Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menyatakan, banyak organisasi massa (ormas) Islam di Indonesia tidak setuju dengan keberadaan paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).“Dari laporan yang saya terima sebenarnya banyak organisasi Islam, baik yang garis keras maupun moderat, yang tidak setuju dengan keberadaan paham ini,” katanya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, meski terdapat surat dari Abu Bakar Baasyir yang menyatakan dukungan terhadap ISIS, namun ketika diwawancara pihak kepolisian, ternyata Baasyir tidak mengakuinya.
Djoko juga memastikan bahwa aktivitas dan dinamika ISIS sejak awal isu itu merebak telah dipantau oleh sejumlah lembaga dan kementerian terkait termasuk aparat keamanan.
Pemerintah,menurut dia, mengapresiasi yang sangat tinggi kepada para tokoh-tokoh agama atau ulama yang telah memberikan indikasi untuk kewaspadaan yang sangat tinggi kepada keberadaan paham ISIS di Indonesia.
“Paham ISIS bukan masalah agama. Ini masalah ideologi,” katanya.
Sebagai ideologi, ia menegaskan bahwa paham ISIS bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko juga menegaskan, ISIS tidak boleh berkembang di Indonesia karena dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Isu ISIS sangat penting. Oleh karenanya, tak boleh berkembang di Indonesia,” ujarnya usai acara halalbihalal bersama prajurit TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.
Ia menambahkan, keberadaan ISIS akan memberikan ancaman bagi rakyat Indonesia karena dapat menimbulkan perpecahan. atr
