Bintang Pos, Surabaya – Proyek pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto terus dikebut. Bahkan, PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI) sebagai investor dan pemegang hak konsesi jalan tol menargetkan bulan September 2014, jalan sepanjang 40,5 Kilometer itu siap beroperasi.
Presiden Direktur PT MHI, Wiwiek D Santoso, mengatakan, ruas jalan tol Kertosono – Mojokerto sebagian besar lahannya berada di wilayah Kabupaten Jombang. Makanya, jalan bebas hambatan tersebut sebenarnya lebih tepat disebut tol Mojokerto – Jombang. Khusus di wilayah Jombang, ruas jalan itu terbagi menjadi dua seksi. Seksi 1 berada di wilayah Kecamatan Bandar Kedungmulyo – Tembelang. Sedangkan seksi 2 berada di wilayah Tembelang – Pageruyung (Mojokerto Bagian Barat).
Pada seksi 1, pengerjaan kontruksi jalan tol sudah mencapai 45 persen. Sedangkan seksi 2, pengerjaan kontruksi mencapai 35 persen. “Jadi kami menargetkan jalan tol Mojokerto – Jombang ini rampung dan siap beroperasi pada September 2014,” kata Wiwik usai meninjau lokasi pembangunan jalan tol di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang, Selasa petang (16/7/2013).
Pernyataan senada juga dilontarkan Direktur Teknik PT MHI, Rinaldi. Ia mengatakan, di beberapa ruas pengerjaan kontruksi terpaksa belum bisa dilakukan. Alasannya, masih ada lahan dalam proses pembebasan. Rinaldi kemudian merinci, per Mei 2013, untuk seksi 1, lahan yang belum dibebaskan hanya tinggal 7 persen. Sedangkan 93 persen lainnya sudah bebas.
“Kalau seksi 2, lahan yang sudah dibebaskan mencapai 85 persen. Baik pada seksi 1 maupun seksi 2 tidak akan bisa maksimal jika seluruh lahan yang dibutuhkan tidak segera dibebaskan. Namun soal pembebasan tersebut merupakan wewenang pemerintah, bukan kami,” ujar Rinaldi.
Wiwiek kembali mengungkapkan, sebenarnya PT MHI menawarkan solusi bagi warga yang terkena dampak. Diantaranya, menyediakan lahan pengganti serta membangun hunian baru. Hal itu sudah dilakukan untuk warga Desa Blimbing, Carangrejo, dan Watudakon, Kecamatan Kesamben.
“Kami hanya membantu menyiapkan lahan dan hunian baru. Warga bisa membeli dari dana pembebasan lahan. Namun, soal pembebasan lahan bukan wewenang kami. Hal itu domain pemerintah. Sekali lagi, kami hanya membantu supaya warga tidak kesusahan setelah lahannya terkena proyek pembangunan jalan tol,” kata Wiwiek sembari mengatakan bahwa pembangunan jalan tol tersebut menyedot anggaran sebesar Rp 3 triliun.(bjt)
