Bintang Pos, Jember – Golput atau golongan putih alias sekelompok orang yang secara sadar tidak menyalurkan aspirasi politiknya, bakal menggelembung saat Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur akhir Agustus 2013 nanti. Bahkan, prosentase golput saat Pilgub Jatim 2008 lalu akan kembali berulang. Kala itu, golput mencapai 40 prosen.
Angka golput pada Pilgub Jatim 2013 ini diprediksi makin meroket, lantaran bertepatan dengan ajang Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak di Kabupaten Jember. Prediksi itu bukanlah sekadar wacana. Pasalnya, warga terbiasa dengan layanan lebih dari masing-masing calon kades yang berlaga.
“Laga Pilkades serentak itu akan berimplikasi negatif pada Pilgub Jatim. Angka golput kami prediksi meningkat tajam seperti yang pernah terjadi pada Pilgub Jatim tahun 2018 lalu,” kata Ketty Tri Setyorini, Ketua KPU Jember, Sabtu (15/6)
Ketty mengaku melakukan perjalanan keliling ke sejumlah pelosok pedesan di Kabupaten Jember dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2014. Saat berkeliling ke beberapa desa itulah, Ketty melihat fenomena di sejumlah komunitas warga yang kebetulan di desanya digelar Pilkades.
“Disaat yang sama, warga desa menanyakan kepada saya apa ada kompensasi berupa uang atau natura jika mereka ikut berpartisipasi dalam Pilgub Jatim. Warga membandingkan sejumlah fasilitas yang mereka terima ketika mendukung calon kepala desa di kampungnya. Agar dipilih warga, para calon kades itu memberi uang, ongkos transport ke lokasi pemilihan dan natura seperti beras dan rokok gratis,” beber Ketty.
Semua fasilitas yang memanjakan masyarakat ini, kata Ketty, difasilitasi oleh calon kades yang bertarung. Kondisi dan fenomena seperti itu yang menurut Ketty bakal memicu membengkaknya angka golput dalam Pilgub Jatim. Pasalnya, semua fasilitas istimewa seperti yang warga dapatkan saat pilkades justru tidak bisa didapatkan warga kala Pilgub Jatim.
Ketty berharap, tingginya angka golput saat Pilgub Jatim hendaknya bisa diantisipasi para tim sukses pasangan calon untuk meningkatkan peran serta warga pemilih dalam proses demokrasi ini.
“Upaya ini memang berat, namun tetap harus dilakukan untuk mengubah pola pikir warga pemilih. Sebab yang pasti, praktik monye politic sangat terlarang pada Pilgub Jatim. Jika terbukti, maka akan mengganjal perjalanan pasangan cagub-wagub yang sedang berlaga,” tutup Ketty.(jrg)
