Bintang Pos, Surabaya — Disebutnya pihak percetakan sebagai alasan karut-marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 dinilai sebagai bentuk sikap lempar batu sembunyi tangan. Penasihat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Itje Chodijah, menegaskan bahwa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kontrol untuk memastikan proses UN berjalan dengan baik.
“Ya enggak bisa dong seperti itu. Kemendikbud yang seharusnya bisa memacu percetakan agar beres pekerjaannya. Kalau dari alasan yang dijelaskan, kok sepertinya malah Kemendikbud yang disetir oleh percetakan,” kata Itje saat dijumpai seusai jumpa pers pelaksanaan UN 2013 di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Selasa (16/4/2013).
Kemendikbud dinilai lalai. Pasalnya, kontrol seharusnya memungkinkan kementerian melakukan pengecekan ke lapangan sehingga tidak kecolongan seperti sekarang ini.
“Jika pantauannya jelas, pasti akan segera diketahui masalahnya dan ditangani sehingga tidak jadi seperti ini,” tambahnya kemudian.
Seperti diketahui, pihak Kemendikbud selalu menyatakan bahwa keterlambatan naskah soal UN didistribusikan ke 11 provinsi yang ada di Indonesia Tengah terjadi akibat adanya masalah manajemen pengerjaan di percetakan. Masalah ini sendiri baru tercium saat H-10 pelaksanaan UN.
Menurut Itje, percetakan naskah soal hanyalah salah satu instrumen pelaksanaan UN. Tanggung jawab utama tetap ada di pihak Kemendikbud.
“Kalau saya, ya Kemendikbud yang harus bertanggung jawab, bukan melimpahkan pada percetakan saja. Alasan yang selama ini diungkapkan tidak masuk akal. Seolah Kemendikbud mau lempar batu sembunyi tangan,” tandasnya. (kom-kba)
