Madura9, Bangkalan – Rencana besar Pemkab Bangkalan mewujudkan pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis, mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Karena pelabuhan itu akan mendorong pengembangan infrastruktur jalan interchange Suramadu – Klampis, yang berada di kawasan Madura International Seaport City (MISC) di Kecamatan Socah, dan pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM).
Angin itu berhembus dari Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Jakarta Selatan setelah rombongan Bupati Bangkalan, RK Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) diterima Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, Senin (19/4/2021).
Ra Latif didampingi Sekretaris Daerah, Taufan Zairinsjah; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ainul Ghufron; dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Eko Setiawan.
Para pemangku kebijakan di lingkungan Pemkab Bangkalan itu tidak hanya memanggul misi terwujudnya megaproyek, tetapi juga mengusung sejuta harapan pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat Bangkalan.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil didampingi Deputi Perencanaan Penanaman Modal, Ikmal Lukman; Deputi Penanaman Modal, Saribua, serta Staf Khusus Kepala BKPM RI.
Di hadapan Bahlil, Ra Latif dengan gamblang dan terperinci memaparkan potensi-potensi investasi di Bangkalan yang sangat prestisius, spektakuler, dan prospektif.
Ra Latif menyertakan pendekatan dan analisis Strenght, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) untuk menjelaskan keunggulan, hambatan, peluang besarnya, termasuk segala tantangan yang substantif dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 80 Tahun 2019.
“Kami hadir ke BKPM RI sebagai upaya penajaman peran pemerintah dalam pelaksanaan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Peluang dan Potensi Investasi di Kabupaten Bangkalan,” ungkap Ra Latif, Rabu (21/4/2021) malam.
Sesuai arahan Kepala BKPM RI, lanjut Ra Latif, pembahasan difokuskan kepada rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulu Pandan dan MISC Socah.
“Beliau mengatakan, Bangkalan sudah mampu berkembang dengan fokus pada Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dan MISC. Kalau ingin berkembang, Bangkalan harus mempunyai pelabuhan yang terinterkoneksi ke seluruh benua. Tidak hanya pelabuhan dengan akses domestik,” ungkap Ra Latif, Rabu (21/4/2021).
Ia menjelaskan, dukungan penuh pemerintah pusat akan diwujudkan dengan kesanggupan BKPM RI mendatangkan investor berskala nasional untuk datang ke Bangkalan. Namun dengan catatan, Pemkab Bangkalan menjamin penyediaan lahan telah clear and clean.
“BKPM RI memfasilitasi keinginan Bangkalan. Tujuan pertemuan itu untuk memperjelas peran masing-masing stakeholder dalam mengipelementasikan Perpres 80/2019 tentang WPS (Wilayah Pengembangan Strategis) 13 Gerbang Kertasusila dan WPS 14 yang meliputi klaster Malang-Surabaya-Bangkalan,” jelas Ra Latif.
Master Plan Surabaya Greater
Untuk menjamin ketersediaan lahan, Ra Latif akan memperkuat peran tiga pilar dalam jajaran Froum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangkalan.
Ra Latif kemudian mencontohkan, Pemkab Kabupaten Bangkalan akan berkorrdinasi dengan Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pembebasan lahan di kawasan Tanjung Bulu Pandan yang kebutuhan tahap awal, diperkirakan seluas sekitar 350 hektare.
Total kebutuhan luas lahan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulu Pandan diperkirakan mencapai 1.100 hektare. Di mana pada kawasan Ring I, seluas 350 hektare di antaranya adalah aset TNI Angkatan Darat.
“Untuk membuka lahan seluas itu, kami akan siapkan regulasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan TNI AD. Nantinya juga akan dipersiapkan untuk para investor yang bergerak di bidang usaha pelabuhan dan perdagangan,” pungkas Ra Latif.
Seperti diketahui, rencana pembangunan Pelabuhan Intermasional Tanjung Bulupandan telah menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Presiden Joko Widodo dalam upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi.
Bersama Surabaya dan Malang, Bangkalan diplot dalam bagian WPS 13. WPS merupakan program infrastruktur jangka pendek berupa pembangunan jalan tol untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam WPS.
Bahkan dalam Master Plan Surabaya Greater, Kabupaten Bangkalan diproyeksikan sebagai calon gerbang Ekspor-Impor Jawa Timur. Dengan keberadaan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulu Pandan, Bangkalan juga digadang sebagai salah satu kawasan penyangga perekonomian nasional.
Dalam perkembangannya, Pelabuhan Tanjung Bulupandan direncanakan sebagai Kota Pelabuhan, poros dan simpul pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan ini nantinya menjadi akses arus ekspor-impor barang dan jasa berskala nasional dan internasioanal.
Ego Sektoral
Kepala DPMPTSP Bangkalan, Ainul Ghufron menambahkan, BKPM RI juga serius berkomitmen untuk membantu dan memfasilitasi program Bangkalan Investment Forum yang akan digelar Pemkab Bangkalan di Jakarta.
“Kami sudah lama merencanakan gelar Bangkalan Forum Investment di Jakarta. Insya Allah satu bulan ke depan, temu bisnis itu akan terlaksana. BKPM RI akan memfasilitasi dengan skema pemetaan bidang investasi yang relevan dengan Perpres 80/2019. Termasuk menyeleksi investor yang akan diundang,” imbuh Ainul.
Disinggung kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), Ainul dengan tegas menyatakan sudah banyak generasi Madura meraih gelar sarjana dan magister. Bahkan beberapa di antara mereka telah sukses di perantauan.
Sehingga Pemkab Bangkalan tinggal merekrut dan memberikan kesempatan kepada putra daerah terbaik dan berprestasi dalam komposisi keterlibatan tenaga kerja lokal.
“No problem dengan SDM. Seperti pesan Forkopimda Bangkalan, putra daerah jangan ditinggal karena bentuk keterlibatan kearifan lokal. Untuk keahlian yang tidak bisa dilakukan putra daerah, silakan pakai asing. Kami tidak anti asing namun harus ada keterlibatan putra daerah,” pungkasnya.
Sementara anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil XI Madura, H Syafiuddin Asmoro mengapresiasi langkah pihak eksekutif Bangkalan dalam upaya menjemput bola ke pihak eksekutif di pemerintah pusat.
“Karena kita memang kita harus song-osong lombung (bersinergi) sesuai posisi masing-masing. Saya juga mengharapkan semua elemen masyarakat Bangkalan mendukung dan mengapresiasi langkah Bupati beserta rombongan ke Jakarta,” ungkapnya .
Sinergitas atau song-osong lombung dalam Bahasa Madura kuno itu, diharapkan H Syafi juga dilakukan tiga kepala daerah di Madura. Artinya, Ketua DPC Bangkalan itu menginginkan tiga bupati lainnya di Madura melepaskan ego sektoral kedaerahan.
“Saya yakin dengan empat kepala daerah di Madura yang milineal ini bisa menjadi kekuatan luar biasa bagi masyarakat Madura untuk mendapatkan hak-haknya. Ini konteksnya bukan Ra Latif, saya, atau tiga bupati lainnya, tetapi kepentingan anak-cucu Madura di masa mendatang. Kalau bukan sekarang kapan lagi kita bergerak,” tegasnya. Trib-Sur
