2022 – Page 47 – terasberita9

Hadiri rembuk tani di Malang, Gus Muhaimin minta Kapolri brantas para mafia pupuk

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 14, 2022September 14, 2022

Terasberita9.com, Malang – Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar berjanji, akan menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perihal sulitnya petani mencari pupuk bersubsidi.

“Saya akan menemui Kapolri secepatnya. Bisa hari ini, malam ini, atau besok, secepatnya saya harus sampaikan bahwa para mafia yang bermain pupuk dan merugikan petani, harus segera di berantas,” teriak Gus Muhaimin, dihadapan ribuan petani se Malang Raya, Rabu (14/9/2022) siang.

Muhaimin hadir dalam Rembuk Tani di Dome Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Rembuk Tani, digagas Gus Muhaimin yang juga mencalonkan diri sebagai Presiden RI 2024 mendatang.

Rembuk Tani digelar untuk menampung serta melihat dari dekat kondisi para petani ditengah naiknya sejumlah komoditi pangan. Melalui Rembuk Tani, Gus Muhaimin berharap kedaulatan pangan negara Indonesia, bisa menopang kekuatan bangsa dari sisi pangan. Serta, mengangkat harkat ekonomi para petani di seluruh wilayah Indonesia.

Gus Muhaimin menjelaskan, mafia pupuk sudah sangat merugikan dan membuat nasib petani semakin terpuruk. “Keluhan pupuk bagi petani ini sudah berkutat bertahun tahun, saya secepatnya akan menemui Kapolri, menteri pertanian, menteri perdagangan dan menteri BUMN untuk segera membahas rentetan masalah pupuk yang tidak bisa diatasi ini,” tegasnya.

Ia melanjutkan, dari seluruh wilayah di Indonesia, soal pupuk baik dari segi cara subsidinya, seluruh petani di Malang mengindikasi ada mafia pupuk. “Dari rembuk Tani ini, seluruh petani di Malang Raya mengindikasikan ada mafia pupuk. Dan tidak hanya petani di Malang saja, seluruh petani juga mengindikasikan itu, ada mafia pupuk,” kata Gus Muhaimin.

“Kami minta Kapolri dan instansi terkait untuk segera bertindak, ada mafia subsidi pupuk,” tambahnya.

Gus Muhaimin menambahkan, dirinya mendapat utusan dari petani agar permasalahan pupuk bersubsidi segera ditangani. “Kami mendorong pemerintah dari yang paling atas hingga paling bawah untuk melakukan pengawasan terhadap mafia pupuk ini,” pungkasnya. bjm

DPMD Bangkalan Jadwalkan 1 Oktober P2KD Selesai

LENSA MADURA·September 14, 2022September 15, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan menjadwalkan 01 Oktober 2022 sebagai hari terakhir pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tahap 2 tahun 2023 mendatang.

Berdasarkan data dari DPMD Bangkalan, sampai saat ini jumlah desa yang sudah membentuk P2KD sebanyak 39 Desa dari total 149 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak tahap II tahun depan.

Kepala DPMD Bangkalan Hosin Jamili mengimbau kepada seluruh BPD Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahap II segera melakukan pembentukan P2KD.

Selain itu, dia juga menekankan agar proses pembentukan P2KD dilakukan secara transparan dan melibatkan unsur Pimpinan Muspika dan tokoh masyarakat setempat agar tidak timbul gejolak di kemudian hari.

“Kami imbau kepada seluruh BPD Desa agar segera membentuk P2KD. Lbatkan tokoh masyarakat dan Muspika dalam proses pembentukannya,” katanya.

Diketahui, Pilkades serentak tahap II direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman secara resmi terkait tanggal pelaksanaanya. pemk

Kemenkumham Indra minta Jokowi pilih ASN internal jadi dirjen imigrasi

NASIONAL·September 14, 2022September 14, 2022

Terasberita9.com – Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) periode 2009-2011 M Indra meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih ASN internal untuk menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham. Dia menyebut, banyak ASN yang selama ini menapaki karier di bidang keimigrasian.

“Saya kira itu imigrasi itu satu profesi yang dilandasi satu undang-undang dan itu pekerjaan yang sifatnya khusus. Di sana jadi dirjen, selain bicara leadership tapi profesionalisme juga diperlukan di situ,” kata Indra kepada wartawan, Rabu (14/9).

Dia menyebut, banyaknya permasalahan di imigrasi karena selama ini pimpinan Imigrasi dipilih dari orang luar. Akibatnya, tidak menguasai sepenuhnya persoalan di imigrasi. Belum lagi karakter orang yang menjadi Plt tidak mau mendengarkan orang lain dan tidak mau belajar.

“Syarat pemimpin itu dia itu kan sebenarnya harus menguasai secara teknis dan substansi itu jelas. Dia harus tahu dari hulu sampai hilir kerjaan imigrasi, dia harus tahu apa persoalan di imigrasi. Ia harus mengenali anatomi organisasi terus mengenali SDM tentunya,” jelas Indra.

Meski demikian, dirinya tidak anti terhadap orang luar menjadi Dirjen Imigrasi. Dia juga mengakui banyak orang memiliki kapasitas untuk menjadi Dirjen Imigrasi. Hanya saja, lebih baik memberikan SDM di internal atua berkarir di Imigrasi yang memiliki kapasitas menjadi Dirjen.

“Jadi kalau menurut saya, jadi Dirjen lebih baik memilih orang dalam, ada yang sudah eselon 1 kok, ada yang sudah S3 eselon 1, kenapa nggak dipilih. Jadi kenapa mesti ngambil dari luar. Jadi sepertinya organisasi Kemenkumham ini batu loncatan dari luar untuk mendapat apalah gitu yah,” ucap Indra.

Selain itu, kata Indra, jika Dirjen Imigrasi dipimpin oleh orang dalam, maka memberikan optimisme kepada mahasiswa Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan ASN karir di Direktorat Imigrasi. Terlebih, Poltekim merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kemenkumham, yang menyelenggarakan pendidikan profesional kedinasan, terutama diarahkan pada penerapan keahlian, dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian.

“Beri mereka kesempatan dan tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan amanah itu secara baik dan benar,” pungkas Indra.

Sebagaimana diketahui, Plt Dirjen Imigrasi Kemekumhan Widodo Ekatjahjana mendapat sorotan setelah disentil Presiden Jokowi yang mengakui mendapat banyak laporan jelek mengenai kinerja layanan Imigrasi, terutama terkait visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Jokowi pun meminta Imigrasi berubah total atau semua pejabatnya diganti. jp

Bupati Abdul Latif Berkomitmen Cegah Desa Bebas Korupsi

LENSA MADURA·September 14, 2022September 20, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi se-Provinsi Jawa Timur secara daring, di Pendopo Agung Bangkalan.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, bahwa desa menjadi ujung tombak pemerintahan di Jawa Timur. Integritas desa menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan. Oleh karenanya untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Program Desa Anti Korupsi.

Program Desa Anti Korupsi, kata Gubernur, menjadi salah satu program untuk mencegah tindak pidana korupsi di desa. Sesuai dengan tema ‘Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi’.

“Kalau Program Desa Anti Korupsi semakin masif, insyaallah kemiskinan di Jawa Timur semakin turun lagi yang diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menegaskan, bahwa pihaknya mencermati tingginya dugaan penyimpangan dana desa dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga antirasuah tersebut pun akhirnya mengandeng Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meluncurkan Program Desa Antikorupsi.

“Pentingnya Program Desa Anti Korupsi karena KPK mempunyai kecintaan kepada para Kades, 686 kades tersangkut perkara korupsi, keprihatinan kami, jangan ada lagi Kepala Desa yang tersangkut perkara korupsi, kalau Kepala Desa sudah tidak ada yang korupsi tentu para Bupati dan Gubernur juga akan enggan melakukan korupsi. Karena gerakannya kita awali dari desa, kita wujudkan Indonesia anti korupsi,” tegasnya.

Sementara Bupati Bangkalan Abdul Latif menyambut baik kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut. Bupati berkomitmen akan mewujudkan desa bebas korupsi.

“Kami berharap dengan kegiatan ini, pengelolaan Dana Desa bisa semakin baik, transparan dan akuntabel untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang bebas korupsi.” kata Bupati Abdul Latif . pemk

KPAI harap sistem pengawasan pondok Gontor di evaluasi

HUKUM DAN KRIMINAL·September 14, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Kasus kekerasan menimpa Albar Mahdi salah satu santri di Pondok Pesantren Darusaalam Gontor yang menyebabkan anak asal Palembang meninggal dunia. Kasus ini mendapat kecaman dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dalam kasus ini kepolisian telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni MFA (18) asal Tanah Datar, Sumatera Barat dan IH (17) asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Namun penetapan tersangka saja bagi KPAI tak cukup, menurut KPAI, kasus ini tidak dapat ditolelir. Pihaknya menyoroti sistem pengawasan di Ponpes yang berada di Ponorogo, Jawa Timur itu.

“Kami berharap sistem pengawasan Ponpes Gontor perlu dievaluasi. Sebab manajemen ponpes umumnya memanfaatkan santri senior untuk melakukan pengawasan rutin. Apalagi dalam hal ini yang melakukan kekerasan adalah kakak kelas,” tegas Kadivwasmonev KPAI, Jasra Putra, Selasa (13/9/2022).

“Dan apakah selama ini ada teguran ketika para santri senior yang bertugas mengawasi santri junior melakukan kekerasan. Misalnya kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Apakah juga ada ketentuan di ponpes bahwa tidak diperkanankan melakukan kekerasan dengan alasan apapun. Termasuk atas nama mendisiplinkan,” tambah Jasra mempertanyakan.

Untuk itu, kata Jasra, pihaknya mengecam segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Apalagi sampai mengakibatkan kematian salah satu santri.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, sebenarnya ada 3 santri menjadi korban kekerasan fisik. Namun satu orang meninggal, dan 2 lainnya kemungkinan besar mengalami luka fisik,” jelasnya.

Dua santri lain tersebut, lanjutnya, harus dipastikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan jajarannya agar segera mendapatkan haknya. Tentu untuk mendapatkan rehabilitasi medis serta psikis akibat kekerasan yang dialaminya.

“Mengalami kekerasan dan melihat kawannya mendapatkan kekerasan hingga tewas, sangat mungkin kedua anak tersebut berpotensi kuat mengalami gangguan psikologis. Oleh karenanya diperlukan adanya assesmen psikologi segera oleh lembaga layanan di daerah,” tandasnya.

Kendati demikian, ia menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang dilakukan aparat penegak hukum. Serta mendorong penggunaan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

“Namun, karena kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan, dan melibatkan para peserta didik, maka seharusnya tidak semua ditimpakan kepada anak-anak pelaku. Pihak Ponpes harus ikut bertanggungjawab,” tegasnya lagi.

“Juga karena tindakan kekerasan terjadi diduga kuat akibat lemahnya sistem pengawasan ponpes. Kalau sistem pengawasannya bagus, tidak mungkin peristiwa seperti ini terjadi,” pungkas lulusan Megister Menejemen Administrasi Pendidikan Universitas Prof. Dr. Muhammadiyah Hamka Jakarta itu. bjm

6.000 data tenaga honorer dicatat BKPSDM Situbondo hingga 30 September

SEPUTAR JATIM·September 13, 2022September 13, 2022

Terasberita9.com, Situbondo – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Situbondo, Jawa Timur, mencatat sekitar 6.000 orang tenaga honorer memasukkan datanya melalui aplikasi BKN.

Kepala BKPSDM Situbondo Fathor Rakhman mengatakan sejak 12 September pihaknya mulai melakukan verifikasi data tenaga honorer yang ada di OPD, UPT, serta sekolah-sekolah negeri di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Pendataan ini akan berakhir pada 30 September mendatang.

“Alhamdulillah sampai dengan Senin (12/9) sore kemarin, OPD, UPT dan sekolah-sekolah yang sudah tercatat memasukkan data tenaga honorer kurang lebih 6.000 orang,” kata Fathor di Situbondo, Selasa.

Ia menjelaskan data tenaga honorer yang dimasukkan ke aplikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), meliputi SK sukwan tahun 2021, ijazah terakhir, daftar gaji tenaga honorer yang bersumber dari APBN maupun APBD tahun 2021, dan termasuk pula yang bersumber dari dana BOS bagi tenaga honorer sekolah.

Menurut ia, dasar pendataan tenaga honorer adalah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022.

“Berdasarkan data awal dari seluruh OPD, UPT, serta sekolah-sekolah negeri yang pernah kami informasikan ke Kementerian PAN-RB dan BKN tercatat ada 8.457 tenaga honorer,” katanya.

Fathor mengingatkan semua pihak yang terlibat dengan pendataan tenaga honorer, baik dpimpinan OPD, direktur RSUD, kepala UPT, korwil Dikbudcam, maupun kepala sekolah agar melakukan pendataan dengan jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai ada yang mencoba memanipulasi data. Mengapa hal ini saya tekankan karena para pimpinan OPD, direktur RSUD, kepala UPT dan kepala sekolah harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi materai,” ucap Fathor.

Seluruh data tenaga honorer yang masuk ke BKPSDM Situbondo nantinya akan diuji publik dan tenaga honorer, serta masyarakat boleh mengoreksi, bahkan melaporkan jika data tenaga honorer tersebut tidak benar. ant

Puan Maharani minta pemerintah segera atasi kebocoran data

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 13, 2022September 13, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh, menanggapi banyaknya kebocoran data oleh peretas belakangan ini.

“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Puan pun mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga. Ia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” ujarnya.

Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Hal ini, katanya, sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” ucapnya.

Kebocoran data pribadi, lanjut Puan, juga dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik itu pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menilai tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, di mana layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.

“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,” tutur mantan Menko PMK itu.

Di sisi lain, ujar dia, DPR RI terus berupaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah selesai dalam pembahasan tingkat I.

“DPR RI terus berkomitmen mengawal agar RUU PDP bisa segera disahkan sebagai undang-undang sehingga hak sipil warga negara terkait privasi atas data pribadinya, dapat dilindungi dan dijamin oleh negara,” kata Puan. ant

Menag cari solusi atasi polemik pembangunan gereja di Cilegon

NASIONAL·September 13, 2022September 13, 2022

Terasberita9.com – Kementerian Agama (Kemenag) tengah mencari solusi untuk mengatasi masalah polemik pembangunan gereja di Cilegon, Banten. Dalam waktu dekat, Kemenag akan mengundang sejumlah pihak termasuk Wali Kota Cilegon untuk membahas ini.

“Kita akan diskusikan solusinya dengan Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat. Saya mengundang mereka untuk bertemu pada 14 September mendatang,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (13/9).

“Saya sudah terima laporan dari tim, undangan pertemuan di kantor Kementerian Agama ini sudah dikirim ke para pihak, termasuk Wali Kota Cilegon,” sambungnya.

Pihak lain yang diundang, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Dari internal Kemenag, akan hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten, Plt. Dirjen Bimas Kristen Kemenag, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon.

Menurut Yaqut, persoalan ini perlu didudukkan secara jernih dan tidak emosional. Untuk itu, pertemuan para stakeholders terkait sangat penting untuk menyamakan persepsi persoalan dan menyelesaikan masalahnya.

“Beragam perspektif akan kita diskusikan bersama, baik dari aspek regulasi, kesejarahan, dan masing-masing relevansinya dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini. Insya Allah solusi terbaiknya akan bisa segera dicapai,” imbuhnya.

Yaqut yakin akan ada solusi terbaik. Sebab, semangat hidup beragama adalah mendekatkan manusia kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin sempit ruang bagi manusia untuk saling membenci dengan lainnya. Insya Allah akan ada solusi terbaiknya,” tandasnya. Jp

Polda Jatim dan Kemen PPPA bentuk satgas guna cegah kekerasan anak

HUKUM DAN KRIMINAL·September 13, 2022September 13, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Polda Jawa Timur dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk satuan tugas yang untuk mencegah kekerasan terhadap anak seperti tewasnya santri Pondok Pesantren Darusalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, terulang kembali.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya bersama Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmawati telah membahas bagaimana mekanisme edukasi dan pencegahan supaya hal ini tidak terjadi kembali khususnya di lembaga pendidikan yang ada di Jawa Timur.

“Kemudian dalam prosesnya kami kerja sama dengan stakeholder terkait dengan membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak agar kejadian seperti ini tak terulang kembali,” kata Irjen Nico.

Di dalam satgas tersebut, lanjut dia, juga berisi sejumlah dinas yang terkait, seperti dinas sosial, dinas agama, Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2TPA), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Di dalam pembentukan badan ini, kami mengedepankan kemudahan pemberian informasi dengan memberikan nomor hotline. Sehingga siapapun yang menjadi korban bisa segera melapor dan kami bisa cepat menindaklanjuti,” kata dia.

Jenderal bintang dua tersebut berharap setiap lembaga pendidikan agar mematuhi perlindungan kepada anak yakni untuk mendapat hak dalam memperoleh pendidikan tanpa ada kekerasan.

“Hal ini bisa didapatkan dengan peran aktif baik dari lembaga pendidikan, orang tua, maupun dari anak-anak sendiri yang sedang mengikuti pendidikan,” ujar dia.

Selain itu, dia mengingatkan, proses junior dan senior atau senioritas haruslah bersifat pengasuhan. Sehingga seorang anak memperoleh pendidikan yang wajar tanpa ada tekanan maupun kekerasan.

“Saya kira penting, kerja sama ini terus ditingkatkan. Sehingga ke depan kita mencetak anak-anak yang mempunyai ilmu pengetahuan yang baik, punya akhlak yang baik dan kedepan bisa berguna bagi bangsa dan negara,” kata Irjen Nico.

Mengenai perkembangan penanganan tewasnya santri Ponpes Modern Gontor, Ponorogo, Albar Mahdi (17), Kapolda menyatakan jika penyidik sudah menetapkan dua tersangka.

“Penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan telah menetapkan dua tersangka dengan inisial MF dan IH. Dalam prosesnya kemarin juga sudah dilakukan autopsi, itu juga menjadi bahan kelengkapan proses penyidikan,” kata Kapolda. ant

Dinas Perdagangan kota Madiun berupaya stabilkan kebutuhan pokok

EKONOMI BINIS·September 13, 2022

Terasberita9.com, Madiun – Dinas Perdagangan Kota Madiun, Jawa Timur terus berupaya menstabilkan harga beberapa bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional setempat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Anshar Rasidi mengatakan upaya menstabilkan harga bahan pangan diwujudkan dengan menginstruksikan kepada jajarannya untuk memeriksa langsung ke sentra produksi serta kemudian menjalin koneksi dengan daerah penghasil.

“Kami menjalin koneksi distribusi barang antardaerah. Tujuannya, kalau kebutuhan di Kota Madiun menipis, kita bisa ambil stok barang di daerah penghasil. Sehingga harga tidak melonjak, apalagi setelah penyesuaian harga BBM,” ujar Anshar Rasidi di Madiun, Senin.

Adapun sejumlah daerah yang digandeng Pemerintah Kota Madiun di antaranya Nganjuk sebagai penghasil bawang merah. Juga, ke Blitar sebagai daerah sentra produksi telur ayam ras dan daging ayam broiler.

“Kerja sama juga dilakukan dengan Kabupaten Malang dan Magetan sebagai penghasil cabai,” kata dia.

Menurut Anshar, setiap daerah tersebut telah siap mengirimkan komoditas unggulannya sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Kota Madiun. Bahkan, di Blitar terjadi surplus produksi telur ayam ras dan daging ayam broiler. Sehingga, mampu mencukupi kebutuhan daerah lain, seperti Kota Madiun.

Lebih lanjut, Anshar menjelaskan bahwa jalinan kerja sama antara Kota Madiun dengan daerah penghasil tersebut merupakan agenda rutin yang penting dilakukan Dinas Perdagangan untuk menjaga pasokan dan harga kebutuhan pokok di pasaran tetap terkendali.

“Kalau barang tersedia, harapannya harga tidak mengalami kenaikan, dan daya beli masyarakat masih mampu. Jangan sampai BBM sudah naik, ditambah dengan kenaikan harga barang yang melonjak,” katanya.

Ia menambahkan, selain menjalin koneksi dengan sentra produksi, Dinas Perdagangan Kota Madiun juga rutin melakukan pemantauan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pemantauan tersebut bertujuan untuk mengetahui fluktuatif harga serta stok komoditas di pasaran.

Diharapkan, dengan jaminan pasokan dan distribusi komoditas yang lancar, maka kenaikan harga bahan pangan pascapenyesuaian harga BBM tidak terlalu signifikan. ant