Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tak akan mentoleransi jajarannya yang masih mengedepankan ego sektoral ataupun ego lembaga, sebab yang dirugikan adalah negara dan masyarakat.
“Saya ingatkan lagi, saya tidak bisa mentolerir terjadinya kerugian negara, kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Itu sudah setop. Cukup,” kata Presiden Jokowi saat membuka Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis, sebagaimana disaksikan virtual.
Presiden memberikan peringatan tersebut karena ego sektoral yang mengendap di birokrasi pemerintahan telah menghambat pembangunan.
Ia mencontohkan ego sektoral antara lembaga yang menjadi batu sandungan pemberian sertifikat hak milik tanah untuk rakyat, dan juga ego sektoral yang membuat pembangunan jalan tol tertunda hingga puluhan tahun.
Presiden menjelaskan ada beberapa kasus masyarakat yang hidup di pulau kecil kesulitan mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang ditempati.
“Seperti tadi bisa kita lihat Suku Bajo hidup di atas air, diberikan hak milik, diberikan. Ternyata ribut-nya itu antara kementerian. ‘Tidak bisa pak ini diberi, karena ini haknya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak bisa diberikan’. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga begitu, ‘tidak bisa pak ini kawasan hutan lindung, ada koral, terumbu karang’,” paparnya.
Jokowi menuturkan persoalan tersebut memperlihatkan ego sektoral di masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk juga di pemerintah daerah. Jika ego sektoral tersebut dipertahankan, maka tidak akan ditemukan solusi bersama untuk kepentingan masyarakat.
“Tidak bekerja secara terintegrasi. Jalan sendiri-sendiri. Egonya sendiri-sendiri. Kalau di terus-teruskan tidak akan rampung persoalan negara ini, bangsa ini. Persoalannya kelihatan solusi-nya kelihatan tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. Itulah persoalan kita,” ujar Jokowi.
Ego sektoral di masing-masing lembaga, kata Jokowi, juga telah menghambat pembangunan infrastruktur, seperti halnya jalan tol. Masalah pembangunan jalan tol yang kerap muncul adalah pembebasan lahan. Padahal, jika antara kementerian dan lembaga terkait dapat sinergi dan berkoordinasi dengan baik, masalah pembebasan lahan bisa teratasi sehingga pembangunan jalan tol tidak tertunda hingga bertahun-tahun.
“Jalan tol berpuluh-puluh tahun terhenti karena pembebasan lahan. Karena apa? Karena tidak saling komunikasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan daerah, BPN dengan yang ingin mengerjakan tol, Kementerian PUPR, ya tidak sambung.. Saya ke lapangan persoalan apa kok kayak gini ngak rampung ? Persoalan kecil, tapi tidak bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Siapa? Ya kita sendiri. Kan lucu banget kita ini,” tuturnya.
Karena itu, dalam GTRA Summit, Presiden meminta semua kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk saling terbuka dan bersinergi secara konkret baik dalam segi kebijakan, hingga dalam tataran pelaksanaan.
“Di forum rapat itu ‘kita harus terbuka, kita harus terbuka’. Praktiknya tidak. Itu yang kita lemah di situ. Sekali lagi semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi,” jelas Presiden Jokowi.(jp)
