Jakarta – Dunia usaha mempertanyakan Badan Pusat Statistik yang menyatakan jumlah pengangguran terbuka turun 50.000 orang seiring pelambatan ekonomi. Kondisi ini dinilai tidak logis karena penurunan pertumbuhan mencerminkan aktivitas bisnis melambat sehingga sulit menciptakan lapangan kerja baru.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan hal ini di Jakarta, Selasa (6/5). Menurut BPS, jumlah angkatan kerja Februari 2014 sebanyak 125,3 juta orang dengan pengangguran terbuka turun dari 7,2 juta orang menjadi 7,15 juta orang.
”BPS jangan memanipulasi publik dengan cara membaca data karena secara logika tidak mungkin jumlah penganggur berkurang ketika ekonomi turun. Kalau sektor pertanian tumbuh dan menyerap tenaga kerja, kenapa impor pangan kita tetap tinggi,” kata Sofjan.
BPS menyatakan, ekonomi triwulan I-2014 tumbuh 5,21 persen, turun dari 6,03 persen pada triwulan I-2013. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan tren ekonomi global yang lesu.
Sofjan meminta BPS menjaga kredibilitas dan kualitas data dengan menyampaikan fakta sesuai realita. Sofjan juga berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melarang para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II membuat kebijakan strategis sebagai terobosan dalam kondisi ekonomi global yang lesu.
Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia Anton J Supit mempertanyakan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Menurut Anton, BPS seharusnya mengungkapkan kegagalan sektor industri manufaktur menyerap tenaga kerja sehingga limpahan angkatan kerja berpendidikan sekolah dasar tersedot ke sektor pertanian tradisional.
”Data BPS menunjukkan kegagalan transformasi pasar kerja dari sektor pertanian ke manufaktur. Pemerintah harus membuat perencanaan modal manusia komprehensif dengan program kerja terarah agar angkatan kerja terserap pasar kerja formal,” kata Anton.
Penggunaan data yang tidak benar justru menyulitkan penyusunan kebijakan publik. Pengajar Unika Atma Jaya A Prasetyantoko menilai, ada upaya sistematis menunjukkan kinerja pemerintah baik melalui data.
”Tetapi, fakta di lapangan tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya. Kebijakan tidak berdasarkan fakta akan salah arah (misleading) membuat situasi ketenagakerjaan semakin buruk,” kata Prasetyantoko. kmp
