Jakarta – Majelis Kehormatan Konstitusi (MKK) Mahkamah Konstitusi (MK) menargetkan waktu tiga bulan untuk bekerja mengungkap dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua MK nonaktif Akil Mochtar.
“Tim ini dibatasi waktu maksimal 90 hari, supaya pengambilan keputusan dilakukan secara fair. Senin kita akan mulai persidangan,” kata Ketua MKK Harjono di gedung MK, Jakarta.Harjono menambahkan, timnya akan melakukan pemeriksaan terhadap Akil Mochtar secara langsung. Untuk itu MKK akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mekanisme pemeriksaan. Pasalnya Akil berada dalam tahanan KPK.
“Proses kita dan proses KPK sama sekali berbeda. Di sini adalah proses tentang pelanggaran kode etik, KPK adalah pelanggaran pidana,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Akil Mochtar di rumah dinasnya, kompleks perumahan pejabat tinggi negara di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013) pukul 22.00 WIB.
Akil diduga menerima suap atas pengurusan dua kasus sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sedang ditangani MK, yaitu pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah dan pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Bjt
