SEPUTAR JATIM – Page 5

Pelantikan Pimpinan Wilayah Angkatan Muda Ka’bah (PW AMK) Provinsi Jawa Timur

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·December 6, 2022

Sidoarjo, Terasberita9.com – Deklarasi dan Pelantikan Pimpinan Wilayah Angkatan Muda Ka’bah (PW AMK) Provinsi Jawa Timur, dihadiri oleh Ketua Umum PN AMK, Rendika D Harsono beserta jajaran Pengurus Nasional lainnya, Selain itu Tampak Wakil Ketua DPW PPP sekaligus Ketua OKK Bpk. K.H Mujahid Ansori di dampingi Bendahara DPW PPP sekaligus Pembina PW AMK Jatim H. Agus Mahuri. Bertempat di Hotel Luminor Sidoarjo. Sabtu (03/12/2022).

Ketua Umum PN AMK, Rendika D Harsono secara resmi melantik seluruh pengurus PW AMK Jawa Timur dengan terlebih dahulu melakukan pembacaan surat keputusan dan Pembacaan Ikrar.

Ketua PW AMK Provinsi Jawa Timur H. Ach. Silahuddin sekaligus Ketua Fraksi PPP Jawa Timur menyampaikan, berdirinya Angkatan Muda Ka’bah (AMK) ini memiliki fungsi sebagai wadah bagi pemuda untuk berkarya, tidak hanya sebatas tombak partai. Continue reading →

Cegah stunting di Magetan, Tim TPPS minta masyarakat hindari nikah muda

SEPUTAR JATIM·December 2, 2022December 2, 2022

Terasberita9.com, Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) meminta masyarakat setempat untuk menghindari pernikahan usia muda guna mencegah potensi terjadinya kasus kekerdilan anak atau “stunting”.

“Sesuai arahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), selalu kami tekankan hindari pernikahan usia dini, karena itu akan berdampak pada stunting,” ujar Ketua Satgas Penanganan Stunting Provinsi Jawa Timur Kasman dalam kegiatan rapat koordinasi Penyusunan Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Magetan di Magetan, Kamis.

Menurut dia, kasus pernikahan usia muda yang masih banyak terjadi di Indonesia ternyata juga menjadi salah satu penyebab stunting yang kian melonjak.

“Anak yang menikah sebelum usianya, akan rawan dengan perceraian. Kalau sudah cerai anak yang dilahirkan ikut ibunya. Kalau, sang ibu punya pekerjaan yang baik, tidak apa-apa. Tapi, kalau sang ibu tidak bekerja, ekonominya berantakan, maka anaknya rawan stunting,” kata Kasman.

Berdasarkan pengamatan lembaga terkait, anak yang stunting ternyata tidak hanya disebabkan karena kurang gizi. Tapi banyak faktor, seperti keturunan, penyakit, kurang gizi, dan pola asuh.

Karenanya, pihaknya kembali mengingatkan kepada TPPS Magetan untuk tidak lengah terhadap celah-celah penyebab terjadinya stunting. Salah satu upaya di antaranya yang bisa dilakukan adalah gencar sosialiasi akan dampak pernikahan usia muda kepada masyarakat.

Ia menilai, menikah di usia muda dan ditambah dengan gaya hidup yang tidak sehat juga akan mempengaruhi kondisi kehamilan, sehingga berpotensi melahirkan bayi dengan gangguan tumbuh kembang atau stunting.

Untuk itu, pihaknya mengimbau agar generasi remaja menghindari pernikahan usia muda. Adapun sesuai aturan, usia ideal dalam pernikahan bagi wanita minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun.

Data Dinkes setempat menyebutkan kasus stunting di Kabupaten Magetan pada tahun 2021 tercatat 10,15 persen atau sekitar 2.504 balita dari jumlah balita 24.657 anak.

Pihaknya menambahkan bagaimanapun juga stunting akan menyebabkan kualitas sumber daya manusia menjadi rendah. Oleh karena itu, Pemkab Magetan dituntut terus melakukan percepatan penurunan angka stunting seperti yang intensif digerakkan oleh pemerintah pusat.

Adapun, rapat koordinasi penyusunan laporan TPPS Magetan dihadiri oleh Kepala Dinas PPKB PP dan PA Magetan Furiana Kartini, Kepala Dinkes Magetan Rohmat Hidayat, Satgas Stunting Provinsi Jawa Timur, Tim percepatan dan Penurunan Stunting Kecamatan, Perwakilan OPD Kabupaten Magetan, serta segenap tamu undangan lainnya. ant

Tingkatkan perekonomian, Pemkab Mojokerto bentuk desa mandiri di Trawas

SEPUTAR JATIM·December 1, 2022December 1, 2022

Terasberita9.com, Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur mendorong pembentukan desa mandiri di Kecamatan Trawas sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian warga setempat.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Mojokerto Rabu mengatakan tahun 2023 diharapkan seluruh desa di Kecamatan Trawas bisa mandiri.

“Tentunya kami bersyukur di Kecamatan Trawas ini ada sembilan desa yang sudah mandiri. Menyisakan empat desa yang belum mandiri. Saya minta tolong agar yang belum ini diselesaikan di 2023 agar semua desa di Trawas ini mandiri,” katanya di sela peluncuran BUMDes di Desa Kesiman, Trawas, Mojokerto.

Bupati Ikfina meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto mendorong pengajuan Desa Berdaya Kabupaten Mojokerto di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

“Mudah-mudahan tahun depan ini nanti bisa didorong pengajuannya di Provinsi Jawa Timur oleh DPMD, agar bisa didukung desa mandiri ini. Saya minta tolong agar diutamakan desa yang di sekitar lokasi,” tuturnya.

Ia mengatakan, sebagai upaya mendorong adanya desa mandiri, pihaknya meminta agar seluruh desa saling mendukung satu sama lain.

“Alhamdulillah kita semua bergerak agar desa-desa di Kabupaten Mojokerto ini bisa jadi desa mandiri. Desa-desa harus saling mendukung,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Kecamatan Trawas memiliki potensi yang luar biasa, terutama terkait suasana dan pemandangan yang sangat menjual.

Dengan kondisi yang sangat mendukung ini, dirinya mengajak seluruh desa di Kecamatan Trawas untuk bersama-sama membuat para wisatawan betah di Trawas.

“Di Trawas ini paling variatif, jadi bagaimana nanti bikin wisatawan berlama-lama di sini. Buat wisata yang memang bervariasi. Sehingga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Trawas,” ujarnya.

Dirinya meresmikan wisata Lore Omah yang dikelola BUMDes Desa Kesiman, Trawas dengan memanjakan wisatawan khususnya anak-anak bisa bermain air sambil bermain pasir pantai layaknya di pesisir pantai.

“Namun didukung dengan keindahan pesona alam dan pemandangan Gunung Penanggungan dan Welirang,” ujarnya.

Wisata Lore Omah, wisatawan akan disuguhkan suasana nongkrong di gubug bambu yang berada di pinggir area persawahan warga Desa Kesiman.

Lore Omah juga terdapat satu kafe yang juga menyuguhkan hidangan modern serta khas pedesaan.

Akses menunu lokasi yang sangat bisa dijangkau dengan berbagai macam kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat serta parkir yang luas juga mendukung para wisatawan saat berkunjung di Wisata Lore Omah. ant

Ratusan guru di Surabaya terancam molor terima tunjangan profesi

SEPUTAR JATIM·November 30, 2022November 30, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Pencairan tunjangan profesi guru (TPG) terancam molor. Itu bagi guru yang sampai hari ini belum melengkapi berkas persyaratan. Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya memberikan tenggat hingga 8 Desember bagi tenaga pendidik untuk segera melengkapi dokumen tersebut.

Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, ada 214 guru yang berkasnya belum lengkap. Mereka diminta segera mengirim dokumen yang belum dilampirkan. ”Nama-nama guru yang berkasnya belum lengkap sudah kami umumkan,” ucapnya kemarin (29/11).

Untuk mendapatkan TPG, guru harus melengkapi beberapa berkas. Di antaranya penilaian kinerja guru (PKG). PKG sekurang-kurangnya bernilai baik. Guru juga harus melampirkan pemutakhiran data pokok pendidikan/dapodik (selengkapnya baca grafis).

Paling lambat berkas itu harus dilengkapi sebelum 8 Desember. Menurut Yusuf, semakin cepat guru melengkapi berkas, semakin cepat pula proses penerbitan surat keputusan tunjangan profesi (SKTP). ”Saya imbau agar berkas segera dituntaskan dan diinput melalui masing-masing operator sekolah,” ucap mantan sekretaris BPD dan Linmas Surabaya itu.

Guru yang berkasnya belum lengkap namun tidak segera melengkapinya harus bersiap menanggung risikonya. Pencairan TPG bisa molor. Bahkan, mereka tidak mendapatkan TPG. ”Karena untuk mendapatkan TPG ya berkasnya harus lengkap,” tutur Yusuf.

Besaran TPG setara dengan satu kali gaji guru per bulannya. Tunjangan itu diharapkan mampu menambah kesejahteraan para tenaga pendidik, baik itu guru ASN (aparatur sipil negara) maupun non-ASN.

Sementara itu, Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati mengatakan, setiap tahun dispendik mencairkan dana TPG. Prosesnya pun berjalan lancar tanpa ada protes. ”Bagi guru yang bermasalah dengan kesejahteraan, kami persilakan mengadu ke PGRI,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati meminta pemkot memperhatikan kesejahteraan guru. Seluruh tenaga pendidik harus mendapatkan upah yang layak agar lebih optimal saat mengajar. ”Harapan saya pencairan TPG tidak terlambat. Namun, guru juga harus melengkapi berkas persyaratan,” tutur politikus Gerindra itu.

Selain TPG, Ajeng meminta pemkot mencukupi kebutuhan guru. Sebab, lanjut dia, ada beberapa sekolah di metropolis yang masih kekurangan tenaga pendidik. Alhasil, proses belajar-mengajar pun terganggu. ”Dispendik harus memetakan sekolah mana yang kekurangan guru. Setelah adakan rekrutmen guru. Syarat menjadi guru juga jangan dipersulit,” tegasnya. jp

APBD 2023 disetujui DPRD Kota Malang dengan syarat

SEPUTAR JATIM·November 29, 2022November 29, 2022

Terasberita9.com, Malang – Alokasi anggaran belanja daerah pemkot Malang untuk tahun 2023 nanti ditetapkan sebesar Rp2,81 triliun, dan angka ini meningkat Rp1 triliun jika dibanding tahun 2018 lalu.

Hal ini karena pada tahun 2019 terjadi pandemi COVID-19, sehingga sampai tahun 2021 terjadi refokusing anggaran dan sejumlah target pendapatan tidak terealisasi oleh pemkot Malang

Sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 563 miliar ditetapkan menjadi Rp1 triliun. Adapun realisasi pendapatan dari APBD 2018 sebesar Rp 2,4 Triliun, hingga 11 November 2022 sebesar 80,20 persen dan belanja daerah 56,32 persen. Penetapan target APBD dan PAD untuk tahun 2023 itu disetujui saat rapat paripurna antara eksekutif dan legislatif di gedung DPRD setempat pada Senin (28/11).

Terkait hal tersebut, ketua DPRD kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan bahwa pada awalnya agak pesimis dengan target yang diajukan wali kota itu jika mengacu terhadap capaian sebelumnya.

“Untuk PAD 2023 kami optimistis di angka Rp 850 Miliar hingga Rp 900 Miliar. Dengan sejumlah jawaban dan optimisme tinggi dari wali kota, akhirnya kami dari legislatif menyetujui,” ujarnya.

Meski demikian, kata Made, persetujuan ini tentu dengan catatan dan atau ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pihak eksekutif. Seperti Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi (PDRB) dan Ranperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus selesai secepatnya. Maksimal pada tanggal 15 Desember 2022 harus sudah selesai.

“Pada bulan Juli atau Agustus 2023 nanti akan dilakukan evaluasi dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Bagaimana capaian dan target-target itu, apakah bisa terealisasi atau tidak. Kami khawatir seandainya tidak tercapai, maka anggaran yang kita susun untuk anggaran belanja akan terganggu,” tegas pria yang juga ketua badan anggaran (Banggar) DPRD itu.

Untuk alokasi belanja daerah ini, ada 4 dinas yang diberi pagu anggaran cukup besar. Yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Berdasarkan dokumen laporan Banggar DPRD Kota Malang tentang Rancangan APBD Kota Malang Tahun 2023, Dikbud dan Dinkes tetap menjadi dua dinas dengan alokasi pagu anggaran belanja terbesar. Pagu anggaran belanja Dikbud sebesar Rp696,4 miliar sedangkan Dinkes mendapat Rp424,5 miliar.

Sementara itu DPUPRPK dialokasikan sebesar Rp422,4 miliar dan DLH sebesar Rp 157 miliar. Meski alokasi belanjanya besar, namun tidak banyak pembangunan fisik yang akan dilakukan. Pasalnya tidak ada proyek mercusuar yang mencuat selain pembangunan pedestrian dan revitalisasi Alun-alun Tugu Kota Malang. Proyek ini hanya menelan anggaran sebesar Rp 4,1 miliar saja.

Sementara itu, Wali kota Malang, Drs H Sutiaji meyakini apa yang menjadi targetnya akan terealisasi dengan baik. Selain kondisi ekonomi yang mulai membaik, kinerja sejumlah dinas, terutama dinas penghasil sedang on the track. Seperti Badan Pendapatan daerah (Bapenda) dan dinas tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (Disnaker PMPTSP). “Jika APBD kita tinggi maka akan turut menambah kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

“Ini saya kira prestasi, prestasi kita semua, prestasi teman-teman pimpinan dan anggota DPRD untuk mengawal terus dan mensupport kami untuk mendapatkan pendanaan yang semakin hari semakin baik. Goalnya adalah ketika nanti APBD kita tinggi, pendapatan kita tinggi, tentu harapannya adalah masuk kepada bagaimana kesejahteraan masyarakat kita bisa naik,” tukasnya. ant

Gerakkan sektor ekonomi, Bupati Jember lakukan dengan nobar Piala Dunia 2022

EKONOMI BINIS, SEPUTAR JATIM·November 28, 2022November 28, 2022

Terasberita9.com, Jember – Bupati Jember Hendy Siswanto menggerakkan sektor perekonomian melalui nonton bareng Piala Dunia 2022 yang digelar sebulan penuh di alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur setiap malam hari.

“Momentum penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar itu, kami manfaatkan nonton bareng untuk membranding diri sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk lokal,” kata Hendy dalam siaran pers yang diterima di Jember, Senin.

Pemkab Jember memberikan fasilitas nonton bareng melalui megatron di alun-alun secara gratis dan pemerintah daerah setempat menjadi satu-satunya daerah yang membeli lisensi nonton bareng secara resmi ke pemegang hak siar Piala Dunia di Indonesia.

“Hadirnya megatron yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1,5 miliar tersebut bukan semata-mata agar terlihat keren atau gagah akan tetapi sebagai tempat agar terjadi pergerakan ekonomi rakyat dari kalangan bawah,” tuturnya.

Kabupaten Jember memiliki 647 ribu UMKM yang berasal dari 248 desa dan setiap minggunya ada 900 pelaku UMKM sektor ekonomi kreatif bergantian untuk bertransaksi selama penyelenggaraan nonton bareng di alun-alun.

“Kami menggandeng UMKM dalam nonton bareng Piala Dunia agar perkembangan UMKM sektor ekonomi kreatif bergerak dan meningkat,” katanya.

Dia menjelaskan, Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk 2,6 juta orang dan jika 1 juta penduduk saja bertransaksi selama nonton bareng Piala Dunia, maka akan terjadi potensi transaksi mencapai dan perputaran uang yang cukup besar.

“Jangan lupa kalau ke Alun-alun Jember membawa uang dan belilah produk dagangan masyarakat Jember yang ada di sekeliling kegiatan nonton bareng,” ujarnya

Hendy optimistis dan meyakini dengan konsep warga Jember membeli produk lokal Jember menjadi salah satu upaya untuk menekan inflasi akan terus berbuah positif.

Dalam Pesta bola Piala Dunia 2022 itu Pemerintah Kabupaten Jember bersama Supersoccer menyediakan layar megatron besar yang ditempatkan di sisi barat lapangan menghadap ke timur, kemudian di sebelahnya terdapat panggung untuk berbagai macam pertunjukan hiburan dan kesenian tradisional. ant

Begini kriteria warga miskin Surabaya yang dapat PDAM gratis

SEPUTAR JATIM·November 25, 2022November 25, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya memaparkan kriteria warga miskin atau masyarakat tidak mampu di Kota Pahlawan, Jawa Timur, yang mendapatkan layanan air PDAM gratis.

Dirut PDAM Surabaya Arief Wisnu di Surabaya, Jumat, mengatakan, mengenai hasil evaluasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, PDAM saat ini melakukan penghitungan ulang terhadap prinsip tarif berkeadilan yakni, masyarakat mana saja yang pantas untuk mendapatkan subsidi.

“Masih kami hitung ulang angkanya berapa. Mudah-mudahan beliau berkenan memutuskan dalam minggu ini,” kata Wisnu panggilan lekatnya.

Meski demikian, Wisnu menjelaskan, kriteria masyarakat miskin yang dimaksud adalah pertama, luas bangunan < 45m2, listrik < 900 watt, lebar jalan <3m, pemakaian sampai dengan 20m3 biaya Rp0. Pemakaian 21m3 hingga 30 m3 biaya Rp600 per m3.

Kedua, luas bangunan < 45m2, listrik < 900 watt, lebar jalan 3m hingga 5m, pemakaian sampai dengan 10m3 biaya Rp0, pemakaian 11 sampai dengan 20 m3 biaya Rp600 per m3, pemakaian 21 sampai dengan 30 m3 biaya Rp1.200.

Sedangkan yang ketiga, biaya pemakaian air di atas 30 m3/bulan (200 liter/orang/hari), mengikuti tarif SK Gubernur Jawa Timur Nomor 187 Tahun 2021 yaitu Rp2.600,-/m3.

“Terakhir standar SNI (Standar Nasional Indonesia) konsumsi air bersih kota metropolitan dengan penduduk > 1 juta jiwa, adalah 150 liter/orang/hari (Rp22.500 liter per bulan),” ujar dia.

Terkait dengan angka yang sudah ada yakni Rp2.659 per meter kubik (batas bawah), Wisnu mengatakan, angka itu yang menjadi referensi PDAM.

“Keputusan akhir siapa yang disubsidi dan berapa besar subsidi itu menjadi hak sepenuhnya Wali Kota Surabaya. Kapan ditetapkan itu juga hak beliau (wali kota) karena batas akhir penetapan adalah akhir bulan November ini,” ujar dia.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, pihaknya bakal menggratiskan air bersih PDAM bagi warga miskin atau masyarakat kurang mampu.

“Jadi selama ini kebalik, orang tidak mampu mensubsidi orang mampu. Berarti ke depan, warga yang mampu mensubsidi warga tidak mampu. Warga mampu harusnya bayar lebih mahal dari warga kurang mampu, ini yang saya minta ke PDAM,” ujar Cak Eri panggilan lekatnya.

Menurut Cak Eri, kebijakan tersebut segera diterapkan Pemerintah Kota Surabaya ketika tarif air bersih PDAM mulai disesuaikan.

Sejak tahun 2005, kata dia, tarif air PDAM tidak pernah mengalami kenaikan, yakni untuk batas bawah sebesar Rp600 per meter kubik. Menurut dia, besaran tarif yang sama antarpelanggan kelompok I tersebut, tentu merugikan warga miskin.

“Karena harga PDAM warga miskin atau pra miskin (pendapatan rendah) dengan warga pendapatan tinggi itu tidak ada bedanya, bedanya sedikit. Padahal, terkait NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) antara rumah perkampungan dengan rumah klaster itu selisihnya jauh,” kata Cak Eri. ant

Susul realisasi SDI, Kediri gelar sosialisasi indeks pembangunan statistik

SEPUTAR JATIM·November 24, 2022

Terasberita9.com, Kediri – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, Jawa Timur, melakukan sosialisasi terkait dengan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) ke Tim Penilai Internal (TPI) Kota Kediri menyusul realisasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).

Kepala BPS Kota Kediri Lilik Wibawati mengemukakan tujuan dilakukannya kegiatan tersebut adalah untuk mengevaluasi seberapa jauh penyelenggaraan statistik di OPD Kota Kediri.

“Kami ingin nantinya mengukur sampai seberapa jauh capaian statistik sektoral di OPD guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintahan daerah, dan utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor statistik,” ujar Lilik di Kediri, Rabu.

Ia juga menambahkan, Pemkot Kediri sangat mendukung penyelenggaraan SDI dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Kediri. IPS merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan SDI dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

“Pemkot Kediri membutuhkan ketersediaan data yang lengkap yang berfungsi dalam perencanaan, penganggaran, monitor, dan evaluasi pembangunan daerah,” kata Lilik.

Untuk itu, dari itu SDI Kota Kediri hadir sebagai terobosan yang mampu menyinkronkan dan mengintegrasikan data-data di seluruh OPD Kota Kediri secara terpusat dan dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

“Satu Data Kota Kediri merupakan aplikasi terintegrasi yang mendukung ketersediaan data dari seluruh wilayah dan OPD, dengan satu input namun dapat menampilkan banyak output,” kata dia.

Terdapat empat value utama Satu Data Kota Kediri antara lain bagi masyarakat, bagi perangkat daerah, bagi Bappeda, serta value bagi wali data, forum data, dan pembina data.

Dalam menyukseskan program Satu Data Kota Kediri, BPS Kota Kediri berkolaborasi dengan OPD di kota ini utamanya Bappeda Kediri sebagai koordinator dan pembina data di bidang geospasial dan Dinas Kominfo selaku wali data.

Lilik berharap SDI khususnya Satu Data Kota Kediri dapat berjalan sesuai dengan kaidah statistik di dalam portal Satu Data Kota Kediri.

“Sebagai produsen data tugasnya memasukkan data di portal dan sebagai konsumen data bisa mengambil dari sana jadi tidak perlu meminta ke OPD cukup lewat portal. Semoga tidak ada tumpang tindih data-data pemerintah Kota Kediri,” kata Lilik.

BPS Kota Kediri menyelenggarakan Rapat Evaluasi Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (Long Form) dan sosialisasi atau pembekalan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) ke Tim Penilai Internal (TPI) Kota Kediri.

Acara yang berlangsung di hotel Kota Kediri itu dihadiri 50 peserta dari OPD di Kota Kediri, serta narasumber dari BPS Kota Kediri selaku pembina statistik dan Bappeda Kota Kediri selaku koordinator dan pembina data di bidang geospasial. ant

Pemkot Kediri bersama FKUB bentuk kampung moderasi beragama, upaya jaga toleransi

SEPUTAR JATIM·November 22, 2022

Terasberita9.com, Kediri – Pemerintah Kota Kediri dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kediri, membentuk kampung moderasi beragama, sebagai upaya menjaga toleransi dan kerukunan warganya.

Ketua FKUB Kota Kediri Muhammad Salim mengemukakan kampung moderasi beragama merupakan bentuk manifestasi dari upaya Pemerintah Kota Kediri bersama FKUB untuk menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat.

“Kampung moderasi adalah pengejawantahan dari konsep moderasi beragama yang mana hal ini merujuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku ekstrem (radikalisme) dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan bersama semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia,” katanya di Kediri, Selasa.

Ia menambahkan ada tiga indikator utama dalam pembentukan kampung moderasi beragama. Ketiga indikator tersebut meliputi indeks toleransi, tingkat kesetaraan dan indeks kerjasama.

“Berdasarkan ketiga parameter tersebut kami sepakat untuk meresmikan kampung moderasi beragama di masing-masing kecamatan. Kelurahan Burengan (Kecamatan Pesantren), Kelurahan Pakelan (Kecamatan Kota) dan Kelurahan Mojoroto (Kecamatan Mojoroto),” kata dia.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan dalam lima tahun terakhir aktif melakukan pendampingan di wilayah-wilayah yang diresmikan sebagai kampung moderasi beragama itu. Pendampingan dilakukan di daerah percontohan masing-masing wilayah kecamatan, sehingga nantinya bisa ditiru kelurahan lainnya.

“Harapannya ke depan nanti akan bermunculan kampung moderasi beragama yang lain di kelurahan-kelurahan yang lain. Targetnya seluruh wilayah Kota Kediri menjadi kota moderasi beragama,” kata dia.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri Ferry Djatmiko menyambut baik upaya yang dilakukan oleh FKUB Kota Kediri ini.

Menurutnya hal ini merupakan langkah jitu untuk mempertahan predikat indeks kota toleran di Kota Kediri. Kota Kediri masuk 10 besar kota paling toleran di Indonesia dari hasil survei Setara Institut pada 2021.

“Kota Kediri itu adalah kota yang majemuk, masyarakatnya berasal dari latar belakang yang beragam. Mulai dari suku, ras dan agamanya bermacam-macam. Kami rasa konsep kampung moderasi beragama ini akan sangat cocok dengan demografis masyarakat di Kota Kediri,” kata Ferry.

Ia juga berharap nantinya akan semakin banyak kelurahan yang menjadi kampung kampung moderasi beragama. Hal ini sekaligus manifestasi dari nilai-nilai Pancasila.

“Dengan diresmikannya kampung moderasi beragama untuk yang perdana ini dapat menjadi pelopor dan percontohan bagi daerah-daerah lain serta dapat menjadi manifestasi nilai-nilai Pancasila,” kata dia.

Peresmian ini digelar pada Senin (21/11) malam di GOR Jayabaya, Kota Kediri. Dalam acara ini turut menampilkan pertunjukan kreasi dari masing-masing unsur agama mulai dari Islam, Kristen, Katholik Hindu, Budha, Konghuchu hingga penghayat kepercayaan. ant

Hari kedua pendaftaran PPK pemilu 2024 di Surabaya tembus 441 orang

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·November 22, 2022November 22, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 secara daring melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) pada hari kedua pendaftaran di Kota Surabaya, Jatim, tembus 441 orang.

“Jumlah pendaftar kemungkinan akan terus bertambah,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Subairi di Surabaya, Selasa.

Data yang diperoleh dari Helpdesk KPU Kota Surabaya di Jalan Adityawarman 87 Surabaya menyebut jumlah pendaftar hari pertama, Minggu (20/11) hingga pukul 16.00 WIB sebanyak 176 orang, sedangkan pada hari kedua Senin (21/11) hingga pukul 16.00 WIB bertambah hingga menjadi 441 orang.

“Jumlah tersebut, termasuk yang datang ke Helpdesk, dibantu dan diarahkan untuk melakukan pendaftaran secara daring oleh petugas,” ujarnya.

Subairi mengatakan bahwa animo masyarakat dalam pendaftaran badan ad hoc PPK cukup antusias. Bahkan, hampir seluruh pendaftar melakukan pendaftaran secara daring melalui laman www.siakba.kpu.go.id.

“Ada beberapa pendaftar yang datang ke kantor helpdesk. Kami bantu dan diarahkan untuk melakukan pendaftaran secara daring, bisa langsung ditempat dengan fasilitas lengkap,” kata Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Kota Surabaya ini.

Dikatakan bahwa pendaftar yang datang ke Kantor Helpdesk KPU Kota Surabaya dilayani secara maksimal. Beberapa petugas disiapkan untuk membantu mengarahkan dan membantu pendaftaran secara daring. Fasilitas penunjang yang ada di helpdesk lengkap mulai dari komputer, scanner, printer, hingga jaringan internet.

“Fasilitas yang tersedia untuk pendaftar agar mereka bisa mendaftar sendiri secara langsung. Petugas kami membantu mengarahkan saja, serta melayani secara maksimal,” kata Bairi panggilan lekatnya.

Bagi peserta yang akan daftar, lanjut dia, dipersilakan dilakukan secara daring dengan akses laman SIAKBA. Adapun syarat-syaratnya sudah ada dalam pengumuman, diunggah melalui laman dan media sosial KPU Kota Surabaya.

Berikutnya, terhitung Selasa (21/11) hingga Kamis (1/12) sudah mulai memasuki tahapan penelitian administrasi calon anggota PPK Pemilu 2024. Dalam tahapan ini, akan dilakukan penelitian terhadap syarat administrasi yang diunggah secara daring oleh pendaftar, di antaranya seperti ijazah, KTP, foto, surat keterangan sehat, dan daftar riwayat hidup.

“Dengan sudah dimulai tahapan penelitian administrasi, minimal jumlah pendaftar sudah mulai kelihatan. Dua hari saja sudah mencapai 441 orang,” kata dia.

Sementara itu, Yulianto, salah satu calon pendaftar asal Kecamatan Tandes yang hadir di Kantor Helpdesk KPU Kota Surabaya mengatakan bahwa pendaftaran PPK Pemilu 2024 ini cukup mudah. Cukup dengan syarat-syarat yang lengkap bisa langsung mendaftar secara daring. Ditambah lagi tidak adanya aturan pembatasan umur dan periodisasi.

“Fasilitas helpdesk juga sangat membantu, bahkan syarat-syarat juga bisa langsung minta tolong di-scan di tempat. Intinya semua serba dipermudah,” ujar Yulianto. ant