Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menilai tidak efisien dan tidak ada pentingnya Pertamina membangun jaringan pipa BBM di seluruh Indonesia. Soalnya, selama ini BBM dapat diangkut melalui truk dan kapal. “Kalau kita bangun jaringan pipa BBM itu bisa bangkruttracking bisnis dan lain-lain,” katanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 10 September 2015.
Alasan kedua, Pertamina harus hati-hati membangun pipa BBM dari segi keamanan. Jika teroris meletakkan satu atau dua bom saja di lokasi pipa, seluruh jaringan dapat hancur. Dia mengatakan hanya negara dengan sistem keamanan sangat kuat, seperti Rusia, yang membangun pipa BBM. Berdasarkan kebutuhan, Indonesia justru membutuhkan jaringan pipa gas agar rakyat dapat menikmati energi hemat dan ramah lingkungan.
Selain itu, kata Rizal, cadangan gas Indonesia masih cukup untuk memenuhi kebutuhan 60-70 tahun ke depan. Rizal mencontohkan, jaringan pipa gas di luar negeri dalam konsep gas kota dapat diterapkan di Indonesia.
Saat disinggung tentang proyek penyimpanan minyak, Rizal berpendapat masih ada kebiasaan untuk sekadar menciptakan proyek. Meski memuji ide penyimpanan atau storage minyak yang dapat menaikkan kapasitas menjadi 30 hari, dia mengatakan Pertamina tak perlu membuang uang US$ 2,4 miliar untuk membangun infrastruktur itu.
Rizal malah tertarik jika swasta membuat penyimpanan minyak karena pemerintah banyak mengimpor minyak mentah dan minyak jadi tiap hari. “Bisa swasta bangun pakai service charge,ngapain itu dibangun, ya, kan?” ujarnya. Dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Rizal mengatakan usul pembangunan storage dan pipa BBM sudah dibatalkan karena tidak memiliki urgensi.
Menanggapi kritik Rizal, juru bicara PT Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengatakan bahwa pembangunan storage BBM itu baru diajukan proposal untuk rencana ke depan. Menurut Wianda, rencana itu menyambut keinginan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan penyimpanan BBM dari 18 hari menjadi 30 hari.
Wianda mengatakan Pertamina sebenarnya sudah memiliki program sejenis yang sudah berjalan dua tahun anggaran sebelumnya. Yaitu proyek peningkatan storage di Pulau Sambu dan Pulau Udang. Proyek tersebut sudah berjalan 18-24 bulan ke belakang dengan menggunakan dana dari Pertamina, tanpa dana dari APBN.
“Kami tidak memaksakan harus dengan anggaran sendiri atau tidak. Sebab, ada arahan dari Presiden, jangan sampai proyek-proyek ke depan membebani anggaran negara jika pakai APBN atau membebani anggaran Pertamina,” tutur Wianda, Kamis, 10 September 2015.
Pertamina, kata Wianda, harus bisa mendapatkan mitra-mitra, baik swasta maupun investor, baik dari luar maupun dalam negeri. Dan, yang penting, tujuan meningkatkan energi bisa tercapai. “Pertamina tidak akan melakukan investasi atau pembangunan infrastruktur apa pun tanpa tujuan lain, selain memperkuat ketahanan energi,” ucapnya.tmp
