Terasberita9.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menghadiri acara Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Jawa Timur (Jatim), Kamis (15/9/2022). Acara yang bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya itu juga dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Jawa Timur.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Tomsi Tohir dalam sambutannya menjelaskan bahwa pertemuan kali ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan terbebas dari korupsi.
“Pertemuan ini juga mempunyai nilai tambah karena hadir pula para Kepala Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Harapannya, kehadiran para Kepala Daerah dan DPRD ini dapat menyamakan persepsi, langkah dan komitmen untuk bersama-sama memberantas korupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi merupakan ancaman eksistensi bangsa. Menurut dia, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk memberantas hal tersebut. Salah satunya, perencanaan dan penganggaran APBD.
“Bapak dan Ibu harus memahami bahwa esensi APBD salah satunya adalah fungsi alokasi. APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Dengan kata lain, APBD harus untuk rakyat,” imbuhnya.
Selain itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disela-sela acara juga menggelar pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi atau yang disebut dengan Jatim PAK Periode 2022–2024.
Secara khusus, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa forum Jatim PAK tersebut sengaja dibentuk sebagai langkah mencegah tindak pidana korupsi melalui sisi edukasi dan pencegahan.
“Dengan adanya forum Jatim PAK tersebut, saya berharap edukasi tentang anti korupsi bisa dilakukan secara menyeluruh dan lintas elemen. Jawa Timur bisa terhindar dari tindakan korupsi, kolusi maupun nepotisme di semua lini dan sektor,” tegasnya.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut Bupati Ra Latif mengatakan acara rakor monitoring dan evaluasi ini menjadi suatu yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah. Apalagi kata dia pematerinya langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya sangat bersyukur bisa hadir dalam acara ini. Kita mendapat pembinaan tentang pencegahan korupsi,” ujarnya. pemk
