https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

2022 – Page 51 – terasberita9

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Pernyataan Kak Seto dianggap membela Putri Candrawathi

Pernyataan Kak Seto dianggap membela Putri Candrawathi

Terasberita9.com – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto menuai reaksi negatif dari netizen di dunia maya beberapa waktu belakangan. Penyebabnya, dia dinilai membela anak-anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Bahkan, netizen menyebut PC tidak ditahan gara-gara Kak Seto.

Kak Seto menjelaskan ada pemahaman yang salah dari publik dalam memahami pernyataannya. Dia pun menegaskan pernyataannya soal tidak menahan atau menjadikan tahanan rumah bagi ibu yang sedang memiliki anak kecil tidak secara khusus ditujukan kepada Putri Candrawathi. Tapi, kepada semua ibu yang harus menjalani hukuman pidana, sementara dia memiliki anak kecil di bawah 2 tahun.

Kak Seto menegaskan, penundaan penahanan atau tahanan rumah bukan dalam rangka mengistimewakan ibunya yang sedang mengalami masalah hukum. Akan tetapi, demi memberikan hak-hak kepada anak. Sebab hak anak tidak boleh diabaikan begitu saja.

“Ini sudah lama saya serukan. Kepentingan anak harus dikedepankan. Ini bukan mengistimewakan ibunya, tapi demi pemenuhan hak asasi anak,” kata Kak Seto kepada JawaPos.com.

Kak Seto heran pernyataannya malah diartikan membela anak-anak dan keluarga Ferdy Sambo. “Saya tangani kasus anak jalanan, waktu gempa di NTT naik perahu kecil menempuh gelombang laut untuk sampai ke suatu pulau ketemu anak-anak. Apa itu jadi berita? Tidak,” ujarnya.

“Saya meluncur ke Bekasi. Anak-anak jadi korban setelah truk menabrak sekolah di Bekasi. Saya juga diminta menangani anak korban pelecehan seksual di Batang, Jawa Tengah,” tuturnya.

Dia tidak marah kepada netizen lantaran pernyataannya disalahpahami dan disebut membela Putri Chandrawathi. Dia menganggap itu bagian dari risiko perjuangannya dalam membela hak-hak anak. “Saya malah dianggap membela keluarga Sambo dan mendapatkan uang,” keluh Kak Seto.

Pernyataan mengedepankan hak-hak dan kepentingan anak di tengah hukuman pidana yang harus dijalani ibu sebenarnya bukan kali ini saja diungkapkan Kak Seto. Sejak puluhan tahun silam Kak Seto sudah menyampaikan rekomendasinya kepada sejumlah lembaga terkait. Salah satunya kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Kak Seto menegaskan dirinya sempat menangani sejumlah masalah yang cukup rumit dan dilematis. Misalnya menangani sekaligus memberikan rekomendasi untuk perlindungan anak-anak pelaku terorisme, anak perampok, hingga anak pembunuh. Anak-anak tidak berdosa ini ikut terkena dampak negatif atas tindakan pidana yang dilakukan orang tuanya.

Posisi Kak Seto dalam sejumlah kasus tersebut tegas untuk merekomendasikan anak-anak harus diberikan perlindungan oleh negara. “Karena itu amanat UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak yang memerlukan perlindungan khusus wajib dilindungi oleh negara,” pungkasnya. jp

DPMD Bangkalan Berharap Duta Digital Terus Bersinergi

DPMD Bangkalan Berharap Duta Digital Terus Bersinergi

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan menerima audiensi atau perkenalan pendamping desa cerdas atau Duta Digital Kabupaten Bangkalan. Audiensi tersebut dilakukan sebagai perkenalan diri para Duta Digital terpilih dengan pihak Dinas PMD Kabupaten Bangkalan.

Kepala Bidang PLK DPMD Kabupaten Bangkalan Ali Yusri, mewakili Kepala Dinas menyambut baik kedatangan para duta digital Bangkalan tersebut. Sebab, nantinya pihaknya memang harus saling bersinergi dengan para duta digital.

“Sehingga, memang diperlukan koordinasi secara intens dari berbagai pihak, terutama dari DPMD dan digital,” kata Ali Yusri.

Hal tersebut, menurut Yusri, guna untuk mensukseskan program Desa Cerdas (Smart Village) yang diinisiasi oleh Kementerian Desa PDDT. Yakni, poin pentingnya adalah mengacu pada terwujudnya 6 pilar pembangunan desa cerdas.

Diantaranya, dia lanjut menjelaskan, yakni terwujudnya, masyarakat cerdas, ekonomi cerdas, tata kelola cerdas, lingkungan cerdas, kehidupan cerdas dan mobilitas cerdas.

“Karena sebenarnya potensinya di Bangkalan ini banyak, makanya perlu pendampingan dari SDM yang mumpuni,” katanya.

Yusri juga menjelaskan, di Bangkalan ini ada 20 lokus desa yang terpilih untuk program Desa Cerdas.

“Sementara duta digital ada 4, jadi masing-masing duta nanti punya tanggung jawab mendampingi 5 desa,” tambahnya.

Dia berharap, sinergi bisa berjalan dengan baik kedepannya. Hal ini tentunya juga untuk memajukan desa-desa di Kabupaten Bangkalan.

“Karena Bangkalan ini masuk salah satu pilot project program desa cerdas, karena belum semua kabupaten punya kesempatan ini, di Jatim juga cuma beberapa kabupaten yang terpilih,” tandasnya. pemk

Pol. Agus Patria hadirkan14 saksi di sidang etik

Pol. Agus Patria hadirkan14 saksi di sidang etik

Terasberita9.com, Jakarta – Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Kombes Pol. Agus Nur Patria, terduga pelanggar etik terkait obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J menghadirkan 14 orang saksi.

“Hari ini juga akan didengar kesaksian 14 orang saksi terkait terduga pelanggar atas nama Kombes Pol. ANP,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Adanya pemeriksaan 14 saksi ini sidang etik Kombes Pol Agus Nur Patria diperkirakan berlangsung lebih dari belasan jam. Seperti sidang Ferdy Sambo dengan 15 saksi, berlangsung selama kurang lebih 18 jam, lalu sidang Kompol Chuck Putranto dengan sembilan orang saksi, berlangsung selama 12 jam.

Sidang etik diperkirakan selesai dini hari, sehingga putusan sidang akan disampaikan esok harinya.

“Untuk hasil sidang Insya Allah akan saya sampaikan hari Rabu pagi saja, karena tidak mungkin kita sampai jam dua, jam tiga pagi saya juga kasihan kepada teman-teman harus juga menjaga kesehatan,” tutur Dedi.

Jenderal bintang dua itu menyebutkan, sidang dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua, dan anggota perwira menengah.

Ketua komisi sidang etik dipimpin oleh Wairwasum Polri Irjen Pol. Tornagogo Sihombing dan wakilnya Brigjen Pol. Agus Wijayanto.

“Sidang hari ini juga masih terkait masalah dugaan pelanggaran obstruction of justice,” kata mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu

Kombes Pol. Agus Nur Patria merupakan mantan Kaden A Biro Pengamanan Internal (Ropaminal) Divisi Propam Polri, diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf T dan Pasal 10 ayat (1) huruf F Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.

“Ini nanti akan diuji oleh hakim komisi dan juga menggali keterangan para saksi, dan juga barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut di sidang kode etik Polri ini dan Insya Allah malam nanti atau dini hari nanti akan disampaikan langsung diputus hasilnya oleh sidang komisi kode etik,” ucap Dedi.

Dalam kasus ini Kombes Pol. Agus Nur Patria berperan dam merusak, menambahkan, dan tidak profesional dalam penanganan TKP Duren Tiga.

Keempat belas saksi yang diperiksa dalam sidang etik Kombes Agus Nur Patria, yaitu mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Rheky Nellson Soplanit, mantan Kanit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri AKBP Ari Cahya.

Kemudian, mantan Kasubbag Audit Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri Kompol Chuck Putranto, mantan Kasubbag Riksa Baggak Etika Rowabrof Divisi Propam Polri Kompol Baiquni Wibowo, mantan Kanit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Rifaizal Samuel.

Lalu mantan Kasub Unit I Sub Direktorat III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto, mantan Panit II Unit III Den A Ropaminal Divisi Propram Polri AKP Idham Fadilah, mantan Pamin Den A Ropaminal Divisi Propam Polri Iptu Januar Arifin, mantan Panit I Unit 1 Den A Ropaminal Divisi Propam Polri Iptu Hardista Pramana Tampubolon

Berikutnya mantan Banit Den A Ropaminal Divisi Propam Polri Briptu Sigid Mukti Hanggono. Tiga saksi lainnya Kompol Irfan Rofik, Kompol Heri Priyanto dan Aiptu Sullap Abo.

Polri telah melakukan sidang etik tiga dari tujuh tersangka tindak pidana menghalangi penyidikan Brigadir J, yakni Kompol Chuck Putranto, dan Kompol Baiquni Wibowo, dan hari ini Kombes Pol. Agus Nur Patria.

Dua yang sudah menjalani sidang etik, Kompol Chuck Putranto dan Kompol Baiquni Wibowo dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Keduanya juga mengajukan banding sesuai Pasal 69 dalam Perpol No. 7 Tahun 2022. ant

Pelatihan sistem kerja digital di Banyuwangi diikuti 100 anak muda

Pelatihan sistem kerja digital di Banyuwangi diikuti 100 anak muda

Terasberita9.com, Banyuwangi – Seratus anak muda mengikuti pelatihan sistem kerja digital melalui program Freelance Hacks yang digelar Pendopo Kabupaten Banyuwangi selama empat hari mulai  5 hingga 8 September 2022

“Dunia kerja kini sedemikian ter-disrupsi. Ada semakin banyak peluang, termasuk jadi pekerja lepas. Ini jangan dipandang sebelah mata. Kerjanya bisa dari mana saja, order-nya dari seluruh dunia. Cuan-nya pun sangat menjanjikan, ada yang per project desain, misalnya, dibayar belasan sampai puluhan juta,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Selasa.

Menurut Ipuk, profesi pekerja lepas memberikan kemudahan kepada anak muda karena konsep kerjanya yang luwes. Dia menyebut ada riset menyebutkan 47 persen pekerja dunia sekarang adalah pekerja lepas, karena jam kerjanya itu fleksibel. Bahkan, Google lebih banyak mempekerjakan freelancer daripada staf biasa.

“Sebanyak 36 persen dari bisnis di dunia meng-outsource pekerja web desain. Ini ceruk baru yang bisa didalami anak-anak muda Banyuwangi,” ujar Ipuk.

Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah daerah setempat menghadirkan program Freelance Hacks ini untuk membekali para pekerja lepas di Banyuwangi, meningkatkan kompetensinya, sehingga bisa lebih kompetitif dan bisa memperluas pasar hingga luar negeri.

Selain diikuti 100 peserta, Program Freelance Hacks juga melibatkan para mentor profesional, di antaranya, freelance designer Papang Jakfar, Direktur Indiekraf Indonesia Ziaelfikar Albaba, Design Lead and Ui Ux Designer Figma Indonesia Fariz Wijaya, dan creative voice over dan dubber Willy Pramana. Selain itu, ada pula desainer ekslusif Freepik Ronny Setiyawan dan akademisi Universitas Brawijaya Dias Satria.

Sejumlah materi yang akan disampaikan ke peserta, mulai dari cara presentasi produk desain yang berfokus pada pasar business to business, personal branding, dan kompetensi teknis terkait desain seperti untuk media sosial, UI/UX dan website.

Freelance Hacks pertama ini untuk desainer. Tahap berikutnya kami bikin untuk segmen lain, seperti pekerja lepas fotografer, penerjemah, pengembang berbasis TI dan sebagainya,” kata Ipuk.

Bupati Ipuk mencontohkan, materi personal branding yang sangat penting bagi pekerja lepas. “Tanpa personal branding, freelancer akan sulit menemukan dan ditemukan pasar,” kata Ipuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi Abdul Kadir mengatakan, program Freelance Hacks berfokus pada pengembangan kemampuan desain dan menyiapkan profil kerja untuk berkreatifitas di media sosial.

“Banyuwangi merupakan salah satu yang terdepan dalam mengembangkan pasar tenaga kerja digital. Kami berkolaborasi dengan pekerja lepas profesional, seperti yang sudah punya portofolio dengan World Disney dan vendor besar internasional yang lain, untuk bisa berbagi ilmu dengan freelancer Banyuwangi,” kata Abdul Kadir. ant

Bupati Abdul Latif Hadiri Rapat Paripurna Penetapan KUA-PPAS 2023

Bupati Abdul Latif Hadiri Rapat Paripurna Penetapan KUA-PPAS 2023

Terasberita9.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023.

Penandatangan dilaksanakan lewat rapat paripurna penetapan KUAS/PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 di Aula Rapat DPRD Bangkalan.

Dalam sambutannya Bupati menjelaskan penandatanganan kesepahaman telah melalui proses pembahasan dengan melibatkan segenap unsur pimpinan serta segenap anggota DPRD dan akan dilanjutkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Bupati mengatakan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 ini dijadikan pedoman terhadap pembangunan di Kabupaten Bangkalan dengan memperhatikan asas efektifitas, efisien, disiplin serta tanggungjawab yang tinggi dari para pelaku pembangunan.

“Dengan demikian kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap terjaga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan,” kata Bupati.

Sedangkan untuk prioritas pembangunan, lanjut Bupati, diantaranya adalah infrastruktur, kesehatan dan peningkatan SDM serta bidang pembangunan lainnya.

“Prioritas pembangunan ini juga kami sharing dari masukan dan aspirasi masyarakat,” tandasnya. pemk

Perbaikan Infrastruktur Tahun 2022 di Bangkalan Capai 70 Persen

Perbaikan Infrastruktur Tahun 2022 di Bangkalan Capai 70 Persen

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus melakukan perbaikan pada sejumlah infrastruktur, baik jalan, drainase dan tembok penahan jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangkalan melalui Kabid PU Bina Marga Guntur Setiadi mengatakan, progres pembangunan infrastruktur tahun 2022 mencapai 70% (persen).

“Sudah 70 persen,” kata dia, Senin (5/9/2022).

Guntur mengatakan ada 267 paket pekerjaan yang dilakukan tahun ini. Anggaran keseluruhan mencapai sekitar Rp 80 miliar.

“Itu progres pengerjaan kita tahun ini,” terang dia.

Untuk rinciannya, Guntur mengatakan terdiri dari 15 paket pengerjaan jalan kabupaten, 248 pengerjaan jalan desa, 11 paket pengerjaan jembatan dan 20 paket pengerjaan drainase.

“Pengerjaan telah rampung semua,” tutup dia. pemk

1,6 kilogram sabu-sabu hasil operasi tumpas Semeru disita Polres Malang

1,6 kilogram sabu-sabu hasil operasi tumpas Semeru disita Polres Malang

Terasberita9.com, Malang – Kepolisian Resor Malang mengamankan narkoba jenis sabu seberat 1,6 kilogram yang merupakan hasil Operasi Tumpas Semeru periode 22 Agustus hingga 2 September 2022.

Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat di Kabupaten Malang, Senin, mengatakan bahwa dari total 1,6 kilogram sabu-sabu tersebut, sebanyak 1,3 kilogram didapat dari seorang tersangka berinisial MF berusia 25 tahun.

“Untuk jumlah sabu yang berhasil disita petugas seberat 1.670 gram atau kurang lebih 1,6 kilogram,” ucap Ferli.

Sementara untuk kasus lain, Polres Malang juga membekuk sejumlah tersangka berinisial AFN, AF dan MLD dengan masing-masing barang bukti seberat 114,98 gram, 3,02 gram dan 111,81 gram sabu.

Ferli menjelaskan penangkapan MF tersebut bermula pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba mendapati adanya informasi pengiriman sabu ke wilayah Jombang, dari Kabupaten Malang.

Tim tersebut kemudian melakukan penyisiran untuk mengejar kendaraan yang membawa sabu-sabu itu.

Menurutnya, petugas mendapati kendaraan yang dicurigai tersebut berada di Jalan Tol Malang-Surabaya sehingga dikejar dan ditangkap di wilayah Singosari, Kabupaten Malang.

“Lantas petugas melakukan penggeledahan pada mobil tersangka dan didapati satu paket besar sabu seberat 1,3 kilogram dan satu paket kecil seberat 1,3 gram,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, polisi masih terus melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Diketahui bahwa tersangka mendapatkan sabu dari seseorang berinisial T yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Saat ini tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) Sub Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Para tersangka diancam hukuman penjara minimal enam tahun dan maksimal 20 tahun. Ant

Pemkab Situbondo buka lelang jabatan Sekda

Pemkab Situbondo buka lelang jabatan Sekda

Terasberita9.com, Situbondo – Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, membentuk panitia seleksi (pansel) dalam rangka lelang jabatan sekretaris daerah (sekda) setempat.

“Kami sudah membentuk panitia seleksi lelang jabatan sekda. Mengenai anggota panitia seleksi semuanya dari luar daerah,” ujar Bupati Situbondo Karna Suswandi atau kerap dipanggil Bung Karna di Situbondo, Senin.

Menurut Bung Karna, untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda, pihaknya pada Kamis (1/9) telah melantik Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Wawan Setiawan menjadi Penjabat (Pj) Sekda menggantikan Syaifullah yang sudah purnatugas per 31 Agustus 2022.

Bung Karna mengatakan, ketua pansel lelang jabatan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, sedangkan sekretaris pansel juga dari Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur.

“Sedangkan anggotanya adalah Prof. Halim Soebahar dan Dr. Hermanto serta Dr. Rini,” ujar dia.

Bupati menjelaskan memilih tim panitia seleksi lelang jabatan sekda yang kompeten dari luar daerah ini diharapkan mendapatkan sosok sekda yang bisa mewujudkan Situbondo berakhlak, sejahtera, adil, dan berdaya (Situbondo Berjaya) sesuai dengan visinya.

“Ini merupakan bentuk keseriusan kami kami untuk mendapatkan sekda sesuai dengan kompetensi, moralitas, dan rekam jejak,” ujar Bung Karna.

Lelang jabatan Sekda Situbondo akan dibuka mulai Senin (5/9) ini. Semua pejabat yang memenuhi syarat administrasi untuk ikut mendaftar, tak terkecuali Pj Sekda Pemkab Situbondo Wawan Setiawan yang baru saja dilantik.

“Kalau prosesnya lancar, lelang sekda bisa segera dilaksanakan, untuk memperoleh sekda definitif,” kata dia. ant

Pemkab Bangkalan Apresiasi Polindes di Kwanyar

Pemkab Bangkalan Apresiasi Polindes di Kwanyar

Terasberita9.com, Bangkalan – Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM mengapresiasi pembangunan Poliklinik Bersalin Desa (Polindes) di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar. Hal tersebut disampaikan Wabup saat menghadiri sekaligus melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Polindes.

Menurut Mohni Wabup, pembangunan Polindes merupakan pembangunan yang memiliki fungsi penting di desa. Melalui pembangunan Polindes diharapkan bisa memberikan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak-Keluarga Berencana (KIA-KB) sebagai pembantu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

“Keberadaan Polindes diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak serta KB dengan akses mudah dijangkau oleh masyarakat desa, termasuk dalam pemberdayaan keberadaan bidan di desa,” ujar Mohni Wabup.

Bukan hanya itu saja, Wabup juga mengatakan hadirnya Polindes di lini desa juga menunjukkan peran serta partisipasi serta sinergi masyarakat dengan berbagai pihak terkait serta pemanfaatan ADD dalam membangun desa.

“Terlebih lagi pembangunan Polindes di Pesanggrahan ini merupakan Polindes yang pertama di Kecamatan Kwanyar Sehingga kedepan bisa menjadi percontohan bagi desa lainnya sekaligus mendorong desa menjadi desa yang maju dan mandiri,” tandasnya. pemk

KSP dorong proses perizinan PSN dipercepat

KSP dorong proses perizinan PSN dipercepat

Terasberita9.com, Jakarta – Kantor Staf Presiden mendorong percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa realisasi investasi sebesar Rp1.200 triliun pada tahun ini bisa terwujud.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Albertien E. Pirade menyebut seluruh PSN sebagai bagian dari investasi harus rampung atau selesai hambatannya pada semester pertama 2024.

“Berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) Kantor Staf Presiden, percepatan realisasi investasi dan penyelesaian PSN sejauh ini masih terkendala persyaratan dasar sebagai bagian dari sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA),” kata Albertien dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 tahun 2022, daftar PSN berubah menjadi 200 proyek dan 12 program, dari sebelumnya yang diatur dalam Permenko 7/2021 sebanyak 208 proyek dan 10 program.

Menurutnya, dengan mekanisme perizinan berusaha yang lebih mudah termasuk soal persyaratan dasar, semestinya proses percepatan investasi dan penyelesaian PSN bisa dilakukan.

Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya, masih membutuhkan perbaikan proses secara berurutan maupun paralel yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Persyaratan dasar perizinan berusaha pada sistem OSS RBA sebuah terobosan dalam memberikan kepastian dan kemudahan perizinan berusaha. Dan salah satu kunci pelayanan sistem OSS RBA dapat berjalan optimal adalah melalui perbaikan proses penerbitan persyaratan dasar yang cepat atau tidak berlarut-larut,” kata Albertien.

Ia mengungkapkan, beberapa persyaratan dasar dalam perizinan berusaha yang mengalami kendala dalam proses penerbitan, diantaranya soal Persetujuan Lingkungan (PL) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“KKPR merupakan persyaratan dasar awal untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan yang terdiri dari amdal serta upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemantauan lingkungan hidup,” terang Albertien. ant