Jakarta – Pelaksanaan Pemilihan Presiden Rabu 9 Juli 2014 selesai. Sebanyak 188.246.645 rakyat Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemiih Tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyalurkan hak suaranya. Tak ada gejolak di tengah masyarakat.Saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pelaksanaan pilpres di seluruh wilayah Indonesia berjalan dengan aman dan lancar.
“Secara resmi saya mendapat laporan dari Menko Polhukam didampingi Kapolri bahwa pemungutan suara bejalan aman, tertib dan lancar,” kata Presiden.
Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah sadar memilih calon presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Demokrasi, kata SBY, telah berjalan dengan baik di negeri tercinta.
Presiden meminta kepada seluruh rakyat yang selama ini telah menunjukkan sikap dewasa dalam berdemokrasi, untuk tetap menjaga hingga akhir penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Juga bisa menahan diri dari hal-hal tak diinginkan seperti bentrokan, kekerasan horisontal atau tindakan yang menganggu ketertiban,” kata Presiden.
Dengan adanya perbedaan dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei, SBY meminta kedua kubu, baik kubu Prabowo-Hatta maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk meredam semua pendukungnya dan tidak memunculkan ketegangan berlebihan agar tidak terjadi gesekan.
“Apalagi gerakan di lapangan yang rawan terhadap konflik horisontal. Saya berharap mereka bisa memimpin pendukungnya, menahan diri sambil segala sesuatunya terang,” kata Presiden.
SBY telah menginstruksikan Tentara Nasional (TNI) dan Polri untuk menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif. “Saya akan mengikuti dengan dekat. Sekali lagi selamat karena pemilu berjalan dengan tertib. Tetapi ini masih satu hari, masih ada hari-hari lain untuk tetap dijaga keamanannya,” kata SBY.
Kedua pihak diminta tidak menjadikan hasil hitung cepat lembaga survei sebagai rujukan kemenangan. Kedua kubu diminta untuk menunggu hasil resmi yang dikeluarkan KPU.
“Kalau itu belum tercapai, KPU yang akan jadi penentu. Sementara kedua belah pihak mengklaim memenangkan, saya mohon agar kedua belah pihak bisa menahan diri,” kata Presiden.
Sedikit ketegangan
Usai pelaksanaan pilpres, sore harinya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto bersama Kapolri Jenderal Sutarman menggelar video conferencedengan sejumlah wilayah. Menko Polhukam dan Kapolri ingin melakukan pengecekan pelaksanaan pilpres.
Dari 32 daerah yang terkoneksi video conference, Djoko mengambil laporan dari beberapa daerahnya yang mewakili seperti Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
Daerah Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku dinyatakan aman dan tidak ada masalah berarti saat berlangsungnya pencoblosan.
Sedangkan untuk Aceh, Jawa Tengah, dan Bali sedikit terjadi masalah. Namun bisa diatasi langsung.
Di Aceh ada dua kejadian di dua tempat berbeda. Pertama, ada perusakan TPS yang dilakukan oleh seseorang dikarenakan kesal petugas TPS-nya sama dengan yang tahun lalu. Kedua, ditemukannya bom rakitan di jalan negara Medan Aceh Km 80 dan itu sudah dijinakkan oleh Gegana.
Di Jawa Tengah, terjadi pemukulan saat malam menjelang pencoblosan.
Di Bali, Ketua KPPS di Jembrana diduga melakukan tindakan curang dengan memasuki surat suara dengan jumlah banyak ke kotak suara. Aksi itu dilakukan ketika jam istirahat.
Djoko menjelaskan masalah di beberapa daerah itu dapat diatasi dengan cepat oleh pihak berwenang.
“Untuk saat ini sampai detik sekarang pencoblosan di berbagai daerah berjalan dengan aman dan kondusif. Yang perlu diantisipasi itu yaitu ketika selesai perhitungan quick count,” kata Djoko.
Dia mengimbau kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun dari aparat dapat mengendalikan masyarakat. Kata Djoko, beberapa hari ke depan sangat penting diperhatikan sejumlah tokoh masyarakat, tim sukses masing-masing agar dapat mengendalikan para pendukung capres-cawapres.
Djoko meminta proses penghitungan hingga ke KPU dikawal dengan baik agar tidak terjadi kecurangan. Dalam hal ini, peran Polisi dan TNI sangat penting.
Pesan Djoko ke pimpinan Polri dan TNI di daerah agar melakukan pencegahan dini dan tindakan dini jika terjadi letupan kecil di wilayah masing-masing. “Jangan mentoleransi kesalahan, pelanggaran yang ada. Kita tidak ingin kejadian di masa lalu terjadi lagi,” katanya.
Djoko tidak melarang pendukung salah satu capres untuk merayakan kemenangan sementara berdasarkan hasil hitung cepat.
“Hendaknya perayaan pengucapan puji syukur terhadap kemenangan sementara dari hasilquick count lalu buat lupa diri membuat kita melanggar hukum. Kalau melanggar hukum anda sudah tahu jawabannya sendiri,” kata Djoko.
Tahan diri
Calon Presiden Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk melakukan politik santun. Prabowo meminta pendukungnya untuk mencegah gesekan dengan pendukung lawan.
“Kita berpolitik yang baik. Yang penting semua senang,” ujar Prabowo.
Prabowo enggan mengomentari hasil hitung cepat yang memenangkan pasangan nomor urut dua. “Tunggu hasil KPU. Kita hormati proses,” kata dia.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga menyerukan kepada seluruh kader partainya di semua wilayah untuk menahan diri dalam menyikapi hasil hitung cepat yang berbeda dari sejumlah lembaga survei. Imbauan itu dilakukan untuk meredam potensi ketegangan antar pendukung.
“Saya sudah perintahkan, para kader (Partai Golkar) agar jangan mudah terprovokasi. Kita harus tetap tenang apapun hasilnya nanti,” ujar ARB.
Ia juga berharap kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap menahan diri dan bisa menghargai keputusan pihaknya. Menurut ARB, terjadinya saling klaim kemenangan dari kedua kubu yang bertarung di Pilpres 2014 adalah hal yang wajar.
Sebab, hitung cepat yang dilakukan lembaga survei adalah salah satu cara yang dilakukan di negara demokrasi. ARB pun tak mempermasalahkan klaim kemenangan yang dilakukan kubu Joko-Kalla. Dia berharap semua pihak menunggu keputusan final yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum 22 Juli mendatang.
“Ya kalau masing-masing merasa kalau itu (kemenangan) benar, silakan saja. Kubu kita pakai empat lembaga survei, yang umumkan di Metro TV (kubu Jokowi-JK) juga pakai empat lembaga. Jadi tidak benar kalau ada yang bilang ada lebih banyak lembaga survei yang menangkan Jokowi-JK,” kata ARB.
“Mudah-mudahan tidak ada kisruh. Semua kader di partai koalisi sudah diminta untuk amankan hasil Pemilu ini dan berbuat benar. Yang jelas, kalau dari pihak kita tidak akan pernah untuk melakukan satu kerusuhan. Kita tetap tunggu KPU untuk hasil akhir dari Pilpres ini,” ucap Aburizal.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Dia meminta semua pihak menahan diri dalam menyikapi hasil hitung cepat.
“Semua saya harap bisa menahan nafsu dan tidak terpancing. Semua harus bisa menahan diri,” kata Nurhayati.
Nurhayati meminta semua elemen terutama masyarakat melihat proses hitung cepat dengan teliti. Ini akan menjadi acuan akuntabilitas deklarasi yang dilakukan kubu Joko Widodo-Kalla untuk melakukan deklarasi kemenangan.
“Memang quick count menjadi salah satu tolak ukur, tapi kita lihat jam berapa TPS ditutup, jam berapa quick count dimulai, jadi tidak perlu semuanya menuruti hawa nafsu dan tergesa gesa,” jelasnya.
“SBY mengimbau semua menunggu hasil KPU. Jangan sampai mencederai demokrasi ini,” kata Nurhayati.
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengimbau agar masyarakat lebih mengandalkan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum. Sutarman percaya kedua kubu tidak akan melakukan kecurangan. Kata Sutarman, penghitungan suara akan dikawal dan disaksikan bersama-sama.
“Jadi tidak perlu turun ke jalan yang dapat menimbulkan masalah, karena berbagai bentuk dari kekerasan anarki dapat merugikan bersama. Kita mengharapkan kedamaian bukan kekerasan,” ujar Sutarman. vns
