Bintang Pos, Surabaya – Petugas dari Kepolisian Daerah Jawa Timur mengawal semua kandidat yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) setempat selama 24 jam penuh sejak ditetapkannya pasangan calon hingga setelah dilakukan pemilihan.
“Sesuai aturan berlaku, setiap kandidat, baik calon gubernur maupun wakil gubernur akan dikawal selama 24 jam oleh dua anggota Polda Jatim,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Pengawalan yang dilakukan bersifat pribadi dan tertutup. Artinya, seorang kandidat akan dikawal oleh dua petugas tidak berseragam dan akan mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan calon gubernur atau wakil gubernur.
“Sejak ditetapkan sebagai calon maka sudah ada pengawal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses dan tahapan hingga setelah pemilihan. Pengawal pribadi juga telah melalui seleksi dan petugas pilihan,” katanya.
Jenderal dengan dua bintang di pundak tersebut mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan personel untuk melakukan pengamanan, mulai tahapan persiapan, pemilihan, penghitungan hingga pelantikan.
“Kami sudah siapkan 2/3 dari total kekuatan yang dimiliki Polda Jatim sebesar 26.000 personel. Semua sudah siap dan polisi akan berusaha membantu proses pelaksanaan Pilkada berjalan aman, lancar dan tertib,” kata Unggung.
Di samping itu, polisi akan mendapatkan bantuan dari aparat TNI AD selama pengamanan. Total, sekitar 7.200 personel dari Kodam V/Brawijaya yang disiagakan untuk membantu polisi.
Mantan Kapolres Sidoarjo tersebut mengimbau kepada seluruh warga di Jatim untuk bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan nyaman, baik sebelum hingga berakhirnya proses Pilkada Jatim. Pihaknya yakin masyarakat tidak akan mudah terpancing menghadapi situasi apapun.
“Selama ini, Jawa Timur sudah aman dan tertib. Mari ciptakan suasana Pilkada yang santun dan jangan mudah terprovokasi pihak manapun yang ingin memecah belah perdamaian,” katanya.
Selanjutnya, Polda Jatim akan mengundang semua pasangan calon ke Mapolda untuk deklarasi Pilkada damai sekaligus menyepakati siap dipilih maupun siap tidak dipilih.
“Deklarasinya siap dipilih dan siap tidak dipilih, bukan siap kalah atau menang. Ini lebih penting untuk mengingat bahwa apapun hasilnya ke depan, ini merupakan pilihan rakyat,” kata Unggung.
Sementara itu, sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa anggota bersifat netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Karena itulah, pihaknya menjamin bahwa aparat Polri tidak akan membela salah satu pasangan tertentu. (ant)
