Bintang Pos, Jakarta – Ekonom Bank Danamon Dian Ayu Yustina mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan menghemat anggaran belanja subsidi energi antara Rp28 triliun hingga Rp47 triliun.
“Penghematan belanja akan lebih tinggi bila kenaikan harga BBM bersubsidi diberlakukan untuk seluruh kendaraan,” ujarnya dalam keterangan pers tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ayu mengatakan apabila pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp1.000 per liter maka akan menyumbang tambahan inflasi 1,87 persen, kenaikan Rp1.500 per liter menyumbang inflasi 2,8 persen dan kenaikan Rp2.000 per liter menyumbang inflasi 3,74 persen.
“Opsi kenaikan Rp500 per liter sepertinya tidak akan dipilih pemerintah, karena anggaran yang dapat dihemat sangat kecil padahal ongkos politik dan ekonominya terlalu besar,” katanya.
Ayu memperkirakan, pemerintah akan menyiapkan anggaran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp14 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran yang terdampak kebijakan kenaikan harga BBM.
“Angka ini dengan perkiraan dana tunai yang diberikan per bulan sebesar Rp150.000, selama enam bulan,” ujarnya.
Dengan demikian, dana penghematan bersih yang dapat digunakan, dari penghematan belanja subsidi energi dikurangi dana BLSM untuk bantuan sosial, sekitar Rp14 triliun-Rp36 triliun.
Ayu mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut tetap tidak mampu menghambat pelebaran defisit anggaran dari yang ditetapkan dalam APBN sebesar 1,65 persen dari PDB.
“Defisit anggaran belanja pemerintah pusat akan berada pada kisaran 1,9 persen-2,3 persen dari PDB pada akhir tahun,” ujarnya.
Menurut dia, kenaikan harga BBM akan menggerus daya beli masyarakat miskin, namun dana kompensasi BLSM diharapkan dapat mengurangi dampak negatif kenaikan harga tersebut.
“Kami mengharapkan daya beli tetap terjaga agar konsumsi tetap meningkat. Selain itu aktivitas ekonomi diperkirakan makin ramai menjelang Pemilu 2014,” ujarnya.
Ayu mengatakan momentum kenaikan harga BBM bersubsidi paling tepat adalah dalam jangka waktu dua bulan mendatang serta diharapkan berlaku efektif pada Juni seusai pembahasan APBN-Perubahan.
“Kalau pemerintah telat memberlakukan kenaikan harga BBM, maka akan berisiko, karena tekanan inflasi makin tinggi pada Juli dan Agustus, disebabkan adanya momen Lebaran,” katanya.
Secara keseluruhan, Ayu memprediksi pertumbuhan ekonomi akhir tahun berada pada kisaran 6,18 persen-6,27 persen (yoy) dan defisit transaksi berjalan mulai membaik, pada kisaran 2,2 persen-2,4 persen dari PDB, akibat adanya kebijakan BBM.
“Pengelolaan defisit transaksi berjalan dan defisit anggaran dapat melahirkan sentimen positif dari pasar, serta menjaga nilai rukar rupiah hingga 9.502 per dolar AS pada akhir tahun,” katanya.(ant-pgh)
