Bintang Pos, Surabaya – Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya yang berubah status menjadi Politeknik Pelayaran Surabaya sejak Februari 2013, resmi membuka program studi baru Elektro Pelayaran pada tahun ini.
Kepala Seksi Pendidikan Politeknik Pelayaran Surabaya Mugen Sartoto, Rabu, mengatakan program studi baru satu-satunya di Indonesia itu sebagai jawaban atas kebutuhan pasar dunia kerja pelayaran.
Ia menjelaskan hasil amandemen Manila 2010 yang berlaku sejak awal 2012, salah satu poinnya adalah mewajibkan adanya perwira dalam urusan teknik elektro.
“Selama ini, urusan elektronik kapal masih dipegang oleh tenaga yang belum memiliki kemampuan spesialis, padahal tenaga tersebut sangat dibutuhkan dalam pelayaran niaga maupun non niaga,” katanya.
Pihaknya juga mengagendakan pelaut yang dihasilkan Politeknik Pelayaran Surabaya tidak hanya berijazah D-III, namun juga D-IV, bahkan pascasarjana. Hal itu untuk menjawab tantangan dunia kerja di bidang kelautan dalam skala internasional.
Sementara itu, BP2IP Surabaya berubah status menjadi Politeknik Pelayaran Surabaya sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 tahun 2012, serta menambah koleksi unit pendidikan di bawah Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan yang berstatus politeknik.
“Untuk dua unit lembaga pendidikan yang sudah berubah menjadi politeknik adalah PIP Makasar dan PIP Semarang,” kata dia.
Sartoto berharap perubahan status itu semakin menarik minat masyarakat untuk menjadi pelaut profesional, karena kebutuhan pelaut nasional maupun internasional sangat tinggi, menyusul semakin meningkatnya arus tata niaga internasional serta menjamurnya perusahaan pelayaran niaga.
Ia merinci, setiap tahunnya dibutuhkan puluhan ribu tenaga terdidik untuk mengisi kekosongan tenaga peayaran. Sementara dari delapan UPT Kemenhub, di antaranya di BP3IP, STIP, Makasar, Aceh, Barombong, dan semarang, setiap tahunnya hanya mencetak sekitar 1.500-2.000 lulusan siap pakai.
“Kendati demikian, jumlah itu belum memenuhi kebutuhan internasional maupun dalam negeri yang mencapai sekitar 80 ribu per tahun,” katanya. (*)
