, sekitar pukul 11.25 WIB, dengan menggunakan jalur darat untuk memastikan korban gempa mendapatkan penanganan memadai.

“Presiden lebih memilih menggunakan mobil untuk memastikan akses jalan yang sempat tertutup akibat gempa sudah kembali terbuka,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Perjalanan menuju Cianjur ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat, meskipun Jokowi bisa menggunakan helikopter.

Setibanya di lokasi, Jokowi meninjau langsung dampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur yang terjadi pada Senin (21/11). Beberapa lokasi yang akan ditinjau langsung oleh Jokowi adalah rumah sakit, daerah terdampak bencana, dan juga posko pengungsian.

Bey mengatakan Jokowi juga ingin memastikan bantuan logistik, seperti makanan, minuman, obat-obatan, sembako, dan bantuan lainnya, tidak menemui hambatan dalam pengiriman.

Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 5,6 SR melanda wilayah barat daya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Senin pukul 13.21 WIB. Gempa itu terjadi pada koordinat 6,84 Lintang Selatan dan 107,05 Bujur Timur, sekitar 10 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 10 kilometer.

Gempa yang getarannya dirasakan hingga wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor itu, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sebanyak 14 posko pengungsian telah didirikan untuk memfasilitasi 13.784 pengungsi yang terdampak gempa. Sejauh ini, tercatat sebanyak 2.345 unit rumah hancur dengan skala kerusakan mulai dari 60 hingga 100 persen. ant

Pemkot Kediri bersama FKUB bentuk kampung moderasi beragama, upaya jaga toleransi

SEPUTAR JATIM·November 22, 2022

Terasberita9.com, Kediri – Pemerintah Kota Kediri dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kediri, membentuk kampung moderasi beragama, sebagai upaya menjaga toleransi dan kerukunan warganya.

Ketua FKUB Kota Kediri Muhammad Salim mengemukakan kampung moderasi beragama merupakan bentuk manifestasi dari upaya Pemerintah Kota Kediri bersama FKUB untuk menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat.

“Kampung moderasi adalah pengejawantahan dari konsep moderasi beragama yang mana hal ini merujuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku ekstrem (radikalisme) dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan bersama semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia,” katanya di Kediri, Selasa.

Ia menambahkan ada tiga indikator utama dalam pembentukan kampung moderasi beragama. Ketiga indikator tersebut meliputi indeks toleransi, tingkat kesetaraan dan indeks kerjasama.

“Berdasarkan ketiga parameter tersebut kami sepakat untuk meresmikan kampung moderasi beragama di masing-masing kecamatan. Kelurahan Burengan (Kecamatan Pesantren), Kelurahan Pakelan (Kecamatan Kota) dan Kelurahan Mojoroto (Kecamatan Mojoroto),” kata dia.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan dalam lima tahun terakhir aktif melakukan pendampingan di wilayah-wilayah yang diresmikan sebagai kampung moderasi beragama itu. Pendampingan dilakukan di daerah percontohan masing-masing wilayah kecamatan, sehingga nantinya bisa ditiru kelurahan lainnya.

“Harapannya ke depan nanti akan bermunculan kampung moderasi beragama yang lain di kelurahan-kelurahan yang lain. Targetnya seluruh wilayah Kota Kediri menjadi kota moderasi beragama,” kata dia.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri Ferry Djatmiko menyambut baik upaya yang dilakukan oleh FKUB Kota Kediri ini.

Menurutnya hal ini merupakan langkah jitu untuk mempertahan predikat indeks kota toleran di Kota Kediri. Kota Kediri masuk 10 besar kota paling toleran di Indonesia dari hasil survei Setara Institut pada 2021.

“Kota Kediri itu adalah kota yang majemuk, masyarakatnya berasal dari latar belakang yang beragam. Mulai dari suku, ras dan agamanya bermacam-macam. Kami rasa konsep kampung moderasi beragama ini akan sangat cocok dengan demografis masyarakat di Kota Kediri,” kata Ferry.

Ia juga berharap nantinya akan semakin banyak kelurahan yang menjadi kampung kampung moderasi beragama. Hal ini sekaligus manifestasi dari nilai-nilai Pancasila.

“Dengan diresmikannya kampung moderasi beragama untuk yang perdana ini dapat menjadi pelopor dan percontohan bagi daerah-daerah lain serta dapat menjadi manifestasi nilai-nilai Pancasila,” kata dia.

Peresmian ini digelar pada Senin (21/11) malam di GOR Jayabaya, Kota Kediri. Dalam acara ini turut menampilkan pertunjukan kreasi dari masing-masing unsur agama mulai dari Islam, Kristen, Katholik Hindu, Budha, Konghuchu hingga penghayat kepercayaan. ant