December 19, 2022 – terasberita9

Pemkab Ikuti Rakor Rutin Pengendalian Inflasi Daerah, Ini Bentuk Penekanan Mendagri

LENSA MADURA·December 19, 2022December 21, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengikuti Rakor rutin Pengendalian Inflasi di Daerah secara Virtual, Senin (19/12/2022) bertempat di Pendopo Agung Bangkalan. Dalam Rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat terkait.

Mendagri menekankan kepada pemerintah daerah tentang pentingnya mengintensifkan langkah-langkah pengendalian inflasi di tengah situasi ketidakpastian global dan jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

“Melihat situasi global juga Natal dan tahun baru di seluruh dunia termasuk Indonesia, justru perlu makin mengintensifkan monitoring dan langkah-langkah mengendalikan inflasi, secara nasional dikoordinasi pemerintah pusat. Namun, di daerah juga perlu mengendalikan (inflasi) di daerah masing-masing,” kata Mendagri Tito

Mendagri mengatakan ketidakpastian global yang salah satunya dipicu oleh ketegangan antara Rusia dan Ukraina berdampak multidimensi, termasuk ekonomi dan keuangan dunia.

Apalagi, di belahan bumi bagian utara saat ini tengah dilanda musim dingin yang mengakibatkan kenaikan permintaan energi yang memicu kenaikan harga.

“Kenaikan harga di bidang energi itu akan dapat memicu kenaikan-kenaikan harga barang lainnya, energi salah satunya bahan bakar minyak misalnya, dan gas,” jelasnya.

Selain itu, potensi adanya inflasi menjelang Natal dan tahun baru diakibatkan naiknya permintaan terhadap barang dan jasa.

“Natal dan tahun baru akan menaikkan permintaan, permintaan terhadap barang dan jasa termasuk pangan,” kata Mendagri Tito.

Oleh karena itu, Mendagri meminta seluruh pihak terutama kepala daerah agar tak jenuh dalam melakukan koordinasi dan langkah-langkah pengendalian laju inflasi sebab inflasi bersifat dinamis bergantung pada situasi geopolitik dan keadaan ekonomi global.

“Jangan bosan, jangan merasa jenuh dengan rapat koordinasi kali ini, karena memang inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa ini sangat dinamis,” ujar Mendagri.

Sementara Kabag Perekonomian Pemkab Bangkalan Zainal Alim menyampaikan, Pemkab telah melakukan beberapa upaya untuk menekan laju inflasi daerah. Diantaranya, melalui dinas terkait melakukan pengecekan terhadap sejumlah harga komoditas di beberapa pasar. Seperti harga telur dan bawang.

“Namun kita pastikan bahwa stok barang menjelang Nataru aman,” katanya. pemk

RUPS PT Sumber Daya, Plt Bupati Berharap Lebih Baik Kedepan

LENSA MADURA·December 19, 2022December 21, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Bangkalan Drs Mohni MM menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sumber Daya Bangkalan (Persero) di Ruang Meeting Bupati Bangkalan, Senin (19/12/2022).

Selain Plt Bupati, acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsjah, Asisten Administrasi Umum dan OPD terkait.

Direktur Utama PT Sumber Daya Bangkalan (Persero) Moch Fauzan Jakfar memaparkan RUPS itu membahas Pengesahan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 dan pengesahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

“Rapat kali penting dilakukan karena berhubungan dengan rencana bisnis yang akan kita lakukan nanti pada tahun 2023,” ujarnya.

Sementara itu PLT Bupati Bangkalan Drs Mohni berharap seluruh pihak mampu menjaga solidaritas, tingkatkan inovasi dan kerja keras serta menginginkan seluruh BUMD yang ada berkolaborasi menciptakan inovasi yang lebih baik dimasa depan.

“Saya meminta agar BUMD dapat berusaha dan bekerja lebih keras lagi di tahun 2023 nanti, sambil optimistis kondisi ekonomi secara global akan kembali membaik,” harapnya. ant

Bansos Kenaikan BBM untuk 8.507 KPM Akan Segera Dicairkan

LENSA MADURA·December 19, 2022December 21, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Anggaran bantuan sosial (bansos) dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bangkalan mencapai Rp 3,4 miliar. Bansos tersebut akan disalurkan kepada 8.507 penerima yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat, mulai dari masyarakat kurang mampu, petani hingga masyarakat penyandang disabilitas.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Drs Mohni MM mengungkapkan, masing-masing penerima bansos inflasi kenaikan BBM sebesar Rp 600 ribu.

Bansos tersebut akan disalurkan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial.

“Penyaluran juga bersumber dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) untuk 20 orang buruh pabrik rokok. Nominal bantuan ini sebesar Rp 900 ribu setiap penerima,” katanya.

Tak hanya itu, Mohni juga mengungkapkan, pihaknya akan menyalurkan bantuan senilai Rp 200 ribu kepada penyandang disabilitas.

“Bantuan ini diberikan kepada 500 orang penyandang disabilitas. Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak inflasi kenaikan BBM dan mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat penerima,” imbuhnya.

Secara terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan Sukardi mengatakan, bahwa bantuan baru akan diserahkan kepada penerima dalam waktu dekat ini. Bantuan tersebut diberikan kepada yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan dari bansos lainnya.

“Jika ditemukan ada penerima yang sudah menerima bantuan PKH atau BPNT maka bantuan tersebut tidak akan dicairkan dan akan dikembalikan ke kas negara. Saya berharap ini bisa tersalurkan semua tanpa ada masalah,” pungkasnya. pemk

Eks Kasau Agus Supriatna belum bisa dihadirkan di persidangan

HUKUM DAN KRIMINAL·December 19, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK masih belum bisa menghadirkan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) periode 2015 – Februari 2017 Agus Supriatna sebagai saksi di persidangan.

“Untuk Agus Supriatna kami sudah berkomunikasi dengan Diskum (Dinas Hukum) TNI AU dan belum dapat informasi dari Diskum TNI AU terkait posisi yang bersangkutan kemudian Supriyanto Basuki sama dengan Agus Supriatna,” kata JPU KPK Arif Suhermanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Agus Supriatna telah diminta hadir sebanyak 5 kali di persidangan yaitu pada sidang 21 dan 28 November, 5, 12 dan 19 November 2022 sebagai saksi untuk terdakwa Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia yang didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 angkut TNI AU yang merugikan keuangan negara sebesar Rp738,9 miliar.

Selain Agus, ada empat orang saksi yang sudah lebih dari tiga kali dipanggil ke persidangan tapi tidak juga hadir, tiga di antaranya adalah personel TNI AU.

Para personel TNI AU tersebut adalah Fransiskus Teguh Santosa Sekretaris Dinas Pengadaan Angkatan Udara (Sesdisada) TNI AU yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Ketua Panitia Pengadaan Helikopter Angkut; Heribertus Hendi Haryoko selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI yang meliputi Spesifikasi Teknis Alutsista TNI dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Supriyanto Basuki selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KASAU TNI AU periode 2015 – Februari 2017.

“Untuk saksi Fransiskus Teguh santosa dan Heribertus Hendi Haryoko kami sudah melakukan pemanggilan tapi Fransiskus tadi pagi memastikan kondisinya masih ‘nge-drop’ sedangkan untuk Heribertus yang ada di Malang menyampaikan sakit sampai tanggal 20, kami tawarkan ‘zoom’ dari rumah tapi yang bersangkutan mengatakan tidak mungkin,” tambah jaksa Arif.

Sedangkan satu saksi dari kalangan sipil adalah Angga Munggaran sebagai staf bagian Keuangan PT Diratama Jaya Mandiri.

“Untuk Angga Munggaran masih diupayakan panggilan ke yang bersangkutan. Surat dikirim ke Bogor dan diterima istrinya tapi kami tidak bertemu secara langsung dengan yang bersangkutan,” ungkap jaksa Arif.

Atas penyampaian JPU KPK tersebut, ketua majelis hakim Djumyanto pun menyebut hal tersebut hanya alasan para saksi.

“Kalau tiap jadwal sidang sakit, itu sakitnya musiman, tapi apa boleh buat inilah risiko panggilan kita formalitas memang harus dipenuhi. Kemarin majelis sebenarnya sudah menyampaikan menjadi saksi kan kewajiban, substansinya sudah tahu persoalan formalitas menurut penuntut KPK sudah dipenuhi, berulang kali tiap kali sidang selalu alasan sakit, ini akan menjadi preseden berikutnya,” kata Djumyanto.

Majelis hakim, menurut Djumyanto, memberikan waktu satu kali sidang lagi agar JPU KPK dapat menghadirkan para saksi.

“Seperti majelis hakim sudah sampaikan kita akan sabar sampai satu kali sidang berikutnya, yang hadirkan saksi kan KPK. Kalau sampai di sidang tidak bisa hadir ya apa boleh buat majelis tidak akan mencari-cari saksi ke sana ke mari,” ungkap Djumyanto.

Apalagi bila jaksa KPK sudah memanggil secara pantas, maka menurut Djumyanto, jaksa KPK dapat melakukan panggilan paksa.

“Kalau sudah terpenuhi alasan sah panggilan kan sudah dipanggil paksa saja, dan kalau sudah jadi warga sipil lakukan sesuai undang-undang yang ada, tapi kembali kepada penuntut umum sebagai pihak yang menghadirkan saksi kita kasih kesempatan satu minggu lagi ya,” tambah Djumyanto.

Dalam sidang hari ini, KPK hanya menghadirkan satu orang ahli perhitungan kerugian negara yaitu Kiki Fauziah selaku Kepala Forensik Akuntansi KPK.

Dalam dakwaan disebutkan ada Dana Komando (DK/Dako) ditujukan untuk Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) periode 2015-2017 Agus Supriatna senilai Rp17,733 miliar dari Irfan Kurnia. Jumlah tersebut adalah 4 persen dari pembayaran tahap 1 untuk PT Diratama Jaya Mandiri yaitu senilai Rp436,689 miliar dari total seluruh pembayaran Rp738,9 miliar. ant

Yudo Margono resmi dilantik Jokowi jadi Panglima TNI

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 19, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan Yudo Margono dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 91 TNI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta pada 19 Desember 2022.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Yudo mengucap sumpah jabatan seperti didiktekan oleh Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Yudo juga berjanji akan menjalankan tugas serta menjunjung tinggi etika jabatan sebagai panglima TNI.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” ujar Yudo.

Usai pengucapan sumpah, Presiden Jokowi kemudian melakukan prosesi penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando panglima TNI kepada Yudo Margono.

Hadir sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud M.D. dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prosesi pelantikan juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, dan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna pada Senin (13/12), DPR menyetujui Yudo Margono, yang sebelumnya merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), untuk menjadi panglima TNI, menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Andika Perkasa.

Komisi I DPR juga telah melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI pada Jumat (2/12) untuk mendengarkan visi dan misi Laksamana Yudo.

Yudo, pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, tahun 1965 tersebut, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) ke-33 pada 1988. Sejak lulus menjadi perwira TNI AL, karier militer Yudo terus melejit. Selama berkarier di dunia militer, ada 19 jabatan yang pernah diemban Yudo, di antaranya menjadi komandan di delapan tempat yang berbeda.

Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, Yudo mengawali kariernya di kapal perang. Saat itu, Yudo Margono dipercaya menjadi Asisten Perwira Divisi (Aspadiv) Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 (1988), Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364.

Kariernya terus merangkak naik, Yudo dipercaya menjadi Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, Komandan KRI Ahmad Yani 351, Komandan Lanal Tual (2004-2008), Komandan Lanal Sorong (2008-2010).

Kemudian pada 2010, dirinya menjabat Komandan Satkat Koarmatim. Ia kemudian ditunjuk menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) pada (2017-2018).

Yudo selanjutnya dipercaya untuk mengemban jabatan Panglima Komando Armada I yang menduduki wilayah laut Indonesia bagian barat (2018-2019). Yudo kembali ditunjuk sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, yang merupakan komando utama operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (2019-2020).

Saat menjabat sebagai Pangkogabwilhan I dengan pangkat bintang tiga atau laksamana madya, Yudo mampu meredam ketegangan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, karena adanya pelanggaran oleh kapal nelayan China pada 2020.

Bahkan, Yudo juga terlibat aktif dalam penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020. Terutama dalam hal pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari China ke Tanah Air dan pembangunan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19 di Pulau Galang dan Wisma Atlet.

Dengan prestasinya itu, Yudo kemudian dipercaya untuk mengemban sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) untuk menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji yang memasuki masa pensiun pada 2020. ant

Junjung toleransi-pluralisme, Pemkot Surabaya bangun rumah Bhinneka

SEPUTAR JATIM·December 19, 2022December 19, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan Rumah Bhinneka untuk semua suku dan agama dan sebagai upaya menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme di Kota Pahlawan, Jawa Timur.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulis di Surabaya, Senin, mengatakan, nantinya yang menjadi ketua maupun pengurus Rumah Bhinneka itu adalah tokoh dari seluruh lintas suku dan agama di Surabaya.

“Ketika ada kegiatan mereka turun bersama. Kami adakan outbound. Kami adakan kegiatan di kampung-kampung,” kata Cak Eri panggilan akbrabnya.

Apalagi, kata dia, beragam suku dan agama selama ini tinggal saling berdampingan di kampung-kampung Surabaya.

Melalui Rumah Bhinneka itu, ia ingin kembali menunjukkan bahwa kegiatan yang ada di kampung-kampung itu selama ini diikuti lintas suku dan agama.

“Sehingga sejak awal anak cucu kita itu tahu, sehingga tidak ada lagi namanya intoleransi, tidak ada lagi namanya radikalisme. Yah ini cara menghilangkan (intoleransi) dengan ini. Dengan saling menghormati agama satu dengan yang lainnya, menghormati suku satu dengan lainnya,” ujar dia.

Akan tetapi, kata dia, sekarang ini belum mau mengungkap di mana persisnya lokasi Rumah Bhinneka. Namun yang pasti, rumah itu telah disiapkan oleh Pemkot Surabaya dan sedang diperbaiki. “Sudah siap, sedang diperbaiki,” katanya.

Sebelumnya, Cak Eri mengaku telah bertemu dan membahas rencana pendirian Rumah Bhinneka dengan seluruh tokoh lintas agama dan suku yang ada di Kota Surabaya. Mereka semua pun menyatakan sepakat terhadap rencana Pemkot Surabaya untuk mendirikan Rumah Bhinneka.

“Saya kemarin baru bertemu dan berkumpul, maka kami sepakat nanti akan membentuk Rumah Bhinneka yang terdiri dari semua tokoh lintas agama dan lintas suku,” kata dia.

Di sisi lain, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga menyebutkan, bahwa Surabaya merupakan kota toleransi dengan peringkat keenam se-Indonesia. Sedangkan di Jawa Timur, toleransi di Kota Surabaya peringkat satu.

“Ini saya ingin tunjukkan bahwa Surabaya ini bukan suku Jawa saja. Ada suku NTT (Nusa Tenggara Timur), Sumatera Selatan, suku Minang dan agamanya pun berbeda-beda,” demikian Eri Cahyadi. ant