Bintang Pos, Surabaya – Pernyataan Irwanto Limantoro, Ketua FPD DPRD Surabaya yang mengatakan bahwa anggotanya dipastikan bakal mendukung sekaligus memilih Wisnu Sakti Buana (WS) menjadi Wakil Walikota dimentahkan M Anwar, anggota Komisi A asal FPD yang kini juga menjadi anggota Pansus Pemilihan.
Gonjang ganjing pemilihan Wawalikota Surabaya pasca mundurnya Bambang DH, ternyata menuai pro dan kontra di kalangan anggota dewan Surabaya. Pasalnya, tidak semua anggota dewan mendukung Wisnu Sakti Buana (WS) yang telah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP dengan calon pendamping Saifudin Zuhry.
Semakin hari, kabarnya nama Saifudin Zuhry justru terus mendapatkan simpati mengungguli nama WS yang diharapkan oleh DPP PDIP mengantikan posisi Bambang DH sebagai wawalikota Surabaya. Seperti dikatakan M Anwar anggota komisi A asal FPD.
“Siapa bilang anggota FPD pasti akan memilih WS, itu kan versinya pak Irwanto pribadi, karena saya anggota FPD yang juga anggota pansus belum pernah di ajak rembugan atau rapat soal itu, makanya semua kemungkinan masih bisa terjadi,” ujar M Anwar yang saat menjadi caleg Dapil 2 no 2 partai Demokrat Surabaya.
Bahkan Anwar juga menjelaskan bahwa hasil perbincangannya dengan beberapa anggota dewan yang terlibat didalam pansus, pamor WS masih kalah dengan Saifudin Zuhry sebagai calon alternatif.
“Sepengetahuan saya kondisi terakhir hasil pembicaraan dengan beberapa teman yang lain, WS masih bisa terganjal oleh internal dan eksternal, sehingga perjalanannya untuk menduduki kursi Wawalikota tidak semulus yang diperkirakan banyak orang, ini ranah politik mas, semua kemungkinan masih bisa terjadi,” jelas Cak War panggilan akrab M Anwar.
Berkaca pada pemerintahan Bambang DH saat menjabat sebagai Walikota Surabaya, M Anwar mengatakan bahwa kesempatan WS juga bisa terganjal dengan sikap Tri Rismaharini Walikota Surabaya.
“Perlu juga menjadi pertimbangan, apakah Tri Rismaharini Walikota bisa sejalan dengan WS, karena semua juga tau bahwa sejak berseterunya dengan Bambang DH, praktis Risma bekerja sendiri, artinya bisa saja tidak memerlukan seorang wakil dalam menjalankan roda pemerintahannya, dan Risma akan mempertahankan kondisi ini, karena hal ini juga pernah terjadi saat Walikotanya Bambang DH,” pungkasnya.(bjt)
