Bintang Pos, Surabaya – Sekretaris DPRD Surabaya meminta Wakil Ketua DPRD Musyafak Rouf yang kini menjadi narapidana atas kasus gratifikasi jasa pungut senilai Rp720 juta mengembalikan gajinya selama 17 bulan atau sekitar Rp187.000.000.
Kasubag Hukum dan Perundang-undangan Sekretaris DPRD Surabaya Eman Platyuka, Kamis, mengatakan, dalam SK Gubernur Jatim tertanggal 24 Juli 2013 dengan Nomor 171.436/255/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentia Antarwaktu Anggota DPRD Surabaya, memutuskan bahwa SK tersebut berlaku sejak 26 Januari 2011.
“Dengan turunnya SK tersebut tentunya penggajian Pak Musyafak dihentikan dan juga harus mengembalikan gaji sebelum Sekretariat DPRD menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA),” katanya.
Ia menjelaskan, Sekretariat DPRD Surabaya mendapatkan salinan keputusan dari MA baru pada Mei 2012, padahal keputusan MK dengan Nomor 1461 K/pid.Sus/2010 tersebut sudah turun 26 Januari 2011. Dengan demikian selama itu, Musyafak masih menerima gaji selama 17 bulan.
“Januari 2011 sampai Mei 2012 Pak Musyafak masih terima gaji karena kami belum menerima salinan keputusan MA,” katanya.
Menurut dia, belum adanya surat pengusulan pergantian antarwaktu (PAW) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat itu menjadikan berlarut-larutnya proses PAW Musyafak.
“Administrasi yang terlambat sehingga jadinya seperti ini,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan menggelar rapat dengan Pemkot Surabaya mengenai gaji Musyafak yang terlanjur dibayar ini.
“Kami akan kirim surat tagihan. Kalau pengembaliannya bisa dicicil sampai selesai. Kami juga tau kondisinya pak Musyafak saat ini,” katanya. (ant)
