Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), BUMN yang bergerak di sektor pembiayaan sekunder perumahan, mengharapkan pemerintah tetap menjadikan PT Bank Tabungan Negara Tbk sebagai bank yang fokus untuk menangani penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) di Indonesia.Presiden Direktur SMF, Raharjo Adisusanto, Selasa 6 Mei 2014, menjelaskan bahwa sektor perumahan masih menjanjikan untuk bisnis perbankan di masa depan.
Oleh karena itu, BTN sebagai bank yang selama ini senantiasa paling menguasai pasar pembiayaan perumahan atau KPR, diharapkan bisa terus berkembang demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya, pelayanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki hunian.
“Seharusnya, pemerintah memberikan prioritas kepada BTN untuk mengembangkan pembangunan perumahan di Indonesia. Kami melihat pembiayaan di sektor perumahahan potensinya sangat besar dan masih diperlukan,” ujar Rahardjo ketika berkunjung ke kantor redaksi VIVA.co.id di Jakarta.
Ia menambahkan, data per Oktober 2013 menunjukkan bahwa rasio KPR terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di kisaran 3 persen. Capaian ini tergolong rendah apabila dibandingkan negara-negara lain.
“Jika dibandingkan dengan negara tetangga, kita tertinggal jauh. Rasio KPR terhadap PDB kita masih rendah, yaitu 3,4 persen persen. Padahal Thailand sudah 19,3 persen dan Malaysia 33,8 persen,” kata Raharjo.
Artinya, ia menambahkan, potensi pembiayaan perumahan ini masih besar untuk kontribusi terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia. Tren dana pembiayaan perumahan yang dikucurkan juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data terakhir 2013, sudah mencapai Rp277 triliun.
Dilihat dari rasio KPR terhadap total kredit perbankan, ia melanjutkan, masih berada di kisaran 8 persen. Artinya, masih di bawah 10 persen. “Jelas kredit yang lain porsinya lebih besar kan, KPR masih rendah,” ujar Raharjo.
Apalagi kalau dilihat dari angka kekurangan suplai rumah (backlog) di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat, backlog tahun 2012 sudah mencapai 15 juta unit. Sementara itu, setiap tahun ada kebutuhan rumah baru hingga 800 ribu unit.
Adapun pasokan rumah, menurut data asosiasi Real Estate Indonesia (REI), hanya sekitar 300 ribu hingga 400 ribu maksimal per tahun. Dengan kata lain, backlog ini akan bertambah terus, karena kebutuhan tambahan per tahun sebanyak 800 ribu unit itu pun belum bisa disuplai.
Apabila diasumsikan harga rumah paling murah Rp100 juta per unit, maka untuk kebutuhan 800 ribu unit itu diperlukan Rp80 triliun setahun. Artinya, pembiayaan perumahan ini masih sangat besar potensinya.
“Oleh karena itu, diharapkan BTN tetap bisa fokus pada sektor pembiayaan perumahan ini. Kami yakin pemerintah tetap punya komitmen dalam hal ini,” kata Raharjo.
Sebelumnya, rencana akuisisi Bank Tabungan Negara oleh PT Bank Mandiri Tbk ditunda melalui instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Meskipun demikian, akuisisi BTN tetap diagendakan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Bank Mandiri pada Mei mendatang.
“Iya, masih ada. Nanti ada dua agenda,” kata Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, seusai menghadiri pelantikan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Senin, 28 April 2014.
Dia mengatakan, kajian akuisisi telah dilakukan sejak 2002, kala Menteri BUMN dipegang oleh Tanri Abeng. “Kalau kami, kajian mengenai integrasi dan mengembangkan bank-bank BUMN sudah ada dari dulu,” ujar dia. vns
BTN selalu menjadi pelopor khususnya bagi rakyat menengah kebawah yang terkenal dari dulu kpr btn nya