EKONOMI BINIS – Page 2

Jaga stabilitas harga, Pemprov Jatim ajak pedagang lewat operasi pasar

EKONOMI BINIS·December 12, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melibatkan pedagang untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui program operasi pasar di wilayah setempat.

“Program ini untuk menggerakkan ekonomi di kalangan pedagang sehingga mereka turut menjadi bagian dari operasi tersebut,” ujar Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Iwan, kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Sistemnya, kata dia, pedagang kulakan bahan pokok dengan harga rendah di pemerintah, selanjutnya pedagang menjualnya ke konsumen.

“Catatannya, pedagang tidak boleh menjual di atas harga eceran tertinggi yang telah disepakati,” ucap dia.

Menurut dia, pedagang mendapat keuntungan dari selisih kulakan dengan harga jual di konsumen.

Agar tetap terpantau, lanjut dia, pihaknya menempelkan Daftar Harga Komoditas pada kios pedagang mitra kerja sama.

Pada program yang dilaksanakan Biro Perekonomian dan PT Jatim Graha Utama (JGU) itu, total di setiap pasar ada sekitar 10 hingga 30 pedagang yang dilibatkan.

Sebelumnya, ada anggapan operasi pasar bisa menurunkan omzet pedagang sehingga dilakukan skema operasi pasar yang melibatkan pedagang merupakan implementasi dari gagasan Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi (IKI).

Gagasan tersebut dicetuskan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk mengendalikan harga komoditas strategis.

Iwan menjelaskan barang yang dijual antara lain gula, beras, dan minyak goreng yang di setiap daerah melibatkan beberapa pasar.

Semisal di Surabaya sebanyak lima pasar, yaitu Pasar Pucang, Pasar Tambahrejo, Pasar Soponyono, Pasar Wonokromo, dan Pasar Genteng.

Dia menambahkan program kemitraan dengan pedagang merupakan upaya pemerataan yang selama ini operasi pasar digelar setiap akhir pekan.

Antusias masyarakat cukup besar dan tidak sedikit yang mengeluh karena mereka tak memiliki waktu ke pasar di akhir pekan.

“Warga yang tidak bisa belanja di akhir pekan, bisa datang ke pedagang tersebut,” tutur Iwan.

Di sisi lain, Pemprov Jatim juga menjamin kebutuhan bahan pokok aman menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sehingga tidak perlu panic buying atau beli panik.

Direktur PT Jatim Graha Utama Mirza Muttaqien mengatakan pemerintah menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, termasuk stok yang digelontor juga cukup besar sehingga bisa mencakup kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun ini. ant

Pengembangan kawasan wisata agro kopi didukung penuh Pemkab Trenggalek

EKONOMI BINIS·December 8, 2022December 8, 2022

Terasberita9.com, Trenggalek – Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendukung pengembangan kawasan wisata agro berbasis kopi robusta yang dipetik dari kawasan pegunungan Senglunglung menjadi varietas kopi unggulan daerah setempat.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Kamis, berpesan pencanangan kampung kopi Senglunglung yang merupakan hasil pengembangan petani lokal potensial berkembang menjadi produk unggulan daerah.

“Strategi yang baik itu diantaranya adalah mengembangkan potensi dengan lebih berwawasan lingkungan maupun kearifan lokal,” kata bupati muda yang akrab disapa Mas Ipin ini.

Selain tak mengabaikan soal rasa khas sebagai daya tarik bijih kopi, estetika bangunan di dalam kawasan kampung kopi Senglunglung juga menjadi salah satu pertimbangan wisatawan untuk berkunjung.

Untuk itu, orang nomor satu di Pemkab Trenggalek tersebut meminta agar dua faktor tersebut dijalankan secara beriringan.

“Jadi kalau bicara konsep sambil jalan nanti ada tren apa kita ikuti. Terpenting jangan tinggalkan kelestarian alam, karena itu jadi kekuatannya. Jangan keblinger, jangan karena punya banyak anggaran lalu daya tarik dihilangkan,” imbuhnya.

Daya tarik itu, lanjut Mas Ipin, bisa dilakukan dengan cara mengonsep bangunan semi tradisional.

Sebab menurutnya, konsep bangunan tersebut jadi salah satu daya tarik sehingga masyarakat di perkotaan bakal datang ke kampung kopi itu untuk menikmati sensasi alam yang indah sambil ngopi.

“Orang-orang datang ke sini untuk melihat yang hijau-hijau malah diganti bangunan-bangunan beton. Kalau bisa bangunannya itu berbahan bambu namun estetik,” ujarnya.

Dengan konsep yang apik di tambah ciri khas rasa kopi Sengunglung diharapkan kampung kopi itu bisa jadi sentra kopi.

Sebab banyak potensi lain dari dunia perkopian di Trenggalek yang bisa dibidik, selain kopi Sengunglung,” ujarnya. ant

Antisipasi krisis, BUMN siap jadi pembeli kebutuhan pokok

EKONOMI BINIS·December 7, 2022December 7, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan BUMN siap menjadi pembeli siaga bahan pangan pokok dalam rangka mengantisipasi krisis tahun depan.

“BUMN siap untuk menjadi pembeli siaga (off taker) bahan-bahan kebutuhan pokok pada tahun depan. Namun syaratnya adalah perlu disertai dengan penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap BUMN pelaksana fungsi off taker itu,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Penugasan tersebut diperlukan agar para pemimpin di BUMN pelaksana off taker tidak ragu dan khawatir atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka.

“Bulog dapat menjadi stabilisator (harga), dimana ketika dia mengambil barang (bahan makanan pokok), ternyata ketika harus dikeluarkan, malah tidak bisa keluar, karena harga pada saat pembelian lebih tinggi dibandingkan pada saat akan dikeluarkan. Sehingga dikhawatirkan menjadi kerugian negara. Padahal konsepnya berbeda,” kata Erick Thohir.

Dia menekankan mekanisme pelaksanaan fungsi off taker harus diatur agar terdapat dana besar, dimana dana itu disimpan di Perhimpunan Bank – bank Milik Negara (Himbara) dengan bunga murah. Dengan dana itulah, BUMN pelaksana fungsi off taker menyerap bahan pangan pokok dari petani, kapan pun, baik pada saat harga naik maupun turun.

“Kemudian nanti Bulog bisa menjadi pembeli bahan pangan pokok dari petani yang diputuskan pemerintah, misalnya padi, jagung, tebu dan lain-lain. Ini yang menjadi bagian dari upaya mengamankan rantai pasok pangan. Ini penting karena kondisi rantai pasok dunia masih terganggu di tahun depan,” kata Erick Thohir.

Peran BUMN terhadap ketahanan pangan merupakan bentuk antisipasi untuk menekan harga pangan. Tingginya potensi inflasi pada tahun depan dapat disebabkan oleh dua sumber yaitu tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melonjaknya harga pangan.

“Karena itu BUMN harus membantu kementerian lain, bagaimana mengintervensi kebutuhan pangan yang naik turun. Tetapi tetap dengan penugasan yang jelas, mana orientasi pasar dan mana penugasan yang memang bukan pasar. Salah satu mekanisme yang didorong adalah bagaimana ada dana besar ditaruh di Himbara dengan bunga rendah, lalu ID Food dapat ditugaskan sebagai market, dan Bulog sebagai stabilisator,” kata Erick Thohir.

Kondisi rantai pasok dunia diperkirakan masih terganggu pada tahun depan. Karena itu salah satu kunci agar bisa bertahan, kata dia, Indonesia harus mampu menjaga kondisi supply change atau rantai pasok pangan nasional. Untuk itu BUMN siap turut menjaga ketahanan pangan nasional tersebut. ant

Kerjasama SGN dan Kejati soal penataan kelola perusahaan

EKONOMI BINIS·December 6, 2022December 6, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

“Sejalan dengan amanah yang diberikan oleh pemerintah, kami mulai melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan Kejati Jatim pada Senin (5/12),” kata Direktur SGN Suhendri dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa.

Menurut Suhendri, 24 pabrik gula dari 36 Pabrik Gula (PG) yang dikelola SGN berada di wilayah hukum Kejaksaan Jawa Timur. Sedangkan sisanya berada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Sehingga, lanjut dia, pihaknya dalam melaksanakan kegiatan operasional dapat menekan celah pelanggaran hukum, serta untuk menyelesaikan masalah Hukum Perdata dan tata Usaha Negara di dalam maupun di luar Pengadilan yang melibatkan SGN.

Selain itu, kata dia, pembentukan SugarCo merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional Pemerintah, dimana nomenklatur Revitalisasi Industri Gula Nasional ditujukan untuk mewujudkan swasembada gula konsumsi pada tahun 2028.

Untuk Gula industri pada 2030, Suhendri menekankan peningkatan kesejahteraan petani tebu melalui peningkatan produktivitas dan rendemen serta menjaga stok gula konsumsi guna stabilisasi harga.

Suhendri mengatakan kerja sama itu merupakan salah satu bentuk menjaga kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Lingkup kerja sama yang dilakukan yakni dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain.

Kepala kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Armiati sebelumnya mengatakan, pihaknya berharap perjanjian kerja sama ini mewujudkan sinergitas kerja sama antara PT SGN dengan Kejati Jatim dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

“Jaksa pengacara negara siap mendukung SGN dalam melakukan tata kelola perusahaan sehingga senantiasa menerapkan prinsip Good Corporate Governance,” kata dia. ant

Per November 2022 52,9 juta NIK sudah terintegrasi NPWP

EKONOMI BINIS·November 30, 2022

Terasberita9.com, Batam – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per November 2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor dalam acara temu media DJP di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, menyatakan bahwa berarti sekitar 75 persen identitas penduduk itu telah terintegrasi dengan NPWP.

“Update NIK dengan NPWP, sampai 15 November 2022 pukul 14.55 WIB, sudah ada 52,9 juta lebih NIK yang telah terintegrasi dengan NPWP. Jadi, kalau kita presentasekan itu sudah lebih dari 75 persen,” ujar pria yang akrab disapa Neil itu.

Adapun, penerapan format baru ini telah dimulai sejak Juli 2022, yang mana sampai 31 Desember 2023, layanan administrasi perpajakan masih akan dilakukan secara terbatas untuk penggunaan NIK dan NPWP dengan format 16 digit.

“Bahwa ini akan terintegrasi, ini masih bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak (WP) sampai 31 Desember 2023,” ujar Neil.

Sebagaimana diketahui, amanat pengintegrasian NIK dengan NPWP tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Upaya ini untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam melakukan transaksi pelayanan pajak, dan merupakan langkah awal untuk mensinergikan data dan informasi yang terkumpul di beberapa kementerian/ lembaga (K/L), serta pihak-pihak lain yang memiliki sistem administrasi serupa.

Lebih lanjut, pemerintah akan melakukan pengintegrasian data kependudukan dengan NPWP format 16 digit hingga akhir tahun depan, sehingga akan semakin banyak NIK yang valid berlaku sebagai NPWP.

“Ini masih akan bisa dimanfaatkan oleh WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, di beberapa sosialisasi sudah sering kita lakukan,” kata Neil.

Apabila ditemukan data yang tidak valid, wajib pajak terkait akan dihubungi oleh DJP dan dimintai konfirmasi.

Pemerintah menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2024, wajib pajak orang pribadi harus menggunakan NIK dan wajib pajak lainnya menggunakan NPWP format 16 digit untuk keperluan administrasi.

Selain itu, pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi pun sudah harus menggunakan NIK dan NPWP format 16 digit. ant

Gerakkan sektor ekonomi, Bupati Jember lakukan dengan nobar Piala Dunia 2022

EKONOMI BINIS, SEPUTAR JATIM·November 28, 2022November 28, 2022

Terasberita9.com, Jember – Bupati Jember Hendy Siswanto menggerakkan sektor perekonomian melalui nonton bareng Piala Dunia 2022 yang digelar sebulan penuh di alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur setiap malam hari.

“Momentum penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar itu, kami manfaatkan nonton bareng untuk membranding diri sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk lokal,” kata Hendy dalam siaran pers yang diterima di Jember, Senin.

Pemkab Jember memberikan fasilitas nonton bareng melalui megatron di alun-alun secara gratis dan pemerintah daerah setempat menjadi satu-satunya daerah yang membeli lisensi nonton bareng secara resmi ke pemegang hak siar Piala Dunia di Indonesia.

“Hadirnya megatron yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1,5 miliar tersebut bukan semata-mata agar terlihat keren atau gagah akan tetapi sebagai tempat agar terjadi pergerakan ekonomi rakyat dari kalangan bawah,” tuturnya.

Kabupaten Jember memiliki 647 ribu UMKM yang berasal dari 248 desa dan setiap minggunya ada 900 pelaku UMKM sektor ekonomi kreatif bergantian untuk bertransaksi selama penyelenggaraan nonton bareng di alun-alun.

“Kami menggandeng UMKM dalam nonton bareng Piala Dunia agar perkembangan UMKM sektor ekonomi kreatif bergerak dan meningkat,” katanya.

Dia menjelaskan, Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk 2,6 juta orang dan jika 1 juta penduduk saja bertransaksi selama nonton bareng Piala Dunia, maka akan terjadi potensi transaksi mencapai dan perputaran uang yang cukup besar.

“Jangan lupa kalau ke Alun-alun Jember membawa uang dan belilah produk dagangan masyarakat Jember yang ada di sekeliling kegiatan nonton bareng,” ujarnya

Hendy optimistis dan meyakini dengan konsep warga Jember membeli produk lokal Jember menjadi salah satu upaya untuk menekan inflasi akan terus berbuah positif.

Dalam Pesta bola Piala Dunia 2022 itu Pemerintah Kabupaten Jember bersama Supersoccer menyediakan layar megatron besar yang ditempatkan di sisi barat lapangan menghadap ke timur, kemudian di sebelahnya terdapat panggung untuk berbagai macam pertunjukan hiburan dan kesenian tradisional. ant

PDAM Surabaya butuhkan biaya peremajaan pipa hingga Rp2 triliun

EKONOMI BINIS·November 25, 2022November 25, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, Jawa Timur, memperkirakan peremajaan pipa PDAM yang usianya di atas 30-50 tahun dengan panjang 2.018 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp2 triliun.

“Kalau average rata-rata biaya itu kurang lebih Rp1 Miliar per kilometer, berarti paling tidak kami membutuhkan Rp2 Triliun untuk mengganti 2.018 kilometer pipa. Itu baru bahas pipa belum lainnya,” kata Dirut PDAM Surabaya Arief Wisnu di Surabaya, Jumat.

Peremajaan pipa tersebut menyusul adanya menyesuaikan tarif air PDAM yang disesuaikan dengan klasterisasi per meter kubiknya pada tahun depan. Klasterisasi ini, kata dia, disesuaikan dengan beberapa kategori, mulai dari segi pendapatan, kawasan perkampungan dan perumahan serta luasan rumah yang teraliri oleh air PDAM.

Sebab, lanjut dia, sejak 17 tahun yang lalu, PDAM Surya Sembada belum melakukan upaya terhadap penyesuaian tarif atau kenaikan tarif air bersih. Padahal, diperlukan pemeliharaan jaringan pipa dan instalasi untuk mengimplementasikan operasional pelayanan penyediaan air bagi seluruh warga di Kota Pahlawan.

Wisnu mengatakan, PDAM saat ini memiliki 608.000 jumlah pelanggan, dari target 618.000 pelanggan. Serta, memiliki 6.200 kilometer panjang pipa yang membutuhkan pemeliharaan dan peremajaan.

“Kami selalu berkonsultasi dan meminta arahan dari Prof. Joni Hermana selaku Guru Besar Bidang Sanitasi ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) yang sekaligus sebagai Master Bidang Sanitasi. Serta, yang telah disampaikan bahwa PDAM Surya Sembada harus menaikan tarif, telah selaras dengan SK Gubernur Jatim Nomor 187 Tahun 2021,” kata Arief.

Rencana penyesuaian tarif tersebut, lanjut dia, juga berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020, yakni Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Serta, SK Gubernur Jatim Nomor 187 Tahun 2021, dengan tenggat waktu pada akhir November 2022.

“Terkait dengan angka sudah ada, yakni Rp2.659 per meter kubik (batas bawah) dan angka itu yang menjadi referensi kami. Keputusan akhir siapa yang disubsidi dan berapa besar subsidi itu menjadi hak sepenuhnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kapan ditetapkan itu juga hak beliau, karena batas akhir penetapan adalah akhir bulan November ini,” ujar dia.

Meski demikian, dia bersama jajarannya terhitung sebagai direksi baru, namun saat melihat kondisi terkini, PDAM Surya Sembada berkomitmen untuk fokus terhadap proyeksi usia teknis dari peralatan produksi.

Sedangkan, untuk air yang diproduksi di pengolahan juga melalui pipa yang sudah tua, menurut Wisnu, ada kemungkinan di bagian dalam pipa terdapat banyak kotoran yang memang seharusnya diganti, sehingga kualitas yang diterima pelanggan terdampak.

“Ini yang kami prioritaskan untuk diganti secara bertahap, makanya tahun ini kami sudah menetapkan 150 kilometer dan kami berusaha untuk konsisten 150 kilometer tiap tahun,” kata dia

Arief menjelaskan, bahwa dengan kondisi keuangan atau tarif air bersih yang berlaku saat ini, kemampuan recovery PDAM Surya Sembada, pihaknya hanya mampu memperbaiki 2.000 kilometer panjang pipa dengan maksimal ketahanan 3-4 tahun saja.

“Kalau dari dana sendiri kami harus membiayai penggantian 2.000 kilometer tadi hanya maksimal 3 – 4 tahun saja, untuk pembiayaan dari pihak ketiga pun tidak cukup. (Dengan kenaikan tarif) tentu kami sudah punya perencanaan investasi, paling tidak sampai 5 tahun ke depan untuk menyusun rencana bisnis dan perlu biaya yang tidak sedikit,” kata dia.

Lebih lanjut, mengenai hasil evaluasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, PDAM Surya Sembada diminta untuk melakukan penghitungan ulang terhadap prinsip tarif berkeadilan yakni masyarakat mana saja yang pantas untuk mendapatkan subsidi.

“Masih dihitung ulang angkanya berapa. Mudah-mudahan beliau berkenan memutuskan dalam minggu ini. Sebab, kebocoran subsidi di tiap tahun mencapai Rp50 miliar hingga Rp55 Miliar,” ujar dia. ant

40 persen APBD 2023 untuk dorong UMKM agar tepat sasaran

EKONOMI BINIS·November 23, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya mendorong pelaksanaan 40 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp11,2 triliun untuk pemberdayaan UMKM terserap maksimal dan tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Rabu, mengatakan, 40 persen anggaran untuk pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari APBD 2023, diharapkan mampu menumbuhkan pergerakan ekonomi para pelaku UMKM.

“Tentunya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro di Surabaya,” kata Anas.

Menurut dia, banyak cara yang bisa dilakukan Pemkot Surabaya untuk penyerapan anggaran UMKM supaya maksimal dan tepat sasaran di antaranya menggelar pelatihan yang diikuti dengan pendampingan kepada para pelaku UMKM mulai dari pembuatan bahan baku, proses produksi sampai pemasaran.

“Dengan begitu para pelaku UMKM di Surabaya bisa mandiri nantinya,” kata Anas.

Selain itu, lanjut Anas, melalui Perda Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) yang sudah disahkan itu, Pemkot Surabaya memberikan penyertaan modal kepada bank BUMD tersebut sebesar Rp10 miliar di tahun 2022 dan Rp50 miliar di tahun 2023.

“Penyertaan modal tersebut penggunaannya diprioritaskan sebagai kredit usaha bagi pelaku UMKM di Surabaya. Bunganya ringan dan syaratnya mudah. Cukup datang ke BPR SAU,” ujar dia.

Supaya kredit tersebut terserap maksimal, Anas meminta supaya BPR SAU melakukan intens melakukan sosialisasi agar para pelaku UMKM tidak terlilit hutang ke pinjol (pinjaman online) atau rentenir dengan bunga tinggi.

“Supaya para pelaku UMKM ini bisa tumbuh bukannya terpuruk akibat hutang,” kata dia.

Anas menegaskan Komisi B akan serius mengawal pemberdayaan UMKM yang sudah diprogramkan anggarannya lewat APBD 2023, sehingga penggunaannya betul-betul untuk pemberdayaan UMKM.

“Ekonomi yang cenderung stagnan di masa pandemi, sekarang diharapkan bisa tumbuh dan bergerak. UMKM merupakan ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi,” kata dia. ant

Dukung ketahanan pangan, ribuan bibit cabai dibagikan Pemkot Madiun

EKONOMI BINIS·November 16, 2022November 16, 2022

Terasberita9.com, Madiun – Pemerintah Kota Madiun membagikan sebanyak 8.100 bibit tanaman cabai guna mendukung ketahanan pangan dan menekan laju inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga komoditas tersebut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Muntoro Danardono mengatakan ribuan bibit tanaman cabai tersebut dibagikan ke masyarakat yang tergabung dalam Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan kelompok tani yang ada di sejumlah kelurahan setempat.

“Yang dari bidang ketahanan pangan ada 8.100 bibit dan mulai dibagikan secara bertahap,” ujar Muntoro Danardono di Madiun, Selasa.

Menurut dia, bibit cabai yang disediakan bukan itu saja. Muntoro menyebut masih ada bibit lain yang bersumber dari anggaran BTT dan DID. Penyaluran ditargetkan akhir November nanti. Hal itu karena masih menunggu kesiapan lahan.

“Untuk yang dari anggaran BTT sebagian sudah ditanam di sebelah Rusunawa Kota Madiun sebanyak 5.000 bibit. Sebagian masih menunggu kesiapan lahan,” ucap dia.

Muntoro berharap bibit cabai tersebut bisa untuk memunculkan kemandirian pangan di Kota Madiun. Dalam artian, masyarakat bisa memproduksi kebutuhan cabai sendiri ke depannya. Hal itu akan bermanfaat saat harga cabai sedang tinggi.

Seperti diketahui, harga cabai seringkali naik akibat fluktuasi pasar. Kota Madiun memang bergantung kiriman cabai dari daerah lain yang merupakan sentra produksi.

Saat pengiriman terbatas dan permintaan pasar banyak, maka harga cabai seringkali melonjak.

Beberapa waktu lalu, harga cabai tembus hingga Rp50 ribu lebih per Kg. Namun, saat ini sudah mulai turun di kisaran Rp23 ribu sampai Rp30 ribu per kilogram.

“Seperti arahan Wali Kota Maidi, cabai harus menjadi perhatian karena banyak industri sambal pecel yang bergantung akan cabai ini di Kota Madiun,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Madiun juga telah membagikan 10.000 bibit tanaman cabai kepada warga dan siswa di sekolah-sekolah. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menekan kenaikan harga cabai seiring dengan stok yang melimpah karena gerakan menanam cabai bersama-sama. ant

Hutang luar negeri di triwulan III-2022 turun jadi 394,6 miliar dolar AS

EKONOMI BINIS·November 15, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III-2022 kembali menurun menjadi 394,6 miliar dolar AS, dari posisi triwulan II-2022 sebesar 403,6 miliar dolar AS.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta.

Secara tahunan, posisi ULN triwulan III-2022 mengalami kontraksi sebesar 7 persen (year-on-year/yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,9 persen (yoy).

Adapun posisi ULN pemerintah pada triwulan III-2022 sebesar 182,3 miliar dolar AS, lebih rendah dari posisi ULN pada triwulan sebelumnya yang sebesar 187,3 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi 11,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,6 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN pemerintah tersebut disebabkan oleh perpindahan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Ia menjelaskan pelunasan atas beberapa pinjaman program dan proyek yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN pemerintah pada periode laporan. Sementara, penarikan ULN pada triwulan ketiga tahun ini masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN pemerintah).

Kemudian untuk sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6 persen). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Di sisi lain, Erwin menyebutkan posisi ULN swasta pada triwulan III-2022 tercatat sebesar 204,1 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 207,7 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,1 persen (yoy).

Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan masing-masing sebesar 4,5 persen (yoy) dan 2,1 persen (yoy), antara lain disebabkan oleh pembayaran neto surat utang.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,8 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta.

Ia mengungkapkan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia triwulan ketiga tahun ini tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,1 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 31,8 persen.

Struktur ULN Indonesia juga tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. ant