Bintang Pos, Malang – Unjuk rasa warga Desa Trenyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang didasari adanya dugaan korupsi terkait program nasional (Prona) pengurusan sertifikat massal soal tanah di desa setempat.
Dalam hal ini, Kades Trenyang Sudarmaji diduga melakukan pungutan liar dan meminta biaya pengurusan sertifikat tanah mulai Rp.500 ribu sampai Rp. 1,2 juta per warga. Saat pengurusan sertifikat prona, ada 200 KK lebih. Meski sudah membayar lunas sejak tahun 2009 lalu, warga tak kunjung mendapatkan haknya.
Padahal, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya sendiri, sudah menjatuhkan putusannya dan menganggap Kades Ternyang, Darmaji bersalah dengan hukuman satu tahun penjara. Tak juga ada realisasi putusan, warga pun kecewa. Mereka menganggap Bupati Malang selaku pimpinan Kades sengaja melindungi Kades Ternyang. Atas kasus inilah, warga berunjuk rasa dan mendesak Bupati segera menonaktifkan Kades Ternyang.
“Kami sudah bertemu dengan Sekretaris Daerah, Abdul Malik. Mereka salah persepsi dan menganggap putusan itu belum inkrah. Padahal yang kita tuntut adalah masalah korupsinya. Kades yang terputus bersalah, ya harus dinonaktifkan,” tegas Srianto, juru bicara pendemo, Senin (9/9/2013) siang.
Hingga berita ini diunggah, perwakilan pendemo masih ditemui Komisi A DPRD Kabupaten Malang untuk membahas tuntutan warga Desa Trenyang.(bjt)
