Surabaya – Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu memang berpihak kepada kaum perempuan dengan mengamanatkan keterwakilan 30 persen caleg perempuan bagi setiap parpol peserta pemilu tahun 2014. Namun, sejumlah kalangan masih pesimistis keterwakilan perempuan di lembaga legislatif bisa memenuhi keinginan kaum perempuan.
Anggota Bawaslu Jatim, Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan bahwa caleg perempuan pada pemilu tahun 2014 mendatang, masih sebagai ‘pelengkap penderita’ saja, karena kalah bersaing dengan caleg laki-laki.
“Rekruitmen caleg perempuan yang dilakukan parpol belum berjalan dengan baik, sehingga keberadaan caleg perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan pencalonan saja,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertemakan perjalanan perempuan meraih posisi strategis di dunia politik di Surabaya, Jumat (4/10/2013).
Sementara itu, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Athik Hidayatul Ummah menjelaskan, hasil penelitian tentang pencalonan perempuan anggota DPRD Jatim tahun 2014.
Hambatan caleg perempuan sedikitnya ada tiga. Pertama, secara struktural posisi strategis di parpol masih didominasi laki-laki. Kedua, secara ekonomi masih lemah dibanding laki-laki. Dan, ketiga, politik itu lebih cocok dengan kepribadian laki-laki karena bersifat kasar dan keras.
“Tiga hal itulah yang menyebabkan caleg perempuan sulit bersaing dengan caleg laki-laki,” tegasnya.
Dibanding pemilu tahun 2009, lanjut Athik, jumlah caleg perempuan untuk DPRD Jatim memang mengalami sedikit penurunan. Dari 1.661 caleg dari 38 parpol peserta pileg 2009, 541 diantara berasal dari perempuan atau sekitar 33 persen. Namun yang terpilih menjadi anggota legislatif hanya sebanyak 19 orang.
“Kebanyakan caleg perempuan yang terpilih itu saat pencalegan menempati nomor urut 1 sebanyak tujuh orang, nomor urut 2 sebanyak lima orang, nomor urut 3 sebanyak lima orang dan nomor urut 4 sebanyak dua orang,” ungkapnya.
Sementara pada pileg 2014 mendatang, dari total 1.158 caleg, 427 di antaranya berasal dari perempuan. Ironisnya lagi, yang menempati nomor urut 1 hanya sebanyak 14 orang, nomor urut 2 sebanyak 33 orang dan nomor urut 3 sebanyak 95 orang. “Dari DCT anggota DPRD Jatim 2014, caleg perempuan endominasi di nomor urut 3, 5 dan 6. Ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Jatim jumlahnya sedikit,” katanya.
Parpol yang berani menempatan caleg perempuan di nomor urut 1 dalam DPT hanya ada empat parpol. Yakni, PKB sebanyak tiga orang dari 11 dapil yang ada, disusul Gerindra, Hanura dan PBB masing-masing dua orang dari 11 dapil yang ada di Jatim. “Justru parpol besar, seperti Demokrat, Golkar dan PKS tak ada seorangpun caleg perempuan yang ditempatkan di nomor urut satu,” bebernya.
Diskusi politik itu juga menghadirkan sejumlah aktivis dan para calon anggota legislatif. Di antaranya, Arie S. Tyawatie caleg DPRD Jatim dari Dapil I (Surabaya-Sidoarjo) dari Partai NasDem, Lilik Endang Suparni Caleg DPRD Jatim Dapil VI dari Partai Hanura dan caleg DPR RI Dapil I dari PDIP Hari Putri Lestari. Turut pula hadir komisioner KPU Jatim, Sayekti Suindiyah dan Komisioner Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko.
Sementara itu, caleg DPRD Jatim dari Partai Hanura Lilik mengaku untuk bisa menjadi caleg nomor urut 1 tidaklah mudah. Sebab partai memiliki ketentuan tersendiri, seperti menyangkut kinerja di dapil, loyalitas terhadap partai serta modal sosial dan pendanaan. “Walaupun sistem pemilu sudah menerapkan sistem proporsional terbuka dengan sistem terbanyak, tapi untuk bisa menempati caleg nomor urut 1 itu tidak sembarang karena itu representasi caleg terbaik yang dimiliki sebuah partai,” terangnya.
Masih di tempat yang sama, Arie S. Tyawatie caleg DPRD Jatim dari Dapil I (Surabaya-Sidoarjo) dari Partai NasDem nomor urut 2, mengaku kurang setuju jika caleg terbaik dari satu parpol pasti menempati nomor urut 1.
Sebab, banyak dijumpai justru caleg terbaik yang dikehendaki partai supaya jadi itu memilih nomor urut sesuai dengan nomor urut partai. “Sekarang ini sistemnya sudah suara terbanyak jadi yang paling menentukan itu bukan nomor urut tetapi ditentukan oleh kualitas caleg itu sendiri dan masyarakat,” pungkasnya. Bjt
