2022 – Page 45 – terasberita9

Hadiri Konferensi PCNU ke XII, Begini Harapan Bupati

LENSA MADURA·September 18, 2022September 20, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Konferensi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) ke XII Kabupaten Bangkalan digelar di Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Demangan. Konferensi tersebut digelar sejak tanggal 16 hingga 18 September. Tema yang dipilih untuk konferensi kali ini adalah “Bersama NU Mengawal Moderasi Beragama”.

Nahdlatul Ulama (NU) Sebagai organisasi agama islam terbesar di Indonesia termasuk di Bangkalan, telah banyak memberikan kontribusi baik dalam pembangunan serta menjaga semangat nasionalisme dan syariat islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hal itu diungkapkan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron saat menghadiri Konferensi PCNU Bangkalan. “Semangat, perjuangan serta tradisi NU harus tetap terjaga, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman,” kata Bupati Ra Latif.

Melalui konferensi ini tentunya ia berharap tidak hanya terpilih sosok kepemimpinan PCNU Bangkalan tetapi juga melahirkan program-program PCNU yang lebih baik sehingga dapat terus memajukan peranan NU baik dalam organisasi, masyarakat, maupun negara.

“Karena hal itu sesuai dengan ikhtiar para pendiri NU dan tradisi NU,” ujar Ra Latif.

Dari hasil konferensi ke XII yang dihadiri oleh segenap pengurus dan anggota PCNU Bangkalan tersebut, KH. Muhammad Makki Nasir kembali dipercaya menjadi ketua PCNU Bangkalan dan KH. Muhammad Faisol Anwar sebagai Rois Syuriah.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron juga berharap dari hasil musyawarah dan diskusi di konferensi NU ini Nanti melahirkan program kerja yang lebih baik lagi.

“Berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan arah NU Kabupaten Bangkalan kedepan,” harapnya. pemk

Pimpin Apel HUT PMI, Wabup Ucapkan Terima Kasih kepada Seluruh Relawan

LENSA MADURA·September 17, 2022September 20, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Wakil Bupati Bangkalan Drs Mohni mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangkalan yang selalu berada di garda terdepan dalam misi kemanusiaan.

Misi kemanusiaan yang dimaksud ialah dengan mendonor darah ke PMI, apalagi pada kondisi pandemi Covid-19, saat Rumah Sakit di Bangkalan kekurangan stok darah.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati saat memimpin Apel Peringatan Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia yang ke 77 bertempat di lapangan SMAN 04 Bangkalan, Sabtu (17/09/2022).

Dia menambahkan, Palang Merah Indonesia (PMI) harus terus berperan dan selalu berada digaris terdepan dalam penanganan bencana dan pengelolaan darah serta tugas kemanusiaan lainya.

“Tidak kalah pentingnya saya juga mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan langsung kepada para pendonor darah sukarela (DDS) yang telah melakukan donor sebanyak 25 kali dan ada juga yang 10 kali,” kata Wakil Bupati.

Dalam kesempatan tersebut PMI juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah relawan yang telah mendonorkan darah lebih dari 10 kali. Piagam tersebut langsung diberikan oleh Wakil Bupati. pemk

Belum Memadai, Pemkab Akan Tambah Sarpras Rumah Aman

LENSA MADURA·September 16, 2022September 20, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan akan menambah fasilitas gedung baru rumah aman di Kelurahan Bancaran, Kecamatan Kota. Sebab, untuk menunjang kegiatannya dibutuhkan sarana perlengkapan yang memadai.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan rehabilitasi Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan, Ahmad Riadi mengatakan, sarana yang tersedia saat ini belum sepenuhnya memadai.

“Sarana dan prasaran masih kurang. Seperti tempat tidur masih dua, kita akan tambah lagi,” katanya.

Dalam memenuhi sarana yang masih kurang di gedung rumah aman, pihaknya akan menganggarkan kembali pada 2023 mendatang. Dia berharap rumah aman dapat dimanfaatkan dengan baik dalam memberikan pendampingan korban kekerasan.

“Mudah-mudahan rencana untuk penambahan sarana ini dapat disetujui oleh legislatif,” harapnya.

Dia menuturkan rumah aman sementara ini hanya bisa digunakan untuk korban dan pelaku kekerasan. Sedangkan untuk Anak Jalanan (Anjal) masih belum bisa. Sebab, kondisi gedung dan ruangan yang masih belum memadai.

“Untuk Anjal dan korban kekerasan kita tempatkan terpisah. Rumah aman hanya untuk korban kekerasan,” tandasnya. pemk

Bupati Abdul Latif Gelar Pisah Sambut Kepala Kejari dan PA Baru Bangkalan

LENSA MADURA·September 16, 2022September 20, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengadakan acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan dan ketua Pengadilan Agama (PA) Bangkalan pada Kamis, 15 September 2022 malam di Pendopo Agung Bangkalan.

Dr. Fahmi, SH.MH kini resmi menjabat sebagai Kepala Kejari Bangkalan yang baru. Dia menggantikan Candra Saptaji yang promosi menjadi Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaaan Tinggi Sumatra Barat.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Imron didampingi Ketua TP PKK Bangkalan bersama Wakil Bupati Bangkalan dan Forkopimda beserta ibu turut menghadiri acara pisah sambut tersebut.

Bupati Abdul Latif mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kejari Bangkalan Candra Saptaji, SH, MH dan selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat dan selamat datang kepada Dr. Fahmi, SH.MH sebagai Kepala Kejari Bangkalan yang baru.

Disamping itu Bupati Abdul Latif juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Pengadilan Agama Bangkalan H. Mujtaba, S.Ag, SH, MH dan selamat datang kepada Drs. Khairudin, MH di Bangkalan.

Bupati Abdul Latif berharap kedepan sinergitas diantara jajaran Forkopimda tetap terjaga dan lebih ditingkatkan lagi demi Bangkalan yang sejahtera. “Mari kita bersama-sama tetap jaga kekompakan untuk Bangkalan yang lebih baik lagi,” ujarnya. pemk

Sanksi penghapusan administrasi PBB Surabaya berlaku hingga November 2022

EKONOMI BINIS·September 16, 2022September 16, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Program penghapusan sanksi administrasi pajak bumi bangunan (PBB) di Kota Surabaya, dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan berlaku mulai 15 September hingga 30 November 2022.

“Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, kebijakan tersebut, tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 74 tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan.

Untuk itu, kata dia, Musdiq mengajak masyarakat Surabaya yang memiliki tunggakan PBB untuk memanfaatkan program tersebut. Apalagi, kebijakan ini menghapuskan denda PBB mulai Tahun 1994 sampai Tahun 2022.

“Pemberian program penghapusan sanksi administratif terhadap denda PBB tersebut, dengan membayarkan pokok pajak pada periode tersebut,” kata dia.

Musdiq mengatakan, bagi masyarakat Surabaya yang membayar pokok PBB, maka secara otomatis akan terhapus sanksi administrasinya. Sementara cara pembayaran PBB di Surabaya pun cukup mudah.

“Masyarakat hanya perlu menunjukkan SPPT PBB yang dapat diunduh melalui laman pbb.surabaya.go.id,” ujar dia.

Pembayaran PBB tersebut dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Bapenda di Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya.

Selain itu, kata dia, pembayaran juga bisa dilakukan melalui Kantor UPTB pelayanan pajak terdekat, mobil layanan pajak keliling dan bank yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya yakni Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Bank BNI.

“Bagi masyarakat Surabaya yang tidak sempat datang ke tempat-tempat pembayaran tersebut, dapat melakukan pembayaran secara daring melalui marketplace yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan Bank Jatim,” kata dia.

Adapun marketplace yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan Bank Jatim dalam penyediaan pembayaran PBB adalah Tokopedia, PT Pos Indonesia, Blibli, Indomaret, Alfamart, Shopee serta Ovo.

Selain kantor Bapenda Surabaya, Musdiq juga menyebutkan sejumlah tempat lain yang menyediakan layanan pembayaran PBB di antaranya adalah UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 1 di Jl. Tambak Rejo V No 3, UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 2 di Jl. Rungkut Asri No 22.

UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 3 di Jl. Raya Menganti Wiyung No 247, UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 4 di Jl. Dukuh Kupang Barat I / 25 dan UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 5 di Jl. Sukodami No 1.

“Apabila terdapat informasi yang kurang jelas terhadap program penghapusan sanksi administratif dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan ini, masyarakat dapat mendatangi Kantor Bapenda di Jl. Jimerto Nomor 25-27, Surabaya,” kata dia. ant

Pemkab Situbondo bikin aplikasi “Kita Keren” guna mudahkan perencanaan pembangunan

SEPUTAR JATIM·September 16, 2022September 16, 2022

Terasberita9.com, Situbondo – Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, bikin aplikasi “Kita Keren” atau klinik konsultasi teknik penyusunan dokumen perencanaan guna memudahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setempat menyusun dokumen hingga informasi pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo Sugiyono di Situbondo, Jumat, mengatakan, terobosan melalui inovasi “Kita Keren” penting karena menjadi tugas Bappeda untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengolahan data.

“Aplikasi ‘Kita Keren’ ini untuk mempermudah dan menyelaraskan perencanaan semua organisasi perangkat daerah (OPD). Tentunya sesuai dengan aturan perundangan,” kata Sugiyono.

Dia menjelaskan, aplikasi klinik konsultasi teknik penyusunan dokumen perencanaan ini dibuat untuk mendampingi perencana perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, dan memastikan kegiatan yang direncanakan tersebut sesuai dengan aturan.

Menurut Sugiyono, semua OPD bisa memanfaatkan layanan ini untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan lainnya.

Sugiyono menambahkan, aplikasi “Kita Keren” ini dibikin guna memudahkan OPD menyusun dokumen perencanaan. Terlebih, di setiap OPD banyak pegawai yang dimutasi ataupun dipromosikan jabatannya, sehingga mengakibatkan petugas penyusunan dokumen perencanaan berganti orang.

“Inovasi ini sebenarnya sangat mudah digunakan, meskipun petugas penyusun dokumen itu orang baru, karena mudah mengoperasikannya,” katanya. ant

Pelimpahan berkas perkara Ferdy Sambo dkk diterima Kejagung

NASIONAL·September 16, 2022September 16, 2022

Terasberita9.com – Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung terima pelimpahan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Berkas perkara dengan lima tersangka itu, salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo, telah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.

Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jampidum Kejaksaan Agung Agnes Triani mengatakan, pihaknya menerima pelimpahan berkas tersebut pada Rabu (14/9). ”Betul pada Rabu (14/9) pukul 11.30 WIB, kami telah menerima berkas perkara atas nama tersangka FS dan kawan-kawan untuk dilakukan penelitian kembali terkait petunjuk yang telah kami sampaikan sebelumnya,” kata Agnes seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (16/9).

Kelima berkas tersebut adalah tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi. Menurut Agnes, sebelum dilimpahkan kembali, jaksa peneliti melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut pengembalian berkas (P-19) dari jaksa ke penyidik Polri.

”Dari hasil koordinasi kami sebelum petunjuk tertulis, sebagian sudah dipenuhi penyidik. Lalu berkas masuk, kami sedang teliti,” terang Agnes.

Dia mengatakan, berkas yang telah masuk dan diterima JPU kembali diteliti apakah sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan jaksa oleh penyidik.

”Apabila petunjuk kami sudah dipenuhi kami akan nyatakan lengkap. Apabila belum dipenuhi kami akan segera berkoordinasi dengan penyidik dalam rangka pemenuhan petunjuk yang belum terpenuhi,” papar Agnes.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tahap I tersangka Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf pada Jumat (19/8). Setelah diteliti selama 14 hari, jaksa penuntut umum menyatakan berkas belum lengkap (P-18) dan dikembalikan dengan petunjuk jaksa (P-19) pada Kamis (1/9).

Sementara itu, Jampidum Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara atas nama tersangka Putri Candrawathi pada Senin (29/8). Berkas dikembalikan untuk dilengkapi penyidik pada Kamis (8/9).

Kini berkas perkara kelima tersangka telah dilimpahkan kembali oleh penyidik ke jaksa penuntut umum pada Rabu (14/9). Selanjutnya penyidik menunggu jaksa penuntut untuk meneliti berkas perkara apakah sesuai petunjuk dan dinyatakan lengkap atau (P-21).

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, jika berkas selesai diteliti dan dinyatakan lengkap atau P-21, dilanjutkan dengan tahap II, yakni pelimpahan berkas perkara disertakan dengan penyerahan tersangka beserta barang bukti.

”Kalau sudah dikembalikan lagi dari penyidik ke JPU, diteliti kembali kemudian kalau dinyatakan lengkap P-21 yang diikuti dengan tahap dua penyerahan barang bukti dan tersangka perkara,” tutur Ketut.

Dalam perkara itu kelima tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, dan atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. jp

Pemkab Jember raih peringkat 14 secara nasional upaya pencegahan korupsi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 16, 2022September 16, 2022

Terasberita9.com, Jember – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Jember di peringkat 14 secara nasional dan perungkat 7 di Jawa Timur untuk upaya pencegahan korupsi.

Pemkab Jember memperoleh nilai 79 poin dalam MCP atau Monitoring Center for Prevention dari sebelumnya 73 poin. MCP adalah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Ini cukup membanggakan. Tapi perlu ada peningkatan lagi, agar kita bisa masuk lima besar pada tahun berikutnya. Dengan adanya peningkatan ini, tata kelola pemerintahan kita semakin bagus. Semakin efektif bagaimana kita memberantas korupsi,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto, Kamis (15/9/2022).

Aplikasi program MCP (Monitoring Centre for Prevention) ini mengintervensi delapan area, yakni perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerag, dan tata kelola keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Jember diharuskan melengkapi dokumen terkait delapan area intervensi tersebut untuk kemudian dinilai.

Hendy berjanji akan melaksanakan arahan dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Jatim. “Kami akan teruskan kepada masyarakat Jember, terutama ASN (Aparatur Sipil Negara) agar bisa mengelola anggaran sebaik-baiknya, melayani masyarakat sebaik-baiknya, Tidak ada korupsi. sehingga Jember bisa lebih baik lagi dan lebih cepat menyejahterakan masyarakat,” katanya. bjm

Bupati Abdul Latif Rakor Monitoring Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Jatim

LENSA MADURA·September 15, 2022September 20, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menghadiri acara Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Jawa Timur (Jatim), Kamis (15/9/2022). Acara yang bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya itu juga dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Jawa Timur.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Tomsi Tohir dalam sambutannya menjelaskan bahwa pertemuan kali ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan terbebas dari korupsi.

“Pertemuan ini juga mempunyai nilai tambah karena hadir pula para Kepala Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Harapannya, kehadiran para Kepala Daerah dan DPRD ini dapat menyamakan persepsi, langkah dan komitmen untuk bersama-sama memberantas korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi merupakan ancaman eksistensi bangsa. Menurut dia, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk memberantas hal tersebut. Salah satunya, perencanaan dan penganggaran APBD.

“Bapak dan Ibu harus memahami bahwa esensi APBD salah satunya adalah fungsi alokasi. APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Dengan kata lain, APBD harus untuk rakyat,” imbuhnya.

Selain itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disela-sela acara juga menggelar pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi atau yang disebut dengan Jatim PAK Periode 2022–2024.

Secara khusus, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa forum Jatim PAK tersebut sengaja dibentuk sebagai langkah mencegah tindak pidana korupsi melalui sisi edukasi dan pencegahan.

“Dengan adanya forum Jatim PAK tersebut, saya berharap edukasi tentang anti korupsi bisa dilakukan secara menyeluruh dan lintas elemen. Jawa Timur bisa terhindar dari tindakan korupsi, kolusi maupun nepotisme di semua lini dan sektor,” tegasnya.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut Bupati Ra Latif mengatakan acara rakor monitoring dan evaluasi ini menjadi suatu yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah. Apalagi kata dia pematerinya langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya sangat bersyukur bisa hadir dalam acara ini. Kita mendapat pembinaan tentang pencegahan korupsi,” ujarnya. pemk

Pemkab Bangkalan Tandatangani Perjanjian Sewa Lahan dengan PLN

LENSA MADURA·September 15, 2022September 20, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melakukan Penandatanganan Perjanjian dengan PT PLN Persero UIP JBTB di Surabaya. Penandatanganan ini terkait Sewa Menyewa Barang Milik Daerah untuk pembangunan T. 30 Jalur SUTT 150 kV Bangkalan Incomer. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM didampingi Sekda dan beberapa OPD terkait.

Dalam sambutannya, General Manager PLN UIP JBTB Ramadhansyah menyampaikan, penandatanganan perjanjian dilakukan untuk memperlancar pembangunan proyek PLN tersebut yang kebetulan berlokasi di Bangkalan. Pembangunan SUTT bertujuan untuk memperkuat daya pasok listrik khususnya ke wilayah Madura.

“Untuk itu kami sampaikan terimakasih kepada Pemkab Bangkalan atas dukungannya untuk memperlancar pembangunan proyek. Insyaallah nanti pasokan listrik ke Madura semakin lancar,” katanya.

Sementara itu, H Mohni Wakil Bupati Bangkalan menyambut baik kerjasama perjanjian tersebut. Menurut Mohni Wabup, apa yang menjadi proyek nasional dan berdampak positif kepada masyarakat harus didukung penuh. Terkait pembangunan SUTT, Pemkab telah menyediakan lahan di wilayah kecamatan Labang. Lahan ini berada di area sekitar pembangunan IKM. Untuk itu, Wabup berharap agar lahan tersebut digunakan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

“Kami tetap menyambut baik perjanjian sewa lahan ini. Tapi yang perlu ditekankan adalah segala bentuk perawatan dan lainnya harus diperhatikan betul, kemudian nanti kalau perjanjiannya sudah berakhir maka harus dikembalikan ke semula,” ungkap Wabup. pemk