Bintang Pos, Surabaya – Sekretaris DPRD Surabaya meminta Wakil Ketua DPRD Musyafak Rouf yang kini menjadi narapidana atas kasus gratifikasi jasa pungut senilai Rp720 juta mengembalikan gajinya selama 17 bulan atau sekitar Rp187.000.000. Continue reading →
PARLEMEN 2
Soekarwo Resmi Berhentikan Musyafak Rouf
Bintang Pos, Surabaya – Soekarwo Gubernur Jatim mengeluarkan surat pemberhentian secara tidak terhormat terhadap Musyafak Rouf Wakil Ketua DPRD Surabaya yang kini menjadi narapidana kasus gratifikasi jasa pungut senilai Rp720 juta di Lapas Porong, Sidoarjo. Continue reading →
Komisi C: Pembangunan Sekolah Harus Merata
Naikkan Denda IMB Upaya Mundur Pemkot
Rapat Paripurna Akhirnya Ubah Panitia Pemilihan Menjadi Pansus
Bintang Pos, Surabaya-Rapat Paripurna DPRD Surabaya akhirnya memutuskan merubah mekanisme proses pemilihan wali kota Surabaya (9/7/13), dengan merubah pembentukan panitia pemilihan menjadi pembentukan panitia khusus. Continue reading →
Dewan Bentuk Pansus untuk Wawali Surabaya
Machmud Teken PAW Musyafak Rouf
Surabaya – Setelah tertunda beberapa lama, akhirnya PAW Musyafak Rouf direalisasi. Ketua DPRD Kota Surabaya M Machmud meneken surat permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf yang kini menjadi narapidana di Lapas Porong Sidoarjo atas kasus gratifikasi jasa pungut. Continue reading →
Uang Jasmas Ditransfer, Alat Fogging Belum Datang
Pencalonan Wisnu Sakti sebagai Cawawali Surabaya Diganjal
Bintang pos Surabaya – Pencalonan Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana sebagai Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Surabaya menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kini menjadi Cagub Jatim mulai mendapat ganjalan dari kalangan anggota dewan.
Informasi yang dihimpun Antara di DPRD Surabaya, Jumat, menyebutkan sejumlah anggota dewan tidak berkenan kompromi dengan Fraksi PDIP yang berniat menjadikan Wisnu sebagai wawali. Continue reading →
FPDI Ingin Aklamasi wawali untuk WS
SURABAYA – Penghadanagn fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya untuk menjegal mulusnya langkah Fraksi PDI Perjuangan dalam mengantarkan Wisnu Sakti Buana (WS) untuk menggantikan posisi Bambang DH (BDH) sebagai Wawali terus menguat. Setelah Fraksi Partai Demokrat, kini hadangan datang dari beberapa fraksi tidak menghendaki aklamasi melainkan mekanisme demokrasi yakni voting. Continue reading →