December 15, 2022 – terasberita9

Plt Bupati Bangkalan Hadiri Pengukuhan TPKAD se-Jatim

LENSA MADURA·December 15, 2022December 16, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Drs. Mohni, MM didampingi Kepala Bagian Perekonomian menghadiri acara Pengukuhan Tujuh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota dan Rakorda TPAKD se-Jawa Timur tahun 2022 bertempat di Ballroom Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur lantai 3 Surabaya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung mengukuhkan 7 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Yaitu TPAKD Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, Bojonegoro, Tulungagung, Pacitan dan Lumajang.

Gubernur Khofifah mengatakan bahwa di Jawa Timur telah terbentuk 27 TPAKD. Sehingga dengan tambahan 7 TPAKD yang dikukuhkan hari ini, total menjadi 34 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota. Gubernur Khofifah mendorong kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum membentuk TPAKD agar segera menyusul.

“Tim percepatan akses keuangan daerah ini menjadi bagian penting untuk mendorong berbagai sektor terutama UMKM di daerah masing-masing, hari ini ditambah lagi 7 Kabupaten berarti sudah 34. Tinggal 4 daerah akan kita didorong bersama supaya memiliki komitmen yang sama,” kata Gubernur Khofifah.

Ia menyampaikan bahwa TPAKD merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan stakeholders lainnya dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah.

Dengan harapan keberadaan TPAKD dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat baik melalui inklusi dan literasi keuangan.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat untuk lebih memahami literasi keuangan. Tak hanya itu, TPAKD diharapkan mampu menghindarkan masyarakat dari jeratan rentenir.

Plt Bupati Bangkalan menyampaikan dengan dikukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diharapkan dapat membantu percepatan akselerasi keuangan yang ada di Daerah.

“Semoga TPAKD ini dapat menjembatani, bisa memfasilitasi ketika ada masyarakat yang butuh permodalan untuk pengembangan usaha mereka,” tuturnya. pemk

Pemkab Dapat Penghargaan Terbaik Kedua Kinerja Penyaluran DAK Fisik

LENSA MADURA·December 15, 2022December 16, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Drs Mohni MM menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (15/12/2022).

Selain menerima DIPA dan TKD tahun 2023 Plt Bupati Bangkalan juga menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur kategori Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Kinerja Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terbaik kedua setelah Kota Blitar. Sementara posisi ketiga ditempati Kota Madiun.

Mohni menyampaikan ucapan terimakasih atas penghargaan yang diraih. Menurutnya, apabila terjadi kekeliruan dalam tata kelola anggaran akan berdampak panjang. Untuk itu ia berharap Pemerintah Provinsi kedepan tetap memberikan perhatian dan masukan.

Selain itu ia meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergegas untuk mendapatkan DAK, karena Pemerintah Pusat memberi hak yang sama pada Daerah.

“Tapi besar kecilnya tergantung kreativitas Daerah, Semoga tahun depan kita bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. pemk

Dishub Terus Upayakan Perbaikan PJU

LENSA MADURA·December 15, 2022December 16, 2022

Terasberita9, Bangkalan – Banyak lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati di Kabupaten Bangkalan. Hal itu menyebabkan beberapa ruas jalan menjadi gelap gulita.

Kondisi tersebut tidak lantas membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bangkalan tinggal diam. Kepala Dishub Bangkalan melalui Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dishub Nanong mengatakan, lampu mati diakibatkan oleh salah satu kabel pengantar arus listrik putus sehingga masih perlu perbaikan.

“Kabelnya putus, masih perlu perbaikan,” jelasnya.

Menurutnya butuh waktu untuk memperbaiki kabel lampu yang putus, karena timnya masih melakukan pemasangan lampu di Kecamatan Blega.

“Kita jadwal, karena tim masih melakukan pemasangan di Kecamatan Blega,” ucapnya.

Nanong mengatakan banyak PJU yang butuh perbaikan tidak hanya satu lokasi. Oleh sebab itu butuh waktu lantaran timnya terbatas.

“Tidak hanya satu titik yang kita perbaiki, kemarin kita memperbaiki di daerah UTM, rencananya hari ini yang dijalan Halim Perdana Kusuma,” pungkasnya. pemk

Langkah BPBD Bangkalan Hadapi Cuaca Ekstrim di Penghujung 2022

LENSA MADURA·December 15, 2022December 16, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Intensitas H hujan disertai angin kencang diprediksi akan terus terjadi di penghujung tahun 2022 hingga Januari tahun 2023. Badang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan mulai meningkatkan kewaspadaan terutama di beberapa titik rawan bencana. Untuk itu, BPBD akan mendirikan posko kebencanaan untuk mempermudah penanganan.

Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan Geger Heri Susianto mengatakan, ada beberapa titik rawan bencana yang sudah dipetakan. Diantaranya, Kecamatan Arosbaya, Blega, Sepulu dan Tanjung Bumi.

“Daerah ini berpotensi terjadi bencana banjir dan longsor,” katanya.

Sementara untuk pendirian posko kebencanaan, Kecamatan Blega menjadi titik pertama BPBD mendirikan Posko tersebut.

“Kami utamakan di Kecamatan Blega, sebab Blega sudah menjadi titik langganan banjir di Bangkalan. Setahun ini saja sudah dua kali terjadi di Blega,” ujarnya.

Heri juga mengimbau agar masyarakat menjaga lingkungan. Terutama yang tinggal di daerah rawan bencana. Tidak hanya itu, kewaspadaan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di daerah potensi bencana namun untuk seluruh masyarakat Bangkalan.

“Buat masyarakat buanglah sampah pada tempatnya, karena hal tersebut yang akan membuat bencana terutama banjir,” pungkasnya. pemk

Kebijakan cukai minuman berpemanis diharapkan DPRD Surabaya tak beratkan UMKM

EKONOMI BINIS·December 15, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengharapkan kebijakan pemerintah menerapkan tarif cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tidak memberatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Kalau saya berpendapat, ini jangan sampai mengganggu pelaku usaha atau UMKM terutama di tengah upaya-upaya pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Adi Sutarwijono dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, kalau pun nanti cukai ini terpaksa harus diterapkan, jangan sampai memberatkan pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang dalam tingkatan mikro, karena mereka ini modalnya terbatas dan harus membangun survival pascapandemi COVID-19.

Bagi dia, pandemi COVID-19 ini sudah merupakan pukulan yang luar biasa bagi para pelaku usaha kecil dan mikro, dan sekarang ini mereka tengah membangun survival untuk terus menjalankan usahanya itu.

“Saya sebenarnya memaklumi bahwa negara butuh pendapatan tambahan, tapi kata kuncinya jangan sampai hal ini memberatkan dan bahkan mengganggu usaha para pelaku ekonomi kecil, terutama yang mikro. Apalagi sekarang ini kami tengah melakukan pemulihan ekonomi karena selama dua tahun kena COVID-19,” ujar dia.

Oleh karena itu, dia berharap Pemkot Surabaya dan nantinya juga rekan-rekan legislatornya akan siap menjembatani dan memfasilitasi untuk mengajak bicara semua stakeholder, sehingga rencana pengenaan cukai ini bisa didengarkan para stakeholder ini.

“Jeritan para pelaku usaha atau UMKM ini harus didengarkan oleh para stakeholder itu, kami akan cari solusi bersama,” kata dia.

Sementara itu, Koordinator UMKM di Kampung Lawas Maspati, Kelurahan/Kecamatan Bubutan, Surabaya, Sabar mengaku, kebijakan tersebut bakal memberatkan UMKM. Menurut Sabar, selama pandemi COVID-19 cukup banyak pelaku usaha yang gulung tikar.

“Bukan disebabkan pandemi saja, tapi pemain di bidang MBDK jumlahnya sulit dihitung. Persaingannya tinggi, kemudian ada pandemi, sekarang isu cukai MBDK. Pasti makin banyak (pengusaha) yang bertumbangan,” kata Sabar.

Pelaku UMKM produsen MBDK, ice cream dan dessert, Anggi juga memiliki pandangan serupa. Dia keberatan bila cukai MBDK diterapkan, karena bisa menjadi beban pelaku usaha skala kecil.

Penerapan cukai MBDK itu membuat pelaku usaha ketar-ketir, lantaran harus berhitung ulang dengan beban operasional. Situasi makin ketat dengan masuknya produk impor yang sudah menerapkan teknologi. Sementara produk asing skala produksinya cukup besar dan gempurannya masif. ant

Wakil ketua DPRD Jatim turut ditangkap KPK saat OTT

HUKUM DAN KRIMINAL·December 15, 2022December 15, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga turut menangkap salah satu wakil ketua DPRD Jawa Timur dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Surabaya, Jatim, pada Rabu malam (14/12).

“KPK telah melakukan upaya hukum penangkapan di Surabaya, Jawa Timur, pada 14 Desember 2022, terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang diduga penyelenggara negara,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ghufron mengatakan tim penyelidik KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan awal terhadap beberapa pihak yang ditangkap, termasuk salah satu wakil ketua DPRD Jatim tersebut.

“Mohon bersabar, untuk keterangan lebih lengkap pada saatnya kami akan umum setelah selesai proses pemeriksaan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menginformasikan adanya OTT di Kota Surabaya pada Rabu malam.

“Benar, tadi malam KPK lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak di Surabaya, Jatim,” kata Ali.

Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang telah ditangkap itu.

Sebelumnya, sejak Rabu malam, beredar foto ruangan salah satu wakil ketua DPRD Jatim yang disegel oleh tim KPK. ant

Hasil PNBP imigrasi Kediri selama 2022 sebesar Rp13,8 miliar

SEPUTAR JATIM·December 15, 2022December 15, 2022

Terasberita9.com, Kediri – Kantor Imigrasi Kediri, Jawa Timur, mampu menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama 2022 sebesar Rp13,8 miliar, melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp6,8 miliar.

Kepala Kantor Imigrasi Kediri Erdiansyah mengemukakan penerimaan PNBP tersebut terbesar disumbang oleh pendapatan dari pelayanan paspor sebesar 87,97 persen, pendapatan izin keimigrasian sebesar 9,74 persen. Sementara pendapatan lainnya sebesar 2,29 persen.

“Setelah pandemi mulai mereda, pelayanan keimigrasian mulai menggeliat termasuk layanan paspor dan izin tinggal untuk orang Asing. Hingga hari ini target PNBP Kantor Imigrasi Kediri telah kita lampaui sebesar dua kali lipat dari target yang ditetapkan,” kata Erdiansyah di Kediri, Rabu (14/12).

Ia mengatakan peningkatan penerimaan PNBP tersebut disebabkan semakin tingginya minat masyarakat untuk bepergian ke luar negeri, baik untuk tujuan ibadah, wisata maupun sebagai pekerja migran.

Dirinya menyebut, selama 2022, Kantor Imigrasi Kediri mencatat telah menerbitkan 38.907 buku paspor, meningkat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, PNBP yang didapat secara nasional pada tahun ini mencapai Rp4 triliun. Pemasukan tertinggi berasal dari layanan visa, yang menyentuh hampir Rp1,8 triliun.

Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat potensi loss PNBP sekitar Rp3 triliun per tahun dengan diterapkannya kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) yang ditujukan bagi 169 negara saat sebelum pandemi COVID-19.

Namun, dengan diterapkannya penangguhan pemberian BVK dan penerapan Visa on Arrival bagi negara-negara tersebut sejak masa pandemi, PNBP dari Direktorat Jenderal Imigrasi menembus angka Rp4 triliun hingga 1 Desember 2022.

Angka tersebut hampir empat kali lipat jika dibandingkan dengan realisasi target PNBP tahun lalu.

Dijelaskan, realisasi target PNBP 2022 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan negara dari Imigrasi sebelum pandemi. Pada 2017, realisasi PNBP Ditjen Imigrasi adalah Rp1,8 triliun, sedangkan pada 2018 mencapai Rp2,1 triliun. Tepat sebelum pandemi dimulai, Imigrasi mencetak angka penerimaan sebesar Rp2,5 triliun hingga akhir 2019. ant