Madura9 , Bangkalan – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018–2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 digelar di Gedung Rato Ebuh pada Kamis (25/3). Kegiatan tersebut dalam rangka menyukseskan pembangunan di masa mendatang.
Perubahan RPJMD dilaksanakan lantaran RPJMN 2019–2024 juga berubah. Pemerintah daerah harus melakukan sinkronisasi supaya prioritas pembangunan selaras.
Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menyatakan, pelaksanaan musrenbang dimaksudkan untuk mencapai pemufakatan segenap pemangku kepentingan. Hal itu dilakukan sebagai titik temu pikiran dan pendapat terhadap usulan-usulan pembangunan yang telah disepakati dalam forum-forum sebelumnya.
”Forum sebelumnya itu meliputi musyawarah tingkat desa/kelurahan, musrenbang RKPD tingkat kecamatan, lalu dilanjutkan dengan konsultasi publik, hingga sinkronisasi program dalam forum perangkat daerah,” jelas mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu.
Sementara itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam musrenbang tahun ini akan terangkum menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 sebagai bahan penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2022.
”Karenanya, dalam forum ini mari bersama-sama satukan semangat untuk menjadikan Bangkalan lebih sejahtera,” ajak Ra Latif bersemangat.
Adapun dasar perubahan RPJMD 2018–2023 itu terdapat lima landasan. Pertama, Perpres 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024. Kedua, Perpres 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
”Seterusnya yang ketiga lantaran Permendagri 90/2019 dilanjutkan dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 050-3708 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,” paparnya.
Keempat, karena Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 7/2019 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019–2024. ”Kelima, juga karena pandemi yang telah mengubah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah,” sambungnya.
Atas dasar itu, rancangan arah kebijakan perubahan RPJMD 2018–2023 wajib disesuaikan dengan 7 prioritas nasional yang telah tertuang dalam dokumen RPJMN 2019–2024. Termasuk, rancangan tema pembangunan 2022 yang harus disinergikan dengan tema pembangunan nasional dan provinsi.
Untuk itu, dalam prioritas pembangunan 2022, selain pemulihan ekonomi, juga pemerataan infrastruktur, peningkatan pendidikan, kesehatan, serta perluasan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan. ”Semoga atas upaya ini kami bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Bangkalan,” harapnya. Ram
