Bintang Pos, Surabaya – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya siap mengamankan pelantikan Syaifi sebagai pengganti antarwaktu Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf yang akan digelar di gedung dewan, Jumat (2/8) menyusul adanya isu upaya menggagalkan pelantikan itu.
“Saya harap tidak ada upaya penggagalan pelantikan Syaifi. Namun jika ada, kami lebih siap melawan,” kata Wakil Ketua DPC PKB Surabaya Satuham usai menghadap Ketua DPRD Surabaya M. Mamchmud di ruang kerjanya, Kamis.
Menurut dia, siapapun tidak bisa mencegah atau menggagalkan pelantikan Syaifi. “Pelantikan harus jalan terus, apapun yang terjadi. Kita akan mengawal PAW sampai selesai,” katanya.
Saat ditanya pengamanan apa yang diberikan PKB, Satuham mengatakan pihaknya akan mengerahkan massa besar-besaran jika hal itu dibutuhkan. “Kita lihat kondisinya dulu, malam ini bagaimana, lebih panas atau lebih besar,” ujarnya.
Satuham juga mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menjalin komunikasi dengan Musyafak Rouf sewaktu masih menjadi narapida di Lapas Porong, Sidoarjo. “Waktu komunikasi tidak ada masalah, tapi setelah Musyafak bebas kenapa ada perubahan sikap,” katanya.
Satuham melihat bahwa perubahan sikap dari Musyafak disebabkan ada pembisik atau orang dekatnya yang sengaja memperkeruh suasana menjelang pemilihan Wakil Ketua DPRD Surabaya pengganti Musyafak. “Saya melihatnya seperti itu, kenapa Musyafak harus mengikuti,” katanya.
Musyafak sebelumnya mengatakan dirinya akan ikut paripurna pelantikan Syaifi dan akan berusaha menggagalkan. “Ya, kalau bisa jangan diteruskan, sebab orangnya sudah kembali,” kata Musyafak.
Selain itu, Musyafak menilai DPC PKB Surabaya telah bertindak terlalu jauh dengan membuat surat pemecatan terhadap dirinya yang semestinya kewenangan DPP PKB.
“Ini justru DPC yang membuat surat pemecatan. Ini tidak masuk akal, dan saya akan mempertanyakan keabsahan DPC PKB Surabaya kali ini yang pemilihan ketuanya tanpa melalui proses Muscablub. Makanya, saya akan gugat DPC sebab jika kasus seperti ini dibiarkan, maka akan jadi yurisprudensi di daerah lain,” katanya. (ant)
