PENDIDIKAN – Page 9 – terasberita9

BPSDM Jatim Bedah Buku ‘Towards Collaborative and Inclusive Learning Center karya Dr. Hary Wahyudi

PENDIDIKAN·September 29, 2021September 30, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim menggelar Dialog dan Bedah Buku Towards Collaborative and Inclusive Learning Center karya salah satu Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Jatim, Dr Hary Wahyudi.

Bedah buku yang digelar secara virtual ini sekaligus dikemas dalam acara NGOPI (Ngobrol Pintar) di BPSDM Jatim. Bedah buku tersebut menghadirkan pembahas yakni Deputi Bidang Kebijakan Bangkom ASN LAN RI, Dr. Muhammad Taufik, DEA, Asdep Manajemen Katrier dan Talenta SDM Aparatur KemenPan RB, Aba Subagja, MAP.

Buku Towards Collaborative & Inclusive Learning Center ini sendiri berisi tentang program-program pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan oleh BPSDM Jawa Timur. Tidak hanya itu, buku ini menggambarkan langkah-langkah strategis yg dilaksanakan BPSDM Jatim dalam membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi negeri dan swasta.

Saat membuka acara tersebut, Kepala BPSDM Jatim, Aries Agung Paewai mengapresiasi buku yang menceritakan tentang pengembangan kompetensi ASN yang dilakukan BPSDM Jatim. Menurutnya, buku ini tidak hanya bermanfaat untuk insan BPSDM Jatim sendiri, tapi juga untuk ASN tidak hanya di Pemprov Jatim, tapi untuk berbagai instansi lain di seluruh Indonesia.

“Buku ini tidak hanya memacu kami di BPSDM Jatim untuk terus mengembangkan inovasi untuk terus meningkatan kualitas pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Jatim. Tujuan kami agar bisa menghasilkan lulusan pelatihan yang berkualitas,” kata Aries.

Aries mengatakan, sebagaimana amanah Pesiden RI saat pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu bahwa pemerintah harus kolaboratif. Ego kelembagaan harus diruntuhkan, sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama. Ego sektoral yang terkotak-kotak sudah tidak relevan dan harus ditinggalkan. Kolaborasi dan sinergi antar lembaga harus ditingkatkan.

“Tren kolaborasi muncul dari pertumbuhan pengetahuan dan kapasitas kelembagaan. Apalagi ketika pengetahuan manjadi semakin terpesialisasi dan terdistribusi, dan infrastruktur kelembagaan menjadi lebih kompleks dan saling membutuhkan,” katanya.

Untuk itu, maka praktik collaborative governance merupakan proses dan struktur pengambilan keputusan serta manajemen publik yang melibatkan berbagai institusi pemperintah baik pusat, daerah, organisasi swasta dan masyarakat yang melintasi batas-batas organisasi.

“Hal ini untuk melaksanakan tujuan publik, termasuk dalam pengembangan kompetensi aparatur pemerintah mesti dilakukan secara kolaboratif dan inklusif,” katanya.

Lebih lanjut Aries mengatakan, BPSDM Jatim terus mendorong para widyaiswara-nya untuk terus mengembangkan kreativitas dan berkarya. Tidak hanya melalui inovasi pengajaran tapi juga karya-karya seperti menulis buku.

Aries berharap, karya-karya para ASN dapat dibaca dan menjadi penambah wawasan bagi para ASN kita ke depan untuk lebih produktif selain bekerja melayani masyarakat para ASN juga diharapkan dapat menciptakan inovasi-inovasi secara mandiri untuk mewujudkan ASN yang berkualitas dan profesional.

“Pak Hary ini salah satu widyaiswara kami yang terus menghasilkan karya-karya berkualitas. Semoga ini memacu widyaiswara lain agar terus berinovasi dan berkreativitas,” katanya.

Ditambahkannya, kgiatan NGOPI (Ngobrol Pintar) pertama kali ia gagas ini dipandang sangat perlu untuk terus memberikan kesempatan dan apresiasi yang positif bagi para ASN yang sudah sangat banyak inovasi dan karyanya. Inovasi dan karya tersebut tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat tapi juga ASN.

“Sehingga wadah kegiatan Ngopi (ngobrol pintar) membeda buku dan juga sekaligus berdialog ini akan memberikan pencerahan dari berbagai narasumber dan semakin menguatkan tambahan wawasan kita terhadap berbagai hal tentang ilmu-ilmu birokrasi, pelayanan, administrasi dan hal lain sehingga pengembangan kompetensi ASN terus berjalan tanpa henti,” katanya.

“Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan di BPSDM Jatim secara virtual dengan maksud agar para ASN yg mengiktui atau masyarakat yang mengikuti lebih fleksible dalam waktu bisa sambil bekerja dan menyimak NGOPI sambil menyelesaikan tugas-tugas kantor,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Bangkom ASN LAN RI, Dr. Muhammad Taufik, DEA mengatakan, penyelenggaraan pengembangan kompetensi harus dilaksanakan secara kolaboratif dan inklusif. Melalui collaborative, governance akan mampu memecahkan masalah yang tidak dapat dilakukan organisasi secara individual.

Tidak hanya itu, governance diharapkan mampu membangun basis rasa memiliki
(Ownership) yang luas dan komitmen berbagai pihak yang berkepentingan. Serta mampu mewujudkan pemahaman yang lebih baik dan memecahkan masalah kompleks yang banyak melibatkan pemangku kepentingan.

“Kepempinan Kolaboratif dalam Manajemen Corporate University untuk wujudkan Pengembangan Kompetensi berkelas dunia,” kata Taufik.

Sebelumnya, Asdep Manajemen Katrier dan Talenta SDM Aparatur KemenPan RB, Aba Subagja, MAP mengatakan bahwa kolaborasi juga merupakan salah satu core value ASN yakni Ber-AKHLAK. Yaitu ASN yang memiliki pedoman dan menerapkan perilaku untuk selalu berorientasi melayani, bertindak terukur akuntabel, kompeten dalam menjalankan profesi, loyal pada pimpinan pemerintah.

“Serta menjaga harmoni, menjaga kesejukan dan keragaman, kolaborasi dan selalu adaptif terhadap perubahan. Jadi kolaborasi menjadi core value ASN yang sangat penting” ungkap Aba.

Acara NGOPI (ngobrol pintar) seri 4 yang berisi bedah buku ini diikuti 100 peserta dari berbagai instansi secara interaktif. Kegiatan NGOPI ini sendiri merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jatim dalam rangka memberikan apresiasi bagi para ASN yang ada di Jawa Timur atas karyanya menulis dan menyusun buku atau tulisan. (brj)

Surabaya Berhati-hati Gelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Evaluasi dilakukan Berkala

PENDIDIKAN·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Kota Surabaya mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) sejak Senin (6/9/2021). PTM ini dilakukan dengan terbatas dan bertahap, sehingga di tahap awal ini hanya 15 SMPN yang diperbolehkan menggelar PTM. Prosesnya pun selalu dievaluasi secara berkala, karena Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sangat berhati-hati dengan PTM ini.

Pembelajaran tatap muka ini bisa digelar setelah Surabaya memasuki level 2 berdasarkan asesmen situasi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sedangkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) no 35 tahun 2021, Kota Surabaya masih menduduki level 3. Namun, antara level 2 dan 3, sudah diperbolehkan menggelar PTM.

“Alhamdulilah kita bisa menggelar PTM, karena para pakar baik Epidemiologi maupun dari Persakmi sudah memberikan arahan. Namun ini bukan berarti euforia, tapi bagaimana kita menjaga mindset bahwa protokol kesehatan harus tetap dipertahankan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Ia memastikan bahwa Satgas Covid-19 bersama pakar kesehatan dan epidemiologi telah merekomendasikan 15 SMP Negeri dan swasta untuk mengelar PTM terbatas. Sekolah yang sudah direkomendasikan ini sudah melalui proses asesmen dan simulasi.

“Saya sampaikan hanya 25 persen PTM itu. Ini bukan berarti setelah boleh 50 persen kita euforia, tidak. Ini karena kehati-hatian saja,” jelasnya.

Makanya, demi memastikan pelaksanaan PTM hari pertama berjalan sesuai Inmendagri dan SKB 4 Menteri, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, melakukan tinjauan. Dari hasil tinjauannya itu, Wali Kota Eri memastikan bahwa jika PTM ini berjalan lancar, otomatis kapasitas peserta didik yang masuk ke sekolah bisa ditingkatkan.

“Sehingga awal kita buka 25 persen, setelah itu naik lagi 35 persen dan seterusnya. Nah, kalau sudah terbiasa, aman dan nyaman menerapkan prokesnya, Fainsya Allah itu yang bisa membuat kita semakin jauh lebih baik daripada hari ini,” tuturnya.

Meski demikian, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo memastikan bakal terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap sekolah yang melaksanakan PTM maupun simulasi. Bahkan setiap harinya, lembaga pendidikan itu juga diwajibkan mengirimkan laporan kegiatan PTM berupa video.

“Kita lakukan evaluasi setiap hari pelaksanaan PTM. Tim dari Dispendik juga setiap hari turun ke sekolah. Selain itu, mereka (sekolah) wajib mengirimkan video kegiatan PTM sebagai bahan evaluasi ke depannya. Bahkan, Jumat (10/9/2021) besok, akan ada evaluasi bersama para pakar,” kata Supomo.

Ia juga merinci 15 sekolah yang telah melaksanakan PTM terbatas, yaitu SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 10, SMPN 12, SMPN 15, SMPN 19, SMPN 26, SMPN 28, SMPN 46 dan SMPN 62. Sedangkan untuk SMP swasta, meliputi SMP YBPK 1, SMP 17 Agustus, SMP GIKI 2, dan SMP Santa Maria Surabaya.

Supomo menyebut, bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan kepada lembaga pendidikan yang sudah melaksanakan PTM. Tapi, juga dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang masih melaksanakan simulasi.

“Kami evaluasi juga sekolah-sekolah yang melaksanakan simulasi, baik itu SD atau SMP. Yang simulasinya berjalan baik, akan ditingkatkan ke PTM. Jadi, setelah evaluasi Jumat besok, kemungkinan besar akan ada tambahan jumlah sekolah yang menggelar PTM dan mungkin juga ada sekolah dasar yang sudah boleh melakukan PTM,” katanya.

Sementara itu, Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), dr Windhu Purnomo berpendapat, meski situasi Covid-19 di Surabaya turun, namun ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah, kemudian euforia. Termasuk pula dalam implementasi PTM terbatas di sekolah.

“Kalau aman, ya aman, tapi harus terus (protokol kesehatan dijaga), Pak Wali Kota bilang jangan euforia. Harus waspada dengan prokes. Kami berharap bisa langsung level 1 atau bahkan level 0,” kata dr Windhu.

Makanya, dr Windhu juga meminta agar PTM di Surabaya tetap memperhatikan disiplin protokol kesehatan. Ia pun meyakini, dengan gotong-royong bersama dalam upaya memerangi virus, maka mata rantai pandemi di Surabaya bisa segera terputus. “Kalau mau kerja sama, semua memerangi virus, ya bisalah kita semua. Melihat Pak Wali Kota begitu semangat, Insya Allah, kita bisa terkendali. Sangat membaik,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, Pembina Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jawa Timur, Estiningtyas Nugraheni menjelaskan, PTM ini tuntutannya adalah beradaptasi dengan situasi yang sedang dihadapi. Artinya, pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah bagaimana memutus mata rantai pandemi.

“Pemutusan mata rantai ini tidak ada keistimewaan di semua tempat. Baik sekolah maupun aktivitas yang lain kan semua sama, harus disiplin prokes,” kata Esti.

Karenanya, pihaknya juga berharap ada peran serta keterlibatan seluruh pihak dalam upaya memutus mata rantai pandemi Covid-19. Tak hanya pemerintah, tapi juga peserta didik, wali murid, pengelolah sekolah maupun masyarakat seluruhnya. Apalagi, selama 24 jam anak-anak ini tidak hanya beraktivitas di lingkungan sekolah.

“Jangan sampai peluang keluar rumah ini kemudian extended, ada hal-hal lain yang terjadi. Sehingga bukan karena PTM yang membuat anak-anak punya risiko. Artinya ini butuh peran serta masyarakat,” pungkasnya. [brj]

Unair dan UK Petra Berduka, Prof Sahetapy Berpulang

PENDIDIKAN·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Universitas Airlangga kehilangan salah satu Guru Besar terbaiknya. Dia adalah Prof Dr. Jacob Elfinus Sahetapy., S.H., M.A Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair). Kabar duka itu disampaikan keluarga pada Selasa pagi (21/9/2021).

Dekan Fakultas Hukum Unair Dr. Iman Prihandono membenarkan kabar tersebut. “Kami keluarga besar FH Unair khususnya, sangat berduka karena kehilangan sosok guru seperti Prof. Sahetapy,” ucapnya. Sebagai Guru Besar Emeritus, banyak sumbangsih alm Prof Sahetapy yang telah diberikan untuk dunia akademik maupun kemajuan hukum di Indonesia.

Mendiang Prof. Sahetapy tercatat menjadi dosen di FH Unair sejak tahun 1959. Dalam perjalanannya, almarhum menempuh studi S2 Business and Industrial Relations, University of Utah, Salt Lake City, USA, tahun 1962 dan S3 Ilmu Hukum Unair tahun 1978. Di tahun yang sama dengan saat lulus studi doktoral, almarhum menjabat sebagai Dekan FH Unair periode 1979-1985.

Iman menuturkan, dari cerita rekan-rekan yang seangkatan dengan almarhum, sebagai dosen Prof Sahetapy adalah sosok yang sangat dekat dengan mahasiswa. “Beliau sosok yang tegas dan lugas,” ucap Iman.

Iman menambahkan, semasa menjadi dosen Prof. Sahetapy mengajarkan integritas kepada mahasiswa untuk tidak melakukan hal-hal yang merendahkan profesi hukum, misalnya korupsi. “Beliau adalah sosok yang kritis sejak masa orde baru,” terang Iman.

Teori Pembusukan Ikan
Iman teringat teori pembusukan ikan yang disampaikan almarhum di bangku kuliah saat dirinya masih menjadi mahasiswa. “Waktu saya masih mahasiswa, beliau menyampaikan teori pembusukan ikan. Ikan itu busuknya dimulai dari kepala. Karena itu, memberantas korupsi juga harus dimulai dari ‘kepala’-nya (atasan/pimpinannya, Red). Itu pesan beliau waktu dulu,” ucap Iman.

Semasa hidup, almarhum pernah menduduki jabatan yang perpengaruh dalam dunia hukum di Indonesia. Di antaranya menjadi Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) tahun 2000-2014, Ketua Forum Pengkajian HAM dan Demokrasi Indonesia tahun 1999, Anggota BP MPR RI, Anggota Komisi II (Hukum dan Dalam Negeri) DPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I (Amendemen UUD 1945) MPR RI, Anggota Sub Komisi Bidang Hukum DPR RI, dan Anggota Badan Legislatif DPR RI.

Warisan terbesar yang pernah ditorehkan Prof Sahetapy adalah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dimana Alm Prof Sahetapy pernah menjadi Ketua Perancang.

“RUU KUHP yang kita miliki saat ini itu hasil penyederhanaan beliau. Tadinya draft UU terdiri dari tiga bagian, Kretentuan Umum, Kejahatan, dan Pelanggaran. Oleh beliau disederhanakan menjadi dua bagian saja yaitu Ketentuan Umum dan Tindak Pidana, lebih sederhana, ringkas, dan mudah pembahasannya. Meskipun sampai sekarang belum bisa berhasil diundangkan,” ucap Iman.

Selain keluarga besar Unair yang merasa kehilangan, Universitas Kristen (UK) Petra juga mengalami duka yang sama. Pasalnya kehilangan sosok yang sangat berjasa dalam perkembangan UK Petra selama ini yaitu Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A.

“Saya pribadi merasa sangat kehilangan sosok yang berkontribusi besar dalam perjalanan UK Petra hingga saat ini. Saya berdoa semoga keluarga dan semua orang yang mengasihinya diberikan kekuatan dari Tuhan,” pesan Prof. Dr. Ir. Djwantoro Hardjito, M. Eng. selaku rektor UK Petra, Surabaya.

Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., memiliki perjalanan yang panjang di UK Petra, lebih tepatnya mulai terlibat sejak tahun 1963. Dia ikut merintis awal mula berdirinya Yayasan Perguruan Tinggi Kristen (YPTK) Petra yang terpisah dari Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPK Petra). Hal ini dilakukan agar tata kelola universitas menjadi terpisah dan lebih baik.

Pria yang lahir pada 6 Juni 1933 di Saparua (Maluku Tengah) itu juga menulis syair Hyme UK Petra yang masih tetap di nyanyikan oleh sivitas UK Petra hingga saat ini di beberapa acara resmi. Saat ini jenazah masih dalam proses di Rumah Sakit kemudian setelah itu oleh keluarga akan dibawa ke Rumah Duka Grand Heaven Surabaya.

“Terima kasih Pak Sahetapy telah setia mengawal proses perkembangan UK Petra, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan menjadi terang juga bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya. [brj]

Anggota Komisi IX Tegaskan Klaster Sekolah Nyata

PENDIDIKAN·September 22, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Sebanyak 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet Purbalingga Jawa Tengah dinyatakan terpapar COVID-19. Hal ini dinilai perlu menjadi perhatian bahwa klaster sekolah itu nyata.

“Ini harus jadi perhatian bersama, bahwa klaster sekolah Indonesia kan sudah menjadi perhatian WHO, artinya apa bahwa kita harus hati-hati, harus waspada bahwa klaster sekolah di kita itu nyata, perlu perhatian dan dampak di lapangan kan sudah ada,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Handoyo mengatakan perlu adanya konsolidasi secara menyeluruh terkait persiapan sekolah tatap muka. Sebab dia menyebut meski pemerintah mengizinkan sekolah atap muka namun perlu dibarengi dengan kesiapan penerapan di lapangan.

“Maka perlu konsolidasi secara menyeluruh terhadap kesiapan tatap muka semuanya, meskipun pemerintah memberikan lampu hijau, tapi lampu hijau itu harus disikapi di lapangan dengan persiapan yang matang,” kata Handoyo.

“Ntah itu dari sisi kesiapan, jumlah peserta didik yang maksimal boleh hadir, seyogyanya itu di ujicoba dulu, apakah bergantian, tapi ketika masuk dalam satu minggu itu bisa jadi sehari atau dua hari bimbingan guru, teknisnya di rumah belajar apa itu yang harus disiapkan,” sambungnya.

Pengawasan dan kontrol dari pihak sekolah juga diminta untuk dilakukan secara ketat. Hal ini dilakukan guna memastikan penerapan protokol kesehatan.

“Bagaimana fungsi pengawasan dan kontrol di lapangan harus taat dan ketat, misalnya para guru betul-betul mengawasi pelaksanaan jangan sampai anak berkerumun, protokol kesehatan,” tuturnya.

Dia juga meminta pihak sekolah dan pemerintah daerah untuk tidak memaksakan diri dalam penerapan pembelajaran tatap muka.

“Oleh karena itu, kepada sekolah dan daerah jangan memaksakan diri kalau belum siap, kalau sudah siap baru ujicoba, kalau berhasil baru tambah siswanya,” kata Hadoyo.

90 Siswa SMPN di Purbalingga Terpapar Corona

Diketahui, sebanyak 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet Purbalingga Jawa Tengah dinyatakan terpapar COVID-19. Hal itu diketahui setelah para siswa menjalani rapid test antigen yang digelar oleh pihak sekolah bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Purbalingga Senin (20/9) kemarin.

“Awalnya ada yang bergejala, Kepala sekolah kemudian meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan tes (COVID-19) ternyata hasilnya ada 90 yang dinyatakan positif,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Hanung Wikantono, Selasa (21/9/2021)

Menurut Hanung, sebelumnya SMP N 4 Mrebet telah melakukan pembelajaran selama dua minggu. Padahal sekolah itu belum diperiksa oleh tim Satgas COVID-19 kabupaten untuk mendapatkan izin menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

“Pembelajaran itu kabarnya sudah berlangsung satu sampai dua minggu, aturannya kalau ada PTM diminta atau tidak kan kita cek dulu, jadi kita tahu kesiapannya” ujarnya

Mendapati adanya ledakan kasus itu, pihaknya akan melaksanakan isolasi terpusat bagi 90 siswa yang dinyatakan positif corona. Saat ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan gedung eks SMP N 3 Purbalingga sebagai tempat karantina.

Hanung menambahkan 90 siswa yang dinyatakan positif Corona tidak menunjukkan gejala berat. Namun untuk kehati-hatian menurutnya penanganan terbaik adalah tetap menjalankan isolasi terpusat.

(dtk)

Pandangan Ikatan Dokter Anak soal Sekolah Tatap Muka Segera Mulai

NASIONAL, PENDIDIKAN·August 29, 2021October 23, 2021

nusantara7.com ,Jakarta – Beberapa daerah, termasuk di DKI Jakarta akan segera memulai sekolah tatap muka. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan pandangan hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat sekolah mulai dibuka.

Dalam keterangan resmi IDA yang ditandatangani oleh Ketua IDAI Aman B Pulungan dan Sekretaris Umum IDAI Hikari Ambara Sjakti, IDI menimbang tiga hal sebagai dasar memberikan pandangan.

“Pertama, telah dimulainya pelaksanaan imunisasi anak usia > 12 tahun dan usia dewasa. Kedua, Penurunan kasus COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia. Ketiga Penutupan sekolah yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun,” tulis IDAI dalam keterangan di situsnya, Minggu (29/8/2021). Continue reading →

Unesa: Beri motivasi dan siapkan pendidikan gratis untuk atlet Indonesia di Paralimpiade Tokyo

PENDIDIKAN, SEPUTAR JATIM·August 25, 2021

Madura9, Surabaya – Universitas Negeri Surabaya (Unesa) memberikan motivasi dan menyiapkan pendidikan gratis untuk atlet Indonesia yang sedang berjuang di ajang Paralimpiade Tokyo 2020.

Motivasi diberikan Rektor Unesa Prof. Nurhasan bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Supratomo kepada salah satu atlet bulu tangkis Indonesia asal Jawa Timur, Khalimatus Sa’diyah yang live dari Tokyo, Rabu.

Kepada Khalimatus, Nurhasan berpesan agar bisa bertanding dengan senyaman mungkin, tanpa beban, tanpa tekanan. Menurutnya, urusan juara itu bonus, yang penting nikmati pertandingan dengan sepenuh hati, lakukan yang terbaik, dan hasilnya pun akan baik.

“Sampaikan kepada teman-teman yang lain juga (atlet Indonesia) kami di sini terus mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk teman-teman di Tokyo, bertanding yang baik, nyaman, dan tetap optimis,” ucapnya.

Pria yang biasa disapa Cak Hasan itu melanjutkan, mendengar nama putra-putri Jatim dan Indonesia bisa sampai di Tokyo dan berjuang di ajang bergengsi tersebut sudah membuat bangga masyarakat tanah air.

Sebagai bentuk apresiasi, Nurhasan mengatakan bahwa Unesa memberikan pendidikan gratis baik S1 hingga S3 kepada para atlet Indonesia yang turun di Paralimpiade Tokyo 2020 itu.

“Pulangnya dari situ (Tokyo), mau juara atau tidak, teman-teman yang berminat studi, monggo di Unesa kita siapkan gratis mau S1 atau S-2, silakan. Ini kita sudah bicarakan sama pak Menteri (Menpora). Untuk para atlet kita berikan yang terbaik sebagaimana usaha terbaik yang mereka upayakan untuk Indonesia di berbagai ajang,” ujarnya.

Pendidikan gratis tersebut, lanjutnya, merupakan wujud apresiasi untuk para atlet dan sebagai wujud kolaborasi untuk Jatim dan Indonesia yang lebih berprestasi.

Baginya, tidak mudah menjadi atlet, apalagi yang turun di ajang Internasional. Butuh proses dan usaha yang panjang dan setiap tahapnya pun cukup menantang.

“Ini wujud dukungan Unesa sebagai kampus yang ramah disabilitas termasuk kepada para atlet paralimpiade Indonesia. Selain itu, Unesa juga terus mengembangkan pendidikan dan layanan anak-anak disabilitas dengan menggandeng beberapa pihak luar negeri, termasuk Spanyol,” ucapnya.

Kadispora Jatim Supratomo pada kesempatan itu mengatakan bahwa pihaknya bersama Unesa akan terus bersinergi untuk dunia olahraga Jatim dan Indonesia pada umumnya yang lebih maju dan berprestasi.

“Terima kasih kepada Unesa, ini apresiasi yang luar biasa untuk para atlet. Kami bangga kepada Khalimatus dan teman-teman yang lain di Tokyo. Tetap fokus dan yakin pasti bisa, itu paling penting. Berlatihlah seperti kamu bertanding dan bertandinglah seperti kamu berlatih,” pesannya.

(ant)

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah Tegas Nadiem

PENDIDIKAN·August 23, 2021

Jakarta – Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjelaskan bahwa kondisi yang mendukung pembukaan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah adalah level PPKM di setiap daerah. Nadiem mengatakan vaksinasi Corona bukanlah syarat untuk sekolah tatap muka.

“SKB 4 Menteri tidak pernah berubah kecuali satu saja, bahwa yang PPKM level 4, itu tidak boleh melakukan PTM, itu saja. Di level 1, 2, dan 3, di mana semakin banyak daerah yang turun dari 4 ke 3, apalagi di Jawa dan Bali karena angkanya sudah lumayan cepat turun. Untuk PPKM level 1, 2, dan 3 itu semuanya itu SKB 4 Menteri masih berlaku,” kata Nadiem dalam raker dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR, Senin (23/8/2021).

Dalam penjabarannya, Nadiem mengatakan lebih dari separuh sekolah di Tanah Air saat ini berada di daerah PPKM level 1 hingga 3. Angka tersebut menurut Nadiem akan membesar, sebab daerah yang mengalami PPKM level 4 akan segera turun.

“Jadi karena PPKM level 1, 2, dan 3 itu semuanya boleh melalukan PTM terbatas, sekitar 63% sekolah kita itu ada di level 1, 2, dan 3, dan angka 63% ini akan semakin membesar, karena banyak sekali daerah yang level 4 akan turun terutama di Jawa dan Bali, kalau di luar Jawa dan Bali lumayan masih meningkat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Nadiem mengatakan 63% sekolah yang berada di daerah PPKM level 1 hingga 3 bisa melaksanakan sekolah tatap muka secara terbatas, yakni melakukan protokol kesehatan dan hybrid.

“Jadi sekarang, bapak-ibu anggota Komisi X, 63% dari sekolah kita sudah bisa melaksanakan PTM. Ini suatu hal yang mungkin mengejutkan, tapi ini adalah hasil perjuangan kita bahwa pada saat angka-angka mulai menurun, kita bilang semua level 1 sampai 3 harus boleh melakukan tatap muka,” ucapnya.

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah

Selain itu, masih dalam penjabaran yang sama, Nadiem menegaskan bahwa vaksinasi bukan syarat untuk sekolah tatap muka. Syarat sekolah tatap muka adalah level PPKM di sebuah daerah.

“Vaksinasi itu bukan pra kondisi atau kriteria pembukaan sekolah. Saya ulangi sekali lagi, vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia adalah ada di level 1 sampai 3, itu saja. Level 1 dan 3, semua sekolah di level 1 dan 3 boleh melaksanakan tatap muka,” sebut Nadiem.

Vaksinasi guru ditegaskan Nadiem syarat untuk membuka sekolah tatap muka. Jika guru di daerah PPKM level 1 hingga 3 sudah divaksinasi, sekolah wajib melakukan sekolah tatap muka.

“Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi kewajiban membuka tatap muka. Jadi bukan vaksinasi dulu baru tatap muka, tapi gurunya sudah vaksinasi, dia wajib memberikan opsi tatap muka. Ini sangat berbeda, karena banyak di masyarakat banyak berpendapat ‘oh, berarti harus vaksinasi dulu’, tidak,” ucap Nadiem.

“Malah kalau sudah divaksinasi gurunya lengkap, itu diwajibkan, kalau di level 1 dan 3,” imbuhnya. (dtk)

Begini Skenario dari Ketua Komisi X DPR Usul Sekolah Jadi Zona Aman COVID

PENDIDIKAN·August 21, 2021August 23, 2021

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sekolah tatap muka bisa segera dibuka apabila seluruh siswa telah menjalani vaksinasi COVID-19. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengusulkan agar semua sekolah ditetapkan sebagai zona aman Corona. Begini skenarionya.

“Presiden Jokowi memastikan sekolah akan segera dibuka jika vaksinasi COVID-19 berjalan lancar. Kami meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menjadikan sekolah sebagai zona aman COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun sebagai ujung tombak kampanye hidup, dengan kebiasaan baru di era pandemi,” ujar Syaiful Huda, Jumat, (20/8/2021).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mempersilahkan pembukaan sekolah tatap muka jika seluruh pelajar telah menjalani vaksinasi Corona. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat berdialog dengan sejumlah pelajar, guru dan kepala sekolah dari berbagai provinsi secara virtual, di sela kunjungan kerja ke SMP Negeri Mejayan, Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/8).

Huda menjelaskan pembukaan sekolah layak segera dilakukan mengingat kian banyaknya tingkat vaksinasi guru dan siswa. Selain itu tren penurunan kasus harian maupun kasus aktif juga terus terjadi.

“Kami berharap pembukaan sekolah secara terbatas yang dikombinasikan dengan pembelajaran online bisa mengembalikan ikatan emosional dari peserta didik, atas lingkungan sekolah mereka. Pembukaan sekolah ini juga bisa membuat anak-anak terbiasa untuk hidup situasi new normal,” katanya.

Lebih lanjut Huda menyebut jumlah anak terpapar COVID-19 di Indonesia cukup tinggi jika dibandingkan sejumlah negara di dunia. Menurutnya, karena anak lebih memiliki banyak waktu untuk bermain di luar rumah.

“Akibatnya anak-anak sering berkumpul dan bermain ke luar rumah tanpa pengawasan ketat, termasuk apakah mereka melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak, saat bermain di luar rumah,” sebut pimpinan Komisi X dari Fraksi PKB itu.

Huda menilai dengan sekolah tatap muka, maka gerak-gerik anak justru dapat dikontrol. Mereka di sekolah bisa berinteraksi dan mendapatkan bimbingan langsung dari guru maupun teman, tentang bagaimana harus beradaptasi dengan kebiasaan baru di kala pandemi.

“Para siswa pun bisa mempraktikan secara langsung bagaimana harus memakai masker dengan benar, bagaimana harus menjaga jarak, bagaimana membiasakan diri untuk cuci tangan dan praktik-praktik baik lainnya,” tutur Huda.

Kendati demikian, upaya mewujudkan sekolah sebagai zona aman COVID-19 bagi anak harus dipersiapkan dengan matang. Begini skenario usulan Huda.

“Mulai dari skenario berangkat dan pulang sekolah, pembatasan jam sekolah, pembatasan ruang kelas, daftar item sarana-prasarana yang harus disiapkan sekolah, hingga tuntasnya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan,” paparnya.

Terakhir, Huda juga melihat sudah saatnya ada perubahan cara pandang terhadap siswa sekolah, yang selama ini kerap dipandang sebagai objek program penanganan COVID-19. Dia mengusulkan agar siswa justru dijadikan agen untuk mengkampanyekan hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Apalagi saat ini pemerintah sudah menyatakan remaja usia 12-18 tahun, yang ini rata-rata usia sekolah, juga bakal menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Tentu para siswa bisa dijadikan sebagai duta kampanyenya,” pungkasnya.

(dtk)

Putrinya Jadi Paskibraka di Istana Merdeka, Bangganya Buruh Pabrik di Riau

PENDIDIKAN·August 17, 2021August 18, 2021

Jakarta – Rasa haru dan bangga tengah menyelimuti pasangan suami istri di Riau, Herry dan Nurdiana Ritonga. Bagaimana tidak, putri cantiknya, Dwita Okta menjadi satu dari 68 pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka.

Pemilik nama Dwita Okta Amelia Hardian tersebut kini berusia 16 tahun. Tepat hari ini, Dwita, menjadi pusat perhatian jutaan pasang mata setelah terpilih jadi pasukan pengibar sang saka merah putih.

Sang ayah yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Perkebunan Sawit Nusantara V Rokan Hulu itu mengaku tak menyangka putrinya bakal terpilih menjadi Paskibraka. Apalagi hingga tampil mewakili Provinsi Riau.

“Anak saya berasal dari SMA Negeri I Kunto Darussalam. Jauh dari kebisingan kota dan inilah yang buat kami awalnya tak percaya, tapi hari ini kami dibuat bangga,” kata Herry kepada wartawan, Selasa (17/8/2021).

Perlahan Herry bercerita bahwa selama ini putrinya jarang keluar rumah. Dia memilih belajar hingga mengantarkannya menjadi salah satu siswa berprestasi di sekolahnya.

Sebagai buruh pabrik, Herry tentu sangat bangga melihat putrinya. Ini juga dinilai akan menjadi bekal dan motivasi Dwita meraih cita-cita menjadi polisi wanita atau Polwan.

“Dia memang bercita-cita menjadi anggota Polri. Makanya dia telan semua ilmu untuk menambah wawasannya. Sampai bilang ke saya, meminta doa ikut seleksi Paskibraka. Dia ingin sekali menjadi pengibar bendera di Istana,” ujarnya.

Setelah meminta restu, Dwita mengikuti seleksi bersama ratusan pelajar di Bumi Lancang Kuning. Seleksi dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga akhirnya lolos tingkat provinsi mewakili Riau dan bertugas hari ini.

“Saya bangga sekali. Teman-teman di tempat kerja juga bangga. Ada anak kebun, anak pekerja pabrik yang berhasil lolos ke Istana. Ini berkat dukungan tempat saya bekerja juga yang membantu anak-anak karyawan untuk menempuh pendidikan lebih baik,” kata Heri.

Dari Riau, Dwita tidak berangkat sendirian. Ada putra Riau, Hervy Shendyka yang juga mewakili Riau ke istana menjadi bagian Paskibraka.

Chief Executive Officer PTPN V, Jatmiko K Santosa mengaku bangga atas pencapaian prestasi Dwita. Dia mengapresiasi kedua orang tua Dwita atas prestasi yang sudah membanggakan keluarga besar PTPN V.

“Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan kita semua. Seorang anak kebun membuktikan diri dengan prestasi,” kata Jatmiko.

Jatmiko berharap prestasi Dwita menjadi motivasi bagi anak-anak pekerja PTPN V. Sebab menurutnya, jika usaha dilakukan bersungguh-sungguh dibarengi doa, maka tidak ada yang mustahil di dunia ini.

“Ini bisa menjadi motivasi kepada seluruh anak-anak di perkebunan yang mungkin sekolah jauh dari ibu kota provinsi, tidak ada yang mustahil,” imbuh Jatmiko yang juga Ketua GAPKI Riau. (dtk)

Siap-siap Ditolak, jika Pelamar CPNS Lakukan Hal Ini

PENDIDIKAN·August 15, 2021

Jakarta – Proses seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 telah melewati masa jawab sanggah yang berakhir 13 Agustus 2021. Peserta tinggal menunggu pengumuman pascasanggah pada besok, 15 Agustus 2021.

Perlu diketahui, peserta seleksi CPNS 2021 bisa tidak lolos administrasi jika memilih formasi tidak sesuai dengan kriteria. Misalnya lulusan S1 melamar untuk formasi D3, maka dipastikan yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan agar pelamar CPNS memilih formasi dan kriteria sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki pelamar. Misalnya jika kamu lulusan D3 maka pilihlah formasi D3.

“Jangan S1 mau daftar D3. Itu nggak bisa, pasti ditolak sama instansinya,” kata petugas Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Instagram @bkngoidofficial, dikutip Minggu (15/8/2021).

“Jangan karena kita pikir ‘ah S1 kan lebih tinggi dari D3, pasti diterima’ nggak ya. Misalnya mau daftar SMA pakai ijazah S1 itu nggak bisa ya, tetap harus pakai ijazah SMA,” ujarnya.

Kasus seperti itu sudah ada dalam CPNS beberapa tahun lalu. Pelamar CPNS itu dicoret oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo karena menggunakan ijazah S1 tidak sesuai dengan kualifikasi.

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Winarko Arief mengatakan, satu peserta yang dicoret tersebut atas nama Dio Karuma Faza (28). Dia lulusan S1 tetapi melamar lowongan D3.

“Dio ini punya ijazah S1 asisten apoteker terampil, tapi kan lowongannya itu pakai ijazah D3. Karena tidak sesuai akhirnya dicoret,” jelas Win saat ditemui di kantornya, Jalan Alun-Alun Utara, Ponorogo, Rabu (30/1/2019) lalu. (dtk)