Jakarta – Bank Indonesia menilai koordinasi dan aksi bersama (collective action) antar negara G-20 tidak hanya diperlukan untuk mengatasi kerentanan terhadap krisis saja, tetapi juga untuk menghapus hambatan-hambatan pertumbuhan. “G-20 perlu melakukan upaya lebih keras untuk membawa perekonomian global ke arah fondasi yang lebih kuat, namun perlu menghindari penekanan yang berlebihan terhadap pencapaian pertumbuhan tinggi semata,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo dalam keterangan di laman BI, Jumat.
Agus menambahkan, bahwa aspek kesinambungan dan keseimbangan pertumbuhan perlu tetap diperhatikan,
Selain itu, lanjut Agus, kerjasama antara negara anggota G-20, khususnya antara negara maju (advanced economies) dengan negara berkembang (emerging market economies) juga perlu diperkuat dengan tetap memperhatikansequence yang tepat.
“Negara-negara maju juga tetap perlu menjaga komitmen dan berhati-hati dalam mengkalibrasikan kebijakan moneter, serta lebih jelas dan transparan dalam mengkomunikasikan arah kebijakan ke depan,” ujar Agus.
Selain pertemuan G-20 MGM, Gubernur BI juga menghadiri pertemuan BIS (Bank for International Settlements) untuk membahas perekonomian global terkini dengan fokus pada membaiknya perekonomian di negara maju paska krisis 2008 dan implikasinya terhadap kebijakan moneter.
Pada pertemuan ini, forum BIS sepakat untuk tetap mencermati risiko-risiko yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi.
Dalam lawatan tersebut, Gubernur BI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Bank Sentral beberapa negara anggota G-20, yakni Australia, Korea Selatan dan China.
Pertemuan ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama bilateral antar bank sentral dalam mengantisipasi berbagai perkembangan perekonomian global, khususnya dalam memperkuat upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan krisis.
Secara umum, terdapat kesamaan pandangan dengan bank sentral negara-negara tersebut mengenai perlunya peningkatan kerjasama bilateral dalam mengantisipasi berbagai perkembangan perekonomian global dewasa ini.
Agus mengatakan, negara-negara G-20 menyadari bahwa investasi khususnya untuk pengembangan infrastruktur menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi global.
Reformasi kebijakan dalam mereduksi hambatan investasi swasta menjadi prioritas utama G-20 disamping langkah-langkah lebih lanjut dalam optimalisasi dampak belanja pemerintah untuk infrastruktur dan meningkatkan peran Multilateral Development Banks.
Terkait dengan reformasi IMF (International Monetary Fund), G-20 menyatakan penyesalannya bahwa agenda penyelesaian the 15th General Review of Quotas tidak tercapai sesuai target, yakni di Januari 2014.
G-20 mendesak Amerika Serikat untuk segera melakukan ratifikasi reformasi IMF 2010 sebelum April 2014 sehingga target penyelesaian “the 15th General Review of Quotas” yang lebih adil dalam merepresentasikan keterwakilan negara berkembang diharapkan dapat dicapai pada Januari 2015.
“Bank Indonesia dalam hal ini mengharapkan tercapainya perkembangan yang berarti dalam upaya reformasi IMF tersebut pada tahun 2014 ini,” katanya.
Pada agenda sektor keuangan, G-20 akan meneruskan reformasi untuk meningkatkan ketahanan lembaga keuangan terhadap krisis, mengatasi risiko sistemik yang disebabkan oleh kegagalan lembaga keuangan besar, mengatasi risiko shadow banking dan melanjutkan agenda reformasi pasar keuangan derivatif.
Terkait upaya penguatan regulasi sektor keuangan, Bank Indonesia memandang perlunya analisis mendalam dan komprehensif guna menjamin kualitas dan penerapan rekomendasi yang nantinya akan dimasukkan dalam Brisbane Action Plan, namun dengan tetap memperhatikan perbedaan tahapan perkembangan sektor keuangan masing-masing negara. atr
