Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tidak boleh ada pihak yang mengklaim bahwa perhitungan suara mereka paling benar dibanding pihak lain. Sebagai otoritas resmi pemilihan umum, bahkan KPU pun tidak berhak mengatakan bahwa perhitungannya yang paling benar.Ketua KPU, Husni Kamil Malik, di Jakarta hari ini mengungkapkan, sudah ada mekanisme pengadilan konstitusi untuk mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil perhitungan KPU. Hasil pemungutan suara secara resmi Pemilihan Presiden baru akan diumumkan KPU 22 Juli mendatang.
“Jadi KPU sendiri sebagai yang memiliki otoritas penyelenggaraan pemilu, mulai awal sampai akhir, tidak bisa memonopoli kebenaran pemungutan suara, apalagi pihak lain di luar penyelenggara pemilu,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut dikeluarkan guna menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi yang mengklaim bahwa hasil surveinya paling terpercaya. Menurut survei indikator, Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 52,95 persen suara, sedangkan Prabowo-Hatta hanya mendapat 47,05 persen.
Burhanuddin pun mengatakan, bahwa jika hasil KPU berbeda dengan hasil hitung cepatnya, kesalahan ada pada KPU bukan lembaga surveinya.
Husni mengatakan, dalam melakukan tugasnya, KPU bekerja sistematis dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karena itu, jika ada kesalahan, dapat segera dideteksi dan diperbaiki dengan cepat.
“Prosesnya sudah jelas dari TPS, dilakukan penghitungan di desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai dilakukan rekapitulasi, dan dengan sistem itu maka sangat mudah mengoreksi kesalahan,” tambah Husni. vns
