Bintang Pos, Surabaya – Mulai maraknya aksi demonstrasi dalam beberapa hari di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim disikapi serius oleh Gubernur Soekarwo.
Orang nomor satu di Jatim tersebut minta apara kepolisian yang mengamankan jalannya aksi demonstrasi bertindak tegas, jika aksi yang dilakukan massa sudah mengarah pada tindakan anarkis dan merusak.
“Jika ada kekerasan dan tindakan anarkis dalam aksi yang dilakukan, saya sudah minta Kapolda untuk menangkap dan bertindak tegas. Itu harus dilakukan, karena kekerasan itu merusak dan mencederai prinsip demokrasi,” tegasnya, Jumat (12/7/2013), usai salat Jumat di Masjid Baitul Hamdi, Kantor Gubernur.
Menurut Pakde Karwo, di negara demokrasi, unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat memang tidak dilarang. Tapi aksi unjuk rasa harus dilakukan dengan santun. Sehingga unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis harus dihindari, karena anarkisme cenderung mematikan demokrasi. “Kalau demo teratur itu bagus,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya, kata Pakde Karwo berharap semua pihak menghormati aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, semua serba boleh dilakukan. Namun yang harus diingat, ada yang membatasi, yakni konstitusi dan aturan perundang-undangan.
“Nah, aturan perundang-undangan itulah yang dihormati oleh semua pihak,” tandas Pakde.
Menjelang sidang pleno tahap kedua penentuan lolos tidaknya bakal Cagub-cawagub Jatim 2013, dalam seminggu terakhir ini kantor KPU Jatim di Jalan Tenggilis Raya terus digoyang aksi demonstrasi.
Aksi pertama dilakukan massa dari ormas Pemuda Pancasila (PP) Surabaya. Massa PP aktif menggelar aksi unjuk rasa ke kantor KPU Jatim. Dalam rentang lima hari ini, massa PP sudah empat kali ngelurug kantor KPU untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi pertama dilakukan Senin (8/7/2013), lalu berlanjut aksi kedua Rabu (10/7/2013), kemudian aksi ketiga Kamis (11/7/2013), dan aksi keempat dilakukan Jumat (12/7/2013.
Dalam aksi kemarin, massa PP Surabaya menggelar aksi teaterikal di depan kantor KPU. Mereka menggotong jenazah untuk menggambarkan KPU sudah mati kebenarannya.
Korlap Aksi Amrullah mengatakan, pihaknya mendesak komisioner KPU segera menetapkan pasangan cagub-cawagub yang memenuhi syarat serta mencoret bakal cagub-cawagub yang tidak memenuhi syarat dukungan partai.
“KPU harus netral, profesional, dan berani bertindak tegas mengacu pada prosedur dan aturan perundangan-undangan yang ada,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya, kata Amrullah akan menurunkan massa Pemuda Pancasila dalam jumlah yang sangat besar untuk mengawal jalannya proses sidang pleno kedua KPU Jatim yang digelar Minggu besok dengan agenda menetapkan cagub-cawagub Jatim periode 2014-2019.
Selain massa PP, aksi demonstrasi ke kantor KPU Jatim juga dilakukan massa yang mengatasnamakan Komunitas Pendukung Khofifah (KPK). Setelah Kamis (11/7/2013) berunjuk rasa di depan kantor KPU Jaim, Jumat (12/7/2013), massa pendukung bakal Cagub-cawagub Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) ini kembali ngeluruk kantor lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
Dalam aksinya kemarin, massa KPK memilih melakukannya doa bersama, yakni istighosah. Istighosah diikuti sekitar 50-an Muslimat NU Surabaya.
Ketua DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin yang memimpin aksi massa KPK mengatakan, doa sengaja dipanjatkan agar pasangan Khofifah-Herman dapat lolos menjadi Cagub-cawagub Pilgub Jatim 2013.
“Dengan doa ini, kami berharap agar KPU terbuka hatinya dan adil dalam menentukan pilihan,” tegas Syamsul.
PKB berani pasang badan, karena partai dengan 13 kursi di DPRD Jatim merupakan satu-satunya partai parlemen yang mengusung pasangan Berkah. Namun, pasangan Berkah yang diusung terancam gagal maju, menyusul adanya dualisme dukungan Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PPNUI) yang diberikan ke pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dan Berkah.
Berdasar klarifikasi dan verifikasi tahap kedua, KPU mendapati tetap terjadi dualisme dukungan PK dan PPNUI, yakni untuk pasangan KarSa dan Berkah. Antara Ketua Umum dan Sekjen tetap tidak ada titik temu. Semua tetap ngotot dan bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, yakni Ketum mendukung Khofifah-Herman dan Sekjen mendukung KarSa
Hasil pleno kedua menyikapi dukungan ganda PK dan PPNUI menjadi sangat menarik. Karena dukungan dua partai non parlemen ini sangat menentukan lolos tidaknya pasangan Berkah. Jika dukungan dinyatakan tidak sah, maka dukungan pasangan Berkah tidak mencapai minimal 15 persen suara sebagaimana yang disyaratkan Undang-undang. Ini berarti pasangan Khofifah-Herman akan terlempar alias gagal maju Pilgub. Sedangkan bagi pasangan KarSa, dukungan itu tak mempengaruhi pencalonan pasangan incumbent ini.(sao)
