Bintang Pos, Surabaya – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur berharap sedikitnya 60 persen kabupaten/kota sudah bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 2014.
Kepala BPKP Perwakilan Jatim Hotman Napitupulu dalam keterangan di Surabaya, Kamis, menjelaskan hingga laporan terakhir 28 Mei 2013, sudah ada 13 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdiri dari 12 kabupaten/kota dan satu LKPD Pemprov Jatim.
Dari 12 kabupaten/kota itu, hanya satu daerah yang LKPD-nya sempurna dengan mendapat opini WTP murni, sedangkan 11 LKPD lain memperoleh opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan).
Sementara LKPD dari 24 kabupaten/kota lainnya di Jatim memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan dua daerah lainnya penilaian LKPD-nya belum rampung.
Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), diharapkan 60 persen LKPD di Indonesia sudah mendapatkan opini WTP sebelum 2014.
“Dengan jumlah itu, berarti di Jatim minimal harus ada 22 dari 38 kabupaten/kota yang mendapat opini WTP,” kata Hotman.
Ia mengatakan semua daerah di Jatim sangat potensial untuk mendapatkan WTP, karena saat ini rata-rata sudah mendapat opini WDP atau satu tingkat di bawah WTP.
Menurut Hotman, LKPD merupakan salah satu indikator tata kelola anggaran, dimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik bisa menjamin berfungsinya APBD sebagai instrumen fiskal untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
“APBD merupakan kebijakan terpenting dalam mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal sehingga pemerintah daerah diharapkan mempunyai tata kelola yang baik agar APBD bisa dioptimalkan sebagai alat untuk mengintervensi perekonomian guna memakmurkan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan semakin banyak daerah yang LKPD-nya mendapatkan opini WTP akan semakin bagus dan menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerahnya sudah semakin akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
“Dengan kata lain, semua pencatatan keuangan daerah dilakukan secara wajar. Jadi, nanti laporan keuangan itu bisa menjadi alat pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang daerahnya mendapatkan opini WTP murni dari BPK, mengatakan pihaknya akan terus berupaya mempertahankan prestasi tersebut guna perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
“Perolehan hasil audit dengan opini WTP ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas LKPD yang kami lakukan secara terus menerus dan berkesinambungan,” katanya dalam penjelasan melalui surat elektronik.
Ia menambahkan Pemkab Banyuwangi terus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh tingkatan pengelola keuangan dan barang daerah dengan menerapkan pengendalian berlapis pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Parameter penyelenggaraan dan pengelolaan APBD yang baik mencakup tiga hal, yakni transparan, akuntabel dan partisipatif,” paparnya. (ant)
