Bintang Pos, Malang – Pelayanan publik Kota Malang mendapat predikat baik menurut survey yang dilakukan Malang Corruption Watch (MCW) dengan angka kisaran 6.
Ketua MCW, Luthfi J Kurniawan, mengatakan, ada tiga aspek pelayanan publik yang menjadi penilaian survey, yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan Administrasi Kependudukan (Adminduk).
“Masing-masing nilainya, untuk pendidikan 60,52, kesehatan 65,67, dan adminduk 60,94,” kata Luthfi saat merilis Survey Pelayanan Publik Kota Malang di Hotel Sahid Montana 1, Sabtu (28/9/2013).
Meski masuk kategori baik, Luthfi menekankan, masih banyak hal yang dilakukan penyelenggara layanan yang belum memenuhi prinsip transparasi, akuntabilitas, partisipasi publik dan keberpihakan terhadap kelompok berkebutuhan khusus.
“Di tiga sektor pelayanan publik itu masih ada yang melakukan pungli, lambat melayani warga dan lainnya. Hal-hal seperti ini yang harus dibongkar dan diperbaiki,” sambungnya.
Luthfi juga menyorot kurangnya keterlibatan warga untuk mengawasi penyedia layanan di tiga sektor tersebut. “Juga belum ada standar pelayanan publik yang jelas sehingga saat melayani warga waktu penyelesaian, biaya tarif, masih sering lambat dan tidak ada kejelasan biaya,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku, akan meningkatkan angka survey itu selama masa pemerintahannya bersama Moch Anton.
Untuk sektor pendidikan, ungkap Sutiaji, pemerintahannya sedang memformat konsep pendidikan berkualitas yang akan terjangkau warga Malang. “Kami sedang menggodok Perwali yang mengatur pendidikan gratis SD-SMP, minggu depan, Insyaallah sudah jadi,” imbuh Sutiaji.
Untuk sektor kesehatan, Sutiaji berencana memberdayakan Puskesmas sebagai layanan kesehatan memadai bagi warga berbagai kalangan.
“Pemberdayaan Puskesmas ini, kami sudah ada rencana menggandeng organisasi Ikatan Dokter Indonesia (ID) dan Perguruan Tinggi (PT) negeri dan swasta, agar Pskesmas Kota Malang setara dengan Puskesmas induk,” paparnya.
Untuk urusan Adminduk, Sutiaji tengah menggodok pasal-pasal MoU dengan instansi terkait mengenai pengadaan akte kelahiran bagi warga Malang.
“Kami sudah siapkan aturan, begitu keluar dari rumah sakit atau bidan, si ibu bukan saja membawa pulang bayinya, tapi juga mendapatkan akte kelahiran langsung. Kemudahan-kemudahan seperti ini yang sedang kami rancang,” ungkapnya.
Sutiaji optimistis, survey MCW ini nanti akan meningkat seiring program-program Pemkot yang akan dilakukan. “Apapun bisa dilakukan, apalagi ini menyangkut kebutuhan primer warga Malang, pasti kami tingkatkan,” janjinya.(sry)
