SEMARANG – Pemilik media yang berkeinginan maju sebagai calon presiden harus proporsional dalam beriklan di medianya. Pandangan itu disampaikan analis komunikasi politik Universitas Diponegoro Semarang Triyono Lukmantoro.“Kalau mereka menggunakan medianya sebagai alat propaganda atau kampanye seenaknya ya melanggar hak publik. Calon-calon lain kan harusnya memiliki akses yang sama dalam beriklan,” katanya di Semarang, Rabu.
Ia menilai selama ini memang belum ada tindakan tegas yang diberikan kepada pemilik media atau media yang dijadikan alat propaganda untuk kepentingan pribadi pemilik, termasuk kepentingan untuk maju sebagai capres.
Dalam Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran memang sudah menyatakan media harus menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan kelompok, kata dia, tetapi nyatanya masih juga dilanggar.
Menurut dia, sanksi yang diberikan kepada media yang bersikap partisan, termasuk berkaitan dengan pemilu selama ini masih sebatas teguran, atau paling keras hanya dihentikan sementara program siarannya.
“Ya harusnya lebih tegas. Memang harus diberikan bertahap sanksinya, yakni menegur dulu, setelah itu menghentikan siaran. Kalau terus-terusan melanggar ya harus dicabut izin siarannya,” katanya.
Persoalannya, kata pengajar FISIP Undip itu, pencabutan izin siaran pasti akan menuai protes dari banyak kalangan karena menganggap pemerintah tidak demokratis dan dianggap identik dengan rezim Orde Baru.
“Di mana pun, di negara yang demokratis, ketika ada media yang menjadi alat propaganda untuk kepentingan tertentu dari pemilik medianya pasti akan menuai kecaman keras, mendapat sanksi keras,” katanya.
“Publik juga harus diberi hak melakukan protes kepada KPI atas pelanggaran hak publik itu dan KPI sebagai autoritas perwakilan masyarakat juga harus menindak tegas mereka yang melanggar,” kata Triyono.rep
