Terasberita9.com, Ponorogo – Perhelatan pesta demokrasi, pemilu serentak bakal digelar tahun 2024 nanti.
Namun, persiapan demi persiapan sudah mulai dilakukan sejak tahun ini. Salah satunya terkait dengan pendanaan perhelatan pemilu serentak tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo sudah merinci anggaran untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 senilai Rp 69 miliar.
Anggaran pemilu serentak tahun 2024 itu sudah diajukan KPU Ponorogo kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo sejak bulan Januari lalu.
“Dana untuk pemilu 2024 sudah kita ajukan sejak bulan Januari 2022 lalu, yakni sebanyak Rp 69 miliar,” kata Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Ponorogo, Ali Mahfudz, Senin (3/10/2022).
Anggaran dana sebanyak Rp 69 miliar yang diajukan oleh KPU Ponorogo itu, kata Ali dengan skema pemilu masih dalam keadaan pandemi Covid-19. Sehingga pelaksanaannya masih format dengan protokol kesehatan. Alhasil, dalam rincian biayanya itu masih ada untuk pembelian alat pelindung diri (APD). Sehingga untuk penanggulangan Covid-19, total dianggarkan sebanyak Rp 8 miliar.
“Anggaran yang diajukan diformat masih dalam suasana pandemi Covid-19, jadi ada anggaran untuk pembelian APD dengan total biaya mencapai Rp 8 miliar,” katanya.
Namun seiring berjalannya waktu, dana pemili yang diajukan sebanyak Rp 69 miliar itu, bisa berpotensi turun. Hal itu bisa terjadi, ketika Pemerintah Indonesia mencabut status pandemi Covid-19, yang saat ini peredaran kasusnya benar-benar sudah landai. Dengan adanya keputusan itu, nanti KPU Ponorogo bakal melakukan kajian agar ada efisiensi dalam anggarannya.
“Jumlah dana yang kita ajukan bisa berkurang, kalau status pandemi dicabut oleh Pemerintah. Otomatis akan menghilangkan pembiayaan untuk APD, karena ya memang tidak memerlukan itu,” kata salah satu komisioner yang berdomisili di Kecamatan Jenangan itu.
Ali menambahkan bahwa dalam pengajuan dana pemilu sebesar Rp 69 miliar itu, rincian pos pengeluaran terbesar ada di honorarium petugas badan adhoc. Untuk honor tersebut, menelan biaya hingga Ro 32 miliar. Yakni untuk honor bagi petugas KPPS. Sebab jumlahnya memang besar. Jika untuk petugas KPPS saja ada 7 orang ditambah dengan Linmas 2 orang. Sementara tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Ponorogo ada sekitar 2100 lokasi.
“Dana paling besar untuk honorarium untuk petugas badan adhoc. Yakni kita anggarkan senilai Rp 32 miliar,” pungkasnya. bjm
