December 9, 2022 – terasberita9

Puncak Peringatan Hakordia, Ini Pesan Plt Bupati

LENSA MADURA·December 9, 2022December 13, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Drs Mohni MM mengikuti peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 secara virtual yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’aruf Amin tersebut mengangkat tema “Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi”.

Wapres berharap semangat dari tema tersebut menjadi penguat komitmen dan langkah dari seluruh kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah untuk menjalankan rencana kerja pemerintah tahun 2023.

“Kita memperingati Hari Antik Korupsi Sedunia setiap tahun sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa,” ucapnya.

Sementara Ketua KPK RI, Firli Bahuri menambahkan, secara khusus KPK menyampaikan penghargaan, apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menghadiri acara peringatan Hakordia 2022. Firli menyebutkan, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan musuh seluruh negara.

Oleh sebab itu, ia mengajak agar bergerak, bersatu-padu, tidak hanya gerakan pencinta anti korupsi di Indonesia, tapi berbarengan dengan seluruh kekuatan di dunia.

Karena sesungguhnya terang dia, korupsi adalah bukan hanya kejahatan yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan secara negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan secara global.

“Saatnya Indonesia menatap masa depan ekonomi yang menjanjikan, yaitu untuk mewujudkan Indonesia maju,” ujarnya.

Sementara Plt Bupati Mohni berharap semua penyelenggara negara maupun masyarakat terutama di Bangkalan mengawasi segala kegiatan yang ada. Terutama pembangunan di Bangkalan agar bisa berjalan dengan baik.

“Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi membutuhkan peran serta seluruh elemen, selain itu juga butuh inovasi dan terus evaluasi untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi,” kata Wabup. pemk

Gerak Cepat, Plt Bupati Isi Kekosongan Kepala OPD

LENSA MADURA·December 9, 2022December 13, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Drs Mohni MM mengambil langkah cepat untuk mengisi kekosongan kepala di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mohni menunjuk lima pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala di lima OPD tersebut.

Pengangkatan Plt tersebut dilakukan setelah lima Kepala OPD menjalani pemeriksaan kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Plt Bupati Mohni mengatakan, pengangkatan pejabat sementara ini bertujuan untuk mengisi kursi Kepala OPD yang kosong. Menurutnya, terdapat lima OPD saat ini sedang mengalami kekosongan. Sehingga pemerintah bertindak cepat mengisi kekosongan guna roda pemerintahan tetap berjalan.

“Kita tidak ingin pelayanan kepada masyarakat terganggu. Makanya pemerintah harus segera mengisi kursi Kepala Dinas yang kosong ini,” ucap Mohni.

Dia berharap, pejabat sementara yang sudah ditunjuk ini bisa melaksanakan amanah dengan baik serta mampu melanjutkan program-program pemerintah yang belum direalisasikan.

“Saya yakin pejabat yang sudah ditunjuk ini mampu melaksanakan tugas dengan baik,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, berikut nama pejabat sementara yang ditunjuk Plt sebagai Kepala OPD:

1. Rizal Morris sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA).

2. Rizal Mardiansyah sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

3. Puguh Santoso sebagai Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

4. Rudiyanto sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

5. Qorry Yuniastuti sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker).

6. Bambang Budi Mustika sebagai Plt Kepala Dinas PRKP. pemk

Hasil Survei KPK ungkap 17,28 persen MA potensi timbulkan korupsi

HUKUM DAN KRIMINAL·December 9, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Non-Yudisial Sunarto menyebutkan berdasarkan survei Indeks Integritas Nasional yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 17,28 persen aparatur MA dan badan peradilan berpotensi menimbulkan masalah seperti korupsi.

“Dari hasil survei itu Mahkamah Agung mendapatkan hasil 82,72 persen. Jadi kesimpulan kami, terutama saya pribadi ada 17,28 persen aparatur MA berpotensi menimbulkan masalah,” kata Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial Sunarto di Jakarta, Jumat.

Sunarto menyebutkan 17,28 persen aparatur MA maupun badan peradilan yang berpotensi menimbulkan masalah tersebut menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.

Meskipun baru sebatas berpotensi, Sunarto memandang perlu antisipasi sedini mungkin. Apalagi, sesuai dengan cetak biru yang disusun lembaga tersebut, MA ingin mewujudkan badan peradilan yang berwibawa.

“Jadi, kalau tahun 2035 ada (hakim) yang kena operasi tangkap tangan lagi atau melanggar hukum, maka cetak biru itu gagal,” jelasnya.

Oleh karena itu, eks Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut mengatakan perlu kerja keras agar 17,28 persen atau sekitar tujuh hakim dari 47 hakim agung di MA terus diingatkan supaya tidak menimbulkan masalah seperti terlibat kasus korupsi.

“Itu potensi belum tentu melakukan. Tapi Insya Allah 82 persen sisanya itu tidak tersentuh walaupun namanya dijual kemana-mana,” ujar dia.

Pada kesempatan itu, Sunarto juga menyinggung soal hakim yang sedang terjerat kasus hukum. MA memastikan tidak akan mengintervensi kasus yang sedang menjerat hakim agung maupun hakim yustisial serta para pegawai yang berada di bawah naungan lembaga itu oleh KPK.

“Kami menghormati. Kalau kami berkomentar nanti kelihatan ada intervensi atau mempertahankan atau membela korps, itu tidak boleh,” tegas dia.

Sunarto kembali menegaskan bahwa MA memastikan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. MA menyakini KPK melakukan suatu tindakan sudah sesuai kewenangan nya.

Terakhir, Hakim Agung kelahiran Sumenep 1959 tersebut menyakini sebagai lembaga penegak hukum, KPK pasti memahami regulasi atau aturan hukum sehingga menetapkan dua hakim agung maupun dua hakim yustisial sebagai tersangka. ant

Pemkab Probolinggo terima kategori KSAN terbaik 2022

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 9, 2022December 9, 2022

Terasberita9.com, Probolinggo – Pemkab Probolinggo menerima Anugerah Meritokrasi kategori baik tahun 2022 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia (RI), dalam acara Anugerah Meritokrasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 2022 di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022).

Kabupaten Probolinggo mendapatkan total nilai 269,5, dan masuk dalam kategori baik dari delapan aspek penilaian Meritokrasi ASN tahun 2022.

Delapan aspek penilaian itu yakni, perencanaan (35), pengadaan (36), pengembangan karier (52,5), promosi dan mutasi (22,5), manajemen kinerja (65), penggajian- penghargaan-disiplin (27,5), perlindungan dan pelayanan (14) serta sistem informasi (17).

KASN menilai sistem merit di 460 instansi pemerintah dengan hasil 60 instansi pemerintah ditetapkan dalam kategori “Sangat Baik” dan 157 instansi pemerintah dalam kategori “Baik”.

Menurut Wakil Bupati Timbul, tiga agenda yakni, transformasi birokrasi, transformasi organisasi, transformasi sistem kerja menjadi lebih fleksibel dan kolaboratif serta transformasi manajemen sumber daya manusia menuju human capital yang tangguh.

“Perbaikan manajemen ASN terus dilakukan Pemkab Probolinggo dengan menempatkan pegawai sesuai kompetensi, saya harap ASN untuk selalu adaptif, meningkatkan kompetensi atau kemampuan serta fokus, Alhamdulillah keberhasilan anugerah Meritokrasi kategori baik yang sudah diraih ini merupakan keberhasilan bersama,” ungkapnya. bjm

Eri Cahyadi minta warga tidak asal daftar lewat aplikasi e-health

SEPUTAR JATIM·December 9, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta warga Kota Pahlawan, Jatim, agar tidak asal mendaftar lalu membatalkan untuk berobat di dua RSUD milik pemkot melalui aplikasi e-health dengan tujuan agar tidak merugikan pasien lain.

Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat, mengatakan, saat mengecek pelayanan di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) pada Kamis (9/12), pihaknya menemukan ada 50 warga yang mengisi sistem pendaftaran pelayanan selama 30 hari penuh melalui e-health, namun tidak datang pada hari dan waktu yang telah ditentukan.

“Saya bilang kami bisa lihat itu lewat aplikasi, blokir orangnya. Ternyata diblokir itu ada 50 orang dan orangnya datang minta dibuka blokir. Saya minta (orang itu) untuk buat pernyataan, kalau saya tidak datang maka saya membatalkan. Kalau ternyata saya tidak datang dan tidak membatalkan, maka saya siap diblokir sampai satu bulan,” kata Cak Eri.

Melalui pola tersebut, Cak Eri berharap, ke depan warga atau calon pasien tidak asal mendaftar lalu membatalkan. Sebab, kata dia, hal tersebut justru akan merugikan orang lain yang benar-benar ingin mendapatkan pelayanan di RSUD BDH.

“Kalau dia mendaftar begitu, maka dia merugikan orang lain yang mau daftar nomornya jadi ke belakang. Nah ini apa, ayo sama-sama Surabaya ini guyub-rukun, jangan merugikan orang lain dengan pola yang kami buat, bayangkan kalau ini terjadi pada diri kita,” ujar dia.

Cak Eri mengatakan, pihaknya akan kembali mengembangkan aplikasi e-health. Sebab, dari hasil evaluasinya di lapangan, sistem pendaftaran daring ini belum dilengkapi dengan barcode ketika tidak di-print oleh calon pasien.

“Ini lagi kami buat untuk barcodenya. Nah untuk (sementara) mempercepat itu, saya minta yang tugas di luar dengan name tagnya dia (pasien) dimasukkan, maka dia ada pilihan mana saja (poli atau dokter), kalau memang jamnya masuk itu diklik untuk mempercepat,” kata dia.

Selain itu, Cak Eri juga berpesan kepada para pengunjung atau pasien yang datang agar dapat menyesuaikan dengan jam antrean karena beberapa kali menemui warga yang mendaftar antrean untuk mendapatkan layanan pukul 10.00 WIB namun datangnya pukul 06.00 WIB.

“Ini yang terjadi sehingga pelayanan jadi kacau, seakan-akan jadi lama. Tapi Alhamdulillah sekarang setelah ini dijalankan, posisinya jauh berkurang, maka jam 11.00 WIB sudah pada selesai, karena lebih teratur orangnya,” kata dia.

Cak Eri juga menyarankan, agar manajemen RSUD BDH untuk memasang televisi di ruangan tunggu. Dengan begitu, warga yang datang tidak bosan saat menunggu giliran mendapatkan pelayanan.

“Sama dengan RSUD Dr Soewandhie, nanti RSUD BDH juga dikasih TV agar tidak stres saat menunggu,” ujar dia.

Cak Eri juga meminta supaya ruangan di RSUD BDH dilakukan penataan dengan penambahan hiasan seperti di antaranya menyesuaikan jumlah kursi pengunjung serta pemasangan hiasan dinding.

“Sehingga ruangan ini akan jadi lebih luas, kami bisa berikan tulisan-tulisan atau hiasan dinding sehingga orang berobat akan merasa nyaman,” kata Cak Eri. ant