2022 – Page 3 – terasberita9

Hadiri Pelantikan DPD HWK, Ini Harapan Plt Bupati Bangkalan

LENSA MADURA·December 21, 2022December 22, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Drs Mohni MM berharap agar Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Wanita Karya (HWK) dapat berkontribusi untuk membangun Kabupaten Bangkalan khususnya dan Madura umumnya.

Hal itu dikatakan Mohni saat menghadiri pelantikan pengurus DPD HWK se Wilayah Madura periode 2022-2027 di Pendopo Pratanu Bangkalan.

“Saya berharap DPD Himpunan Wanita Karya (HWK) bisa berkontribusi untuk pembangunan empat Kabupaten di pulau Madura ini,” ucapnya.

Mohni juga berharap dapat berkolaborasi dengan Pemkab dalam menjalankan program-program pembangunan seperti program pendidikan, sosial dan ekonomi, serta program pembangunan seperti, penanganan bencana alam dan Penanganan kemiskinan di tingkat daerah.

“Tentunya hal ini, menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah, sehingga kiprah dan partisipasi semua pihak sangat diharapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,”ujarnya. pemk

Bappeda Tawarkan Dua Kecamatan untuk Jadi Daerah Agropolitan

LENSA MADURA·December 21, 2022December 22, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Bangkalan ditarget harus mampu menjadi daerah agropolitan pada Tahun 2023 mendatang. Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam forum konsultasi publik di Aula Diponegoro Pemkab Bangkalan, Selasa (20/12/2020) kemarin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalan Eko Setyawan menyampaikan, Bangkalan ditarget oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk menjadi daerah agropolitan tahun 2023.

“Tahun 2023 nanti kami diminta menjadi daerah agropolitan, jadi kami sampaikan dalam forum tadi,” katanya.

Eko menuturkan, daerah agropolitan yang dimaksud mengharuskan Bangkalan memiliki daerah yang menjadi pusat pengolahan produk pertanian.

“Ini jadi potensi besar, harus ada kawasan yang jadi pusat pengelolaan hasil pertanian,” sebutnya.

Eko menyebutkan, Bangkalan memiliki dua lokasi yang akan diusulkan menjadi daerah agropolitan yakni Socah dan Burneh. Socah dengan komoditas, dan Burneh ada agroeduwisata.

“Komoditasnya ini kami belum tahu, nanti akan kami koordinasikan dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pagan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dispertahorbun),” paparnya.

Permintaan dari Bappeda Jatim, agropolitan tersebut nantinya memiliki produk hasil pertanian yang sudah diolah dan siap dipasarkan di daerah lokal maupun luar.

“Harus ada produk, kalau hanya komoditas hasil pertanian saja tidak cukup, jadi ini yang kami persiapkan nanti,” pungkasnya. pemk

Disbudporapar Mojokerto beri kelonggaran wisatawan saat libur nataru

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 21, 2022

Terasberita9.com, Mojokerto – Dinas Budaya, Pemuda, Olahraga Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto memberikan kelonggaran aturan kunjungan wisata selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Salah satunya dengan memundurkan batasan keramaian dan hiburan malam sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Kelonggaran tersebut diberikan dengan tujuan agar kunjungan wisatawan ke Mojokerto bisa meningkat. Sehingga perputaran ekonomi, khususnya di wilayah pariwisata di Kabupaten Mojokerto, bisa terus bergerak dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat.

Kepala Disbudporapar Kabupaten Mojokerto, Norman Handhito mengatakan, jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 untuk memberikan kelonggaran jam hiburan malam.

“Khususnya saat tahun baru yang sampai tepat pada momentum pergantian tahun,” ungkapnya, Rabu (21/12/2022).

Meski demikian, beberapa hal tetap akan dilakukan pengawasan dan ditingkatkan penanganannya agar situasi crowded di kawasan wisata saat Nataru tidak sampai terjadi. Seperti menambah jumlah pemandu wisata yang ditempatkan di 11 obyek wisata di Kabupaten Mojokerto.

“Dari kami sendiri, sudah siagakan personel tambahan 22 orang yang ditempatkan di beberapa obyek wisata dari sebelumnya hanya 122 orang. Untuk tiket ke tempat wisata, harga tiket tidak ada kenaikan. Kami juga berkoordinasi dengan stockholder terkait,” jelasnya.

Seperti untuk kewaspadaan dari bencana, pihaknya sudah koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sementara lalu-lintas, kami koordinasikan dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) dan Satlantas Polres. Sedang untuk medis, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes). bjm

Sisa 10 Hari, Bapenda Terus Percepat Realisasi PBB

LENSA MADURA·December 21, 2022December 22, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Drs Mohni mengimbau agar para Camat menjalin komunikasi yang baik dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat. Tujuannya agar target Pajak Bumi Bangunan-Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang ada di kecamatan dapat terealisasi.

Hal itu diungkapkan Drs Mohni saat memimpin rapat percepatan realisasi PAD kemarin di Aula Diponegoro.

Imbauan itu menjadi salah satu fokus utama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hingga 10 hari kedepan.

Kabid Pajak dan Retribusi l Bapenda Bangkalan Budi Hariyanto mengatakan, penarikan PBB terus dilakukan di sisa 10 hari tahun ini. Bahkan, pihaknya bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan terus memanggil stakeholder terkait.

“Karena kita sudah kerjasama dengan Kejaksaan untuk penarikan PBB ini,” katanya, Rabu (21/12/2022).

Hingga 20 Desember 2022, Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 77,81 persen. Totok sapaan akrab Budi Hariyanto menambahkan, ada 4 kecamatan yang sudah melunasi PBB, yakni Kecamatan Labang, Modung, Konang dan Galis

Tahun ini total pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan mencapai Rp 6,5 miliar.

“Tahun lalu, capaian sekitar 70 persen dari target, dan bagi desa yang tidak melunasi, ada denda 2 persen setiap bulannya,” imbuhnya.

Sementara untuk tahun depan, pihaknya akan lebih mempercepat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan. Ia akan mengarahkan petugas pemungut pajak agar mendatangi rumah satu persatu.

“Tahun depan kita tidak cukup datang ke kecamatan atau desa, tapi tiap rumah akan didatangi petugas,” tutupnya. pemk

Sebanyak 2.010 unit STB disalurkan Pemkot Mojokerto ke warga miskin

SEPUTAR JATIM·December 21, 2022

Terasberita9.com, Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto menyalurkan sebanyak 2.010 unit set top box (STB) kepada rumah tangga miskin supaya mereka bisa menikmati saluran televisi digital setelah dihentikannya siaran televisi analog.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Santi Ratnaning Tias dalam keterangan pers di Mojokerto, Selasa, menyampaikan rumah tangga miskin tersebut masuk dalam data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sejak 25 November 2022.

“Data terakhir 1.784 unit STB telah tersalurkan kepada warga miskin yang tersebar di 18 kelurahan se-Kota Mojokerto,” ujarnyq.

Ia mengatakan saat ini siaran TV analog yang ada di Kota Mojokerto Jawa Timur beralih ke digital menyusul kota ini menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang melaksanakan Analog Switch Off (ASO) pada Selasa (20/12) pukul 24.00 WIB.

“Semua siaran TV Analog di Kota Mojokerto akan dimatikan mulai Selasa, 20 Desember 2022 ini pukul 24.00 WIB,” katanya.

Ia mengatakan ASO per 20 Desember 2022 tidak hanya dilaksanakan di Kota Mojokerto tetapi secara serentak di wilayah Jatim-1, yaitu Kabupaten Pasuruan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.

“Dengan demikian masyarakat di 10 daerah tersebut akan mendapatkan siaran digital sepenuhnya, oleh karena itu kami sampaikan bagi masyarakat yang belum menggunakan pesawat televisi digital, bisa menambahkan STB untuk menikmati siaran televisi digital,” ucapnya.

Sejak 2 November 2022, Kemenkominfo RI telah melakukan penghentian siaran TV Analog secara bertahap di seluruh wilayah di Indonesia. Melalui TV digital, masyarakat akan mendapat manfaat berupa kualitas siaran gambar dengan resolusi tinggi dan suara yang lebih jernih. ant

Ikuti Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi, Plt Bupati: Masyarakat Harus Ikut Mencegah

LENSA MADURA·December 20, 2022December 21, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Drs Mohni MM didampingi Sekda Bangkalan dan Inspektur Bangkalan mengikuti secara virtual Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2023-2024 yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (20/12/2022).

Peluncuran aksi ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Pasal 5) yang menyebutkan bahwa aksi pencegahan korupsi ditetapkan 2 tahun sekali oleh Tim Nasional PK.

Peluncuran acara bertema Digitalisasi untuk Cegah Korupsi itu dihadiri Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Lalu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan Presiden Republik Indonesia telah membentuk tim nasional pencegahan korupsi yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Staf Presiden (KSP) dan KPK.

“Adapun mandat dan peran yang diberikan kepada tim nasional pencegahan korupsi yang terdiri dari lima kementerian/lembaga yaitu Kemendagri berperan mempercepat implementasi kebijakan pusat di daerah,” kata Firli.

Kemudian Kemenpan-RB berperan untuk urusan penataan birokrasi dan SDM aparatur. Sedangkan Bappenas berperan untuk perencanaan dan penganggaran dan KSP berperan untuk memastikan agenda prioritas presiden.

“Serta KPK berperan mengkoordinasikan dan melakukan konsolidasi seluruh program pencegahan korupsi baik di instansi Pemerintah Pusat maupun di daerah,” bebernya.

Menurut Firli, keberhasilan dan kegagalan aksi pemberantasan korupsi sangat tergantung pada komitmen bersama serta menjalankan pencegahan korupsi sangatlah penting.

“Karena kita berpotensi menyelamatkan negara dan sampai tahun ini KPK telah menyelamatkan kerugian negara sebanyak 57,9 triliun,” jelasnya.

Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 terdiri dari 15 aksi, yakni Percepatan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dan Tumpang Tindih Perizinan Berbasis Lahan Melalui Implementasi Kebijakan Satu Peta, Pengendalian Ekspor Impor, Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa.

Lalu, Perbaikan Tata Kelola di Kawasan Pelabuhan, Percepatan Proses Digitalisasi Sertifikasi Pendukung Kemudahan Berusaha dan Penguatan Digitalisasi Perencanaan Penganggaran di Tingkat Pusat, Daerah dan Desa.

Selanjutnya Peningkatan Efektifitas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi di sub-Sektor Mineral dan Batubara (Minerba).

Penataan Aset Pusat, Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi, Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK untuk Program Pemerintah, Penguatan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) Dalam Pengawasan Program Pemerintah.

Penguatan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana, Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa dan Penataan Aset Desa, Penguatan Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara Plt Bupati Bangkalan mendukung penuh program Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2023-2024 yang digagas Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Kedepan diharapkan masyarakat lebih berperan aktif dalam mencegah dan memberantas Korupsi.

“Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi membutuhkan peran serta seluruh elemen, selain itu juga butuh inovasi dan terus evaluasi untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi,” katanya. pemk

Tindak tegas KKB Papua, Wapres Ma’ruf dukung Panglima TNI

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 20, 2022December 21, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mendukung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melalui jajarannya untuk lebih tegas dalam menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

“Memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi,” kata Wapres kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan-pertemuan rapat koordinasi tentang Papua, kata Wapres, Pemerintah akan melakukan pendekatan humanis dan membangun melalui pendekatan teritorial dengan penegakan hukum.

Namun, kata Wapres, karena masih adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan pihak KKB, mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi dalam menghadapi KKB.

Menurut Wapres, langkah lebih tegas itu juga disuarakan banyak pihak demi menjaga dan melindungi masyarakat di Papua.

Wapres menekankan aksi KKB sejatinya hanya terjadi di wilayah tertentu saja, bukan di seluruh Papua.

Berdasarkan kunjungannya ke Papua selama 5 hari belum lama ini, Wapres menegaskan bahwa wilayah Papua secara umum kondusif dan aman.

“Papua itu kondusif dan aman. Saya 5 hari berputar-putar dari Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, sampai ke Biak. Kalaupun ada (KKB) itu sebenarnya di daerah kelompok kecil saja. Memang harus dihadapi dengan lebih tegas,” katanya. ant

Pemkab Sinkronkan Perencanaan RPD melalui Forum Konsultasi Publik

LENSA MADURA·December 20, 2022December 21, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Drs Mohni MM membuka sekaligus memimpin Forum Konsultasi Publik dalam rangka Pembahasan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026.
Forum yang dilaksanakan di Aula Diponegoro Pemkab Bangkalan, Selasa 20 Desember 2022 itu dihadiri oleh segenap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Bangkalan.
Dalam sambutannya Plt Bupati menjelaskan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan RPD tahun 2024-2026 merupakan upaya untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan permasalahan, isu strategis yang berkembang dan arah kebijakan pembangunan.
“Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten tahun 2024-2026 dan akan digunakan oleh Pj Kepala Daerah sebagai pelaksana tugas kepala daerah yang telah habis masa jabatannya sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Mohni.
Mohni mengatakan dalam merumuskan Rancangan RPD perlu disinkronisasikan dengan visi misi RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Kabupaten Bangkalan adalah “Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani”.
Dari berbagai permasalahan dan isu strategis, ada beberapa sasaran yang menjadi tujuan dari RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Diantaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Hal ini juga nya akan didukung dengan berbagai strategi dan program pembangunan prioritas,” tambahnya. pemk

Rapat Percepatan Realisasi PAD, Ini Imbauan Plt Bupati

LENSA MADURA·December 20, 2022December 21, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Upaya untuk menggenjot realisasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Selasa 19 Desember 2022 menggelar rapat percepatan realisasi PAD.

Rapat yang dilaksanakan di Aula Diponegoro Bangkalan tersebut ditujukan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan realisasi PAD di Kabupaten Bangkalan.

Plt Bupati Bangkalan Drs Mohni MM memimpin secara langsung jalannya rapat yang diikuti oleh para segenap Perangkat Daerah dan Camat tersebut.

Dalam arahannya, Plt Bupati berharap para perangkat daerah terutama OPD penghasil dan para camat terus berupaya agar target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai.

“Saya berharap juga para Camat untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat, agar target PBB-P2 yang ada di kecamatan dapat terealisasi,” imbau Plt Bupati. pemk

Jokowi resmikan Bendungan Semantok Nganjuk

SEPUTAR JATIM·December 20, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Semantok, Nganjuk, Jawa Timur yang mampu menjadi irigasi atau pengairan bagi sawah seluas 1.900 hektare.

“Kapasitas tampung dari bendungan ini adalah sangat besar sekali 32,6 juta meter kubik dengan luas genangan 365 hektare yang kurang lebih akan mengairi sawah 1.900 hektare,” kata Presiden Jokowi dalam peresmian Bendungan Semantok, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa.

Presiden mengatakan pembangunan Bendungan Semantok sejak 2017 telah menghabiskan anggaran yang tak sedikit yakni Rp2,5 triliun. Jokowi berharap dengan pengairan dari Bendungan Semantok, frekuensi panen di lahan pertanian di Nganjuk dan sekitarnya dapat meningkat.

“Kalau biasanya panen sekali bisa panen dua kali, kalau biasanya panen dua kali bisa panen tiga kali. Biasanya (lahan) yang tidak bisa ditanami padi misalnya bisa panen dua kali atau tiga kali,” kata Presiden.

Dengan begitu, keberadaan Bendungan Semantok dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para petani di Nganjuk dan berbagai daerah di Jawa Timur.

Jokowi menjelaskan pemerintah memulai pembangunan bendungan dan waduk yang masif sejak 2015. Bendungan Semantok merupakan bendungan ke-30 yang diresmikan pemerintah dari target sekitar 50-60 bendungan pada akhir 2024.

Masifnya pembangunan bendungan karena air adalah sumber daya yang sangat penting. Air dapat meningkatkan produksi pertanian dan juga kesejahteraan petani. Selain itu, air juga menjadi sumber daya berharga untuk sektor kelistrikan, pariwisata dan lainnya.

“Kita tahu apapun, air adalah kunci,” kata Presiden Jokowi. ant